REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) KOTA SEMARANG DALAM MENCAPAI PELAYANAN PRIMA Oleh : Erlina Widian Sari, Nina Widowati Jurusan Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected] ABSTRAK Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar, sistematis dan menyeluruh dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan publik di BPPT Kota Semarang dalam mencapai pelayanan prima dan mengetahui aspek-aspek yang menghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPPT Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di BPPT sudah menunjukkan pelayanan prima dan pelayanan yang diberikan oleh BPPT sudah menunjukkan pelayanan prima, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu untuk diperbaiki. Aspek yang perlu diperbaiki dapat diketahui dari dimensi pelayanan prima yang terdiri dari kesederhanaan; kejelasan; kepastian waktu; akurasi; keamanan; tanggung jawab; kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses; kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan kenyamanan. Aspek yang perlu diperbaiki antara lain kepastian waktu, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, dan kedisiplinan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang harus senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat, menyediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan, dan melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan portal website. Kata Kunci : reformasi birokrasi, pelayanan publik, perijinan, pelayanan prima
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Semenjak terjadinya krisis ekonomi
81 Tahun 2010 tentang Grand
yang
Design
semakin
meluas
mengakibatkan
dan
terjadinya
krisis
Reformasi
Birokrasi
2010-2025 menjadi acuan dalam
multidimensi menyebabkan berbagai
melakukan
perubahan terjadi di segala aspek
untuk
kehidupan.
pemerintahan yang baik.
Kondisi
menyebabkan
seperti
timbulnya
ini,
Reformasi
mewujudkan
Birokrasi
tata
kelola
berbagai
Wujud nyata dari penerapan
permasalahan yakni tuntutan yang kuat
reformasi birokrasi di Indonesia
dari semua elemen masyarakat kepada
adalah
pemerintah untuk melakukan reformasi
perijinan terpadu. Penyelenggaraan
di berbagai aspek kehidupan.
pelayanan perijinan terpadu diawali
Perbaikan
sistem
pengembangan
pelayanan
pelayanan
dari disahkannya Peraturan Menteri
aparatur saat ini harus menjadi prioritas,
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
karena pelayanan aparatur akan selalu
2006 tentang Pedoman Penyeleng-
dibutuhkan
Oleh
garaan
Pelayanan
karena itu, dalam melakukan aktivitas
Pintu.
Bentuk
dan
harus
Reformasi
Birokrasi
peraturan
Semarang
adalah
oleh
kebutuhan
melalui
perijinan
pemerintah.
masyarakat. sehari-hari dan
Reformasi
penyeleng-
(BPPT).
pelayanan
mempunyai
diberikan
kepada
Satu
implementasi di
Kota
terbentuknya
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
garaan pemerintahan diperlukan agar yang
Terpadu
BPPT
Kota
Semarang
kewenangan
masyarakat sesuai dengan kebutuhan
melakukan
dan perkembangan zaman.
berupa pelayanan satu pintu yang
Pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan
untuk
menciptakan
diharapkan
pelayanan
untuk
dapat
perijinan
merampingkan
tata
birokrasi dan memberikan pelayanan
kelola pemerintahan yang baik dengan
prima kepada masyarakat dengan
menerapkan prinsip good government
memberikan
dan clean governance. Oleh karena itu,
pengurusan berbagai ijin dengan
penetapan Peraturan Presiden Nomor
cukup mendatangi satu tempat saja.
kemudahan
dalam
Permasalahan
berkaitan
adanya
Birokrasi
diberikan oleh pelanggan kepada
perubahan
oknum pegawai untuk mempercepat
Reformasi Birokrasi dikelompokkan
pengurusan ijin atau sekedar ucapan
menjadi 8 area yaitu 1) Organisasi, 2)
terima kasih.
dengan
yang
Reformasi
memunculkan
area
Tatalaksana, 3) Peraturan Perundang-
biaya
tambahan
Permasalahan
yang
selanjutnya
undangan, 4) Sumber daya manusia
adalah Standar Operasi Prosedur
aparatur,
(SOP) belum lengkap seperti belum
5)
Pengawasan,
(6)
Akuntabilitas, 7) Pelayanan Publik
terpampangnya
serta 8) Pola pikir (mindset) dan
mengenai berbagai jenis perijinan
Budaya Kerja (culture set) Aparatur
sehingga pelanggan hanya dapat
Dilihat
dari
kedelapan
area
persyaratan
mengetahuinya
melalui
brosur
perubahan Reformasi Birokrasi peneliti
maupun bertanya langsung kepada
tertarik
pegawai. Minimnya sosialisasi yang
untuk
meneliti
perubahan
Reformasi Birokrasi terutama di area
dilakukan
oleh
pihak
Badan
Pelayanan Publik yang bertujuan untuk
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
memberikan pelayanan prima kepada
Semarang
masyarakat sesuai dengan kebutuhan
menghambat
dalam
pengurusan
perijinan
karena
dan harapan dari masyarakat. Saat ini
masyarakat
tidak
pelayanan publik yang ada belum
dengan benar jenis perijinan, syarat
menunjukkan pelayanan prima.
perijinan maupun alur perijinan.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan
BPPT
diperlukan
surat
rekomendasi ijin dari Satuan Kerja
Semarang belum berjalan dengan baik
Perangkat Daerah (SKPD) terkait
dikarenakan
tidak
agar ijin dapat diterbitkan seperti
mengetahui dengan benar persyaratan
Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin
yang harus dipenuhi sehingga perijinan
Reklame.
dapat
di
itu,
Kota
tidak
publik
Selain
mengetahui
masyarakat
langsung
di
proses,
Belum maksimal pemanfaatan
adanya calo yang menawarkan jasanya
portal
karena
prasarana yang belum mendukung
dalam
membutuhkan
mengurus waktu
perijinan
yang
lama,
website
dan
sarana
dan
seperti tempat parkir yang memadai,
ruang
tunggu
pelayanan
yang
1.
Untuk
mendeskripsikan
digunakan oleh orang yang tidak
pelaksanaan
Reformasi
sedang mengurus ijin, dan pohon saran
Birokrasi
pelayanan
dan pengaduan yang tidak berfungsi
perijinan
dengan
Pelayanan
baik
pelayanan
juga
yang
menyebabkan
diberikan
belum
Terpadu
menunjukkan pelayanan prima.
di
Badan Perijinan
(BPPT)
Kota
Semarang dalam mencapai
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti
pelayanan prima. 2.
Untuk mengetahui aspek-
tertarik untuk melakukan penelitian
aspek yang menghambat
dengan judul “Reformasi Birokrasi
dalam
Pelayanan
Reformasi
Publik
di
Badan
pelaksanaan Birokrasi
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
pelayanan prima di Badan
Kota Semarang dalam Mencapai
Pelayanan
Pelayanan Prima”.
Terpadu
B. Rumusan Masalah
Semarang dalam mencapai
1.
Apakah
pelaksanaan
(BPPT)
D. Kerangka Teori
perijinan di Badan Pelayanan
1. Reformasi Birokrasi
Kota
Terpadu
(BPPT)
Semarang
sudah
Kota
pelayanan prima.
Reformasi Birokrasi pelayanan Perijinan
2.
Perijinan
Menurut Komarudin (2014:39) reformasi birokrasi merupakan
mencapai pelayanan prima?
upaya sistematis, terpadu dan
Aspek-aspek
komprehensif yang ditujukan
apa
yang
menghambat dalam pelaksana-
untuk
an Reformasi Birokrasi di
pemerintahan yang baik (good
Badan
Perijinan
governance), terdiri atas tata
Kota
kelola pemerintahan yang baik
Mencapai
(good public governance) dan
Pelayanan
Terpadu Semarang
(BPPT) dalam
Pelayanan Prima? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah :
mewujudkan
tata
tata kelola perusahaan yang baik
(good
governance).
corporate
Menurut
Sedarmayanti
Atep Adya dalam bukunya
mengartikan
yang berjudul Dasar-dasar
(2013:71) reformasi
2.
adalah
Pelayanan Prima (2007:26),
upaya pemerintah meningkat-
menyatakan bahwa dalam
kan kinerja melalui berbagai
definisi pelayanan
cara dengan tujuan efektivitas,
terdapat paling tidak tiga
efisien dan akuntabilitas.
hal pokok, yaitu adanya
Pelayanan Publik
pendekatan
Menurut Sinambela (2005:5)
berkaitan
dengan
dalam Pasolong (2007:128),
kepedulian
kepada
pelayanan publik adalah setiap
pelanggan, upaya melayani
kegiatan yang dilakukan oleh
dengan
pemerintah terhadap sejumlah
dan
manusia yang memiliki setiap
memuaskan
kegiatan yang menguntungkan
dengan berorientasi pada
dalam suatu kumpulan atau
standar layanan tertentu.
kesatuan,
birokrasi
dan
menawarkan
tindakan
ada
tujuan
yang
terbaik, untuk
pelanggan
Menurut
Munawar
kepuasan meskipun hasilnya
(2015:100),
tidak terikat pada suatu produk
prima merupakan terjema-
secara fisik.
han istilah excellent service
Pelayanan
Publik
pelayanan
yang secara harfiah berarti
menurut Agung Kurniawan
pelayanan
(2005:6)
Pasolong
sangat baik. Disebut sangat
(2007:128) adalah pemberian
baik atau terbaik karena
pelayanan/melayani keperluan
sesuai
orang lain atau masyarakat
pelayanan
yang mempunyai kepentingan
atau
pada
pemberi pelayanan.
dalam
organisasi
itu
sesuai
dengan aturan pokok dan tata 3.
sikap
prima
terbaik
dengan
standar
yang
dimiliki Pelayanan
cara yang telah ditetapkan.
menurut
Pelayanan Prima
(2013:249)
atau
berlaku instansi prima
Sedarmayanti merupakan
pelayanan
yang
diberikan
yanan publik dan
kepada pelanggan (masyarakat)
tata cara pemba-
minimal sesuai dengan standar
yaran
pelayanan (cepat, tepat, akurat,
3.
murah, ramah).
waktu,
pelaksanaan pelayanan
Berdasarkan Menteri
Kepastian
Keputusan
publik dapat diselesai-
Pendayagunaan
kan dalam kurun waktu
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman
yang telah ditentukan 4.
Akurasi, produk pela-
Pelayanan Publik (Munawar
yanan publik diterima
Noor,
108-110),
dengan
pelayanan
dan sah
2015
:
prinsip-prinsip
prima sebagai berikut: 1.
5.
tepat,
Keamanan, proses dan
Kesederhanaan, prosedur
produk
pelayanan
pelayanan
publik
memberikan
publik
tidak
berbelit-belit,
mudah
rasa
dipahami
mudah
kepastian hukum
dan
dilaksanakan 2.
benar,
dan
Tanggung
jawab,
Kejelasan, meliputi :
pimpinan
penyeleng-
a.
Persyaratan teknis dan
gara pelayanan publik
administratif
atau
pelayanan
ditunjuk
b.
Unit
6.
aman
kerja
pejabat berwenang bertanggung dalam
c.
yang
bertanggung
atau
jawab atas penyeleng-
yang
garaan pelayanan dan
dan
penyelesaian
jawab dan
keluhan
atau persoalan dalam
memberikan
pelayanan
pejabat
pelayanan publik 7.
Kelengkapan
sarana
penyelesaian
dan prasarana, tersedia-
pelayanan publik
nya sarana dan prasa-
Rincian biaya pela-
rana kerja,
peralatan
kerja
dan
lainnya
pendukung
yang
termasuk
8.
9.
memadai
Metode
yang
penelitian
digunakan
dalam
adalah
metode
ini
penyediaan
penelitian kualitatif dengan desain
sarana teknilogi telekomu-
penelitian deskriptif. Penelitian ini
nikasi
berlokasi
dan
informatika
di
Kantor
Badan
(telematika)
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Kemudahan akses, tempat
Kota Semarang. Informan dalam
dan lokasi serta sarana
penelitian ini adalah pegawai BPPT
pelayanan
Kota Semarang yang dipilih dengan
mudah
dijangkau oleh masyarakat,
teknik
dan dapat memanfaatkan
pengguna layanan perijinan yang
teknologi telekomunikasi
dipilih dengan teknik insidental
dan informatika
sampling.
Kedisiplinan, Kesopanan
digunakan adalah data primer data
dan Keramahan, pemberi
yang
pelayanan harus bersikap
melalui
disiplin, sopan dan santun
wawancara peneliti dengan informan
ramah serta memberikan
dan
pelayanan yang ikhlas
dokumentasi yang dimiliki oleh
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan
harus
BPPT
snowball
sampling
Sumber
diperoleh
dari
kuesioner data
data
yang
responden dan
hasil
sekunder
Kota
dan
berupa
Semarang.
Teknik
tertib,
pemgumpulan data yang digunakan
teratur, disediakan ruang
adalah pengamatan, wawancara dan
tunggu
dokumentasi. Data yang terkumpul
yang
nyaman,
bersih, rapi, lingkungan
kemudian
yang indah dan sehat serta
menjadi data yang sistematis, teratur,
dilengkapi dengan fasilitas
terstruktur, dan mudah dipahami.
pendukung
Selanjutnya, menguji kualitas data
seperti tempat lain-lain. E. Metode Penelitian
pelayanan,
parkir, ibadah
toilet, dan
dengan
diolah
teknik
dan
dianalisis
triangulasi
data
dengan melakukan pengecekan data dari
berbagai
sumber
dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu
sehingga diperoleh hasil yang mudah
memberikan
dipahami oleh peneliti berdasarkan data
mengenai
yang diperoleh dari informan.
pelayanan yang tertera pada
PEMBAHASAN
DAN
HASIL
kejelasan persyaratan
brosur. Rincian biaya yang
PENELITIAN
sudah sesuai dengan aturan
A. Pelaksanaan
Reformasi
yang berlaku akan tetapi
Birokrasi Pelayanan Publik di
ada beberapa perijinan yang
Badan
Perijinan
memerlukan biaya dalam
Terpadu (BPPT) Kota Semarang
pengurusannya. Sedangkan
dalam
untuk
Pelayanan Mencapai
Pelayanan
Prima Terdapat
10
pelaksanaan
dimensi
yang
memberikan pelayanan dan
untuk
melihat
reformasi
birokrasi
publik
Badan
bidang
publik
di
penyelesaian
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
dalam
Mencapai
Pelayanan Prima, yaitu: 1.
Kesederhanaan pelayanan
prosedur
di
BPPT
pelayanan
sesuai
dengan perijinan
masing-masing. 3.
Kepastian bebarapa
diselenggarakan
2.
yang
bertanggung jawab dalam
digunakan pelayanan
pejabat
waktu,
ada
perijinan
yang
melebihi standar pelayanan
telah
dalam penyelesaiannya. Hal
dengan
ini karena ada temuan di
mudah, lancar, cepat dan tidak
lapangan
berbelit-belit. Pelanggan sudah
rekomendasi
memahami
baik
terkait dalam penerbitan ijin.
mengenai prosedur pelayanan
Jadi, dalam setiap perijinan
karena
yang
dengan
sudah
ada
papan
dan
perlunya
dari
diterbitkan
tidak
informasi mengenai alur atau
semuanya
mekanisme pelayanan yang
standar pelayanan minimal.
sudah terpasang di dinding
Hal ini disebabkan oleh
ruang tunggu.
berbagai macam faktor baik
Kejelasan.
BPPT
sudah
dari
sesuai
dinas
pelanggan
dengan
maupun
pemberi
pelayanan.
Oleh
perijinan.
karena itu, pelanggan wajib memberikan
4.
informasi
dan
proses
dalam
dan
produk
melengkapi berbagai macam
pelayanan
persyaratan
harus
memberikan rasa aman dan
dipenuhi agar ijin dapat segera
kepastian hukum. Hal ini
diterbitkan.
berupa
Keakuratan produk pelayanan
pelanggan
publik yang dihasilkan oleh
mengurus ijin di BPPT
BPPT berupa Surat Ijin yang
merasa
diterima oleh pelanggan harus
melakukan
benar, tepat dan sah. Dalam
karena sudah memiliki surat
implementasinya,
ijin
yang
produk
di
BPPT
dasar
hukum.
yang
sudah
aman
dan
dalam
pekerjaannya ada
kepastian
pelayanan yang diterima oleh
hukum
pelanggan berupa surat ijin
sesuai
sudah akurat. Artinya sudah
perundang-undangan.
benar, tepat dan sah serta tidak
6.
sehingga dengan
Tanggung
sudah
peraturan
jawab
yang
terjadi kesalahan. Hal ini tidak
diberikan pegawai di BPPT
terlepas dari tugas pegawai di
Kota
bidang perijinan di BPPT Kota
pemberian pelayanan periji-
Semarang untuk melakukan
nan
pengecekan
dalam
sesuai
perijinan
yang
setiap akan
diterbitkan. 5.
Keamanan
Keamanan
Semarang kepada
perijinan sehingga
pelanggan bidang
masing-masing setiap
pegawai
dimaksud
mempunyai rasa tanggung
dalam
jawab dalam memberikan
pemberian kepastian hukum
pelayanan dan menerbitkan
kepada
perijinan.
adalah
yang
dengan
berupa
keamanan pelanggan
ketika
mengurus perijinan di BPPT
Penyelesaian
keluhan
Kota Semarang dan keamanan
dapat langsung menyampai-
dalam
kan kritikan, saran maupun
proses
pengurusan
masukan
kepada
pegawai,
berfungsinya nomor antrian
melalui pohon sardu (media
perlu
saran
sehingga apabila perijinan
dan
pengaduan
pelayanan),
dan
melalui
yang
diperbaiki
harus
ditangani
website BPPT Kota Semarang.
banyak dapat tertib, dan
Berdasarkan pengamatan yang
perlu dilakukan perawatan
telah dilakukan oleh peneliti,
secara
berkala
mengenai
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
sebagai
pohon
media
sardu
saran
pengaduan dimanfaatkan
dengan
dan
penunjang
pelayanan.
belum
Sedangkan
untuk
ruang
baik.
tunggu
pelanggan
sudah
Oleh karena itu, pelanggan
merasa
nyaman,
jumlah
perlu diberikan pengetahuan
kursi tunggu yang tersedia
melalui sosialisasi mengenai
sudah mencukupi. Berkai-
beragam
tan
cara
menyampaikan
untuk
kritik
dan
Kelengkapan
dengan
sarana
dan
prasarana yang menunjang
saran. 7.
untuk
pekerjaan pegawai seperti sarana
dan
komputer,
mesin
cetak,
prasarana di Badan Pelayanan
jaringan internet juga sudah
Perijinan
Terpadu
tersedia
Semarang
sudah
Kota
sehingga
dapat
lumayan
mempercepat penyelesaian
tetapi
ijin. Penggunaan teknologi
mengeluhkan
informasi dalam perijinan
tempat parkir yang susah. Hal
akan menghemat waktu dan
ini dikarenakan lokasi Badan
mempermudah
Pelayanan Perijinan Terpadu
dalam
yang menjadi satu dengan
pekerjaannya.
mencukupi, pelanggan
akan
kantor pemerintahan lainnya
8.
pegawai
melaksanakan
Kemudahan akses menuju
sehingga belum ada pemisahan
ke BPPT cukup mudah
tempat
untuk
untuk dijangkau baik meng-
masing-masing kantor. Tidak
gunakan kendaraan pribadi
parkir
maupun
kendaraan
umum.
Berbeda
hal
dengan
nya
salam dan sapa. 10. Kenyamanan
pemanfaatan teknologi teleko-
pelayanan di BPPT yang
munikasi
informatika
tertib, teratur, disediakan
belum dimanfaatkan dengan
ruang tunggu yang nyaman,
baik. Hal ini dapat dilihat dari
bersih, rapi serta tersedi-
sudah
website
anya fasilitas pendukung
BPPT akan tetapi formulir
lainnya merupakan salah
pendaftaran belum bisa di
satu hal yang perlu untuk
download secara online oleh
diperhatikan.
Hal
pelanggan. Oleh karena itu,
dikarenakan
pelanggan
pihak BPPT Kota Semarang
merasa
perlu
lingkungan
portal
dan
tersedianya
melakukan website
berfungsi
perbaikan agar
dengan
sehingga
di
akses
nyaman
ini
apabila pelayanan
dapat
nyaman
baik
berbagai
oleh
kung lainnya.
masyarakat. 9.
lingkungan
dan fasilitas
tersedia pendu-
Berdasarkan penelitian
Kedisiplinan pegawai BPPT
yang telah dilakukan dapat
belum menunjukkan kedisipli-
diketahui bahwa kenyama-
nan meskipun sudah menggu-
nan untuk ruang tunggu
nakan finger print, hal ini
pelayanan sudah mencukupi,
karena
kadang
selain itu juga tersedia toilet,
meninggalkan kantor saat jam
masjid, jalur khusus bagi
kerja.
penyandang
pegawai Pegawai
sepenuhnya pekerjaan
belum melakukan
dengan
disiplin.
Akan tetapi, pegawai sudah berlaku
sopan
memberikan ramah
khusus dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. B. Aspek
yang
Menghambat
dalam
dalam Pelaksanaan Reformasi
dan
Birokrasi Pelayanan Publik di
pelanggan
Badan Pelayanan Perijinan
pelayanan
kepada
berkebutuhan
dengan memberikan senyum,
Terpadu
(BPPT)
Kota
Semarang
dalam
Mencapai
antrian
akan
segera
Pelayanan Prima
diperbaiki. Selain itu, harus
1.
Penyelesaian waktu perijinan
disediakan
yang lama diakibatkan oleh
yang memadai dan terpisah
temuan
dengan
yang
lapangan tidak
(gambar
sesuai)
melakukan
cek
saat
ketika parkir kendaraan. 3.
Kemudahan akses dalam
itu,
telekomunikasi
memerlukan
terkait
dengan
dan
informatika belum sepenuh-
mengeluarkan
nya dapat dilakukan. BPPT
dinas
terkait
sudah memanfaatkan portal
merekomendasikan
website akan tetapi masih
ijin. Apabila penerbitan tersebut
teknologi
dinas
untuk
belum
agar
masyarakat
pemanfaatan
juga
parkir
lain
ijin menjadi lebih lama. Selain koordinasi
ijin
maka
belum
dapat
ijin di
ada beberapa kekurangan seperti
belum
bisa
terbitkan oleh BPPT Kota
men-download
Semarang. Oleh karena itu,
pendaftaran secara online
perlu
namun
dilakukan
koordinasi
pendaftaran
ijin,
dilakukan
Badan
Pelayanan
Terpadu
dengan
Selain
formulir
untuk
yang baik antara pelanggan Perijinan
2.
dinas
memudahkan
lapangan
sehingga waktu penyelesaian
lahan
itu
formulir
sudah
bisa
secara
online.
tidak
semua
dinas terkait dalam melakukan
masyarakat memanfaatkan
penyelesaian ijin.
portal
Hal
yang
perhatian
website
tersebut.
perlu
mendapat
Oleh karena itu, diperlukan
adalah
perawatan
sosialisasi bagi masyarakat
semua kelengkapan sarana dan
khususnya
prasarana
perijinan
untuk
secara rutin sehingga apabila
memanfaatkan
portal
terjadi kerusakan seperti tidak
website.
portal
berfungsinya
website Badan Pelayanan
yang
dilakukan
mesin
nomor
pelanggan
Melalui
Perijinan
Terpadu
Semarang
dapat
Kota
pelayanan prima. Hal ini dapat
diketahui
diketahui dari:
sejauh mana ijin telah di
4.
a.
Penyederhanaan
perijinan
proses dengan melakukan cek
dilakukan sehingga waktu
validasi.
yang
Kedisiplinan pegawai menjadi
karena
salah satu aspek yang perlu
perijinan dilakukan di satu
mendapat
tempat
perhatian.
Penggunaan
sistem
dibutuhkan
singkat
semua
proses
berbeda
dengan
finger
sebelum reformasi birokrasi
print mampu meningkatkan
perijinan harus dilakukan di
kedisiplinan pegawai, namun
banyak instansi.
pegawai hanya bersikap tepat
b.
Sudah
ada
kejelasan
waktu ketika jam masuk kerja
mengenai
dan jam pulang kerja. Akan
perijinan
tetapi,
terkadang
biaya. Hal ini dapat diketaui
meninggalkan kantor saat jam
melalui brosur yang telah
kerja untuk keluar dengan
tersedia di rak brosur.
pegawai
alasan yang beragam.
c.
di
Simpulan
Perijinan hasil
penelitian
yang
dan
kepastian
Produk pelayanan perijinan
PENUTUP Berdasarkan
persyaratan
Badan
Pelayanan
Terpadu
Kota
Semarang sudah diterima
dilakukan di BPPT Kota Semarang
dengan
benar
dan
mengenai
berupa
surat
keputusan
reformasi
birokrasi
pelayanan publik yang bertujuan untuk
yang
mewujudkan pelayanan publik yang
sesuai dengan kebutuhan,
prima,
pekerjaan
maka
dapat
diperoleh
kesimpulan, yaitu: 1.
perijinan
digunakan
atau
beragam
kegiatan usaha.
Pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan
dapat
sah
Terdapat
4
aspek
yang
Badan
menghambat dalam pelaksanaan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
reformasi birokrasi pelayanan
Semarang
publik
sudah
di
2.
menunjukkan
di
Badan
Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang
teknologi agar pelayanan yang
meliputi :
diberikan cepat, tepat, mudah,
a.
Kepastian
waktu
yang
terkadang
belum
sesuai
dengan
standar
minimal
pelayanan
karena
tidak
c.
d.
Kelengkapan
2.
adanya
peningkatan
prasarana
dan
yang
sarana
mendukung
pelayanan
sehingga
proses pelayanan menjadi lebih
prasarana belum mencukupi
cepat
untuk
lahan parkir yang teratur dan
menunjang
proses
dengan
menyediakan
pelayanan
rapi
Kemudahan akses sudah dapat
penataan
ulang
dijangkau
memperbaiki
nomor
oleh
masyarakat
ketika
mengurus
perijinan
akan
tetapi
pemanfaatan
perkembangan
teknologi
dengan
melakukan dan mesin
antrean agar berfungsi dengan baik 3.
Melakukan sosialisasi kepada
belum dimanfaatkan dengan
masyarakat mengenai beragam
maksimal
jenis perijinan dan pemanfaatan
Kedisiplinan pegawai masih
portal
kurang walaupun sudah ada
pelayanan
penerapan
dengan cepat dan mudah.
presensi
menggunakan finger print, hal ini
belum
menyadarkan
4.
website
agar
dapat
Meningkatkan
proses
dilakukan kedisiplinan
pegawai dalam menyelesaikan
pegawai dalam memberikan
pekerjaannya
pelayanan kepada pelanggan
melibatkan kepala bidang di
karena pegawai sering ijin saat
setiap
jam kerja.
melakukan
pengawasan
pegawai
bekerja
Rekomendasi 1.
Perlunya kegiatan
sarana
akurat,
aman serta nyaman.
temuan lapangan. b.
berbelit-belit,
Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu Kota Semarang harus mengoptimalkan
penggunaan
disiplin.
dengan
perijinan
untuk agar
dengan
DAFTAR PUSTAKA Afifuddin, dan Ahmad Saebani, Beni. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia. Azwar, Saifudin. (2011). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Barata, Atep Adya. (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Komarudin. (2014). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jakarta : Genesindo. Noor, Munawar. (2015). Birokrasi Melayani Publik. Semarang : CV. Duta Nusindo. Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2010). Manajemen PelayananPengembangan Model Konseptual, Penerpanan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Said, M. Mas’ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Sarundajang, S.H. (2003). Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Belajar. Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama. Sinambela, Lijan Poltak dan kawan-kawan. (2011). Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Suwitri, Sri. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Syafiie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Asdi Mahasatya. Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Utomo, Warsito. (2009). Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Dokumen : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Tahun 2010-2015
