EFEKTIVITAS PENYELANGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU) Oleh : Meyti Winerungan
ABSTRAK Efektifitas dalam pelayanan sangatlah penting, baik dalam suatu organisasi maupun dalam sistem perintahan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan perijinan, dalam suatu kabupaten, perlu diketahui agar dapat memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pelayanan perijinan pada kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten minahasa selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana efektivitas penyelenggaran pelayanan perijinan terpadu di kabupaten minahasa selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian data yang digunakan adalah dengan penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada dilapangan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan terhadap objek penelitian dan kemudian diambil kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketetapan prosedur dalam pelayanan pada kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2009 tentang tatacara pemberian izin, dimana mekanisme pelayanan harus sederhana, jelas, transparan, efisen, ekonomis, adil dan tepat waktu. Dan pemerintahan Kab. Minahasa Selatan telah memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan secara internal dan eksternal. Serta dengan adanya sosialisasi tentang penyelenggaran pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang dilakukan aparatur pelayanan kepada masyarakat sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengalami peningkatan. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Perijinan Pendahuluan Efektifitas penyelenggaran pelayanan perijinan dalam suatu organisasi ataupun pada sistem pemerintahan sangatlah penting. Itu dikarenakan efektifitas yang baik dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkat kan kinerja serta dapat mempertanggung jawabkan kinerja pada masyarakat. Dan pada saat ini penyelenggaraan pelayanan yang ada pada instansi pemerintahan perlu ditingkatkan akselerasinya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang tangkas, tanggap cepat dan adil dalam pelayanan, perlindungan,
dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan yang sekarang sementara berjalan perlu ditingkatkan
akselerasinya
untuk
memenuhi
harapanmasyarakat
terhadap
pelayanan yang tangkas, tanggap cepat dan adil dalam pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada kondisi sekarang ini penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang banyak dinilai masyarakat belum efektif, optimal dan maksimal sehingga pelayanan pemerintahan banyak ditanggapi apriori oleh masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat akan efektifitas penyelenggaraan pelayanaan mengakibatkan arus tuntutan kepada pemerintah untuk berubah. Pentingnya hal ini dikarenakan masyarakat sekarang ini mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupannya, terlebih lagi dalam perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah membuka akses informasi kepada segenap lapisan masyarakat, yang merubah pola pikir dan bertindak, sehingga masyarakat banyak membandingkan pelayanan antar berbagai negara dan sebagai konsekuensinya tuntutan pelayanan masyarakat terus meningkat dan tidak dapat dihindari lagi.
Metode Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan dan sesuaitujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, Soemanto (2005:32), mengemukakan penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang).
Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada Kinerja KPPTSP yang merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan KPPTSP, yang diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut : Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, Soemanto (2005:32), mengemukakan
penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang).
Informan Penelitian Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 1.
Kantor pelayanan perijinan terpadu
2.
Mmasyarakat yang mengurus perijinan di kantor KPPTSP
3.
Parapegawai KPPTSP
Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara : Sumber Data Primer
Sekunder
Jenis kegiatan Wawancara
Presentasi Pengamatan deskriptif Survei Studi literature Pengumpulan dokumen di lokasi studi
Sumber informasi Penangungjawab pelayanan Petugas pelayanan Masyarakat penguna layanan Penangungjawab pelayanan Kegiatan/aktivitas pelayanan Produk pelayananl okasi/tata ruang pelayanan kegiatan /aktivitas pelayanan produk pelayanan petugas pelayanan masyarakat penguna layanan Studi kepustakaan media cetak internet
- Dokumen pelayanan; laporan kegiatan, laporan produk, laporan evaluasi, brosur, formlir
Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk keperluan peneliti, maka teknik yang akan dicapai adalah mengacu pada teknik pemeriksaan keabsahan data yang dikemukakan Moleong (2000:175). 1. Ketekunan Pengamatan Yaitu peneliti berusah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Persoalan atau isu tersebut antara lain menyangkut fleksibilitas dan kreativitas pelaksana dalam menterjemahkan aturan guna pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah
kualitas pelayanan publik, bagaimana kontrol yang dilakukan pihak atasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, bagaimana pelaksanaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pelaksana tugas, fungsi, dan tanggungjawab para pelaksana dalam pelayanan perijinan di Kabupaten Minahasa Selatan. 2. Triangulasi Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data-data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Untuk itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2000:178), ada empat macam triangulasi, yaitu memanfaatkan penggunaan: (a) sumber, (b) Metode, (c) penyidikdan (d) teori. Dalam konteks penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatuinformasi yang diperoleh, dalam hal ini membandingkan antara hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari para informan. 3. Uraian Rinci Yaitu cara melaporkan penelitian dengan teliti dan cermat yang dapat menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, dengan tetap mengacu pada fokus penelitian. Langkah ini dilakukan sejak pengajuan data, analisis terhadap data sampai pada saat penyusunan bagian penutup.
Pembahasan Pada umumnya suatu organisasi bertujuan untuk menghasilkan keberhasilan atau pencapaian tujuan yang ditetapkan,agar menghasilkan suatu pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dalam suatu organisasi atapu sistem sangatlah penting. Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan No. 21 tahun 2006 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan No. 1 tahun 2007 tentang tatacara pemberian izin pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas mengadakan pelayanan pembuatan izin dan non izin (rekomendasi) kegiatan usaha dengan waktu pemrosesan 1-7 hari. Ketepatan Prosedur dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu (KPPTSP). Fungsi operasional (operasional function) dari terbentuknya KPPT adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang mengurus izin usaha (pelayanan yang berkualitas) sehingga pihak KPPT menerapkan srategi pelayanan (operasional strategy) yang singkat dan tidak bertele-tele dengan harapan atau prediksi (forecasting) bahwa pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat pelanggan. Oleh sebab itu maka KPPT telah mendesain bentuk pelayanan (product design)yang diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan bermutu yang diberikan oleh KPPT pada saat mereka mengurus berbagai jenis perizinan. Dari proses penyelengaaraaan pelayanan perijinan yang ada, telahmengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah di kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat dari data ini. No Tahun Jumlah Ijin Jumlah Pendapatan 1. 2007 248 241.773.055 2. 2008 1301 747.871.775 3. 2009 1858 1.014.068.855 4. 2010 2577 1.100.513.250 5. 2011 2922 1.239.985.000 6. 2012 3293 1.571.211.930 7. 2013 2574(Januari- September) 1. 100.124.000 Sumber :Kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Minahasa Selatan
Dari data di atas lewat laporan yang ada menunjukan bahwa dengan terselengaranya pelayanan dikantorpelayanan perijinan terpadu satu pintu dapat menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan baik dari jumlah ijin yang ada juga dengan tingkat pendapatan asli daerah yang ada yang menunjukan bahwa dengan efektifnya penyelengaraan pelayanan dapat memberikan kontribusi bagi daerah terutama Kabupaten Minahasa Selatan.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dalam melihat efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu di pemerintah kabupaten Minahasa Selatan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kab. Minahasa Selatandan dari data-data yang diperoleh yang terdapat dalam Bab V adalah sebagai berikut : 1. Ketetapan prosedur dalam pelayanan pada kantor pelayanan perizinan satu pintu di Kab.Minahasa Selatan telah efektif, dimana pemerintah Kabupaten Minhasa Selatan dalam upaya mengefektifkan pelayanan, dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan daerah No. 10 tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin, dimana mekanisme pelayanan harus sederhana, jelas dan transparan, efisien ekonomis,adil dan tepat waktu. 2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minhasa Selatan memiliki acuan dasar penyelenggaraan yang jelas, dimana KPPTSP Kabupaten Minahasa Selatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. 3. Akuntabilitas pelayanan yang dilakukan KPPTSP Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan pernyataan dan hasil wawancara dilakukan, KPPTSP Kabupaten Minahasa
Selatan
telah
memberikan
laporan
pertanggungjawaban
penyelenggaraan pelayanan secara internal dan eksternal. 4. Secara Keseluruhan Kinerja aparatur pelayanan terpadu sudah baik.Hal ini dapat dilihat semakin tingginya Pendapatan Aslih Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan karena meningakatnya kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya.
Saran 1.
Mengingat pentingnya efektifitas pelayanaan KPPTSP maka sebaiknya menejeman atau staf pegawai Kabupaten Minahasa Selatan, senantiasa dan terus mengupayakan untuk tetap menjadikan acuan-acuan hukum dan peraturanperundang-undangan sebagai acuan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.
Pemerintah daerah perlu menambahkan fasilitas untuk meningkatkan kinerja aparatur.
3.
Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengsahkan izin pengadaan usaha sebagai kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah.
4.
Untuk pencapaian efektifitas kantor pelayanan perizinan yang lebih baik lagi, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan, demi pelaksanan pelayanan perijinan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT RinekaCipta. Alabrow, Martin, 1989. Alih bahasa: Karim M Rusli Birokrasi. Pt. Tiara Wacana, Yogya. Agus, Dkk. 2009. Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Public. Gava Media Yogyakarta. Amin, Tatang M. 1992. Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta, Rajawali Press. Amirin Tantag, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Edisi Revisi IV, Rineka Cipta. Burhan Bungin, 2009. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group. Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Govermance Dengan Pelayanan Publik. Yogyakarta UGM Pers. Erwan Agus Purwanto, 2007. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Gava Media Yogyakarta. Gibson, 2003. Organisasi : Prilaku, Struktur, dan Proses. Jakarta: Erlangga. Goetsch dan Davis, 1997. Introduction to Total Qualoity, Second Edition (2004) Dialih Bahasakan oleh Drs. Benyamin Molan Prentice Hall, Inc Hamalik, O. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara. Imawan, Riswandha. Hand Out Mata Kuliah Sistim Politik dan Pemerintahan RI pada MAP UGM. Inu Kencana, 2008. Perbandingan Pemerintahan, Resiko Aditama. Inu Kencana, 1994. Ilmu Pemerintahan. Penerbit Pertja Jakarta . Johan Kaloh 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta. Jimly Ashiddiqie, 2007. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biography Instituete. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), 2006. Memahami Untuk Melayani, Ditlitbang.
Lembaga Administrasi Negara, 2003. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Makmun, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama. Maarif, S. 2003. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik. Bandung, STIA LAN. Marwansyah dan Mukaram, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga. Moleong, Lexy J, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung. Remaja Rosdakarya. Nasution, A. 2000. Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju. Nazir, 2003. Metoda Penelitian. Ghalia, Jakarta. Nasution 2006. Menyusun Proposal Penelitian. Bina Aksara. Soemanto, 2005. Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Bina Aksara. Suharsimi Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian, Penerbit PT. Rineka Cipta. Sarundayang S. H. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan. Kata Hasta Pustaka, Jakarta. Sinambela Poltak, 2008. Reformasi pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasinya. PT. Bumi Aksara Jakarta. Sondang, P. Siagian, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara. Solli Lubis, 2007. Kebijakan Publik. Bandung. Mandar Maju. Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Refika Aditama. Sankri, 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. PrinsipPrinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta: LANRI. Osberne David dan Plastrik (terj:Sudarsno Harjosoekarto) 2004. Bisnis dan Birokrasi. Pustaka Harapan. Suradinata, E. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (Bandung : Ramadhan).
Teguh Kurniawan, 2007. Kerangka Kebijakan Bidang Administrasi Umum. Yapika. Tim Penyusun, 1987. Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Triatmodjo, Y. 2008. Pelayanan Publik dan Konsep Kepuasan Pelanggan. Andi Jakarta. Sumber lain : Kamus Hukum UU No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 5 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012 Tentang Ijin Tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012 Tentang Jasa Usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012. Tentang Jasa Umum.
