Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan

Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan 2011-2016

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 yang merupakan penyempurnaan terhadap RENSTRA yang telah dibuat sebelumnya. Evaluasi RENSTRA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 yang menjadi pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen evaluasi RENSTRA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan ini merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen RENSTRA sebelumnya, disesuaikan dengan program, kegiatan, target, sasaran, indikator kinerja serta kondisi saat ini yang berisikan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2011-2016

selama 5 tahun kedepan sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan yang diuraikan secara detil dalam bentuk matrik Program dan Kegiatan tahunan. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan evaluasi RENSTRA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan 2011-2013, saya ucapkan terima kasih.

Serpong Utara, November 2013 Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,

Drs. H. Dadang Sofyan, MM NIP.19610124 198603 1 006

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I

1

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud 1.3.2 Tujuan 1.3.3 Sasaran 1.4 Sistematika

1 6 9 9 10 11 12

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BP2T KOTA TANGSEL

15

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP2T 2.2. Sumber Daya BP2T

15 16

2.2.1. Kepegawaian

12

2.3. Kinerja Pelayanan Perijinan

20

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan

21

Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI BP2T

25

3.1. Identifikasi Permasalahan BP2T Kota Tangsel 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

25 30

Dan Wakil Kepala Daerah BP2T dan Keharusan Pelayanan Prima

3.3. Telaahan Rencana Strategis

33

Pelayanan Satu Pintu / Satu Atap (PTSP/PTSA)

ii


BAB IV

BAB V

BAB VI

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

36

3.5. Analisis Lingkungan Strategis 3.5.1. Analisis Lingkungan Internal 3.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal 3.5.3. Faktor Kunci Keberhasilan 3.5.4. Analisi SWOT 3.5.5. Penyusunan Peta Strategi Dengan BSC

39 39 39 40 42 46

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BP2T Kota Tangsel 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.2.1. Tujuan 4.2.1. Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan BP2T Kota Tangsel 4.3.1 Strategi 4.3.2 Kebijakan

50 53 53 53 54 54 55

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

56

5.1. Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja

57 58

INDIKATOR YANG MENGACU KEPADA RPJMD

59

Indikator Kinerja dan Target

62

BAB VII PENUTUP

63

LAMPIRAN Matriks Visi Misi Tujuan Sasaran Kebijakan dan Program Matriks Program Kegiatan dan Anggaran

iii


BAB I 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berkorelasi langsung dengan masyarakat (public service), fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development), dan fungsi Pemerintahan Umum yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function) termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanankan oleh pemerintah daerah cakupannya sangatlah luas yaitu pelayanan yang mampu menghasilkan public goods and services dan pelayanan yang meghasilkan peraturan perundangundangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti penyelenggaraan perijinan.

1


Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam hal pelayanan publik yaitu

adanya

organisasi

pemberi

(penyelenggara)

pelayanan

yaitu

Pemerintah Daerah, penerima layananan (pelanggan) yaitu orang

atau

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan dan terciptanya kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Banten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 pada tanggal 26 November 2008. Pembentukannya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah agar dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat meningkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan maka dibentuklah Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan tugas pokok, fungsi dan taat kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai lembaga teknis yang mempunya tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan perijinan terpadu.

2


Sehubungan dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk Periode Tahun 2011-2016 melalui proses pemilihan langsung, maka berdasarkan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011–2016 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan.

Sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

dan pasal 151 Undang-Undang 32 tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(SKPD)

diwajibkan

menyusun

Rencana

Strategis

(RENSTRA) dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA SKPD harus mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang Selatan yang tertera pada RPJMD, ini merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3


Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan seperti; masyarakat/ publik, DPRD, instansi yang terkait, dan Organisasi Non Pemerintah di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Rencana strategis membantu

pengambil

keputusan

di

dalam

memformulasikan

dan

mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengelola

seluruh

potensi

yang

ada

akan

sangat

menentukan

perkembangan Kota Tangerang Selatan yang bermotto “Cerdas, Modern, Religius” ini ke arah yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 merupakan dokumen

4


perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan

jangka

menengah).

Perencanaan

strategis

ini

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya,

bagaimana

cara

mengarahkannya

dan

bagaimana

mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Secara umum Renstra Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pegukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perijinan yang di evaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintah

daerah

dengan

menggunakan

sistem

pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan

untuk

sistematis,

dan

mengukur,

menilai,

berkesinambungan

dan

atas

membandingkan kinerja

secara

penyelenggaraan

pemerintah daerah.Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

5


Renstra SKPD dilakukan terhadap 3 aspek yaitu Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD. 1. Aspek Kebijakan Dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra SKPD, kepala SKPD melaporkan rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda, kemudian kepala Bappeda melakukan verifikasi untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, strategi, kegijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan RPJMD dan keterpaduan dengan Renstra SKPD lainnya. 2. Aspek Pelaksanaan Dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, kepala SKPD melaporkan pelaksanaan Renstra SKPD kepada kepala daerah melalui kepala Bappeda. 3. Aspek Hasil Dalam evaluasi hasil Renstra SKPD, Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD. Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada kepala daerah melaui kepala Bappeda. 1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (RENSTRA BP2T) Kota Tangerang Selatan ini dibuat dengan pendekatan berdasarkan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dipandang

6


sebagai instrumen bagi pelembagaan pelayananan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut Nomor 25 Tahun 2004.

Gambar 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL, DAERAH DAN SEKTOR (UU RI NO.25 Th 2004)

NASIONAL

PEMBUKAAN UUD 45

PROPINSI

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

MUSREN BANG

RPJP NASIONAL

MUSREN BANG

KABUPATEN WALIKOTA

RPJP DAERAH

VISI, MISI PROGRAM PRESIDEN RPJM NASIONAL (Per.Pres.) Dengan menggunakan rancangan Renstra-KL

VISI, MISI PROGRAM K. DAERAH RPJM DAERAH (Per.Kep. Daerah) Dengan menggunakan rancangan RenstraSKPD

RENSTRA KL (disesuaikan RPJM)

(per.pim.K/L) RENJA K/L RKP (Per.Pres.) Pedoman RAPBN

RENSTRA SKPD (disesuaikan RPJMD (per.pim.SKPD

RENJA D RKPD (Per.Kep. Daerah) Pedoman RAPBD

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 ini berlandaskan hukum pada : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pelayananan Pembangunan Nasional;

7


2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan

Negara; 4.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

9.

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota/Kota;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8


12.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

17.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);

1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud a.

Penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan;

9


b.

Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang;

c.

Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sebagai panduan bagi seluruh jajaran organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun;

d.

Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun;

1.3.2. Tujuan a.

Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T);

b.

Renstra diharapkan dapat memperbaiki kinerja seluruh jajaran organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target pelayananan;

c.

Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;

10


d.

Renstra diharapkan sebagai pemacu seluruh jajaran organisasi Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

(BP2T)

dalam

menghasilkan rencana yang lebih aspiratif dan aplikatif dalam jangka waktu 5 tahun kedepan; e.

Renstra sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Kota Tangerang Selatan;

Rencana strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk: 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);



Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD;



Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin);



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP);

1.3.3. Sasaran Sasaran penyusunan Renstra Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota tangerang Selatan Tahun 2011-2016 adalah : 1. Tersusunnya perencanaan strategis Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan; 2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pengembangan pelayanan perijinan yang lebih efektif dan efisien;

11


3. Menentukan visi, visi Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan 4. Menentikan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi tersebut; 5. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik dan pengembangan penyelenggaraan perijinan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah; 6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja; 1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis BP2T Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang adanya Renstra BP2T kemudian dasar pemikiran dan dasar hukum yang yang melandasi penyusunan rencana strategis. Serta memuat hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Selatan dengan Rencana Strategis BP2T, juga maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Strategis BP2T Kota Tangerang Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BP2T KOTA TANGERANG SELATAN Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) serta struktur

organisasi

BP2T

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang

12


dimiliki BP2T dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinera pelayanan BP2T dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang melalui Renstra BP2T ini. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP2T. Bab ini memuat seputar identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP2T beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, juga dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BP2T yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BP2T.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, kemudian misi dari BP2T yang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai ke depan. Dan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2011-2016 sebagai hasil dari analisis SWOT serta indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan BP2T. Dilanjutkan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan

13


sasaran yang berupa kebijakan yang diambil oleh BP2T dalam mencapai visi dan misinya. BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KINERJA,

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagaimana termuat dalam bab sebelumnya. BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi tentang indikator-indikator kinerja BP2T Kota Tangerang Selatan dengan berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RenjaSKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tahunan, serta catatan dan harapan kepala SKPD.

14


BAB 2 2.1

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BP2T Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 Desember 2010 ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan keberadaan SKPD ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah

Kota Tangerang Selatan

dalam memberikan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang didasarkan kepada

nilai-nilai

komitmen

dan

konsistensi,

wewenang

dan

tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T),

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengarahkan, mengawasi, mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai kebijakan Pemerintah Daerah (Pasal 2 ayat (1) Perwal Nomor 23 Tahun 2011).

15


Adapun Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan adalah : 1.

Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja;

2.

Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja;

3.

Pelaksanaan kegiatan;

4.

Pembinaan

pelaksanaan

pengelolaan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu; 5.

Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan Terpadu;

6.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja;

7.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu;

8. 2.2.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

Sumber Daya SKPD 2.2.1. Kepegawaian Secara kuantitatif, BP2T memiliki pegawai yang cukup memadai untuk suatu instansi pelayanan di daerah dengan 7 Kecamatan, yaitu sebanyak 155 orang, terdiri dari 78 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 77 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). (sumber : Subbag Umum & Kepegawaian) namun, jumlah TKS mengalami

kecenderungan

bertambah

seiring

dengan

perkembangan dan kebutuhan pelayanan perijinan yang semakin hari semakin kompleks.

16


Tabel 1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2010)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG DATA, INFORMASI DAN REGULASI

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN SISTEM PELAPORAN

SEKSI PELAYANAN PERIJINAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN PERIJINAN BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PENGAWASA, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI REGULASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI VERIFIKASI DAN PENETAPAN PERIJINAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI VERIFIKASI DAN PENETAPAN PERIJINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

• Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

17


Tabel 2 Jumlah Pejabat dan Staf BP2T Kekuatan Personil BP2T Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Peta Jabatan No. 1 2

Unit Kerja

Eselon II 1 0

Eselon III 1 1

Eselon IV 3 2

Sekretariat Bidang Data, Informasi dan Regulasi 3 Bidang 0 1 2 Pelayanan Perijinan Pembangunan 4 Bidang 0 1 2 Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesra 5 Bidang 0 1 2 Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Jumlah 1 5 11 (Data : Subbag Umum dan Kepegawaian 2013)

PNS

TKS

OB

Satpam

Supir

Jumlah

15 2

8 6

8 0

5 0

2 3

43 14

12

12

0

0

0

27

10

9

0

0

0

22

23

24

0

0

0

50

62

59

8

5

5

156

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pegawai No

Uraian

PNS

TKS

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8

S2 S1 D3 D4 D1 SMA SMP SD

12 45 4 17 78

1 32 6 1 3 27 4 4 78

13 77 10 1 3 44 4 4 156

JUMLAH (Data:Subbag Umum dan Kepegawaian 2013)

18


Tabel 4 Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan

Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan No

Kompetensi yang dibutuhkan

Bidang Bidang Bidang Bidang Pelayanan Pengawasan, Data Pelayanan Sekretariat Ekonomi pengendalian Informasi Pembangunan & Kesra & Pengaduan & Regulasi

Jumlah

1

Arsitektur

2

-

2

-

-

4

2

Teknik Sipil

2

-

2

-

-

4

3

Pranata Komputer

5

5

4

5

2

21

4

Planologi

3

-

2

-

-

5

5

Teknik Lingkungan

2

-

2

-

-

4

6

Teknik Komputer

1

1

1

3

-

6

7

Hukum

-

-

-

3

-

3

8

Ekonomi

-

3

-

-

-

3

9

Akuntansi

2

1

-

-

1

4

10

Administrasi Perkantoran

1

1

1

1

1

4

Administrasi 11 Transportasi Darat

3

-

-

-

-

3

Total

21

11

14

12

4

61

19


2.3.

Kinerja Pelayanan Perijinan

Berbagai pelayanan baik perijinan maupun non perijinan diselenggarakan oleh BP2T. Berikut adalah jenis-jenis pelayanan perijinan yang diselenggarakan beserta dengan rekapitulasi permohonan ijin dan penerbitan SK perijinan sampai dengan oktober tahun 2013. Tabel 5

20


Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan di BP2T, masih dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan kualitas dan kuantitas SDM, ketersedian dan peningkatan sarana dan prasarana kerja serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang tepat sasaran, terarah dan terpadu. Selain itu, regulasi dan prosedur operasi standar kerja menjadi hal yang sangat penting bagi SKPD yang memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dan langsung kepada masyarakat seperti BP2T. Berdasarkan PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat

indikator kinerja dalam Evaluasi Kemampuan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terkait dengan aspek daya saing daerah pada fokus iklim berinvestasi melalui kemudahan perijinan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan perijinan yang diselenggarakan di BP2T Kota Tangerang Selatan. Indikator tersebut adalah a. Lamanya Proses Perijinan (rata-rata lama proses perijinan dalam hari); b. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah; c. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha; Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan BP2T harus selalu dikaitkan dengan salah satu indikator-indikator kinerja tersebut selain berpedoman dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011-2016. 2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu

21


dalam satu pintu dan satu tempat. Tujuan penyelenggaraannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan perijinan maupun non perijinan. Namun, yang dimaksud dengan mempermudah di sini adalah dalam hal efesiensi waktu. Pelayanan perijinan juga memiliki fungsi penting sebagai pengendali pembangunan wilayah, terutama dalam hal penataan ruang yang berkaitan erat dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pada tingkat nasional, kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sekaligus

yang

ekonomi

memperhatikan dan

sosial

kepentingan

telah

ditetapkan

lingkungan sebagai

hidup

landasan

operasional pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2009 telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP, RPJM Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; serta kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau risiko lingkungan. KLHS sendiri didefinisikan sebagai suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana & program (KRP). Berdasarkan KLHS RTRW Kota Tangerang Selatan, salah satu isu utama adalah alih fungsi lahan serta okupasi kawasan lindung oleh kegiatan budidaya.

22


Selain itu, permasalahan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan juga menjadi isu penting bagi Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah urban. Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) juga belum sesuai dengan ketentuan, yaitu komposisi luas minimum sebesar

30 %, yang terdiri dari

20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dalam rancangan RTRW terdapat tujuan yang memberi perhatian khusus terhadap pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, yaitu: 

mewujudkan Kota Tangsel sebagai kawasan

permukiman di

Jabodetabekpunjur, yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan (liveable city); 

mewujudkan

penyelenggaraan

fungsi-fungsi

perekonomian

(perdagangan dan jasa) dan pendidikan berskala internasional, nasional dan lokal. Dalam penilaian implikasi kebijakan KLHS, dinyatakan bahwa kompleksitas rencana pengembangan pusat-pusat perkotaan memerlukan adanya kebijakan tata guna tanah dan administrasi pertanahan yang mampu melakukan

pengaturan

alih

fungsi

lahan

secara

berimbang

dan

mengarusutamakan isu lingkungan hidup. Dalam hal RTH, dicantumkan bahwa nampaknya pihak Pemerintah Kota perlu membuat kebijakan yang tegas guna memenuhi kewajiban pemenuhan alokasi ruang terbuka hijau. BP2T sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai kebijakan Pemerintah Daerah memiliki peran sekaligus beban yang besar dalam mengatasi permasalah

23


utama penataan ruang tersebut. BP2T senantiasa menjadikan regulasi maupun dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang harus dijadikan acuan, sehingga perijinan juga menjadi pengendali terhadap penataan ruang dan menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan utama Kota. Bahwa seiring dengan dinamika perkembangan kemajuan Kota Tangerang Selatan yang sangat pesat menuntut BP2T untuk senantiasa berbenah dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif, memutus rantai birokrasi yang berbelit belit antar SKPD, penyempurnaan kelembagaan, meyiapkan SDM yang profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memerlukan pengembangan dan perbaikan secara terus menerus serta sistem alur kerja (SOP) dan program kegiatan yang terarah, terpadu dan tepat sasaran yang ditunjang dengan ketersediaan peraturan daerah. Oleh karena itu kedepan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dituntut harus mampu menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap (PTSP/PTSA) di tahun 2014, sebagai solusi yang tepat dalam upaya mereduksi

dan

menghilangkan

barriers

dalam

kegiatan

pelayanan

perijinan serta mewujudkan visi BP2T dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan tahun 2016.

24


BA B 3 3.1.

ISU – ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan BP2T Kota Tangerang Selatan Sebagai lembaga teknis daerah yang berada dalam pemerintahan baru Kota Tangerang Selatan, saat ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan perijinan masih banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang sifatnya internal maupun eksternal BP2T, di antaranya sebagai berikut: 3.1.1. Belum optimalnya kualitas SDA BP2T dibandingkan kebutuhan. Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) BP2T saat ini (2013) sebanyak 156 orang, terdiri dari 78 orang PNS dan 78 orang TKS. Jumlah

tersebut,

secara

kuantitatif

sebenarnya

sudah

cukup

memadai, cuma secara kualitatif jumlah aparat yang menguasai teknis perijinan baru mencapai kurang lebih sekitar 60%. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur teknis yang ada di BP2T khususnya dalam menghadapi penyelenggaraan kegiatan PTSP/PTSA ditahun 2014 yang diperoleh melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan khusus lainnya bagi seluruh

25


pegawai BP2T khususnya yang berada pada bagian pelayanan (frontoffice). Tahun 2011, gelombang masuknya Tenaga Kerja Sukarela (TKS) banyak dan tidak terkendali. Hal ini terkait dengan beberapa faktor eksternal yang ikut mempengaruhi hal tersebut. Persoalan kemudian muncul adalah ketika tenaga yang masuk tersebut ternyata tidak ditunjang dengan realitas kebutuhan obyektif di BP2T serta tidak memiliki kompetensi yang sesuai dan sedang dibutuhkan sehingga menimbulkan ketimpangan berupa kinerja yang tidak maksimal. Oleh karena itu khusus ditahun 2013 ini telah dilakukan upaya pengetatan dalam proses penerimaan TKS, dan lebih fokus untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang telah ada melalui berbagai pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang telah di programkan. 3.1.2.

Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran serta belum memadainya sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan kegiatan rutin organisasi. Saat ini pelayanan administrasi perkantoran dirasa belum cukup memuaskan, masih sering ditemukannya berbagai permasalahan baik dari segi ketepatan waktu pelayanan, proses administrasi dokumen yang berbelit-belit dan sulit, dan biaya yang berbeda-beda. Demikian juga untuk

sarana

dan

prasarana

perkantoran

masih

perlu

untuk

26


ditingkatkan lagi baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu secara bertahap dan berkelanjutan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap

pelayanan

administrasi

dan

sarana

prasarana

terus

dilakukan setiap tahun, dan mulai tahun 2013 telah dicanangkan pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Satu Atap (PTSP/PTSA) yang operasionalisasinya diharapkan berjalan diawal tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan yang lebih efektif, efisien, transparan dan menjamin kepastian dalam memberi pelayanan prima ke masyarakat. 3.1.3.

Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang saat ini masih belum optimal terutama dari segi ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban keuangan dan administrasi pengelolaan barang yang disebabkan oleh rendahnya koordinasi antar bidang dilingkup Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut berakibat terhadap adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang terkadang berimplikasi terhadap target capaian yang belum optimal. Oleh karena itu Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir hal tersebut melalui peningkatan kapasitas Sumber

27


Daya Aparatur (SDA) BP2T khususnya bagi pegawai yang terlibat langsung menangani bidang keuangan dan pengelolaan barang dan jasa,

penggunaan

jasa

konsultan,

dan

pengembangan

sistem

pelaporan keuangan, barang dan jasa yang ada. 3.1.4.

Belum optimalnya disiplin pegawai dan penataan administrasi kepegawaian Pada dasarnya, setiap tahun penataan terhadap administrasi umum dan kepegawaian di Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah relatif baik dan terus dilakukan penyempurnaan, hal itu tercermin dengan tersedianya dokumentasi absensi baik manual dan otomatis (finger print) yang mendata tingkat kehadiran pengawai BP2T setiap hari kerja, namun beberapa hal yang masih dirasa perlu ada penyempurnaan adalah tingkat kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu dan sanksi tegas bagi mereka yang dianggap selalu lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini sudah tentu perlu ada koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, oleh karena itu

rangka optimalisasi

pencapaian visi dan misi instansi dipandang perlu untuk waktu yang akan datang terus diperbaiki secara berkelanjutan beberapa hal baik mencakup pengelolaan updating system data kepegawaian serta peningkatan disiplin pegawai.

28


3.1.5.

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perijinan Penyelenggaraan pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan merupakan satu rangkaian proses yang dimulai pada Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan, Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan, Bidang Data, Informasi dan Regulasi dan pada akhirnya sampai pada pimpinan BP2T melalui Bagian Sekretariat. Dalam proses kegiatan ini masih terkendala terutama di Bidang Pelayanan : ruang pelayanan perlu dioptimalkan sehingga proses pelayanan sesuai dengan mekanisme kerja bidangbidang yang ada. Di sisi lain mekanisme kerja perlu dituangkan kedalam Standard Operating Procedure (SOP) dan alur kerja yang efektif dan efisien. Kendala lain yang dirasa sangat krusial adalah koordinasi yang belum maksimal dengan instansi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pelayanan perijinan. Oleh karena itu upaya perbaikan dan penyempurnaan baik terhadap Sumber Daya Aparatur dan System Database yang ada terus dilakukan

hingga

saat

ini

khususnya

dalam

menghadapi

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satu Atap (PTSP/PTSA) sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat secara optimal yang pada akhirnya berimplikasi terhadap peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

29


3.1.6.

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas regulasi perijinan Optimalisasi kualitas pelayanan perijinan sangat ditentukan oleh kualitas

regulasi perijinan baik dalam bentuk petunjuk

pelaksanaan maupun petunjuk teknis merupakan rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan. Kondisi saat ini regulasi perijinan yang dilaksanakan BP2T Kota Tangerang Selatan masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang, sehingga untuk waktu yang akan datang perlu menjadi perhatian serius dalam upaya menghasilkan peraturan yang lebih fokus pada pemberian pelayanan optimal ke masyarakat selaras dengan SOP serta nota kesepahaman antar

SKPD

lainnya

dan

diharapkan

akan

berdampak

pada

peningkatan kualitas layanan perijinan secara umum. 3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah: BP2T dan Keharusan Pelayanan Prima Visi Walikota dan Wakil Walikota adalah “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai, dan Asri”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Terpilih yang

menjadi rumusan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan

30


adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”. Ini

ditujukan

untuk

meningkatkan

fungsi

Pemerintahan

peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat

dalam

hal

Kota Tangerang

Selatan yang diorientasikan pada pemerataan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Misi ini

diarahkan

pada

peningkatan

pembangunan

sektor

pendapatan asli daerah dan penataan tata kota yang baik dalam sektor perijinan sebagai mainstream yang dapat menciptakan stabilitas dan pemerataan ekonomi dan didukung oleh sistem investasi dan pengembangan sektor lain yang potensial. Penyelenggaraan pelayanan prima yang terpadu di Kota Tangerang Selatan adalah menjadi keharusan baik secara konstitusional maupun dalam rangka

menjawab

realitas

kebutuhan

masyarakat.

Dalam

upaya

meningkatkan perekonomian dan menggiatkan sektor riil di Kota Tangerang Selatan

diperlukan

kemudahan

perijinan

seperti

kemudahan

untuk

berinvestasi dan membuka usaha kerja. Namun, pada saat yang sama sering kita mendengar berbagai keluhan dari para investor dan pelaku usaha yaitu tidak memperoleh jaminan kepastian berusaha, kemudahan perizinan, serta jaminan keamanan berusaha dalam rangka pengembangan iklim investasi yang kondusif dan memberi kepastian/jaminan berusaha. Selama ini, Pemerintah Kota dinilai belum memiliki inisiatif langsung bersentuhan dengan investor, akibatnya investasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak dapat dirasakan secara kualitatif dan langsung manfaatnya. Hal

31


tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meyakinkan kepada para investor agar merasa nyaman dalam berinvestasi. Beberapa Ketentuan / Peraturan yang menjamin penyelenggaraan kegiatan pelayanan perijinan dan kemudahan investasi didaerah didasarkan pada antara lain: -

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Sistem Pelayanan Satu Atap secara bertahap;

-

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal;

-

INPRES Nomor 3 tahun 2007,tentang Paket Kebijakan Investasi;

-

Permendagri Nomor 24 tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

-

Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;

-

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di Daerah;

-

Surat Mendagri Nomor 061/2671/SJ, tanggal 17 Juli 2009;

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki keinginan dan tujuan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah dan menarik investor dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Investasi yang ada dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah itu sendiri, yang

32


berupa penanaman modal usaha masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi setempat. Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam bidang perijinan diharapkan dapat menarik investasi dan mendorong peran serta masyarakat agar

ikut

berpartisipasi

aktif

dalam

berbagai

kegiatan

ekonomi

pembangunan. Beberapa faktor perijinan yang menghambat investor sebagai pihak yang paling sering mengurus masalah perijinan pembangunan, dan juga masyarakat pada umumnya, antara lain :

3.3.

-

Birokrasi perijinan yang panjang dan berbelit-belit,

-

persyaratan yang memberatkan,

-

Tidak transparan,

-

Proses yang lama, dan

-

Biaya tinggi.

Telaahan Rencana Strategis Pelayanan Satu Atap dan Satu Pintu

(PTSA/PTSP) Agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu faktor terpenting yang sangat dibutuhkan adalah tersedianya dana dan sumber-sumber keuangan yang memadai. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan dapat dipenuhi dan dilaksanakan,

apabila

adanya

partisipasi

masyarakat

terhadap

33


penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan

adalah

seringnya

masyarakat

melakukan/melaksanakan permintaan ijin (perijinan) yang sesuai dengan lingkup kegiatannya/lingkup masalahnya kepada Pemerintah. Sebagai timbal baliknya, Pemerintah Kota sebagai pemberi ijin harus dapat melayani masyarakat sebaik mungkin bagi yang membutuhkan masalah perijinan. Pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan/ mengurus perijinan, dapat dilaksanakan sebaik mungkin apabila Pemerintah Kota mempunyai suatu organisasi dan metoda yang baik mengenai

tata cara

pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat Salah satu sifat dan kecenderungan masyarakat yang akan dilayani adalah bahwa pada dasarnya apabila mengurus/ menyelesaikan segala sesuatu dengan pemerintah daerah ingin selalu dilayani secara lebih sederhana cepat, tepat waktu, tepat biaya dan tepat bentuk (betul dan benar). Sebagi upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang akan mengurus perijinan, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat Penyelenggaraan PTSP/ PTSA pemerintahan

kota/kabupaten

adalah sebuah satuan kerja di tingkat yang

memberikan

pelayanan

untuk

memproses berbagai dokumen publik, khususnya perijinan usaha dan investasi.

Perijinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung

konotasi negatif : terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan

34


satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya. Tujuan dari dibentuknya Penyelenggaraan PTSP/ PTSA untuk memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha. Disamping melayani perijinan, Penyelenggaraan PTSP/ PTSA Pemerintah

Daerah

untuk

dapat dijadikan sebagai sarana bagi

memberikan

informasi

masyarakat/publik. Melalui Pelayanan PTSP/ PTSA

yang

dibutuhkan

dengan seluruh

kelengkapannya, pengurusan perijinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya ekonomi yang tinggi yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan ijin. Prinsip-Prinsip Pelayanan PTSP/ PTSA : -

Sederhana;

-

Reliabilitas;

-

Tanggung Jawab;

-

Kecakapan Petugas;

-

Kemudahan Akses;

-

Ramah;

-

Terbuka;

-

Komunikasi Petugas dan Pelanggan;

-

Kredibilitas;

-

Kejelasan dan Kepastian;

-

Keamanan;

35


-

Mengerti Kebutuhan Pelanggan;

-

Wujud Nyata;

-

Efisien;

-

Ekonomis;

Untuk kelancaran proses perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal diperlukan suatu sistem berbasis Teknologi Informasi (TI) yang handal. Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi ini diharapkan proses perijinan dan komunikasi dengan dunia usaha dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang baik akan menjadi alat manajemen yang membantu setiap tingkatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terbaik dengan berdasar pada data dan informasi yang dibangun secara capat, akurat, benar dan lengkap. Oleh karena itu implementasi TI dalam sistem informasi Pelayanan PTSP/PTSA menjadi salah satu solusi paling bijak yang dapat ditempuh. 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Berdasarkan rancangan RTRW Kota Tangerang Selatan, pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tangerang Selatan mencakup 1) arahan peraturan zonasi, 2) arahan perizinan, 3)arahan pemberian insentif dan disinsentif, 4) serta arahan sanksi. Dalam dokumen tersebut ditetapkan 3 (tiga) jenis pusat pelayanan kota dengan rincian sebagai berikut: 1. Pusat pelayanan kota (PPK);

36


2. Sub-pusat pelayanan kota (SPK) 3. Pusat lingkungan (PL) Pusat Pelayanan Kota, meliputi: a.

PPK I sebagai pusat pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Ciputat;

b.

PPK II memiliki fungsi sebagai kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Serpong;

c.

PPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Pondok Aren.

Dalam hal rencana pola ruang, dalam RTRW telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung, yaitu berupa: 1) Kawasan Perlindungan Setempat 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3) Kawasan Rawan Bencana Alam 4) Kawasan Cagar Budaya Sedangkan, rencana kawasan budidaya telah ditetapkan, yaitu berupa: 1) Kawasan Perumahan 2) Kawasan Perdagangan dan jasa 3) Kawasan Perkantoran

37


4) Kawasan Industri 5) Kawasan pariwisata 6) Kawasan Non Hijau 7) Kawasan Evakuasi Bencana 8) Kawasan Peruntukan Sektor Informal 9) Kawasan Peruntukan Lainnya Dalam hal implikasi kebijakan KLHS terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dinyatakan bahwa kompleksitas rencana pengembangan pusatpusat perkotaan memerlukan adanya kebijakan tata guna tanah dan administrasi pertanahan yang mampu melakukan pengaturan alih fungsi lahan secara berimbang dan mengarusutamakan isu lingkungan hidup. Selain itu dalam hal RTH, Pemerintah Kota perlu membuat kebijakan yang tegas guna memenuhi kewajiban pemenuhan alokasi ruang terbuka hijau. BP2T memiliki peran sekaligus beban yang besar dalam mengatasi permasalah

utama

penataan

ruang

tersebut

dan

harus

senantiasa

menjadikan regulasi maupun dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang harus dijadikan acuan, sehingga perijinan juga menjadi pengendali terhadap penataan ruang dan menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan utama Kota. Namun, masih terdapat permasalahan dalam menjalankan fungsi tersebut, baik dalam hal ketersediaan regulasi seperti Peraturan

38


Daerah yang mengatur tentang retribusi, rencana detail tata ruang maupun prosedur operasi standar. 3.5.

Analisis Lingkungan Strategis 3.5.1 Analisis Lingkungan Internal Dalam pencermatan kondisi internal dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan kekuatan (strenghts) BP2T adalah :  Memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas;  Memiliki regulasi dan kewenangan yang kuat;  Memiliki Sarana dan prasarana cukup memadai;  Memiliki Sumber Dana yang mendukung; Dari pencermatan kondisi & data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan kelemahan (weaknesses) BP2T adalah :  Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur;  Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung;  Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang pelayanan;  Belum optimalnya regulasi dan kewenangan yang ada; 3.5.2 Analisis Lingkungan Eksternal Dari pencermatan kondisi eksternal & data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (opportunities) bagi BP2T adalah:

39




Perkembangan Iklim Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat;



Potensi sosial ekonomi yang cukup besar;



Apresiasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan cukup tinggi;



Adanya

kesempatan

mengikuti

program

pendidikan

dan

pelatihan pelayanan dari lembaga terkait; Dari pencermatan kondisi eksternal & data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan ancaman/tantangan (threats) bagi BP2T adalah : 

Intervensi pihak luar dalam proses pelayanan masih sangat tinggi



Percepatan Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;



Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan;



Respon dari dinas/instansi/lembaga terkait lainnya masih lemah;

3.5.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang diharapkan terwujud dalam pelaksanaan tugas BP2T Kota Tangerang Selatan yaitu : 

Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur

pelayanan

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan

Pelayanan;

40




Optimalisasi kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan;



Optimalisasi tugas dan fungsi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan;



Optimalisasi prosedur dan mekanisme pelayanan yang ada dalam menghadapi intervensi pihak luar dalam pelayanan;



Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung;



Optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan perijinan;



Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait



Evaluasi kinerja kelembagaan dan aparatur dilakukan secara periodik.

41


3.5.4

Analisis SWOT : ALI, ALE,KAFI, KAFE, ASAP dan FKK Tabel IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS KEKUATAN

KELEMAHAN



Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur



Memiliki regulasi dan kewenangan yang kuat

 Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung



Memiliki Sarana dan prasarana yang memadai

 Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang pelayanan



Memiliki sumber anggaran yang memadai

 Belum optimalnya regulasi dan kewenangan yang ada

PELUANG

TANTANGAN

   

Perkembangan Iklim Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat Potensi sosial ekonomi yang sangat besar Apresiasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan cukup tinggi Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayananan dari lembaga terkait.

 Intervensi pihak luar dalam proses pelayanan masih sangat tinggi  Percepatan Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi  Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan  Respon dari dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya masih lemah

42


Tabel KAFI DAN KAFE ALI

Bobot

Rating

Score

Rangking

14 11 13 10

4 3 2 2

56 33 26 24

1 2 3 4

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur  Belum optimalnya sarana dan prasarana

15 12

4 2

60 24

1 4

 Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang

12

3

36

3

13

4

52

2

Kekuatan

   

Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki

Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas regulasi dan kewenangan yang kuat Sarana dan prasarana yang memadai sumber anggran yang memadai

KELEMAHAN

Pendukung

pelayanan  Belum optimalnya regulasi dan kewenangan yang ada

100 ALE

Bobot

Rating

Score

Rangking

 Iklim globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat  Potensi Sosial ekonomi yang besar  Apresiasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan

11 15 10

4 3 3

44 60 30

2 1 4

12

4

36

3

14

3

25

2

11 13

3 4

33 37

4 3

12

3

36

1

Peluang

cukup tinggi  Adanya kesempatan mengikuti pendidikan & latihan pelayanan dari lembaga terkait Tantangan/ Ancaman



Intervensi pihak luar dalam pelayanan masih sangat tinggi  Pertumbuhan penduduk yang tinggi  Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan  Respon dari dinas/instansi/lembaga terkait lainnya masih rendah

100 Keterangan :  Bobot adalah dampak yang ditimbulkan pada keberhasilan organisasi masa kini dan masa depan.  Rating adalah respon organisasi terhadap faktor tersebut. Mulai dari 4 (paling menonjol). Sampai 1 (paling tidak menonjol).

43


Tabel MATRIK KAFI VS KAFE Kekuatan : (S)    

Kelemahan : (W)

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur  Belum optimalnya sarana dan Memiliki regulasi dan prasarana pendukung kewenangan yang kuat  Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang pelayanan Memiliki Sarana dan prasarana yang  Belum optimalnya memadai regulasi dan kewenangan yang ada Memiliki sumber anggaran yang memadai Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas

Peluang : (O)

Strategi S – O

Strategi W – O





Optimalisasi tugas dan fungsi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan





Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pelayanan

  

Iklim globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat Potensi sosial ekonomi yang besar Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan cukup tinggi Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan pelayanan dari lembaga terkait



Tantangan : (T) Strategi S – T :  Intervensi pihak luar  Optimalisasi prosedur dan dalam proses pelayanan mekanisme pelayanan yang ada masih sangat tinggi dalam menghadapi intervensi  Percepatan Pertumbuhan pihak luar dalam pelayanan penduduk yang cukup  Optimalisasi pelayanan untuk tinggi merespon percepatan  Belum maksimalnya kesadaran pertumbuhan penduduk dan masyarakat akan arti penting menumbuhkan kesadaran perijinan masyarakat terhadap pentingnya  Respon dari dinas/instansi perijinan terkait lainnya masih lemah.



Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan

Strategi W – T :  Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait  Optimalisasi data penunjang pelayanan perijinan

44


Tabel ANALISIS STRATEGI DAN PILIHAN ASUMSI STRATEGI

Strategi Pilihan/ rangking

KETERKAITAN DENGAN VISI 1

1

MISI 2

3

1

2

NILAI 3 4

5

1. Optimalisasi tugas dan fungsi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan

3

3

4

4

3

3

3

4

3

30/2

2. Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pelayanan

4

4

4

4

4

3

3

4

4

34/1

1. Optimalisasi prosedur dan mekanisme pelayanan yang ada dalam menghadapi intervensi pihak luar dalam pelayanan

2

3

4

4

3

4

4

3

3

30/2

1. Optimalisasi pelayanan perijinan untuk merespon percepatan pertumbuhan penduduk dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perijinan

3

3

3

4

2

2

2

4

2

25/4

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan

4

4

4

4

4

3

3

4

4

34/1

2. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang

4

3

4

4

4

3

3

3

2

30/2

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan

4

3

4

4

3

2

2

3

3

30/2

1. Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait

4

4

3

3

3

2

2

2

3

26/3

2. Optimalisasi data penunjang pelayanan perijinan

2

3

3

4

2

3

3

2

3

25/4

S-O

S–T

W–O

W–T

45


Tabel FORMULASI TUJUAN 1. Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur pelayanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pelayanan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan 3. Optimalisasi tupoksi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan 4. Optimalisasi prosedur dan mekanisme pelayanan yang ada dalam menghadapi intervensi pihak luar dalam pelayanan 5. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung 6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan 7. Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait 8. Optimalisasi pelayanan perijinan untuk merespon percepatan pertumbuhan penduduk dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perijinan 9. Optimalisasi data pelayanan perijinan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan yang partisipatif serta terintegrasi 3. Ketersediaan data/informasi dan dokumen pelayanan yang komprehensif serta akurat

i.

1. Meningkatkan Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan 2. Meningkatkan sistem dan mekanisme pelayanan pelayanan perijinan terpadu dan terintegrasi 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perijinan terpadu

Penyusunan Peta Strategi Dengan Balanced Scorecard Balanced Score Card digunakan setelah didapatnya Tujuan Organisasi dari hubungan antara FKK dan Misi. Peta strategi Badan

46


Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan serta sasaran stratejik, indikator kinerja, target sasaran, Initiative, Realisasi (sasaran) dalam prosentasi (Skoring), dari hasil derajat

kinerja didapat

Kesimpulan. Gambar Hubungan Financial, Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning & Growth), Proses Bisnis Internal (Internal Bussines Process), Pelanggan (Customer)

Tabel Derajat Kinerja : Nomor 1 2 3

Skala >70 >55 s/d 70 < 55

Derajat Kinerja Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

47


Tabel Peta Strategi BP2T Kota Tangerang Selatan Terwujudnya Pelayanan Prima PERSPECTIVE

PETA STRATEJIK

C

SASARAN STRATEGIS

• Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepada Stakeholders

Pelayanan Prima

IBP

• Meningkatnya Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

L&G Kualitas Aparatur Pemerintah

F

Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu serta Terintegrasi

Ketersediaan Data/Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

Anggaran APBD Tangsel

•

• •

Keuangan dan Kinerja Meningkatnya Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi

Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

• Anggaran APBD Tangsel

48


Tabel BALANCED SCORECARD

Terwujudnya Pelayanan Prima PERSPECTIF DAN BOBOT

SASARAN STRATEJIK

BOBOT %

C 25 %

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Stakeholders

10



10



5



 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja  Meningkatnya Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi

5 5

 Laporan Monev  Sarana dan Prasarana

4 Lap 90 %

5

 Penyelesaian Pelayanan Perijinan  Ijin Pajak dan Retribusi yang Dikeluarkan

92 %

 Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah  Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

5



Diklat

87 orang



5



64 orang



5



2 jenis



5



92 %



5



Sosialisasi kebijakan Retribusi Daerah yang dikelola Jumlah pendaftar perijinan PAD

28 mly



 APBD Kota Tangerang Selatan

30

Ketersediaan Anggaran (DPA)

Jumlah

100

IBP 20 %

L&G 25 %

F 30 %

5

INDIKATOR KINERJA

TARGET SASARAN 2011-2016

INITIATIVE

REALISASI

SCORE %

IKM

85 %

85 %

10

Penyelesaian Ijin sesuai Waktu Sistem Pelayanan Terpadu

92 %

 Kepuasan Pelanggan  Ketepatan wkt ijin  Tersedianya Sistem

92%

10

1 unit

5

 Lap Monev  Tersedianya Sarpras

4 Lap 90 %

5 5

 Terselesainy a Pelayanan Perijinan  Dikeluarkan Ijin Pajak dan Retribusi

92 %

5

92 %

5

1 unit

92 %

Rp. 56.754.000.000,-

Peserta Diklat Jml Sosialisasi Jml retribusi Jml Pendaftar PAD

Penyusunan program, kegiatan dan anggaran

5 87 orang

5

64 orang

5

2 jenis

5

92 %

5

28 mly

5

Rp. 56.754.000.000,-

30

100

Dari analisis Balance Score Card didapat bobot/skor sebesar 100 % sehingga derajat kinerja didapat kesimpulan Berhasil.

49


B AB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan dengan demikian merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

dimasa mendatang serta

memberikan arah yang lebih fokus untuk turut serta mendukung percepatan terwujudnya visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2011-2016, sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2016, yaitu “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri”. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Pasal 84 ayat (3) Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi,

50


mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai kebijakan Pemerintah Daerah (Pasal 2 ayat (1) Perwal Nomor 23 Tahun 2011). Berdasarkan hal tersebut, maka BP2T menetapkan Visi, Misi, dan Mottonya sebagai berikut : Visi BP2T Kota Tangerang Selatan adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Prima Tahun 2016 “ Yang dimaksud dengan Pelayanan Prima adalah: Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah ”excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka perlu disusun misi yang akan menjadi pentunjuk secara garis besar tentang cara pencapaian visi yang dimaksud. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan

51


oleh BP2T dalam usahanya menwujudkan Visinya. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadangkala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara SKPD bekerja. Adapun misi yang ditetapkan adalah : 1. Mewujudkan

Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang

Baik

(Good

Governance); 2. Mengembangkan

Sistem

dan

Mekanisme

Pelayanan

Yang

Partisipatif dan Terintegrasi; 3. Ketersediaan Data/Informasi dan Dokumen Pelayanan Yang Komprehensif Serta Akurat; Adapun motto yang ditetapkan adalah :

“ Kepastian Ijin dengan Tidak Mempermudah dan Tidak Mempersulit” Motto adalah sebuah kalimat singkat yang mudah diingat untuk dijadikan pedoman sehingga mampu memotivasi dan mendorong untuk lebih maju. Jadi pengertian singkat motto itu adalah penyemangat bagi kehidupan dalam beraktifitas.

52


4.2 Tujuan dan Sasaran 4.2.1 Tujuan Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan;

2.

Meningkatkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi;

3.

Meningkatkan

Ketersediaan

Data/Informasi

Perijinan

Terpadu; 4.2.2

Sasaran 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Meningkatnya Sistem, Mekanisme, dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi; 3. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar

Dalam

Pelayanan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perijinan;

53


4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1

Strategi Strategi adalah cara untuk

mewujudkan tujuan,

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif.

Strategi

diwujudkan

dalam

kebijakan

dan

program. Adapun straregi yang hendak dilaksanakan BP2T Kota Tangerang Selatan berdasarkan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) dan dianalisa dengan dan faktor-faktor kunci keberhasilan diantaranya : 1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan perijinan; 2. Efisiensi dan Efektifitas layanan waktu Proses Perijinan; 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui Bimbingan Teknis dan Workshop; 4. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung; 5. Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait; 6. Optimalisasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi ke masyarakat; 7. Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan; 8. Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan; 9. Optimalisasi data penunjang pelayanan perijinan;

54


4.3.2

Kebijakan Kebijakan yang diambil BP2T dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel; 2. Peningakatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara terus menerus dan berkelanjutan; 3. Penyempurnaan infrastruktur (sarana dan prasarana); 4. Sosialisasi Perda HO dan IMB di 7 Kecamatan; 5. Sosialisasi Program Kegiatan BP2T ke masyarakat; 6. Penyusunan Standar Operasional

Prosedur masing-

masing bidang; 7. Pembentukan Peraturan Daerah terkait perijinan; 8. Penyempurnaan

dan

updating

sistem

Teknologi

Informasi; 9. Peningkatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi ke masyarakat; 10. Penyelenggaraan PTSP/PTSA ditahun 2014; 11. Penyediaan Data Perijinan secara komprehensif; 12. Penyediaan Informasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;

55


BAB 5

5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan

kegiatan yang tersusun

secara

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dijalankan oleh satuan unit kerja pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya aparatur), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran

(output)

dalam

bentuk

barang/jasa

bagi

masyarakat. Dalam upaya mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran strategik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, maka masing-masing sasaran strategik disiapkan program dengan rincian sebagai berikut :

56


1.

Program Non Urusan Setiap SKPD a. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur; b. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran; c. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; d. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan;

2). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui Website; b. Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi dan Penetapan Perijinan; c. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan; d. Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala; e. Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan; f. Penyebarluasan Informasi terhadap Layanan Publik; g. Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi;

57


h. Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi; i. Penyusunan Media Informasi; 5.2 Indikator Kinerja Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi

kinerja,

sehingga

bentuknya

cenderung

kualitatif .

Indikator kinerja untuk indikasi kegiatan sebagaimana tertera di atas adalah sebagai berikut: 1.

Lamanya Proses Perijinan (hari);

2.

Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan;

3.

Prosentase Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan;

4.

Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan masyarakat Terkait Objek Perijinan;

5.

Jumlah Dokumen Tersedianya Data Perijinan;

Matriks selengkapnya yang berisi tujuan, sasaran, program, indikator kegiatan serta target dan pagu indikatif per tahun terlampir.

58


59


B AB 6

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance

indicators)

adalah

suatu

variabel

yang

digunakan

untuk

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Pentingnya pengukuran indikator kinerja (Performance indicator) instansi pemerintah telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres 7/1999. Evaluasi penyelenggaraan pada tingkat Pemerintahan Daerah menunjukkan hasil sebagai berikut. Di tingkat pemahaman ditengarai telah menunjukkan perkembangan yang cukup memadai meski belum signifikan. Akan tetapi di sisi penerapan masih sangat lemah, khususnya pada identifikasi penyusunan tolok ukur kinerja dan penetapan sasaran. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja masih berfokus pada besaran alokasi input dana dan realisasi

59


anggaran. Proses-proses penting lainnya seperti pengumpulan data kinerja, mencatat dan menganalisa data kinerja, membandingkan data hasil kinerja dan proses penyusunannya belum melekat menjadi budaya kerja Pemerintah Daerah. Melalui penggunaan indikator kinerja, para pimpinan SKPD dan pengambil keputusan dapat melakukan hal-hal berikut: • Memantau apa yang sedang dilakukan; • Menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan; • Penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan; • Mengelola perubahan; • Mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai; • Meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat; Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut: 

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya - meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan sertamembuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan;



Arahan Operasional - Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan;



Akuntabilitas - Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima;

60




Perencanaan - Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut;



Pengelolaan - Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan;



Penganggaran - Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana;



Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar

- Membantu

terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan; 

Pengawasan Kerja - berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif; Berdasarkan PP 6 Tahun 2008, ada beberapa indikator kinerja dalam

Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terkait dengan aspek daya saing daerah pada fokus iklim berinvestasi dan terkait erat dengan pelayanan di BP2T, yaitu sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut dimana target untuk setiap tahunnya juga ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan tingkat kinerja.

61


Tabel Indikator Kinerja dan Target hasil evaluasi Target No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

2

3

4

5

6

7

8

Hari

40

35

30

30

27

25

Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Prosentase

75%

80%

85%

88%

90%

92%

3

Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan

Prosentase

0

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan Tersedianya Data Perijinan

Prosentase

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dokumen

24

24

24

24

24

24

1

Lamanya Proses Perijinan

2

5

Indikator-indikator

tersebut

diatas

menunjukan

kinerja

pelayanan

BP2T,

terutama dalam hal proses peijinan dan pengendalian. Adanya sistem teknologi informasi pelayanan perijinan yang ditunjang dengan SOP yang jelas pada masing-masing bidang, tersedianya kelengkapan data pendukung dan waktu yang jelas dan pasti mengenai proses perijinan serta penanganan yang efisien dan efektif terhadap pengaduan masyarakat menjadi indikasi adanya kemudahan dan kelancaran proses perijinan yang diselenggarakan oleh kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan.

62


B AB 7

PENUTUP

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka Laporan Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen Rencana Strategi ini merupakan suatu dokumen pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahunan, namun ditahun 2013 BP2T melakukan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dengan melakukan koreksi (correction) dan penyesuaian (adjustment) terhadap target capaian pertahun anggaran. Dalam Penyusunan Evaluasi Rencana Strategis BP2T Kota Tangerang Selatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang SelatanTahun 2011–2016 yang merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BP2T Kota Tangerang Selatan. Dokumen Evaluasi Rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu limatahun (2011-2016). Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Tangerang Selatan. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, dan faktor internal maka selama kurun waktu berlakunya evaluasi

63


rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan evaluasi rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan ini, diucapkan penghargaan yang

setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan dimasa lima tahun tersebut dapat lebih terarah dan terukur. Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan 2011-2016 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur dilingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan. Demikian evaluasi rencana strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk periode waktu 5 (lima) Tahunan sebagai dasar mengimplementasikan perencanaan strategis untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BP2T dalam melaksanakan tugas.

Tangerang Selatan,

November 2013

KEPALA,

Drs.H. DADANG SOFYAN, MM NIP. 19610124 198603 1 006

64

Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan

Recommend Documents