RENCANA STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO 2014 – 2018
Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan Rahmat serta
Hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dapat diselesaikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun RENSTRA baru yang bertujuan dalam rangka mencapai pembangunan nasional dan menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan khususnya pada urusan penanaman modal . Penyajian RENSTRA Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2014-2018 digunakan sebagai acuan bagi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan penanaman modal. Demikian semoga menjadi landasan pembangunan nasional.
dalam rangka mencapai tujuan
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2.2
Sumber Daya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2.3
Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
3.2
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bondowoso
3.3
Rencana Strategis
3.4
-
3.5
Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
4.3
Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF 5.1
Program Dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
5.2
Indikator Kinerja
5.3
Pendanaan Indikatif
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1
Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN A. Matriks Rancangan Awal Renstra SKPD
B.
B. Matriks Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso C. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso D. Indikator Kinerja pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso E. Matriks Target Indikator Kinerja per urusan, per program, dan per SKPD pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 F. Rencana Program, kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2013 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja ( RENJA ) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 07
Tahun 2009
tentang
Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59). 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663). 8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E).
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perijinan terpadu.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 ke dalam rencana instansional ; (2) menjabarkan visi dan misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso 2014 – 2018 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra , maksud dan tujuan penyususnan Rensta, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan tata urut penyusunan Renstra. 2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, yang terdiri atas uraian struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, tingkat capaian kinerja saat ini maupun tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai sampai dengan berakhirnya tahun renstra , serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi . 3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran , strategi dan kebijakan Satuan Perangkat Daerah. 5. Bab V berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 6. Bab VI adalah indicator kinerja Satuan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 7. Bab VII adalah merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Renja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Renja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan , serta catatan dan harapan kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
LAMPIRAN :
1. Matrik Rancangan Awal Renstra SKPD 2. Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso 3. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso 4. Indikator Kinerja pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso 5. Matriks Target Indikator Kinerja per urusan, per program dan per SKPD pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso 2014 – 2018 6. Rencana Program, kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO 2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bondowoso, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut : 1. Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan. 2. Fungsi Untuk menyelesaikan tugas tersebut diatas, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan program 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan 3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan 5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan 3. Tugas Pokok yang diemban oleh Kepala Kantor dan seksi-seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu : A
Tugas Pokok Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu : Membantu bupati dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan serta penyelenggaran kewenangan PEMDA dalam bidang perijinan dan non perijinan
Fungsi Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu : 1)
Perumusan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perijinan
2)
Pembinaan di bidang penyelanggaraan pelayanan perijinan
3)
Pemrosesan perijinan dan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perijinan
4)
Penyelenggaraan pelayanan perijinan meliputi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) HO, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) non HO, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Ijin reklame
5)
Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan perijinan
6)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
b.
Tugas Sub Bagian Tata Usaha
1)
Melakukan bahan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum
2)
Melakukan
urusan
keprotokolan
humas,
penyiapan
rapat-rapat,
asset,
pendokumentasian seluruh peraturan per UU-an dan aktivitas Kantor Pelayanan Perijinan 3)
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian
4)
Melakukan pengurusan rumah tangga, pemeliharaan dan pemantauan di lingkungan kantor , kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan asset lainnya serta penyimpanan bahan pengolahan administrasi perlengkapan dan perbekalan
5)
Melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, distribusi, dan inventarisasi perlengkapan kantor
6)
Penyiapan bahan koordinasi dengan unit organisasi terkait
7)
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja tahunan dan mengkoordinasikan penyusunan keuangan KPPT
8)
Melakukan pengurusan administrasi dan pembukuan keuangan belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan
9)
Melakukan penyiapan bahan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran
10)
Melakukan
penyiapan
bahan
administrasi
dan
pembukuan
keuangan,
pertanggungjawaban keuangan, pembinaan administrasi keuangan, dan evaluasi/ pelaporan 11)
Melakukan penyusunan laporan keuangan
yang meliputi laporan realisasi
anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan 12)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
c.
Tugas Seksi Penerimaan dan Penelitian
1)
Melakukan penyusunan program penerimaan dan penelitian berkas perijinan
2)
Melakukan penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan ijin
3)
Melakukan pemberian layanan informasi prosedur perijinan
4)
Melakukan pelaksanaan koordinasi studi kelayakan yang bersifat teknis bersama instansi terkait
5)
Melakukan pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait sesuai dengan bidangnya
6)
Melakukan pelaksanaan tata administrasi dan alur perijinan yang jelas dan transparan
7)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
d.
Tugas Seksi Penetapan dan Penerbitan
1)
Melakukan penyusunan program penetapan dan penerbitan perijinan
2)
Melakukan pelaksanaan penetapan biaya kelayakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam PERDA
3)
Melakukan pelaksanaan proses ijin sesuai dengan kewenangan
4)
Melakukan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan
5)
Melakukan pelaksanaan penelitian teknis di lapangan sesuai dengan dokumen permohonan ijin
6)
Melakukan pembuatan berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan
7)
Melakukan penerbitan dan penyerahan ijin yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang
8)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
e.
Tugas Seksi Monitoring dan Penanganan Pengaduan
1)
Melakukan penyusunan program monitoring dan penanganan pengaduan
2)
Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perijinan
3)
Melakukan penerimaan dan pengumpulan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan perijinan
4)
Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian pengaduan perijinan
5)
Melakukan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait perihal penyelesaian permasalahan perijinan
6)
Melakukan inventarisasi dan pelaporan penanganan pengaduan masyarakat
7)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
f.
Tugas seksi Data dan Pelaporan
1)
Melakukan penyusunan program pendataan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perijinan
2)
Melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perijinan
3)
Melakukan persiapan data tentang pelaksanaan dan pelaporan perijinan
4)
Melakukan pelaksanaan pengumpulan bahan data dan pelaporan
5)
Melakukan informasi perijinan dalam rangka pengembangan perijinan
6)
Melakukan pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan perijinan
7)
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Struktur Organisasi Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah, maka urusan penanaman modal tidak lagi menjadi urusan / kewenangan Kantor pelayanan perijinan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso maka penetapan tersebut berimplikasi pada berubahnya struktur organisasi Kantor pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2. Sub. Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penerimaan dan Penelitian 4. Seksi Penetapan dan Penerbitan 5. Seksi Monitoring, dan Penanganan Pengaduan 6. Seksi Data dan Pelaporan 7. Tim Teknis ; 8. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2
Sumber Daya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Susunan Kepegawaian ( SDM )
Susunan Kepegawaian pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :
No
Golongan
Jumlah Pegawai
Keterangan
1.
Golongan 1
2 orang
2 (dua) Orang PNS / Staf
2.
Golongan 2
15 orang
15 ( lima belas) Orang PNS / Staf
3.
Golongan 3
9 orang
4.
Golongan 4
1 orang
5.
Tenaga Honorer (APBD)
5 (empat) Orang PNS/ Pejabat Eselon IV 4 (empat) Orang PNS / Staf 1 (satu) Orang Pejabat Eselon III
2 Orang
Dengan komposisi pegawai sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut, formasi jabatan struktural yang tersedia dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 telah terisi secara keseluruhan. sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sedangkan proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan TUPOKSI organisasi adalah kebutuhan akan tenaga teknis di lapangan dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring dan pengendalian pelaksanaan perijinan Hal ini berkaitan dengan penetapan tujuan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama.
Sarana dan Prasarana Pelayanan
Berdasarkan Data Inventaris Perlengkapan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2013, maka data Perlengkapan adalah sebagai berikut :
No
Jenis Barang / perlengkapan Kantor
1.
Kendaraan Dinas Roda 4
2 ( dua) buah
-
2.
Kendaraan dinas roda 2
4 (empat) buah
-
3.
Komputer PC
7 (tujuh) buah
-
4.
Note book
4 (empat) buah
-
5.
Printer
7 (tujuh) buah
6.
LCD dan Proyektor
1 (satu) set
7.
Lemari arsip
8 (delapan) buah
-
8.
Rak arsip
4 (tiga) buah
-
30 (tiga puluh) set
-
2 (dua) set
-
9.
Meubeler ( meja / kursi pejabat eselon &staf )
10. Meubeler ( meja / kursi tamu)
Jumlah Barang
Keterangan
4 (empat) buah rusak berat
Berdasarkan daftar tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sampai dengan Tahun 2014 masih kurang memadai. Yang mana sarana dan prasarana merupakan alat pendukung terwujudnya pelayanan perijinan yang prima.
2.3
Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas
instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama tahun 2008 s/d 2013 yang menunjukkan perkembangan nilai investasi daerah yang merupakan dampak keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan program kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :
Tabel
TARGET & REALISASI Th. 2008
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2013
TARGET
155.000.000
2.155.000.000
1.169.150.000
182.500.000
240.550.000
132.800.000
REALISASI
172.371.503
270.876.509
427.930.228
233.833.681
177.816.605
676.081.229
128,1 %
73,92 %
509,09%
%
111 %
12,57 %
36,60 %
CAPAIAN
Tahun 2008 s/d 2013 perkembangan nilai investasi daerah menunjukkan variatif ( naik turun ). Pencapaian PAD yang melampaui target yaitu pada tahun 2008, 2011, dan 2013 yang merupakan dampak keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan program kegiatan Kantor Pelyanan Perijinan Terpadu. Tingginya angka target PAD pada tahun 2009 dan 2010 merupakan target yang ditetapkan karena pelaksanaan “ Program Pemutihan/Dispensasi IMB Massal “ di 18 Kecamatan sekabupaten Bondowoso dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga selama 12 bulan ( Agustus 2009 s/d Agustus 2010 ). Rendahnya nilai capaian dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarkat dan peran serta masyarakat tidak seperti yang diharapkan. 2. Meningkatnya data akurat masyarakat pelaku usaha sebagai wajib ijin usaha di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso Tabel REALISASI PENERBITAN IJIN PELAKU USAHA TAHUN 2008 s/d 2013 Tahun 2009
Tahun 2010
144
212
148
244
193
175
SITU non HO
147
143
321
351
469
469
IUJK
40
53
42
53
100
108
SIUP
-
-
-
473
624
597
TDP
-
-
-
863
858
854
331
408
511
1.984
2.244
2.203
SITU HO
berdasarkan
JUMLAH
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2008
Ijin yang diterbitkan
Tahun 2013
Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan namun tidak signifikan yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi program perijinan. 3. Meningkatnya data kepemilikan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) secara keseluruhan dan peningkatan secara signifikan terjadi di tahun 2009 s/d 2010 dengan adanya Program Pemutihan/Dispensasi IMB Massal. Tabel REALISASI PENERBITAN IMB TAHUN 2008 s/d 2013 Ijin yang diterbitkan 1.
Tahun 2008
IMB
Tahun 2009
250
Tahun 2010
1.326
Tahun 2011
2.233
Tahun 2012
Tahun 2013
468
387
847
Penerbitan jumlah IMB pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan cukup tajam sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 penebitan IMB mengalami penurunan jumlah ijin karena pada tahun 2009 dan 2010 dilaksanaan Program Pemutihan/Dispensasi IMB Massal. 4. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan instansi terkait (Tim Tekhnis) dalam pelaksanaan peninjauan dan pemberian rekomendasi sehingga ijin dapat terbit sesuai target jumlah dan waktu. 5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang datanya diperoleh dari per responden dan per unsur pelayanan. Dengan pendataan IKM yang maksimal dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan Kebijakan Pelayanan. Tabel INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2008 s/d 2013 2008
2009
2010
2011
2012
Semester
I
II
I
II
I
II
I
II
IKM
-
-
-
-
-
-
-
-
I
2013 II
I
II
73,09 74,51 77,39 77,41
Pendataan dilakukan per responden per urusan dan baru dilaksanakan mulai tahun 2012
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selama ini, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas yang tersedia 2) Kurangnya tenaga teknis untuk beberapa ijin tertentu yang ditangani Kantor Pelayanan Perijinan 3) Masih kurang sederhananya mekanisme dan prosedur perijinan , dimana untuk beberapa jenis ijin dibutuhkan rekomendasi dari dinas teknis terkait di luar Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 4) Belum optimalnya koordinasi dalam rangka penertiban pelanggaran perda tentang perijinan antara Kantor Pelayanan Perijinan dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum 5) Kurangnya inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai perijinan Berdasarkan tingkat capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, maka kondisi yang diinginkan ke depan yang diproyeksikan dalam bentuk sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya perolehan PAD yang disertai peningkatan jumlah pemohon ijin sebagai indikator meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perijinan 2. Tersusunnya secara optimal data kepemilikan Ijin, baik Ijin Mendirikan Bangunan / IMB maupun Ijin Tempat Usaha dan izin-izin lainnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso 3. Meningkatnya upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan perijinan 4. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan perijinan 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pelayanan perijinan
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Indentifikasi Permasalahan dapat dilakukan dengan analisis lingkungan strategis yang merupakan deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. 1.1 Faktor Kekuatan Organisasi : a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan b) Sebagai lembaga penghasil PAD 1.2 Faktor Kelemahan Organisasi : a) Kurangnya Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi b) Terbatasnya alokasi anggaran belanja yang tersedia bagi SKPD. c) Terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan yang dimiliki d) Belum optimalnya upaya koordinasi antar lembaga berwenang dalam rangka penegakan hukum dari aparat. e) Belum optimalnya penyusunan database pemilikan ijin oleh masyarakat baik Ijin Mendirikan Bangunan maupun Ijin Tempat Usaha. f) Belum terintegrasinya data potensi riil masyarakat sebagai wajib retribusi daerah.
2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. 2.1 Faktor Peluang Organisasi : a) Adanya kebijakan pemerintah pusat/ propinsi dalam rangka pembentukan lembaga pelayanan perijinan terpadu satu pintu di setiap kabupaten / kota. b) Adanya peluang pengembangan SDM melalui program pelatihan teknis dari diklat dan program pengembangan pelayanan publik di tingkat propinsi c) Adanya program pengembangan informasi dari lintas sektor melalui media elektronik yang berkaitan dengan perijinan dan promosi potensi daerah d) Adanya dukungan dari eksekutif dan legislative dalam upaya penetapan produk hukum yang berkaitan dengan system dan mekanisme perijinan e) Keberadaan Kantor Pelayanan Perijinan yang dibutuhkan masyarakat 2.2 Faktor Tantangan Organisasi : a) Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah dalam mematuhi peraturan perijinan yang berlaku. b) Belum adanya pelimpahan kewenangan secara keseluruhan pemrosesan ijin dari unit teknis ke Kantor Pelayanan Perijinan
3.2
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bondowoso
1. Visi Pada hakekatnya visi yang dirumuskan adalah kerangka berpikir bersama yang berkaitan dengan cita-cita seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bondowoso berdasarkan kondisi dan potensi yang ada.
Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”
2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai maka ditetapkan misi sebagai arah pembangunan sebagai berikut : 1. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat 2. Melanjutkan peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan 3. Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan 4.
Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif
5. Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum 6. Melanjutkan
peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
dengan
memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan Akselerasi kebangkitan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan secara profesional sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3.3
Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Rencana Strategis yang bertumpu pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan
(efisien, efektif, adil dan transparan) diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dalam peningkatan investasi daerah. Dengan semakin mudahnya proses pelayanan perijinan maka semakin mudah pula investor masuk sehingga pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah semakin maksimal. Dan dengan pelayanan perijinan yang berkualiatas juga diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam ketertiban perijinan.
3.4
RTRW dan KLHS -
3.5
Isu-isu Strategis Isu – isu strategis pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso
merupakan kondisi yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena kondisi ini sangat berpengaruh dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis tersebut antara lain : 1. Belum optimalnya penyediaan layanan perijinan dan sarana prasarana bidang perijinan ( mempengaruhi rata-rata waktu penerbitan izin) 2. Kurang optimalnya peningkatan pembinaan dan sosialisasi perijinan kepada masyarakat dan pengusaha 3. Perlunya peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan profesional 4. Peningkatan penegakan hukum bidang perijinan
BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan
pembangunan
merupakan
suatu
langkah
penting
dalam
perjalanan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.
Visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun
visi bersama , maka ditetapkan visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 yakni : “ Terwujudnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Prima “ Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut : Mewujudkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Instansi yang dapat memberikan Pelayanan Perijinan Yang Berkualitas, yaitu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) bidang perijinan yang efisien, efektif, adil dan transparan, sebagai sebuah upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi pada umumnya dan daya tarik masuknya investasi ke Kabupaten Bondowoso.
Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah
harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Bondowoso .
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka visi tersebut diuraikan kedalam dua misi pokok sebagai berikut : 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan 2) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perijinan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan” maka ditetapkan tujuan : a. Terwujudnya pelayanan perijinan yang professional melalui penerapan dan pengembangan system manajemen perijinan
2)
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perijinan” maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketertiban perijinan Sasaran dan Indikator Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, akan dicapai dalam jangka waktu
tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai. Sesuai tujuan tersebut di atas, maka sasarannya adalah sebagai berikut : a.
Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan ijin, dengan indikator rata-rata hari penerbitan ijin
Tabel RATA-RATA HARI PENERBITAN IJIN INDIKATOR 1.
Satuan
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Rata-rata waktu perijinan terbit
IMB
Hari
30
30
30
30
30
30
30
15
30
15
30
15
SITU HO SIUJK Situ Non HO
Hari Hari Hari
30 30 2
30 30 2
30 30 2
30 30 2
30 30 2
30 30 2
30 30 2
30 15 2
30 30 2
30 15 2
30 30 2
30 30 2
Ijin Reklame
Hari
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ijin Hiburan
Hari
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tahun 2008 s/d 2013 menunjukkan optimalnya capaian dan target kinerja terutama pada tahun 2011 dan 2012. Waktu penerbitan ijin memenuhi target ketepatan waktu yang merupakan tolak ukur keberhasilan peningkatan kinerja pelayanan perijinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. b.
Meningkatnya jumlah rumah ber IMB, dengan indikator prosentase rumah yang memiliki IMB Tabel REALISASI PROSENTASE IMB TAHUN 2008 s/d 2013 Tahun 2008
Satuan 1.
%
30,10
Tahun 2009 30,50
Tahun 2010 31,15
Tahun 2011 31,80
Tahun 2012
Tahun 2013
32
32,15
Prosentase bangunan yang ber IMB mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini merupakan adanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perijinan yang efektiv mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilikan IMB
yang ditunjukkan dari
terlampauinya target prosentase rumah yang memiliki IMB di Kabupaten Bondowoso. c.
Meningkatnya jumlah responden yang menerima informasi dengan baik, dengan indikator prosentase responden yang menerima informasi dengan baik. Kegiatan ini merupakan langkah baru Kantor Pelayanan Perijinan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban perijinan dengan kerjasama melalui mass media dalam pemberian informasi layanan perijinan
4.3
STRATEGI Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang
dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Kebijakan. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan “Mewujudkan pelayanan perijinan yang professional melalui penerapan dan pengembangan system manajemen perijinan”. 1) Pelayanan perijinan secara terpadu 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur penyelenggaraan layanan perijinan 3) Pengembangan system informasi perijinan 4) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perijinan yang mendukung kinerja pelayanan perijinan 5) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan 6) Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam rangka peningkatan kualitas kinerja aparatur . 2. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan’ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perwujudan ketertiban perijinan 1) Peningkatan kesadaran masyarakat wajib ijin tentang pentingnya perijinan dalam rangka terwujudnya ketertiban dalam pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Bondowoso 2) Peningkatan ketaatan masyarakat wajib ijin dengan meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perijinan dalam rangka mewujudkan penegakan dan supremasi hukum
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pelayanan
perijinan
dengan menerima secara terbuka pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perijinan dan secara aktif memfasilitasi penyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pengaduan penyelenggaraan perijinan. 4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pameran pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketertiban perijinan 2. Program Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan pada
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Bondowoso, termasuk dalam kelompok Urusan Wajib Penanaman Modal, dimana Program pembangunan pada urusan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah.Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
pelaksana
program
pada
urusan
wajib’Penanaman Modal’ adalah BAPPEDA dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Dalam rangka perwujudan peningkatan Investasi di daerah, maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertugas menyelenggarakan perijinan yang berimplikasi pada ketertiban dan kenyamanan pembangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang dan tata wilayah sehingga menciptakan kondisi yang kondusif untuk masuknya investasi di daerah.
Implementasi/
penjabarannya dalam program SKPD adalah: 1)
Program Peningkatan, Pembinaan,dan Sosialisasi Perijinan
2)
Program Penyediaan layanan perijinan
3)
Program kerjasama informasi dengan mass media
4)
Program Pelayanan administrasi perkantoran
5)
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6)
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Adapun penjabaran Visi Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melibatkan
sasaran dan indikator sasaran terlampir pada lampiran Renstra Tahun 2014-2018. Sasaran dan dan indikator sasaran beserta target capaian selama 5 tahun RPJMD ke depan disertai (Pagu Indikatif) terlampir pada lampiran Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF 5.1
Program Dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV perlu program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1.
Untuk mewujudkan Program “Penyediaan Layanan Perijinan” maka dilaksanakan kegiatan pokok : a. Peningkatan Sarana Pelayanan Perijinan b. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan perijinan Program Penyediaan layanan perijinan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya kinerja pelayanan perijinan dan tujuan mewujudkan pelayanan perijinan yang professional melalui penerapan dan pengembangan system manajemen perijinan. Dimana Indicator keberhasilan pelaksanaan program adalah ketepatan waktu penerbitan ijin. Indikasi pendanaan belanja langsung kegiatan-kegiatan pada program ini bersumber pada APBD Kabupaten Bondowoso.
2.
Untuk mewujudkan Program “Peningkatan, pembinaan, dan sosialisasi perijinan” maka dilaksanakan kegiatan pokok : a. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan perijinan b. Pemantauan, pembinaan dan sosialisasi pelayanan perijinan c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Pameran Pelayanan Publik Program “Peningkatan, pembinaan, dan sosialisasi perijinan” dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perwujudan ketertiban perijinan . Dimana indicator keberhasilan pelaksanaan program adalah
% Jumlah rumah yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Indikasi
pendanaan belanja langsung kegiatan-kegiatan pada program ini bersumber pada APBD Kabupaten Bondowoso. Untuk mewujudkan Program
3.
“Kerjasama informasi dengan mass media”
maka
dilaksanakan kegiatan pokok : a.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan perijinan
Program Kerjasama informasi dengan mass media dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perijinan dan publikasi informasi bidang perijinan. Dimana Indicator keberhasilan pelaksanaan program adalah % Responden yang menerima informasi dengan baik. Indikasi pendanaan belanja langsung kegiatan-kegiatan pada program ini bersumber pada APBD Kabupaten Bondowoso.
5.2 Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso merupakan indicator kinerja yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Target indikator capaian program pada tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tabel berikut : Indikator Kinerja Kantor pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Bondowoso tahun 2014-2018 No
Indikator Capaian Program
I. Program Peningkatan, Pembinaan dan Sosialisasi Perijinan 1.
Prosentase rumah yang memiliki IMB
II. Program Penyediaan Layanan Perijinan 1. Rata-rata waktu penerbitan IMB 2.
Rata-rata waktu penerbitan SITU berdasar HO
3.
Rata-rata waktu penerbitan SIUJK
4.
Rata-rata waktu penerbitan SITU Non HO
5.
Rata-rata waktu penerbitan Ijin Reklame
6.
Rata-rata waktu penerbitan Ijin Hiburan
7.
Rata-rata waktu penerbitan SIUP
Ket
8.
Rata-rata waktu penerbitan TDP
9.
Rata-rata waktu penerbitan Pendirian RS
10. Rata-rata waktu penerbitan Usaha Rekreasi dan Hiburan 11. Rata-rata waktu penerbitan Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian C 12. Rata-rata waktu penerbitan Izin Pengambilan dan Eksplorasi Air Tanah 13. Rata-rata waktu penerbitan Izin Lokasi 14. Rata-rata waktu penerbitan Izin Hotel dan Penginapan 15. Rata-rata waktu penerbitan Izin Usaha Penggilingan Padi/Jagung 16. Rata-rata waktu penerbitan Izin Alih Fungsi Lahan 17. Rata-rata waktu penerbitan Persetujuan Prinsip 18. Rata-rata waktu penerbitan Izin RM dan Restoran 19. Rata-rata waktu penerbitan Izin Travel 20. Rata-rata waktu penerbitan Izin Pembelian dan Pengelohan Tembakau 21. Rata-rata waktu penerbitan Izin Perluasan IPHHK 22. Rata-rata waktu penerbitan Izin Usaha IPHHK 23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 24. Ijin Usaha Industri 25. Ijin TDI 26
Ijin TDG/Ruangan
III. Program Kerjasama informasi dengan mass media 1.
Prosentase responden yang menerima informasi dengan baik
5.3 Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif merupakan biaya / pagu indikatif yang diperlukan dalam pembiayaan anggaran yang dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja dan program kegiatan pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso. Indikasi pendanaan belanja langsung kegiatan-kegiatan pada program ini bersumber pada APBD Kabupaten Bondowoso. Adapun program dan kegiatan untuk strategi pencapaian target sasaran dan indikator sasaran beserta pagu indikatifnya terlampir pada lampiran Matrikulasi Target Indikator Kinerja Per urusan, Per Program dan Per SKPD RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dan masa transisi 2019.
BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan rincian indikator kinerja yang terdiri dari uraian program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2014-2018, yang menginformasikan kondisi awal target kinerja program dan kegiatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso. Kondisi rincian indikator kinerja dijabarkan dalam bentuk target capaian tahunan mulai dari tahun 2014-2018 yang tersusun secara terukur dan sistematika sehingga memudahkan penilaian capaian target kinerja
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Bondowoso. Pencapaian programKantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen berikut indikator kunci pencapaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2014 sampai dengan 2018 mendatang.indikator kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso adalah prosentase rumah yang memiliki IMB , rata-rata hari penerbitan ijin, dan prosentase responden yang menerima informasi dengan baik.(Sebagaimana terlampir)
BAB VII PENUTUP
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018; 2. Dengan ditetapkanya Restra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang perijinan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan; 3. Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2018 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2018 INSTANSI
: KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO
VISI
: TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU YANG PRIMA
MISI
: 1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN 2. MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERIJINAN
NO
TUJUAN
1,1
Mewujudkan pelayanan perijinan yang profesional melalui penerapan dan pengembangan sistem manajemen perijinan
SASARAN 1.1.1
URAIAN Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan ijin
INDIKATOR Rata-rata hari penerbitan ijin
1 2
3 4 5
1,2
1.2.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketertiban perijinan
Meningkatnya jumlah rumah ber IMB
% rumah yang memiliki IMB
1
2
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK Pelayanan perijinan secara terpadu Penyediaan 1 Peningkatan sarana penyederhanaan sistem dan prosedur Layanan Perijinan pelayanan perijinan penyelenggaraan layanan perijinan 2 Pengembangan sistem informasi pelayanan Penyediaan sarana dan prasarana perijinan pelayanan perijinan Peningkatan Kapasitas SDM aparatur pelayanan Penyusunan SPM dalam rangka peningkatan kualitas kinerja aparatur 1 Koordinasi antar Peningkatan ketaatan masyarakat Peningkatan, wajib ijin dengan meningkatkan lembaga dalam pembinaan dan koordinasi dan monitoring pengendalian sosialisasi perijinan pelaksanaan peraturan perijinan pelaksanaan perijinan dalam rangka mewujudkan penegakan dan supremasi hukum Peningkatan kesadaran masyarakat 2 Peningkatan kegiatan wajib ijin tentang pentingnya perijinan pemantauan , dalam rangka terwujudnya ketertiban pembinaan, dan dalam pembangunan sesuai dengan pengawasan peraturan tata ruang dan tata wilayah pelaksanaan Perijinan Kabupaten Bondowoso
KETERANGAN
perwujudan ketertiban perijinan
NO
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
INDIKATOR 3
4
1.3.1
Meningkatnya responden yang menerima informasi dengan baik tentang layanan perijinan
% responden yang menerima informasi dengan baik
1
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK Peningkatan partisipasi masyarakat 3 Monitoring, evaluasi dan dalam pengendalian pelayanan pelaporan perijinan dengan menerima secara terbuka pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perijinan dan secara aktif memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pengaduan penyelenggaraan perijinan Peningkatan partisipasi masyarakat melaui pameran pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketertiban perijinan Peningkatan partisipasi masyarakat Kerjasama dalam penyebarluasan informasi dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan mass media melalui mass media
4 Pameran Pelayanan Publik
1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan perijinan
KETERANGAN
TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO VISI MISI I
: TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU YANG PRIMA : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Terwujudnya pelayanan perijinan Meningkatnya sistem Peningkatan pengembangan Pelayanan perijinan secara terpadu yang profesional melalui penerapan manajemen perijinan sarana informasi perijinan dan pengembangan system manajemen perijinan
Peningkatan Sarana Pelayanan Perijinan
Penyederhanaan sistem dan prosedur penyelenggaraan layanan perijinan Pengembangan sistem informasi perijinan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perijinan
MISI II
: MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERIJINAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketertiban perijinan
Meningkatnya prosentase rumah Koordinasi antar lembaga dalam Peningkatan kesadaran masyarakat ber IMB pengendalian pelaksanaan wajib ijin tentang pentingnya perijinan perijinan dalam rangka terwujudnya ketertiban dalam pembangunan sesuai dengan peraturan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Bondowoso
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perijinan
Peningkatan ketaatan masyarakat wajib ijin dengan meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perijinan dalam rangka mewujudkan penegakan dan supremasi hukum
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pelayanan perijinan dengan menerima secara terbuka pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perijinan dan secara aktif memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pengaduan penyelenggaraan perijinan
Pameran Pelayanan Publik Meningkatnya prosentase responden yang menerima informasi dengan baik
Penyelenggaraan publikasi bidang perijinan
Kerjasama informasi dengan mass media untuk penyebarluasan penyelenggaraan pelayanan perijinan
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO
NO
1 1.
TUJUAN
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan
SASARAN
3 Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan ijin
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
INDIKATOR SASARAN
4 rata-rata hari penerbitan ijin : IMB SITU HO SIUJK SITU Non HO Ijin Reklame Ijin Hiburan Ijin SIUP Ijin TDP Ijin Pendirian RS Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Ijin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Gol C Ijin Pengambilan dan Eksplorasi Air Tanah Ijin Lokasi Ijin Hotel dan Penginapan Ijin Usaha Penggilingan Padi/Jagung Ijin Alih Fungsi Lahan Persetujuan Prinsip Ijin RM dan Restoran Ijin Travel Ijin Pembelian dan Pengolahan Tembakau
1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
30 30 30 2 2 2 2 2 15 15
30 30 30 2 2 2 2 2 15 15
30 30 30 2 2 2 2 2 15 15
30 30 30 2 2 2 2 2 15 15
30 30 30 2 2 2 2 2 15 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30 15
30 15
30 15
30 15
30 15
15
15
15
15
15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
2
3
Ijin Perluasan IPHHK Ijin Usaha IPHHK Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Ijin Usaha Industri Ijin TDI Ijin TDG Meningkatnya sarana dan prosentase peningkatan prasarana pelayanan perijinan sarana dan prasarana yang ada
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
Meningkatnya kepuasan Prosentase Indeks masyarakat dalam pelayanan Kepuasan Masyarakat (IKM) perijinan
78%
79%
80%
81%
82%
60%
65%
70%
75%
80%
32.2%
32.3%
32.4%
32.5%
32.6%
244 ijin
244 ijin
244 ijin
244 ijin
244 ijin
Meningkatnya publikasi layanan perijinan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perijinan
Prosentase Responden yang menerima informasi dengan baik Meningkatanya jumlah rumah Porsentase rumah yang ber IMB memiliki IMB
Meningkatnya jumlah Porsentase perusahaan perusahaan yang memiliki ijin yang memiliki ijin tempat usaha
MATRIKULASI TARGET INDIKATOR KINERJA PER URUSAN, PER PROGRAM DAN PER SKPD RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014- 2018 dan Masa Transisi 2019 NO
URUSAN
PROGRAM
16
Penanaman Modal
1 Penyediaan Layanan Perijinan
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM 1 Rata-rata hari penerbitan ijin
FORMULA INDIKATOR
Satuan
Th Dasar % 2012
2013
%
2014
%
2015
%
TARGET 2016 %
2017
%
2018
%
2019
%
Hari
KP2T
IMB
30
30
30
30
30
30
30
30
SITU HO
30
30
30
30
30
30
30
30
SIUJK
30
30
30
30
30
30
30
30
SITU Non HO
2
2
2
2
2
2
2
2
ijin Reklame
2
2
2
2
2
2
2
2
ijin Hiburan
2
2
2
2
2
2
2
2
Izin SIUP
2
2
2
2
2
2
2
2
Izin TDP
2
2
2
2
2
2
2
2
Izin Pendirian RS Izin Usaha Rekreasi dan hiburan Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian C
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Izin Pengambilan dan Eksplorasi Air Tanah
15
15
15
15
15
15
15
15
Izin Lokasi Izin Hotel dan Penginapan Izin Usaha Penggilingan Padi /Jagung Izin Alih Fungsi Lahan Persetujuan Prinsip Izin RM dan Restoran Izin Travel Izin Pembelian dan Pengolahan Tembakau
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
30 30 15 15 15
Izin Perluasan IPHHK Izin Usaha IPHHK Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
10 15 30
-
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
30 5 30
Ijin Usaha Industri Ijin TDI Ijin TDG
SKPD
NO
URUSAN
PROGRAM 2 Kerjasama informasi dengan massmedia
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM
FORMULA INDIKATOR Responden yang menerima informasi dengan baik
Publikasi layanan perijinan
3 Peningkatan 1 % rumah yang memiiki IMB pembinaan dan sosialisasi perijinan
Total responden yang ditargetkan 1
Jumlah rumah ber- IMB Jumlah rumah seluruhnya
Satuan
%
Th Dasar % 2012 -
-
%
78.098 244.078
2013
%
-
-
32
78.398 244.178
32,1
2014
%
2015
%
TARGET 2016 %
2017
70 100
75 100
%
2018
%
2019
SKPD
%
KP2T 60 100 78.698 244.278
60
32,2
65 100 78.998 244.378
65
32,3
79.298 244.478
70
32,4
79.598 244.578
75
32,5
80 100 79.898 244.678
80
32,6
85 100 80.198 244.778
85
32,7
KP2T
