KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN MAGETAN BERSERTIFIKAT ISO 9001 : 2008

iii

iii

1

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN MAGETAN BERSERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 Seiring dengan tuntutan era globalisasi dan perkembangan di masyarakat yang menginginkan pelayanan perijinan prima, yaitu pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan transparan. maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2012 dibentuklah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Magetan. Dengan adanya Kantor Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kabupaten

Magetan

maka

kewenangan

penanganan perijinan baik secara pemrosesan maupun penandatanganan perijinan

sepenuhnya

menjadi

kewenangan

KPPT

Kabupaten

Magetan.

Kewenangan tersebut dituangkan dalan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perijinan Daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Magetan mengelola 50 Perijinan.

Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Inovasi yang ditelah dilakukan oleh KPPT Magetan yaitu sejak tahun 2012 telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang berdasarkan sertifikat ISO 901 : 2008. Dengan sistem pelayanan yang berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO : 2008 makan peningkatan kualitas layanan di kantor KPPT mempunyai prosedur dan standart pelayanan yang baku.

Pelayanan prima ataupun pelayanan publik merupakan suatu kajian yang tidak hanya bermuatan konseptual, tetapi juga sekaligus bermuatan praktis/terapan. Hal ini dapat dipahami karena betapapun baiknya konsep pelayanan apabila tidak dapat diterapkan maka tidak akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas, sebaliknya pelayanan yang berkualitas dalam suatu organisasi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh konsep yang jelas. Kedua muatan kajian tersebut juga menjadi penting artinya mengingat saat ini masih seringkali muncul fenomena belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih banyak pelayanan yang :

2

1. Biaya untuk pengurusan ijin cukup tinggi. 2. Prosedur perijinan yang berbelit. 3. Persyaratan perijinan cukup banyak dan rumit. 4. Waktu penyelesaian ijin cukup lama dan tidak pasti. Beranjak dari hal tersebut di atas, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan perijinan Pemerintah Kabupaten Magetan telah membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan sistem satu pintu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kepada masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengembangan

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu

(KPPT)

Kabupaten Magetan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di kalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati dan etensi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengurusan legalitas ijin usahanya dengan penekanan pelayanan pada aspek : a. Kesederhanaan pelayanan b. Kejelasan, Keamanan c. Transparan d. Effisien , ekomomis e. Ketepatan waktu pelayanan Sedangkan tujuannya mencakup beberapa hal yaitu : a. Mewujudkan pelayanan perijinan yang prima b. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, aman, transparan, ramah dan pasti c. Meningkatkan partisipasi

masyarakat

dalam pembangunan

melalui

pelayanan perijinan d. Meningkatkan kompetensi dan profesional SDM dibidang pelayanan perijinan

3

Kebijakan Mutu, Visi, Misi, dan Motto Kebijakan Mutu : Kantor

Pelayanan

Perijinan

Kabupaten

Magetan

bertekad

memberikan

pelayanan prima dengan menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, professional,

transparan,

akuntabel

dengan

mengutamakan

kepuasan

pelanggan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi SIstem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Untuk mendukung komitmen tersebut, segenap personil Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Magetan senantiasa bertekad meningkatkan sebagai berikut 1. Peningkatan mutu pelayanan perijinan yaitu dengan Cermat : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Terjangkau 2. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk sadar dan tepat waktu dalam melakukan pengurusan perijinan 3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan prasaran serta pemenuhan fasilitas dan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengurusan perijinan.

VISI Visi

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

perijinan

diperlukan

upaya

memperbaiki kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima. Visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan : “Terwujudnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Prima” Prinsip – prinsip dari visi diatas adalah : 1. Pelayanan Perijinan Terpadu, yaitu : Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Magetan, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan.

4

2. Pelayanan perijinan yang cepat, yaitu : a. Cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan. b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan. c. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perijinan baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemprosesan ijin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perijinan yang memadai. d. Cepat dalam informasi pelayanan perijinan yang transparan terutama dalam

persyaratan,

waktu

penyelesaian,

biaya

perijinan

dan

menangani pangaduan masyarakat. 3. Pelayanan Perijinan yang berkualitas, yaitu : 1. Produk perijinan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Magetan

memiliki

kepastian

hukum,

dapat

dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman. 2. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu didukung dengan : 1) SDM yang berkualitas dan professional. 2) Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas.

MISI a. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. c. Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

untuk

melengkapi

legalitas

perijinan dan ikut mendorong terciptanya iklim perekonomian yang kondusif. d. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen aparatur pemerintah terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

MOTTO Motto Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan adalah KPPT melayani dengan “C E R M A T ” : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Terjangkau 5

C :

Cepat

: Bermakna menyelesaikan Ijin dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut

E :

Efesiensi

: Bermakna menghemat

Pelayanan

yang

waktu

dan

biaya

sopan

santun

diberikan yang

akan

dikeluarkan

masyarakat R :

Ramah

: Bermakna

dalam

memberikan

pelayanan M :

Mudah

: Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit

A :

Aktif

: Bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan

solusi

dan

mendengarkan

keluhan

masyarakat T

:

Terjangkau : Bermakna biaya pajak dan retribusi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat

SASARAN Sasaran yang ingin dicapai : 1.

Meningkatkan kualitas layanan perijinan

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin ijin usaha

3.

meningkatkan iklim investasi di kabupaten magetan

Prestasi Yang diraih KPPT Magetan :  Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2012 Predikat Terbaik V Tingkat Propinsi Jawa Timur  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai Juara III Unit Percontohan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2011  Sejak Tahun 2009 meraih penghargaan untuk lomba bidang Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Kantor dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Magetan

6

KELEMBAGAAN KPPT KABUPATEN MAGETAN A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Magetan Kantor Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kepada masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KPPT kabupaten Magetan di bentuk

berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan. Memiliki tugas pokok dan fungsi : 1. Tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksananan kebijakan

daerah di bidang perijinan yang meliputi pelayanan perijinan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan ketatausahaan. 2. menyelenggarakan fungsi : -

Perumusan kebijakan teknis pelayananan perijinan.

-

Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta.

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati magetan sesuai dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi KPPT Kab Magetan sebagaimana dalam bagan dibawah :

B. Ruang Lingkup Penyelanggaraan Perijinan a. Pemberian Ijin Baru; Pemberian ijin baru merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perijinan dari Pemerintah Daerah. b. Perubahan Perijinan; Perubahan perijinan merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perijinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha. c. Perpanjangan/Her Registrasi/Daftar Ulang Perijinan;

7

Perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perijinan merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan telah habis masa waktu berlakunya perijinan d. Pemberian Salinan Perijinan Pemberian salinan perijinan merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan perijinan yang telah dikeluarkan hilang atau rusak e. Pembatalan Perijinan; Pembatalan perijinan merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan bahwa peijinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam perijinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan ijin yang telah diterbitkan f. Penolakan Perijinan; Penolakan perijinan merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perijinan yang tidak bisa diproses/ditolak yang didasarkan terhadap

alasan-alasan

sesuai/bertentangan

teknis

dengan

maupun

peraturan

administrasi

karena

tidak

perundang-undangan

yang

berlaku. g. Pembekuan Perijinan; Pembekuan perijinan merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah diberikan pemerintah daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perijinan yang telah dikeluarkan

h. Legalisasi Perijinan; Legalisasi perijinan merupakan pemberian legal aspek perijinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap perijinan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. i.

Pencabutan.Ijin Pencabutan perijinan merupakan pencabutan legal aspek perijinan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perijinan yang telah dikeluarkan.

8

C. Personalia Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan 1. Personil KPPT Kabupaten Magetan KPPT Kabupaten Magetan didukung oleh aparatur perijinan dengan personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 4 (empat) pejabat struktural dan 26 (dua puluh enam) pelaksana , dengan rincian sebagai berikut : a. Jenjang Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

Pasca Sarjana (S2)

1 orang

2.

Sarjana (S1)

7 orang

3.

Ahli Madya (D3)

7 orang

4.

SMA

13 orang

5.

SLTP

- orang

6.

SD

2 orang 30 orang

Jumlah

b. Jenis Kelamin Pegawai No

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

1.

Laki-laki

17 orang

2.

Perempuan

13 orang 30 orang

Jumlah c. Jurusan Pendidikan

1.

Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana/S2

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sarjana/S1 Sarjana/S1 Sarjana/S1 Sarjana/S1 Sarjana/S1 Sarjana/S1 Sarjana/S1 Ahli Madya/D3

10. 11. 12. 13.

Ahli Madya/D3 Ahli Madya/D3 Ahli Madya/D3 Ahli Madya/D3

No

Jurusan Magister Administrasi Publik Hukum Administrasi Negara Ekonomi Manajemen Teknik Sipil Komputer Informatika Ilmu Komunikas Ilmu Pemerintahan Teknik Komputer Informatika Manajemen Informatika Manajemen Informatika MPA Informatika/komputer

Teknik Komputer

Jumlah Pegawai 1 orang 1 orang 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 9

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Ahli Madya/D3 Ahli Madya/D3 SMA SMA SMA SMK SMK SMEA SMEA SMEA SD Jumlah

Ekonomi Manajemen Manajemen Informatika IPS IPA Paket C Bangunan Gedung Teknik Mesin Tata Niaga Perkantoran Kesekretariatan 30 orang

1 orang 1 orang 2 orang 3 orang 1 orang 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang

2. Tim Teknis Guna mendukung pemrosesan perijinan, KPPT didukung oleh Tim Teknis yang anggotanya berasal dari dinas/Instansi teknis yang mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara. pemeriksaan serta membuat kajian sesuai bidangnya. b. Memberikan rekomendasi teknis. c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perijinan yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsiSKPD terkait. 3. Tim Pembina Dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional layanan perijinan, Pemerintah kabupaten Magetan telah membentuk Tim Pembina yang memilki tugas sebagai berikut : a. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan. b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perijinan c. Memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan perijinan d. Membina dan mendorong masyarakat pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perijinan sesuai tugas pokok SKPD terkait e. Mengawasi dan mengendalikan ijin yang sudah diterbitkan. D. Sarana dan Prasarana Pelayanan 1. Sarana Fisik Pelayanan Sarana fisik ruang pelayanan terdiri dari : a. Ruang tunggu pemohon. b. Loket informasi dan pengaduan. c. Loket pendaftaran. d. Loket pembayaran dan pengambilan.

10

e. Ruang rapat/pertemuan. f. Ruang tamu. g. Ruang kepala kantor. h. Ruang kepala seksi. i.

Ruang pemrosesan.

j.

Mushola.

k. Ruang arsip. l.

Toilet.

m. Gudang. n. Parkir pemohon. o. Parkir karyawan. 2. Prasarana Pelayanan. Prasarana pendudung pelayanan perijinan saat ini terdiri dari : a. 2 unit komputer informasi layanan perijinan. b. 1 unit komputer pendaftaran perijinan. c. 2 unit komputer server. d. 8 unit komputer pemroses ijin. e. 2 unit komputer pengolahan dan pelaporan. f. 1 unit komputer adminitrasi kepegawaian. g. 3 unit komputer administrasi keuangan. h. 3 Unit komputer spipise. i.

2 unit laptop.

j.

13 unit printer.

k. 1 buah mobil dinas kepala kantor. l.

1 buah mobil operasional surve perijinan.

m. 4 buah kendaraan roda 2. n. 1 buah kamera digital. o. 1 buah handycam. p. 1 buah LCD. q. 8 buah Air Conditioning (AC). r. Web KPPT: www.kppt.magetankab.go.id / Email :[email protected] s. Jaringan free wifi 3. Sarana Barang Cetakan Sebagai sarana informasi tentang layanan perijinan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha, telah dilengkapi dengan brosur/leaflet mencakup 58 jenis perijinan dan buku panduan pelayanan perijinan sebagai pedoman bagi aparatur pelayanan perijinan dalam memberikan informasi tentang proses perijinan.

11

4. Sarana Publikasi Keberadaan PTSP Sarana publikasi tentang keberadaan kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten magetan melalui : a. Sosialisasi perijinan di kecamatan se-Kab. Magetan b. Pameran pelayanan publik c. Papan reklame d. Website e. Radio 5. Sarana Teknologi Informasi Sarana teknologi informasi berupa sarana kerja yang terbagi : a. Seperangkat personal komputer berikut printer. b. Aplikasi layanan informasi kepada masyarakat adalah berupa aplikasi internet berupa website yang berisi informasi mengenai tata cara pengajuan perijinan mulai jenis perijinan, masa berlaku ijin, dasar hukum, klarifikasi/sasaran, persyaratan pelayanan, retribusi dan

jangka waktu

pelayanan.

12

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN

A. Jenis Pelayanan Perijinan pada KPPT Jenis perijinan yang dikelola Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan sesuai dengan peraturan Bupati Magetan No 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perijinan Daerah, berjumlah 50 (lima puluh) jenis perijinan, meliputi : No

Jenis Ijin

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Ijin Gangguan (HO)

Waktu Proses 1. IMB Baru : 3 hari kerja 2.IMB Pemutihan : 5 hari kerja HO Baru : 15 hari kerja HO Perpanjangan : 7 hari kerja

3. Ijin Trayek

Trayek Baru : 4 hari kerja Trayek Perpanjangan : 2 hari kerja

4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

3 Hari Kerja

5. Ijin Usaha Industri (IUI)

3 Hari Kerja

6. Tanda Daftar Industri (TDI)

3 Hari Kerja

7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

3 Hari Kerja

8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

3 Hari Kerja

9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

5 Hari Kerja

(STPW) 10. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar

5 Hari Kerja

Tradisional (IUP2T) 11. Ijin Pusat Perbelanjaan (IUPP)

5 Hari Kerja

12. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)

5 Hari Kerja

13. Ijin Mendirikan SPBU / SPBE

Diterbitkan Pertamina

14. Ijin Pendirian Hotel

4 Hari Kerja

15. Ijin Pendirian Rumah Penginapan

4 Hari Kerja

16. Ijin Operasional Penginapan

4 Hari Kerja

17. Ijin Operasional Rumah Kos Lebih dari

4 Hari Kerja

13

10 Kamar 18. Ijin Penyelenggaraan Hiburan 19. Ijin Pendirian Tempat Rekreasi dan

1-5 Hari Kerja 4 Hari Kerja

Sarana Olahraga 20. Ijin Operasional Jasa Perahu

4 Hari Kerja

21. Ijin Operasional Jasa Becak Air

4 Hari Kerja

22. Ijin Pendirian Rumah Makan

4 Hari Kerja

23. Ijin Pendirian Kafe

4 Hari Kerja

24. Ijin Operasional Karaoke

4 Hari Kerja

25. Ijin Rekreasi Wisata Buatan

4 Hari Kerja

26. Ijin Salon Kecantikan

7 Hari Kerja

27. Ijin Sanggar Senam

4 Hari Kerja

28. Ijin Pendirian Sanggar Seni

4 Hari Kerja

29. Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan

10 Hari Kerja

D 30. Ijin Operasional Rumah Sakit

10 Hari Kerja

31. Ijin Mendirikan Klinik Rawat Inap

5 Hari Kerja

Pelayanan Medik Dasar 32. Ijin Mendirikan Klinik 33. Ijin Mendirikan Salon Kecantikan 34. Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah

5 Hari Kerja 10 Hari Kerja

Tanah (SIPPAT) 35. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah

10 Hari Kerja

36. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah

10 hari Kerja

37. Ijin Penurapan Mata Air

10 hari Kerja

38. Ijin Pengambilan Mata Air

10 hari Kerja

39. Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Sekarang Kewenangan Propinsi

40. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Sekarang Kewenangan Propinsi

41. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah

1-4 Hari Kerja

14

42. Ijin Pemasangan Reklame

1-5 Hari Kerja

43. Ijin Usaha Angkutan

4 Hari Kerja

44. Ijin Operasional Penggilingan Padi

3 Hari Kerja

45. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

4 Hari Kerja

46. Ijin Operasional Warnet

4 Hari Kerja

47. Ijin Pendirian Menara Telekomunikasi

7 Hari Kerja

48. Ijin Penebangan Pohon

Sudah dilimpahkan ke Desa

49. Ijin Pusat Kegiatan Belajar

4 Hari Kerja

50. Ijin Operasional Sekolah Swasta

4 Hari Kerja

Selain itu ada 3 jenis perijinan yang kewenangannya belum dilimpahkan kepada Kepala KPPT, tetapi proses pengurusan perijinannya tetap melalui KPPT, yaitu :

1.

Ijin Pemanfaatan Tata Ruang

45 Hari Kerja

2.

Ijin Penyimpanan Sementara Limbah

45 Hari Kerja

B3 3.

Ijin Pembuangan Air Limbah ke

45 Hari Kerja

Sumber Air

Mengenai dasar hukum, klarifikasi/sasaran, persyaratan pelayanan, prosedur, retribusi dan jangka waktu pelayanan dapat di lihat di Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Perijinan atau Buku Panduan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan. B. Tahap-Tahap Kegiatan /Prosedur Pelayanan Perijinan Prosedur Pelayanan Perijinan pada KPPT adalah sebagai berikut : 1.

Pemohon mendapatkan informasi dari petugas informasi tentang perijinan dan kemungkinan apakah perijinan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

3.

Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan keloket pendaftaran.

15

4.

Petugas

di

loket

pendaftaran

melakukan

pemeriksaan

berkas

permohonan dan kelengkapan persyaratan. 5.

Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

6.

Jika

lengkap,

maka

petugas

pendaftaran

meneruskan

berkas

permohonan kepada petugas verifikasi untuk diteliti sesuai peraturan perundang-undangan. 7.

Petugas verifikasi menetapkan apakah perijinan dapat langsung diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan teknis terlebih dahulu.

8.

Jika ditetapkan bahwa perijinan dapat langsung diproses tanpa melakukan pemeriksaan teknis, permohonan langsung diproses untuk penerbitan perijinan, maka : a. Petugas pemrosesan menetapkan biaya retribusi; b. Petugas pendaftaran menyerahkan surat ketetapan retribusi atau pajak ke pemohon untuk melakukan pembayaran; c. Petugas pendaftaran melakukan pendataan ke dalam register pendaftaran; d. Petugas pendaftaran menyampaikan tanda terima penerimaan berkas kepada pemohon; e. Berkas permohonan dilanjutkan ke petugas bagian penerbitan dokumen ijin;

9.

Jika ditetapkan bahwa proses perijinan harus melalui pemeriksaan tim teknis, maka; a. Petugas verifikasi menyampaikan permintaan kepada tim teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis; b. Petugas verifikasi melakukan penjadwalan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan; c. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pembahasan dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan; d. Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi apakah perijinan dapat diijinkan atau tidak dan atau diijinkan dengan syarat tertentu; 1. Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perijinan ditolak atau ditangguhkan karena memerlukan penyesuaian persyaratan teknis maka; -

Kepala Seksi pelayanan menyampaikan kepada pemohon bahwa perijinan yang dimohon ditolak atau ditangguhkan;

16

-

Kepala Seksi pelayanan membuat surat penolakan atau penangguhan dan dilakukan penomoran dan pengarsipan;

-

Surat penolakan atau penangguhan diteruskan

kepada

petugas pengambilan berkas untuk disampaikan kepada pemohon; 2. Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perijinan disetujui,

maka

permohonan

dilanjutkan

kepada

petugas

penerbitan dokumen perijinan; 10. Permohonan ijin yang telah final dilakukan pencetakan oleh petugas pemrosesan; 11. Konsep dokumen ijin yang telah dicetak disampaikan ke Sub Bagian Tata Usaha yang kemudian diteruskan ke Kepala KPPT untuk ditandatangani; 12. Dokumen ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor turun di Bagian Tata Usaha, kemudian disampaikan kepada Kasi pelayanan untuk dilakukan pengadministrasian dan penomoran kemudian dokumen ijin yang telah diberi nomor diteruskan ke bagian pengambilan dan arsip ijin diteruskan ke kasi Pengolahan dan pelaporan untuk dilakukan pengarsipan; 13. Atas

perijinan

yang

disetujui,

petugas

pemrosesan

perijinan

menginformasikan kepada pemohon bahwa perijinan telah selesai beserta ketetapan retribusi atau pajak yang harus dibayarkan; 14. Untuk perijinan yang memiliki retribusi atau pajak, pemohon mengambil surat perintah pembayaran dari petugas penyerahan dokumen dan melakukan pembayaran di loket pembayaran dan menyampaikan bukti pembayaran retribusi atau pajak kepada petugas penyerahan dokumen; 15. Petugas penyerahan dokumen menyampaikan dokumen perijinan kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen; C. Prosedur Pelayanan Pengaduan 1. Masyarakat/pemohon ijin memberikan pengaduan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan melalui : a. Media surat/tertulis Surat yang masuk akan disampaikan ke bagian Informasi dan Pengaduan untuk dilakukan penanganan pengaduan . b. Media internet

di website www.kpptmagetan.com atau email

[email protected] .

17

:

c. Media telepon Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi telpon 0351 -891321. Penanganan pengaduan akan dilakukan dengan acara berkoordinasi langsung dengan bagian pengaduan. d. Media langsung, masyarakat pengadu akan ditemui langsung di loket informasi dan pengaduan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan. 2. Berdasarkan pencatatan tersebut diatas Kasi Informasi dan Pengaduan menyampaikan kepada Kepala Kantor terhadap pengaduan yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (ringan.sedang dan berat). 3. Apabila pengaduan tergolong katagori pengaduan ringan maka Kasi Informasi dan Pengaduan akan menjawab secara langsung. 4. Pengaduan melalui surat /tertulis akan langsung dibalas memelui surat atau via telepon. 5. Pengaduan

melalui

internet

akan

dibalas

melalui

email

yang

bersangkutan. 6. Apabila pengaduan dalam kategori sedang, maka maslah-maslah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Kantor. 7. Apabila pengaduan dalam katagori berat, maka masalah-masalah yang ada oleh Kepala Kantor akan di kordinasikan dengan SKPD terkait, hasil koordinasi akan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. 8. Pengaduan yang masuk dicatat dalam buku pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas dan alamat pengadu, jenis /keluhan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan 9. Laporan yang telah di tindak lanjuti akan dimasukan dalam laporan bulanan

D. Maklumat Pelayanan Dengan ini, Kami menyatakan sanggup : - Menyelenggarakan

pelayanan

yang

berkualitas,

profesional,

transparan dan akuntabel sesuai Standar Pelayanan yang telah dibakukan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ; - Apabila tidak menepati janji tersebut, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18

E. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Untuk

mengetahui

keberhasilan

dalam

melayani

masyarakat

dalam

pengurusan ijin perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan kepada pemohon ijin setelah setelah ijinnya selesai diproses. Berdasarkan SK MENPAN

Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004

tentang

pedoman

umum

penyusunan indeks kepuasan masyarakat, pelaksanaan survey IKM di Kabupaten Magetan bahwa IKM dilaksanakan pada tahun 2014 dengan hasil 75,61 % dengan kategori baik.

19

SEJARAH TERBENTUKNYA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Upaya untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di Kabupaten Magetan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1998 di awai dengan : 2. Dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 30 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan. 3. Pada tahun 2000 diperbarui dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor. 28 tahun 2000 Tentang Perubahan pertama Keputusan Bupati Magetan Nomor : 30 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan. 4. Tahun 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu (KPMT) Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor. 16 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu (KPMT) Kabupaten Magetan 5. Tahun 2007 telah terbit Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Lainnya Pada Kantor Pelayanan Masyarakat

Terpadu Kabupaten Magetan ( 16 Ijin dan 6

Pelayanan Lainnya) 6. Tahun 2008 terbit Peraturan Bupati Magetan Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Lainnya Pada Kantor Pelayanan Masyarakat

Terpadu Kabupaten Magetan ( 22 Ijin dan 6

Pelayanan lainnya) 7. Tahun 2008 dibentuk Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan.

Struktur

Organisasi KPPT terdiri atas : a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pelayanan Umum dan Pelayanan Lainnya d. Seksi Perijinan Jasa dan Usaha e. Seksi Perijinan Khusus f. Seksi Program dan Evaluasi g. Kelompok jabatan Fungsional

20

8. Tahun 2011 terbit surat Bupati Magetan Nomor 065/07/403.031/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang pengalihan dokumen kependudukan dan kartu pencari kerja/kartu kuning. 9. Tahun 2011 terbit Peraturan Bupati Magetan Nomor 29Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perijinan Daerah (58 Perijinan). 10. Tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Darah Kabupaten Magetan. Struktur Organisasi KPPT Kab Magetan berubah terdiri atas : a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pelayanan d. Seksi Pengolahan dan Pelaporan e. Seksi Informasi dan Pengaduan f. Tim Teknis dan g. Kelompok Jabatan Funsional

21

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU NO. JENIS - JENIS PELAYANAN 1 2 PERIJINAN TERTENTU

1.

1.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

DASAR HUKUM 3

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Peraturan Daerah Kabupaten DATI II Magetan Nomor 4 Tahun 1986 tentang Bangunan dan Garis Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, Jo Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 99 Tahun 1991 tentang Penetapan Golongan Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

-

2.

2.

Ijin Gangguan (HO)

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

3.

3.

Ijin Trayek

-

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

-

KETERANGAN 4

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

PERIJINAN BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 4.

1.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

-

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

5.

2.

Ijin Usaha Industri (IUI)

-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

6.

3.

Tanda Daftar Industri (TDI)

-

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

22

7.

4.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

-

Undang-undang No. Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M.DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

8.

5.

Tanda Daftar Gudang (TDG)

-

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

9.

6.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

-

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar.

-

10.

7.

-

Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

-

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

-

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern.

-

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

-

-

11.

8.

Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

-


23

-

-

12.

9.

Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

-


-

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern.

-

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

-

-

PERIJINAN BIDANG KEPARIWISATAAN 13.

14.

1.

2.

Ijin Pendirian Hotel

Ijin Pendirian Rumah Penginapan

-

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan

-


Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Magetan.


24

15.

16.

3.

Ijin Operasional Penginapan

4. Ijin Operasional Rumah Kos Lebih dari 10 Kamar

17.

5.

Ijin Penyelenggaraan Hiburan

18.

6.

Ijin Pendirian Tempat Rekreasi dan Sarana Olahraga

19.

7.

Ijin Operasional Jasa Perahu

20.

21.

8.

9.

Ijin Operasional Jasa Becak Air

Ijin Pendirian Rumah Makan

-


-


-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

-

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Magetan

-


-


-




Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Magetan



25

22.

10. Ijin Pendirian Kafe

-

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Perijinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Magetan

23.

11. Ijin Operasional Karaoke

-


24.

12. Ijin Rekreasi Wisata Buatan

-


25.

13. Ijin Salon Kecantikan

-

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Tahun 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan

26.

14. Ijin Sanggar Senam

-


27.

15. Ijin Pendirian Sanggar Seni

-


PERIJINAN BIDANG KESEHATAN 28.

1.

Ijin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D

-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di bidang kesehatan

29.

2.

Ijin Operasional Rumah Sakit

-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

26

-

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di bidang kesehatan

30.

3.

Ijin Mendirikan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar

-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/menkes/PER/I/2011 tentang Perijinan Klinik

31.

4.

Ijin Mendirikan Klinik

-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/menkes/PER/I/2011 tentang Perijinan Klinik

32.

5.

Ijin Mendirikan Salon Kecantikan

-

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Tahun 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pengambilan Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

PERIJINAN PENGAMBILAN AIR TANAH 33.

1.

Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)

-

34.

2.

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)

-

35.

3.

Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pengambilan Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pengambilan Air Tanah

27

36.

37.

4.

5.

Ijin Penurapan Mata Air (SIP)

Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA)

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pengambilan Air Tanah

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

-

Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pengambilan Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

-

PERIJINAN BIDANG JASA USAHA 38.

1.

Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

39.

2.

Ijin Pemasangan Reklame

-

Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

40.

3.

Ijin Usaha Angkutan

-

Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II

28

Magetan. 41.

4.

Ijin Operasional Penggilingan Padi

-

42.

5.

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

-

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

-

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 92 Tahun 2010

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

43.

6.

Ijin Operasional Warnet

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

PERIJINAN JASA UMUM 44.

1.

Ijin Pendirian Menara Telekomunikasi

-

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 30 Maret 2009

-

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PERIJINAN BIDANG PENDIDIKAN 45.

46.

1.

2.

Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Ijin Operasional Sekolah Swasta

-

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

29

PERIJINAN YANG MELALUI KPPT 47.

1.

Ijin Pemanfaatan Tata Ruang (IPTR)

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar

-

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

48.

2.

Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

-

Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perijinan lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air di Kabupaten Magetan.

49.

3.

Ijin Penyimpanan / Pengumpulan Limbah B3

-

Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Laimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Magetan.

30

31

32

33

34

35

36

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN MAGETAN BERSERTIFIKAT ISO 9001 : 2008

Recommend Documents