LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015
DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO.
JENIS PELAYANAN
DASAR HUKUM
PERSYARATAN
MEKANISME/PROSEDUR/ TATA CARA
1
2
3
4
5
Peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
ADMINISTRASI : 1. Pengisian Formulir Permohonan IMB. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 3. Fotocopy Sertifikat Tanah dan atau Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT). 4. Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. 5. Fotocopy Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)(untuk pembangunan diatas tanah dengan luas minimum tertentu). 6. Rekomendasi instansi /lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus.(untuk bangunan gedung fungsi khusus) 7. Surat Kuasa/Surat Keputusan Instansi bagi Pemohon yang bukan pemilik tanah. (atas nama pemilik tanah).
1. Pengajuan Berkas di Loket Pelayanan. 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Pemberian Rekomendasi dari instansi/kantor yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus (bagi gedung untuk kepentingan dan bangunan gedung fungsi khusus). 5. Penetapan Biaya/Retribusi. 6. Pembayaran di Kasir. 7. Proses SK/Izin. 8. Penyerahan SK/Izin.
1.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Persyaratan 5 dan 6 khusus untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus.
2
TEKNIS : 1. Gambar Rencana Bangunan a. Gambar Arsitektur: Denah, Tampak dan Potongan; b. Gambar Sistem Struktur (untuk bangunan 2 lantai atau lebih); c. Gambar Sistem Utilitas (Mekanikal dan Elektrikal); d. Spesifikasi Umum/Spesifikasi Teknis: finishing, struktur dan utilitas; e. Untuk Bangunan Pagar: Denah, Tampak, Potongan dan Denah Situasi. 2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3. Perhitungan Struktur: untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan atau bentang struktur lebih dari 6 meter (bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus). 2.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; - Keputusan Menteri Kimprawil Nomor 369/KPTSP/2001; - Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; - Peraturan Menteri PU Nomor 04 PRT/M/2011.
1. Rekaman/Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisisir oleh LPJK. 2. Rekaman/Copy Tanda Bukti Pembayaran Uang Administrasi IUJK (STS). 3. Rekaman/Copy Akta Notaris. 4. Rekaman/Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Rekaman/Copy Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 6. Rekaman/Copy Izin Tempat Usaha. 7. Rekaman/Copy Nomor Pokok wajib
1. Pengajuan Berkas di Loket Pelayanan. 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Penetapan Biaya/Retribusi. 5. Proses SK. 6. Pembayaran di Kasir. 7. Penyerahan SK/Izin.
3
Pajak (NPWP). 8. Daftar Pengurus Perusahaan (Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, KTP). 9. Daftar Tenaga Administrasi Perusahaan (Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Ijazah dan KTP). 10.Daftar Tenaga Teknik Perusahaan (Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Ijazah, Sertifikat Keterampilan Kerja, Surat Tanda Lulus Pemberdayaan Penanggung JawabTeknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil, Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT) untuk Tenaga Teknik dan KTP). 11.Daftar Peralatan Perusahaan. 12.Daftar Neraca Perusahaan. 13.Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan. 14.Foto Direktur/Direktris ukuran 4x6 cm (2 lembar). 3.
IZIN GANGGUAN/IZIN TEMPAT USAHA (HO)
Peraturan Daerah Kab. Maluku 1. Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
IZIN HO. UNTUK JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN : - Surat Permohonan. - Copy KTP. - Akte Notaris. - Keterangan Tenaga Kerja. - Pelunasan Pajak Sampah & Reklame.
1. Permohonan diajukan oleh Pemohon. 2. Petugas menerima Pemohon dan mendatakan Permohonan. 3. Petugas mengoreksi Permohonan, dan jika Permohonan belum lengkap sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk
4
2.
3.
4.
IZIN HO PERDAGANGAN UMUM (Supermarket, Toko, Kios, Gudang, Distributor, Sub Distributor Sembako, Pakaian) : - Permohonan. - Copy KTP. - Keterangan Tenaga Kerja. - Copy Pelunasan PBB. - Copy Pelunasan Pajak Reklame & Sampah. IZIN HO SALON, TEMPAT PIJAT : - Permohonan. - Copy KTP. - Copy Pelunasan PBB. - Copy Keterangan Tenaga Kerja. - Copy Sertifikat Kompetensi. - Pelunasan Pajak Sampah Reklame.
4.
5. 6. &
7.
IZIN HO KARAOKE/PUB/DISKOTIK/ TEMPAT HIBURAN LAINNYA : - Permohonan. - Copy KTP. - Akte Notaris. - Pelunasan PBB. - Izin Prinsip dari Pariwisata. - Pelunasan Pajak Reklame & Pajak Sampah. - Izin Kepala Ohoi/RT/RW/Lurah/ Camat. - Copy Identitas Kenaga Kerja. - Izin Tenaga Kerja.
8.
dilengkapi, namun jika Persyaratan telah dilengkapi maka Permohonan yang bersangkutan ditindak lanjuti. Penerbitan SKRD HO/Miras yang ditandangani oleh Kepala Bagian, dan Pemohon langsung membayar ke Bendahara Khusus Penerima. Pemohon kembalikan Bukti Pelunasan Retribusi HO kepada Petugas. Petugas memproses Izin untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Setelah ditandangani, Petugas mencatat dalam Buku Register. Setelah dicatat, Izin siap untuk diserahkan kepada Pemohon.
5
5.
IZIN HO PERBANKAN/KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA LAIN SEJENIS : - Permohonan. - Akte Notaris. - Copy KTP. - Copy PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
6.
IZIN HO DIBIDANG INDUSTRI PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PARIWISATA : - Permohonan. - Copy KTP. - Rekomendasi Instansi Teknis. - Izin Petuanan. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
7.
IZIN HO TRANSPORTASI LAUT/ DARAT/UDARA : - Permohonan. - Rekomendasi dari Instansi Teknis. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
8.
IZIN HO PERBENGKELAN/SERVICE ALAT ELEKTRONIK DAN USAHA SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP.
6
- Izin Tetangga/RT/RW/Kepala Ohoi/Lurah/ Camat. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah. 9.
IZIN HO PENGECER BBM/ PANGKALAN BBM/AGEN BBM DAN USAHA SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP. - Copy Akte Notaris. - Rekomendasi dari Pertamina, Agen, Pangkalan, Pengecer. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
10. IZIN HO RESTORAN/RUMAH MAKAN/ RUMAH MINUM/LESEHAN DLL SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP. - Rekomendasi Dinas Kesehatan. - Copy Keterangan Tenaga Kerja. - Izin Prinsip dari Pariwisata. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah. 11. IZIN HO HOTEL, PENGINAPAN, RUMAH SEWA, KAMAR KOST DLL SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP.
7
- Keterangan RT/RW, Kepala Ohoi, Lurah, Camat. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah. 4.
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
1. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 1. Permohonan diajukan oleh BERALKOHOL UNTUK KIOS, TOKO, Pemohon. ECERAN DLL USAHA SEJENIS : 2. Petugas menerima Pemohon dan mendatakan - Permohonan. Permohonan. - Copy KTP. 3. Petugas mengoreksi - Izin HO Tahun Berjalan. Permohonan, dan jika - Copy Bukti PBB Permohonan belum lengkap - Copy Bukti Pelunasan Pajak sesuai persyaratan yang Reklame dan Sampah. telah ditentukan, maka Permohonan dikembalikan 2. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN kepada Pemohon untuk BERALKOHOL UNTUK TOKO/BADAN dilengkapi, namun jika USAHA DISTRIBUTOR : persyaratan telah dilengkapi - Permohonan. maka Permohonan yang - Copy KTP. bersangkutan - Daftar Jenis Minuman & Kuota ditindaklanjuti. Minuman Beralkohol per tahun. - Surat Penunjukan sebagai 4. Penerbitan SKRD HO/Miras yang ditandangani oleh Distributor, Sub Distributor. Kepala Bagian, dan - Copy SIUP Minuman Beralkohol Pemohon langsung Golongan B, C. membayar ke Bendahara - Izin HO Tahun Berjalan. Khusus Penerima. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak 5. Pemohon kembalikan Bukti Pelunasan Retribusi HO Reklame dan Sampah. kepada Petugas. memproses Izin 3. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN 6. Petugas untuk ditandatangani oleh BERALKOHOL UNTUK KARAOKE,
8
PUB, DISKOTIK DAN TEMPAT Sekretaris Daerah. HIBURAN SEJENIS : 7. Setelah ditandangani, Petugas mencatat dalam - Permohonan. Buku Register. - Copy KTP. 8. Setelah dicatat, Izin siap - Akte Notaris untuk diserahkan kepada - Izin Prinsip dari Pariwisata. Pemohon Izin. 4. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK HOTEL, PENGINAPAN, RESTORAN, RUMAH MAKAN/MINUM, LESEHAN DLL SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP - Izin HO tahun berjalan - Copy SIUP Miras Gol. B & C. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah. 5.
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan; - Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 256/Mpp/ Kep/7/1997; - Peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan; - Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan dan
-
Foto Foto Foto Foto
copy copy copy copy
KTP NPWP SITU Akte Notaris
2 2 2 2
lembar lembar lembar buku
MEKANISME PELAYANAN : 1. Pengajuan berkas Permohonan. 2. Pengambilan formulir oleh Pemohon pada Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan. 3. Pengisian formulir oleh Pemohon dan melengkapi persyaratan. 4. Pemeriksaan isian formulir dan kelengkapan dokumen oleh Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
9
Penanaman Modal.
6.
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan; - Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 256/Mpp/ Kep/7/1997; - Peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan; - Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
5. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan memproses TDP. 6. Paraf Koordinasi oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 7. Penandatanganan SIUP oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 8. Kepala Bidang Perdagangan/Kasie Pendaftaran dan Informasi Perusahaan menyerahkan SIUP ke Pemohon. -
Foto Foto Foto Foto
copy copy copy copy
KTP NPWP SITU Akte Notaris
2 2 2 2
lembar lembar lembar buku
1. Pengajuan berkas Permohonan. 2. Pengambilan formulir oleh Pemohon pada Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan. 3. Pengisian formulir oleh Pemohon dan melengkapi persyaratan. 4. Pemeriksaan isian formulir dan kelengkapan dokumen oleh Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan. 5. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan memproses TDP. 6. Paraf Koordinasi oleh
10
Kepala Bidang Perdagangan dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 7. Penandatanganan SIUP oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 8. Kepala Bidang Perdagangan/ Kasie Pendaftaran dan Informasi Perusahaan menyerahkan SIUP ke Pemohon. 7.
IZIN USAHA PERIKANAN YANG TERDIRI DARI: 1. IZIN USAHA PENANGKAPAN 2. IZIN USAHA BUDIDAYA
Peraturan Daerah Kab. Maluku 1. PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA Tenggara Nomor 24 Tahun 2012. PERIKANAN (SIUP) Harga Dasar sesuai Keputusan Untuk memperoleh SIUP, setiap orang Bupati Maluku Tenggara Nomor atau Badan Hukum Wajib terlebih 102 Tahun 2009 tentang dahulu mengajukan surat Permohonan penetapan Harga Dasar Jenis-jenis SIUP kepada Bupati melalui Kepala Hasil Laut Untuk Perhitungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Retribusi Hasil-hasil Perikanan. melampirkan : - Fotocopy akte pendirian perusahaan/koperasi bagi usaha yang berbadan hukum (PT, CV, UD, Koperasi) yang menyebutkan bidang usaha budidaya ikan atau penangkapan ikan. - Fotocopy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan. - Pasfoto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar,
1. Pengajuan Berkas di Loket Pelayanan. 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Penetapan Biaya/Retribusi. 5. Proses SK. 6. Pembayaran di Kasir. 7. Penyerahan SK/Izin.
11
ukuran 3 x 2 cm. - Surat keterangan domisili tempat usaha. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). - Fotocopy SIUP lama bagi pengusaha yang melakukan perpanjangan SIUP. - Fotocopy kontrak petuanan (bagi usaha budidaya dan bagan). 2. PERSYARATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) : - Surat Permohonan. - Fotocopy SIUP. - Fotocopy KTP. - Surat keterangan domisili perusahaan. - Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar. - Fotocopy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkkan aslinya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal. 3. PERSYARATAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) : - Surat Permohonan. - Fotocopy SIUP. - Fotocopy KTP.
12
- Surat keterangan domisili perusahaan. - Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar. - Fotocopy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkkan aslinya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal. - Daftar Anak Buah Kapal. 4. PERSYARATAN SURAT IZIN MEMBAWA IKAN (SIMI) : - Surat Permohonan dari pelaku usaha yang berisi volume, jenis komoditi, tujuan pengiriman, alat angkut dan alat pengiriman. - Memiliki SIUP. 8.
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; - KEPMENAKERTRANS R.I. No. 230/MEN/2003 tentang golongan dan Jabatan Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja; - KEPMENAKERTRANS RI No. KEP-20/MEN/III/2004 tentang
- Surat Permohonan perpanjangan IMTA kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - Copy IMTA yang masih berlaku. - Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk. - Copy Polis Asuransi. - Copy keputusan RPTKA yang masih
1. Pengajuan Berkas di Loket Pelayanan. 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Pemeriksaan Lokasi/ Lapangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Penetapan Biaya/Retribusi. 5. Proses SK. 6. Pembayaran di Kasir.
13
Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; - KEPMENAKERTRANS RI No. KEP-228/MEN/2004 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; - KEPMENAKERTRANS RI No. PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; - Peraturan Daerah Kab. Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenga Kerja Asing.
berlaku. - Foto berwarna TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. - Copy paspor TKA yang bersangkutan. - Copy KITAS TKA. - Copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
7. Penyerahan SK/Izin.
BUPATI MALUKU TENGGARA, Cap/Ttd. ANDERIAS RENTANUBUN
