Kode/Nama Rumpun : 594/Ilmu Administrasi Publik
USULAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KOTA MALANG
PENGUSUL Drs. TOMMY HARIYANTO, MS 0703115604
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MERDEKA MALANG JUNI 2013
DAFTAR ISI
RINGKASAN ..................................................................................................
1
BAB 1
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang Permasalahan .................................................
1
B. Rumusan Masalah ...................................................................
5
C. Tujuan Penelitian.....................................................................
5
D. Manfaat Penelitian...................................................................
6
TINJAUAN PUSTAKA................................................................
6
A. Implementasi Kebijakan Publik .............................................
6
B. Aktor-aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik..............
9
C. Kualitas Pelayanan Publik......................................................
9
D. Kerangka Konseptual Penelitian ............................................
11
METODE PENELITIAN ..............................................................
12
A. Pendekatan Penelitian .............................................................
12
B. Fokus Penelitian ......................................................................
13
C. Luaran Penelitian.....................................................................
13
D. Teknik Analisis Data ...............................................................
13
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .......................................
15
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
15
LAMPIRAN .....................................................................................................
18
BAB 2
BAB 3
BAB 4
1
RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis implementasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang, kualitas pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang, faktor pendukung dan penghambat internal maupun eksternal pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang, serta model implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadupada BP2T di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif analisis. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dikatakan juga bahwa pelayanan perijinan terpadu merupakan salah satu Model Pelayanan Publik yang berupaya merespon keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perijinan yang terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra, karena untuk mengurus suatu layanan perijinan tidak harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lainnya. Dengan pelayanan terpadu, maka masyarakat dalam mengurusi perijinan hanya perlu mendatangi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang mengurus semua pelayanan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Proses pelayanan dilakukan secara transparan karena prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin telah ditentukan dengan jelas. Dengan demikian, sistem pelayanan perijinan terpadu merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi di tingkat lokal.Sebab sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan
2
prima dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat, dan dalam hal ini masyarakat Kota Malang. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk merubah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain adalah dengan mengeluarkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat prinsipprinsip pelayanan publik, yaitu: 1) kesederhanaan, 2) kejelasan, 3) kepastian waktu, 4) akurasi, 5) keamanan, 6) tanggung jawab, 7) kelengkapan sarana dan prasarana, 8) kemudahan akses, 9) kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, 10) kenyamanan. Dalam hal ini, pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) di Kota Malang merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pelayanan prima berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. BP2T merupakan lembaga yang berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan berbagai pelayanan. BP2T ini bertugas antara lain menerima berkas
permohonan
ijin,
meneliti
kelengkapan
persyaratan,
sebagai
koordinator bersama-sama dengan dinas teknis terkait melakukan assesment atau peninjauan lapangan dan membuat draft keputusan serta memberikan ijin yang telah disahkan atau diputuskan oleh dinas teknis terkait (Bappenas, 2006:6). Keputusan untuk memberi dan mencabut ijin tetap ada di tangan lembaga atau dinas teknis yang bersangkutan. Dinas-dinas teknis dilarang untuk menerima langsung permohonan pelayanan karena dapat merusak tata aturan yang berlaku. Dinas teknis hanya berhubungan dengan BP2T artinya dinas teknis dalam memberikan ijin kepada masyarakat pemohon harus melalui BP2T. BP2T bersama-sama dengan dinas teknis terkait menentukan standar pelayanan minimal yang menyangkut waktu, tarif, dan prosedur. Pihak BP2T berhak sepenuhnya terhadap standar kompetensi petugas pelayanan, tempat pelayanan, media pengaduan dan sistem internal BP2T yang mendukung tugas BP2T. Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Perijinan Kota Malang, yang
3
memproses penerbitan 14 macam jenis perizinan. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perizinan dalam penerbitan izin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Implementasi kebijakan ini bukanlah hal yang sederhana, karena pelaksanaannya menyangkut dimensi interpretasi, organisasi dan dukungan sumber daya yang ada. Pembentukan BP2T Kota Malang merupakan upaya untuk menyederhanakan proses pelayanan perijinan. Prinsip pelayanan perijinan di BP2T adalah prinsip pelayanan prima yang meliputi: mudah, sederhana, jelas, transparan, efisien, efektif, ekonomis, adil dan tepat waktu serta adanya dukungan dan sinergitas dari semua yang berkepentingan dengan BP2T (stake holder). Dengan diterapkannya sistem pelayanan prima serta adanya dukungan dan stakeholder, diharapkan tanggapan dan respon masyarakat terhadap layanan dapat diukur dan bagaimana pelayanan efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta perkembangan dan perubahan jaman perlu diterapkan oleh BP2T guna membangun BP2T ke depan. Keadaan tersebut di atas berbeda dengan kenyataan seperti yang dilaporkan di dalam penelitian GDS 2002, praktik perlayanan publik di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya, cara pelayanan. Akibatnya adalah, banyak warga yang tidak sanggup mengurus pelayanan secara langsung dan wajar serta lebih suka menggunakan biro jasa. Reformasi pelayanan publik tentu akan mendapat sambutan yang hangat dari warga dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas (Dwiyanto, 2005:25). Hasil Governance and Decentralization Survey 2002 (GDS 2002) yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan justru merasa lega karena proses pelayanan dapat segera selesai, menjadi indikator bahwa warga bangsa menjadi semakin toleran terhadap praktik bad governance. Hal ini tidak saja dapat mendorong warga untuk mengembangkan mekanisme survival dengan adanya praktik bad governance tetapi juga rnenghindari upaya untuk membangun bad
4
governance. Kalau hal seperti ini terus terjadi dan semakin meluas tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Selanjutnya hasil survei yang dimuat di Radar Malang menyatakan bahwa pelayanan publik di Malang, ternyata masih kurang memuaskan masyarakat. Hasil survey yang dilakukan di 22 Kecamatan yang ada di wilayah Malang Selatan, kebanyakan pejabat pemerintah memposisikan dirinya sebagai seorang yang dilayani, bukan sebaliknya melayani masyarakat.Artinya ketika ada warga yang mengurus terkait perizinan banyak yang ditelantarkan dan pejabat dalam memberikan pelayanan tidak mau direpotkan dengan persoalan kekurangan administrasi. Lebih lanjut survei yang mengambil contoh masyarakat umum dan dunia usaha terkait pelayanan yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA). Keberadaan UPTSA selama ini hanya berperan sebagai penyedia formulir permohonan dan pemberi informasi kepada pemohon, sedangkan proses penyelesaian masih dilakukan dinas terkait. Di sinilah muncul persoalan koordinasi antar instansi yang belum baik. Mekanisme tersebut kerap kali merepotkan warga dalam mengurus perijinan. Selain membutuhkan waktu yang lama terkadang ada yang melakukan praktek kolusi.
Kelemahan yang lain, UPT-SA belum
menampakkan alokasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap perizinan. Padahal ukuran biaya ini menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan tanda Tanya bagi pemohon. Ada semacam dugaan janganjangan ada mark up untuk mengurus sebuah perizinan (Jawa Pos, 27 Desember 2006). Sedangkan menurut Malang Coruption Watch (MCW), pelayanan publik di Kota Malang dinilai warga masyarakat masih kurang memuaskan. Pelayanan untuk masyarakat seharusnya maksimal, masih sering ditemukan pungutan liar.Pelayanan masih dirasa mahal, ada kesan selalu dipersulit terutama terkait administrasi, tidak mendapatkan pelayanan yang ramah. Lebih lanjut pelayanan publik di Kota Malang yang dinilai buruk oleh warga tidak sesuai dengan penghargaan pelayanan publik yang pernah diterimanya (Surya, 9 Desember 2011). Ini berarti bahwa pelayanan publik belum
5
dilaksanakan dengan baik, sebagai akibatnya mutu pelayanan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari
uraian
realitas
di
atas
menunjukkan
bahwa
kondisi
penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang berkualitas, pejabat birokrasi yang sebagai aktor yang terlibat di dalam implementasi belum berperilaku melayani.Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung maupun melalui media massa menyangkut prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian dan biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Hal demikian berdampak pada rendahnya pengurusan perijinan oleh masyarakat, dan juga bisa menjadi celah atau peluang munculnya makelar pengurusan surat ijin baik dari luar instansi bersangkutan maupun aparat dari instansi itu sendiri. Efek lain dari ketimpangan tersebut adalah tingkat pencapaian potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusidaerahsulit meningkat. Jika kondisi tersebut dibiarkan terus menerus, maka dapat menimbulkan citra yang buruk terhadap pemerintah. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah implementasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang? 2. Bagaimanakah kualitas pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang? 3. Faktor pendukung dan penghambat internal maupun eksternal apa saja pada pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang? 4. Bagaimanakah model implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu pada BP2T di Kota Malang? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis:
6
1. Implementasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang 2. Kualitas pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang. 3. Faktor pendukung dan penghambat internal maupun eksternal pelayanan perijinan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri pada BP2T di Kota Malang. 4. Model implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadupada BP2T di Kota Malang. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan kebijakan publik khususnya dalam studi pelayanan publik. 2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam
rangka
mengoptimalkan
kualitas
pelayanan
publik
yang
berhubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan perijinan Terpadu dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Implementasi Kebijakan Publik Pengertian implementasi dalam kamus Webster (Wahab, 2008:64) dirumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect (menimbulkan dampak atau akibat
tethadap
sesuatu).
Dengan
demikian
implementasi
kebijakan
merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam hubungan ini Udoji (1981:59) menegaskan bahwa: “The execution of policies is as importantif not more important than policy making. Policies will remain
7
dreams or blue prints file jacket unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Kemudian dalam implementasi kebijakan/program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkatan, menurut Wahab (2008:63), dapat diihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni: 1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (policy maker), 2) Pejabat pelaksana di lapangan (the periphety); dan 3) Aktor-aktor perorangan di luar badanbadan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok, sasaran (target group). Selanjutnya untuk lebih memahami tentang konsep implementasi, kiranya perlu dijelaskan pendapat Daniel A. Mazinanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2008;65) yang menyatakan bahwa: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku
atau
dirumuskan
merupakan
fokus
perhatian
implementasi
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya
pedoman-pedoman
kebijaksanaan
negara
yang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.” Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dimaksud dan menciptakan ketaatan bagi kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (intended risk and unintended risk). Hal ini harus selalu dipertimbangkan dalam proses implementasi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah
dipengaruhi
oleh
kondisi
sosial
masyarakat,
kondisi
8
perekonomian, jaringan kekuatan politik dan perangkat administrasi pelaksanaan kebijakan sendiri. B. Aktor-aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik Dalam proses kebijaksanaan, menurut Jones dalam Wahab (2008:29), sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Sungguhpun demikian, patut hendaknya diingat bahwa pada kesempatan tertentu dan untuk suatu jenis isu tertentu kemungkinan hanya satu atau dua golongan aktor tertentu yang berpengaruh dan aktif terlibat. Peran yang dimainkan oleh keempat golongan aktor tersebut dalam proses kebijaksanaan, nilai-nilai dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja aktor-aktor berbeda satu sama lain. Skema sederhana berikut menunjukkan ciri-ciri perilaku dari masing-masing golongan aktor tersebut di atas beserta kritik-kritik yang dilontarkan orang terhadapnya. Tabel 1 Skema : Aktor-aktor yang Terlibat Dalam Proses Kebijaksanaan dan Perilakunya Karakteristik Golongan Akhir
Peran
Rasionalis
Analis kebijaksanaan/ Perencana
Metode
Teknisi
Ahli/Spesialis
Pendidikan/keahlian
Inkrementalis
Politisi
Status quo
Reformis
Pelobi
Nilai-nilai
Perubahan sosial
Tujuan Dapat ditetapkan sebelumnya Ditetapkan pihak lain Karena tuntutan baru Karena masalah mendesak
Gaya Kerja
Komprehensif
Eksplisit
Kritik Tidak memahami keterbatsan manusia Terlampau picik
Juru tawar
Konservatif
Aktivis
Tidak realistis/tidak kenak kompromi
Sumber :Jones dalam Wahab (2008:33).
C. Kualitas Pelayanan Publik Selama masa hidup dari waktu ke waktu manusia membutuhkan pelayanan, dimulai sejak dilahirkan (didominasi kebutuhan fisik), masa dewasa (didominasi kebutuhan administratif), sampai masa tuanya, yang ditandai penurunan kebutuhan.Hal tersebut senada dengan teori life cycle theory of leadership (LCTL) dan Budiman Rush (dalam Sinambela, 2006:3).
9
Berdasarkan teori LCTL diketahui bahwa pada awal kehidupan manusia yang dimulai usia bayi, kebutuhan pelayanan fisik sangat tinggi, yang kemudian secara berangsur berkurang karena dapat ditangani sendiri, tetapi seiring dengan itu, kebutuhan pelayanan administratif terus meningkat. Misalnya untuk kebutuhan pelayanan pendaftaran sekolah, membuat KTP, aktif dalam organisasi atau profesi dan sebagainya. Hal tersebut terus berlangsung sampai usia kurang lebih 50 tahun, setelah itu kebutuhan pelayanan cenderung menurun karena usia tua (51 tahun ke atas). Dari uraian tersebut jelas bahwa ditinjau dari segi usia maka pelayanan kepada publik (masyarakat) dimulai usia bayi yang membutuhkan pencatatan dan pelayanan kesehatan yang prima, beranjak usia balita, remaja dan dewasa, yang merupakan usia yang sarat dengan kebutuhan pelayanan secara administratif apakah itu untuk keperluan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan keseharian. Sampai usia yang mulai tidak produktif 55 tahun ke atas kebutuhan pelayanan secara administratif dan pemerintah mulai menurun. Semua itu menggambarkan beban pemerintah yang
cukup
berat
untuk
menyelenggarakan
pelayanan
pubhik
dan
membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dari berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yakni pelayanan yang bersifat massal seperti penyediaan transportasi, pusat-pusat kesehatan, penyediaan lembaga-lembaga pendidikan dan pemeliharaan keamanan dan pelayanan yang bersifat individual (civil service) seperti pelayanan dalam membuat identitas penduduk, surat izin mengendarai, memeriksa kesehatan dan sebagainya. Dalam beberapa literatur kedua jenis pelayanan ini diberi nomenklatur yang berlainan, yaitu untuk pelayanan yang bersifat massal disebut public service, sedangkan pelayanan yang bersifat individual diberi namacivil service. Terlepas dari perbedaan sebutan tersebut yang pasti bahwa kedua pelayanan tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk, melakukannya, hanya saja dalam hal-hal tertentu yang menyangkut lebih banyak pada
10
kepentingan individu pemerintah dapat melakukan partnership dengan sektor swasta. Dengan demikian beban pemerintah tidak terlalu berat.Pemikiran ini merupakan sebuah pendekatan modern yang dilakukan di negara-negara maju. Dengan pendekatan ini maka menurut Osborne dan Gablaer (2000: 68) organisasi pemerintah dapat dirampingkan merujuk pada konsep miskin struktur, kaya fungsi. Para pengamat mengakui bahwa tidak dapat dipungkiri dalam era reformasi yang membutuhkan kerja yang transparan dan efisien, pemerintah harus meningkatkan kualitas para aparatnya dan sekaligus perlu belajar dan kalangan swasta, yang melalui pelayanan yang baik mampu menjaga hubungan dengan konsumen.Terutama dalam era globalisasi ini yang mengedepankan kompetensi. Dengan proses pembelajaran seperti ini serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan para aparatur, untuk itu diharapkan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dalam menyongsong era globalisasi, pemerintah harus mempersiapkan seluruh aparatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sopan santun dalam melayani masyarakat.Kemampuan aparat pelayanan dalam menghayati sopan santun ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga citra instansinya. Oleh karena itu perlu dijaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menyinggung perasaan masyarakat yang dilayaninya. Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkannya. Secara umum masyarakat menginginkan pelayanan yang sama dari aparatur pemerintah, sebab warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerjaan administrasi negara (Waworuntu, 1997:18).
11
D. Kerangka Konseptual Penelitian Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian
Implementasi Kebijakan Publik
Pelayanan Publik Denhardt
Pelayanan Terpadu
Implementasi Kebijakan Pelayanan
Kualitas Pelayanan Publik
Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pelayanan
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Terpadu yang Berkualitas
12
BAB 3. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif analisis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22). Alasan penggunaan metode deskriptif analisis karena peneliti berusaha mengkaji pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) di Kota Malang yang terbatas pada upaya menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau kondisi pelayanan yang ada, dengan uraian secara deskriptif dan ditopang dengan uraian secara angka-angka prosentase. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan suatu jawaban yang bersifat deskriptif yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, yang diikuti dengan interpretasi secara rasional temuan di lapangan sekaligus menganalisis secara sistematis dan kritis. B. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada: 1. Implementasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan terpadu bidang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Industri (TDI) a. Mekanisme pelayanan SIUP dan TDI b. Prosedur pengajuan SIUP dan TDI c. Pembiayaan d. Peran pemerintah, pengusaha dan masyarakat 2. Kualitas pelayanan perijinan terpadu a. Kesederhanaan b. Kejelasan dan kepastian c. Keamanan d. Keterbukaan
13
e. Efisien f. Ekonomis g. Keadilan yang merata h. Ketepatan waktu 3. Faktor pendukung dan penghambat internal dan eksternal pada pelayanan perijinan terpadu bidang SIUP dan TDI 4. Model implementasi kebiajakan pelayanan perijnan terpadu BP2T di kota Malang. C. Luaran Penelitian 1. Luaran Wajib Berupa disertasi (draft) yang telah disetujui Promotor, publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional. 2. Luaran Tambahan Menghasilkan buku ajar dengan judul : “Kebijakan Pelayanan Publik.” D. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992), model analisis tersebut digambarkan sebagai berikut : Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan : Penarikan/Verifikasi Sumber : Miles dan Huberman diterjemahkan Rohidi (1992:20) Selanjutnya untuk melengkapi keperluan peneliti dalam hal melakukan analisis dari hasil penelitian serta untuk menjawab secara utuh terhadap
14
permasalahan yang diungkap di depan, maka dirasa perlu untuk melakukan langkah-langkah berupa : 1. Pengumpulan data : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data di objek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian 2. Reduksi data : berkaitan dengan proses pemilihan penyederhanaan, mengabstraksikan, mentransformasikan data “awal” yang muncul dan catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus selama penelitian dilakukan pengumpulan data. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data mana yang dikode, data mana yang tidak dipakai, data mana yang diringkas, data mana yang dimasukkan dalam kategori dan sebagainya. 3. Penyajian data : sekumpulan data yang diorganisasikan sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis. Penyajian data dapat berbentuk teks naratif, matrik, grafik, foto, bagan, dan lain-lain yang satu dengan yang terkait sebagai data hasil penelitian dan objek penelitian. 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dan kegiatan penelitian. Kesimpulan tentative diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal ini diverifikasi sampai terjadi kejenuhan data. Proses penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna (meaning) dan data yang ada sehingga ditemukan tema dan pola hubungan. Selanjutnya langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah ketika proses analisis data dalam penelitian ini berlangsung, peneliti sekaligus melakukan penulisan draft laporan penelitian sewaktu masih berada di lapangan, sehingga berbagai data yang dirasa kurang atau masih bisa segera diketahui untuk dipenuhi, dan pada saat meninggalkan lapangan (situs penelitian) draft tersebut disempurnakan kembali, sehingga laporannya
15
bersifat utuh. Jadi, proses analisis datanya adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan dan setelah terjun di lapangan.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN Rekapitulasi Anggaran Penelitian No 1 2 3 4
Jenis Pengeluaran Gaji dan upah Bahan habis pakai dan peralatan Perjalanan Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan) Jumlah
Biaya yang Diusulkan (Rp) 15.000.000 20.000.000 7.500.000 6.000.000 48.500.000
Jadwal Pelaksanaan Penelitian No
Keterangan
1 2
Studi Pendahuluan Penelusuran Pustaka ke PTNPTN Penyempurnaan Proposal Seminar Proposal Revisi Proposal Pengumpulan data Entri data Pengolahan dan analisis data Penyusunan Bab IV, V dan VI Ujian Kelayakan Ujian Akhir, Revisi dan Penyerahan
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bulan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DAFTAR PUSTAKA Arlbjørn, Jan Stentoft et al., 2010, Service supply Chain Management A survey of Lean Application in the Municipal Sector. International Journal of Physical, Distribution & Logistics Management, Vol. 41 No. 3, pp. 277295. Borras, John, 2012, The OASIS Transformational Government Framework.European Journal of ePractice. www.epracticejournal.eu, Nº 15 February/March 2012 · ISSN: 1988-625X.
16
Dwiyanto, A dkk, 2002, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta. Menteri Penertiban Aparatur Negara. 1993, Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, Menpan, Jakarta. Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Moe, Hallvard, 2010, Defining Public Service Beyond Broadcasting: The Legitimacy of Different Approaches.International Journal of Cultural Policy, iFirst Article, ISSN 1028-6632 print/ISSN 1477-2833 online. Muallidin, Isnaini, 2011, Kebijakan Reorganisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2011 Nawawi, H. 1990, Metode Penelitian Kualitatif, UGM Press, Yogyakarta. Osborne, D. dan Gaebler, T. 2000, Mewirausahakan Birokrasi, PPM, Terjemahan, Jakarta. Prabha Ramseook-Munhurrun et al., 2010, Service Quality In The Public Service. International Journal Of Management and Marketing Research, Volume 3, Number 1. Prihartanto, Yonatan Liliek. 2012. Sistem Informasi Manajemen Agenda Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar. Indonesian Jurnal on Computer Science Speed (IJCSS) 13 FTI UNSA Vol 9 No 3 – Desember - ejournal.unsa.ac.id Ricoy, Raquel de Pedro, 2010, Training Public Service Interpreters in the UK: A Fine Balancing Act. The Journal of Specialised Translation Issue 14 – July. Riggs, Fred. W. 1991, Bureaucratic Politics in Comparative Perspective, Duke Univ. Press, Durham, NC. Schmidt, Werner, et al. 2011, Performance-related pay in German public services.Employee Relations, Vol. 33 No. 2, pp. 140-158. Shen, Yong dan Xia Wang, 2011, Citizen Satisfaction with Educational Services: The Marketing Implications of Public Administration,International Journal of China Marketing vol. 2(1). Sinambela, Lijan Poltak, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.
17
Sonia M. Lo, Yin-Yann Chen dan James T. Lin. 2011. One Stop Service: The Case Of Senao International Co., Ltd. International Journal of Electronic Business Management, Vol. 7, No. 4, pp. 225-240. Sumaedi, Sik 2011, Model Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dengan Pendekatan ISO 9001 (Studi Kasus Pada Puskesmas) Bureaucracy Reform Model Approach to Public Service ISO 9001 (Case Study on Puskesmas).Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian – LIPI, Kawasan Puspiptek Gedung 410, Serpong, Tangerang. Udoji, Chief J.O. 1981. The African Public Servant As a Public in Africa. Addis Abeba: African Association form Public Administration and Management. Wahab, Solichin Abdul, 2008, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Jakarta: Bumi Aksara. Waworuntu, B. 1997, Dasar-dasar Ketrampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Undang-undang Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sumber Lain : Jawa Pos, Radar Malang. Pelayanan Publik Tak Maksimal.27 Desember 2006. Surya.Rapor Merah Pelayanan Publik.9 Desember 2011.
18
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 1.
Honor Peneliti Peneliti
Rp.
10.000.000
Tenaga Administrasi
Rp.
5.000.000
Rp.
15.000.000
a. Kertas folio 10 rim x @ Rp. 50.000
Rp.
500.000
b. Kertas HVS A4 10 rim x Rp. 50.000
Rp.
500.000
c. Cardtridge warna 2 buah x @ Rp. 250.000
Rp.
500.000
d. Cardtridge hitam 4 buah x @ Rp. 250.000
Rp.
1.000.000
e. Tinta printer warna 10 buah x @ Rp. 50.000
Rp.
500.000
f.
Rp.
250.000
g. Hardisk eksternal
Rp.
2.000.000
h. Flashdisk 3 buah x @ Rp. 150.000
Rp.
450.000
i.
CD RW 2 dos @ Rp. 250.000
Rp.
500.000
j.
Ballpoint 1 dosin
Rp.
225.000
k. Odner 10 buah x @ Rp. 50.000
Rp.
500.000
l.
Rp.
500.000
m. Kertas glosy 3 dos @ Rp. 225.000
Rp.
675.000
n. Fotocopy data sekunder
Rp.
1.250.000
o. ATK
Rp.
1.000.000
p. Pulsa
Rp.
2.200.000
q. Akses internet
Rp.
2.350.000
r.
Fotocopy jurnal ilmiah
Rp.
850.000
s. Buku pendukung penelitian
Rp.
4.250.000
Rp.
20.000.000
a. Transport
Rp.
5.000.000
b. Akomodasi
Rp.
2.500.000
Rp.
7.500.000
Sub Total 2.
Bahan Habis Pakai
Tinta printer B/W 5 buah x @ Rp. 50.000
Fix stopmap 10 buah x @ Rp. 50.000
Sub total 3.
Biaya Perjalanan
Sub total
19
4.
Biaya Lain-lain a. Dokumentasi b. Publikasi (Jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional) c. Seminar Hasil d. Foto copy disertasi e. Penjilidan f. Buku Ajar Sub total Total biaya Terbilang : Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.
Rp.
500.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.800.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.200.000 6.000.000 48.500.000
20
21
Lampiran 3. Biodata A. Identitas Diri 1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Drs. Tommy Hariyanto, MS
2
Jenis Kelamin
L
3
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
4
NIP/NIK/Identitas Lainnya
210/FS
5
NIDN
0703115604
6
Tempat dan Tanggal Lahir
Malang, 03 November 1956
7
E-mail
[email protected]
8
Nomor Telepon/HP
081334212728
9
Alamat Kantor
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang 65146
10
Nomor Telepon/Faks
0341 – 568395 pswt 548 / Fax 0341564994
11
Lulusan yang Telah Dihasilkan
S-1 = 132 orang; S-2 = 157 orang; S-3 = 0 orang 1. Kemandirian dan Kewirausahaan
12
Mata Kuliah yang Diampu
2. Manajemen Pelayanan Publik 3. Analisis Kebijakan Publik 4. Perbandingan Administrasi Negara
22
B. Riwayat Pendidikan S-1
S-2
Nama
Universitas
Universitas
Perguruan
Brawijaya
Padjajaran
Malang
Bandung
Administrasi
Administrasi
Negara
Negara
1980 - 1984
1986 - 1988
Tinggi Bidang Ilmu
Tahun MasukLulus
S-3 Universitas Brawijaya Malang
Ilmu Administrasi
2011 - sekarang
Judul Skripsi/
Pajak
Meningkatkan
Implementasi
Tesis/Disertasi
Pembangunan I
Peran Koperasi
Kebijakan Pelayanan
sebagai Salah
Unit Desa (KUD)
Perijinan Terpadu Di
Satu Sumber
Melalui
Kota Malang
Pendapatan Asli
Kelembagaan dan
Daerah
Program
Kotamadya Malang Nama
Drs. Timotius
Dr. J.M. Papasi,
Prof. Dr. Sumartono,
Pembimbing/
Hartono, MPA
Drs. Idjon
MS, Prof. Dr.
Kurnaedi, MPA
Soesilo Zauhar, MS,
dan Dudy
dan Prof. Dr.
Singadilaga, SH,
Bambang Supriyono,
MPA
MS
Promotor
23
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) Pendanaan No
Tahun
Judul Penelitian
Sumber*
Analisis Pendayagunaan Alumni 1
2009
Diklatpin Terhadap Perubahan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten
Jumlah (Juta Rp)
Pemda Kabupaten
25
Malang
Malang
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No
Pendanaan
Tahun
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber*
Jumlah (Juta Rp)
Memberikan Pengetahuan 2009 Ketrampilan Pelayanan Publik Mandiri 0,5 Kepada Karyawan/Pegawai di Kecamatan Sukun Kota Malang * Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya. 1
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir No 1
Judul Artikel Ilmiah Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kondisi Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja (Studi Evaluasi Kebijakan Kepegawaian)
Nama Jurnal
Kebijakan Publik
Volume/ Nomor/Tahun
24
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir No
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
Waktu dan
Judul Artikel Ilmiah
Tempat
1 2 3 Dst
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir No
Judul Buku
Tahun
Jumlah Halaman
Penerbit
1 2 3 Dst H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir No
Judul/Tema HKI
Tahun
Jenis
Nomor P/ID
1 2 3 Dst
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 8 Tahun Terakhir No 1 2 3
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan
Tahun
Tempat
Respon
Penerapan
Masyarakat
25
26
