KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Klaten)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh AGUS HARYONO NIM. E1107003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: AGUS HARYONO

NIM

: E1107003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Januari 2012 Yang Membuat Pernyataan,

Agus Haryono NIM. E1107003

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Agus Haryono, E 1107003. 2012. PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Batuan Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten) . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabupaten Klaten serta mengeatahui hambatan-hanbatan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitiana ini dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Jenis yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi wawancara, dan studi kepstakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa proses penrbitan Izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabuaten Klaten masih mengacu pada aturan yan lama yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan, Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten belum mengacu pada UndangUndang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral Dan Batubara, hal ini dikarenakan di Kabupaten Klaten belum mempunyai Peraturan daerah yang baru untuk melenkapi Undang-Undang yang baru. Hambatan-hambatan berasal baik dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten commit toKlaten user maupun pemohon.

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Agus Haryono, E 1107003. 2012. THE IMPLEMENTATION OF ROCK MINING PERMIT (IUP) in Klaten Regency (a Case Study in One Stop Service Office, Klaten Regency). Law Faculty of Sebelas Maret University.

The aims of this research are to find the process of publishing the Rock Mining Permit in Klaten Regency and the obstacles of publishing the Rock Mining Permit in One Stop Service Office, Klaten Regency.

This research includes the type of empirical legal research that is descriptive. Location of the research was conducted in One Stop Service Office Klaten Regency. The type of data is primary data and secondary data. The techniques of data collection are interview and literature study, in the form of books, legislation, documents and etc. Analysis data using qualitative analysis with an interactive model.

According to the research by the researcher, the result is the process of publishing rock mining permit still refers to the old rules, Act No 11 of 1967 on Basic Mining, Regulation of Central Java Province No. 6 of 1994 on Mining Minerals Group in Central Java Province and Regional Regulation No. 4 of 2006 on Spatial Plan in Klaten Regency. In Klaten Regency not yet refer to the new Act No 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and also the Government Regulation No 23 of 2010 on Implementation Activities Mineral and Coal Enterprises. This problem arises due to Klaten Regency not yet have a new Regional Regulations to complement the new Act. The obstacles originating from One Stop Service Office Klaten Regency and the applicants.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Tak perduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga” (Rhenald kasali,Ph.D) “Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda yang tanya, tanpa bisa kita mengerti tanpa bisa kita menawar, terimalah dan hadapilah” (Edwin Norman)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk :

v Kedua Orangtua ku Ayahanda H. Sukiman dan Ibunda Rawi. v Adik-adikku Dwi Harjanto dan Yazid Tri Haryanto. v Keluarga Besar GOPALA VALENTARA, Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. v Almamater Fakultas Hukum UNS.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)”. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Untuk itu penulis megucapkan terima kasih kepada: 1.

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Ibu Wida Astuti, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

3.

Bapak Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing yang telah dengan teliti dan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan hukum ini.

4.

Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis.

5.

Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNS.

6.

Bapak Budi Kusyatno S,Sos selaku narasumber dan Kepala Seksi Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

7.

Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Sukiman dan Ibunda Rawi yang telah menjadi pembimbing, pendidik, sekaligus orang tua yang terbaik dalam hidupku. Dan telah sabar dalam mendidikku. Kalianlah manusia yang sempurna bagiku, tidak ada yang dapat menandingi kalian.

8.

Adik-adikku Dwi Harjanto dan Yazid Tri Haryanto yang selalu memberikan commit to amin. user kasih sayangnya, semoga kita sukses,

ix


9.

Saudara-saudaraku

digilib.uns.ac.id

Diklatsar

XXV

Gopala

Valentara

Perhimpunan

Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum UNS, Agus Susanto, Arif, Bintang, Feri, Lutfal, Ratu, dan Aris W (Alm)

terima kasih telah

memberikan warna yang indah dalam kehidupan penulis . Kalian akan selalu menjadi bagian dari hidup penulis. 10.

Seluruh keluarga besar Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum UNS tanpa terkecuali. Terima kasih untuk kebersamaan, persaudaraan, ilmu, pengalaman dan petualangan yang sempat terukir, bangga rasanya menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini. “One For All, All For One, All For All”.

11.

Sahabat-sahabat penulis Adit, Riska, Bowo, Didit, Kaesya, Jabrik, Gathon, Novan, Randy, Aas, Afif, Ancis, Tora, Icol, Toni, Nusa, Insan, Endri, Hadnan, Arif, Arya, Alfida dan Sucy,

buat warna-warni yang kalian

tebarkan, yang telah setia menemani kisah perjalanan penulis, dengan kalian hudup terasa indah, ceria dan penuh makna. 12.

Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tetap semangat dan sukses selalu, amin,

13.

Untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Kesempurnaan adalah milik Allah SWT, penulis hanya dapat berusaha

semaksimal mungkin untuk membuat karya tulis ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam karya tulis ini dan semoga hasil karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 20 Januari 2012 Penulis

commit to user

x

Agus Haryono


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................

iv

ABSTRAK........................................................................................................ v ABSTRACT .................................................................................................

vi

MOTTO .......................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN........................................................................................

viii

KATA PENGANTAR .................................................................................

ix

DAFTAR ISI ................................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

xiv

DAFTAR TABEL ........................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................

xvi

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang........................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

5

E. Metode Penelitian ...................................................................

6

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................

12

A. Kerangka Teori .......................................................................

12

1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara...............

12

a. Pengertian Hukum Administrasi Negara ....................

12

b. Pengertian Tentang Ketetapan ....................................

13

c. Macam-macam Ketetapan........................................... commit to userAdministrasi………….. ... d. Hukum (acara) Prosedural

13

xi

15


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan Tentang Pelayanan publik .................................

16

a. Pengertian Pelayanan Publik.......................................

16

b. Ciri-ciri Pelayanan Publik ...........................................

18

3. Tinjauan Tentang Izin.......................................................

20

a. Pengertian Izin ............................................................

20

b. Fungsi dan Tujuan Izin ...............................................

22

4. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan …. ...............................................……………….

23

B. Kerangka Pemikiran ................................................................

26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........................

28

A. Diskripsi ..................................................................................

28

1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten ..............................

28

2.

Gambaran

Umum

Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten Klaten ..........................................................

30

B. Proses Proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten .......................

38

C. Hambatan-hambatan dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ....................................................................

54

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

57

A. Simpulan ................................................................................

57

B. Saran.......................................................................................

58

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Teknik analisis data……………………………………………

9

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran……………………….........……………...

26

Gambar 3 : Mekanisme Pelayanan.................................................................

54

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel I

: Jenis Pelayanan Perizinan …………………………...................

35

Tabel II : Jenis Pelayanan Non Perizinan ………………………..............

36

Tabel III : JenisPelayananTertentu……………………..............................

37

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Nuniversitas Sebelas Maret.

Lampiran II

Surat tembusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten.

commit to user

xv

1 digilib.uns.ac.id


AB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara. Potensi kekayaan alam tersebut seakan-akan tidak akan pernah habis termakan waktu dan jaman. Keanekaragaman kekayaan alam tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan non hayati, begitu pula dengan sumber daya alamnya. Karena begitu pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan umat manusia untuk mencapai kemakmuran, maka wajar jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud dasar negara mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendayagunaan

sumber

daya

alam

untuk

meningkatkan

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah, maka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyejahtrerakan masyarakat dapat diwujudkan dengan peningkatan dan pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat tidak semuanya ditangani oleh pemerintah pusat, dengan adanya pelayanan daerah atau user pelayanan publik maka commit semuato urusan yang ada di daerah dapat

2 digilib.uns.ac.id


terakomodir dipemerintah daerah. Sehingga, sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi ini dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan pemerintahan daerah ini merupakan tugas dan fungsi utama dari pemerintah daerah. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2005 : 175). Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan

diskriminasi

pelayanan

bagimasyarakat,

manajemen

pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbuaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur (Adrian Sutedi, 2010 : 3). Dewasa ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kapada masyarakat, sering timbul ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari keluhan dari masyarakat itu sendiri maupun dari media masa yang ditujukan kepada pemerintah daerah, seperti dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau beschikkingen welke iest toestaan tevoren niet geoorloofd (ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan to user demikian, izin merupakancommit instrumen yurudis dalam bentuk ketetapan yang


3 digilib.uns.ac.id

bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret (Adrian Sutedi, 2010 : 180). Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan Undang-Undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 ini komoditas tambang dikelompokkan dalam 5 golongn yaitu : 1. Mineral radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium 2. Mineral logam antara lain : emas, tembaga 3. Mineral bukan logam antara lain : intan, bentonit 4. Batuan antara lain : andesit tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug 5. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara gambut Pertambangan batuan liar yang tanpa izin, baik bukit-bukit pedesaan, dipinggiran sungai maupun di area kaki pegunungan. Apabila hal tersebut dibiarkan terlalu lama maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan serta dampak-dampak lainnya bagi masyarakat sekitar pertambangan batuan tersebut. Oleh karena itu pertambangan batuan sekitar mayarakat yang tergolong tidak sedikit maka perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha pertambangan khususnya batuan didaerah. Melihat perizinan yang begitu rumit dan harus melewati panjangnya prosedur yang harus dilalui, persoalan yang seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit, koordinasi antar bagian atau unit yang begitu kurang, serta pembagiaan kerja yang kurang jelas. Selain itu juga dengan jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada cukup banyak tetapi dengan keadaan sumber daya manusianya masih tergolong terbatas, sehingga to userefektif. dalam aplikasi pembinaan commit masih kurang

4 digilib.uns.ac.id


Permasalahan tersebut diatasi pemerintah kabupaten dengan cara memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat yang akan mendapatkan izin usaha pertambangan khususnya batuan. Sehingga berkaitan dengan izin usaha pertambangan khususnya batuan maka pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pihakpihak terkait yang akan mengajukan perizinan yaitu dangan adanya pelayanan satu pintu (one stop service) yang sebagai fasilitas publik untuk masyarakat yang tergolong cepat, mudah, murah dan transparan. Pelayanan publik disetiap kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia memiliki nama yang tidak semua kabupaten dengan kabupaten lainnya itu sama, hal ini tergantung keeperluan masing-masing kabupaten itu sendiri. Mengenai pelayanan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin lebih mengetahui dan memfokuskan mengenai bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khusunya batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Selain untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khususnya batuan, melalui penelitian ini penulis juga akan menjelaskan mengenai hambatanhambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khususnya batuan di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Klaten. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul, “PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI

KABUPATEN

KLATEN

(STUDI

KASUS

PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN)”

commit to user

DI

KANTOR

5 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan : 1. Bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ? 2. Hambatan-hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif : a. Untuk mengetahui mengenai proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. b. Untuk

mengetahui

hambatan-hambatan

dalam

pelaksanaan

pelayanan perizinan tentang izin usaha pertambangan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serat menambah kemampuan penulis. b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan membuat penulisan. c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. c. Untuk menghasilkan diskripsi tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabupaten Klaten. d. Hasil penelitian dharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 2. Manfaat Praktis a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi hukum. b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. c. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Kantor Pelayanan

Kabupaten

Klaten

dalam

konteks

Izin

Usaha

Pertambangan (IUP).

E. Metode Penelitian Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu metode pemilihan sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dalam proses penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6) 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penulisan hukum emperis, maka yang diteliti pada awalnya data commit todilanjutkan user sekunder untuk kemudian dengan penelitian terhadap

7 digilib.uns.ac.id


data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). 2. Sifat Penelitian Berdasarkan uraian mengenai jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat memperkuat teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). 3. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Klaten. 4. Jenis Data a. Data primer Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian. b. Data Sekunder Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan lainnya. 5. Sumber Data Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana tata dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


a. Sumber Data Primer Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Kantor Pelayanan Terpadu Klaten. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hokum primer : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahan hukum sekunder : 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) batuan. 2) Makalah dan skripsi sarjana. 3) Literatur dan hasil penelitian. 6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penulisan penelitian hukum. Sebagaimana yang telah diketahui, didalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview. a. Studi dokumen atau bahan pustaka Merupakan

teknik

pengumpulan

data

dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumendokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menyangkut tentang pelaksanaan pelayanan prosedur izin usaha pertmbangan (IUP) batuan. b. Teknik Wawancara (Interview) Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung commit toyaitu userpihak-pihak yang berkaitan secara dengan responden,

9 digilib.uns.ac.id


langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu Petugas Pelayanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan Kantor Pelayanan Terpadu Klaten. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian

ini

adalah

analisisa

data

kualitatif

dengan

menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka data diproses melalui tiga komponen tersebut (HB. Sutopo, 1988 : 37).

Model analisis interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut : PENGUMPULAN

REDUKSI

PENYAJIAN

PENARIKAN

Gambar I : teknik analisis data (H.B Sutopo, 2002 : 96).

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Reduksi data Merupakan

proses

pemilihan,

perumusatan

perhatian

kepada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. commit to user terus menerus, bahkan sebelum Reduksi data berlangsung

10 digilib.uns.ac.id


data benar-benar terkumpul sesuai laporan akhir lengkap tersusun. b. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan. c. Penarikan kesimpulan Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci dan mengakar pada pokok.

F. SISTIMATIKA PENULISAN HUKUM Guna memberikan

gambaran

secara menyeluruh

mengenai

sistimatika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran dari masalah yang penulis angkat. Kerangka teori tersebut yaitu : tinjauan umum tentang hukum administrasi negara, tinjauan umum tentang pelayanan publik, tinjauan umum tentang

perizinan, tinjauan commit to user

umum

tentang

izin

usaha



pertambangan (IUP) batuan, dan tinjauan umum tentang kantor pelayanan terpadu (KPT). BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu : bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayanan terpadu kabupaten Klaten dan hambatanhambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayana terpadu kabupaten Klaten. BAB IV : PENUTUP Berisikan dari apa yang telah dibahas dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti ini.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara a. Pengertian Hukum Administrasi Negara Istilah hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti administrative law, administratief recht/ bestuur recht, vervaltung rech dan droit administratif. Hukum administrasi merupakan segala peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan pemerintah negara. Ada beberapa Definisi hukum administrasi menurut para ahli, antara lain ; 1)

JM. Baron De Gerando Hukum

administrasi

adalah

peraturan-peraturan

yang

mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. 2)

E. Utrecht Hukum administrasi negara adalah menguji hubungan istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (amtsdrager) administrasi negara melaksanakan tugas mereka yang khusus.

3)

Van Vollenhoven Hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.

4)

Logemann Hukum administrasi negara adalah hukum administrasi yang meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara commit to user



orgaginsasi ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (Philipus M. Hadjon, 2005 : 22 – 23). 5)

Sjahran Basah Hukum administrasi adalah seperangkat peraturan yang memungkunkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri (Ridwan H.R, 2002 : 34). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak bahwa

dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya;

kedua,

aturan-aturan

hukum

yang

mengatur

hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya (Ridwan H.R, 2002 : 35). b. Pengrtian Tantang Ketetapan Pengertian tentang ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara S.H., ketetapan ialah tindakan hukum sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollen Hoven dan Van Der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. c. Macam-macam Ketetapan 1) Ketetapan positif Yaitu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. 2) Ketepapan negatif commit to user



Yaitu ketetapan yang menimbulkan reaksi terhadap suatu permintaan/permohonan

atau

usul

dan

yang

dapat

merupakan : a) Pernyataan tidak berhak Yaitu penolakan suatu permohonan dengan menyatakan bahwa

undang-undang

tidak

memberikan

kewenanganterhadap apa yang dimohonkan, sifatnya oleh karena itu decklaratoir. b) Pernyataan tidak dapat diterima Yaitu penolakan permohonan dengan menyatakan permohonannya itu tidak berdasarkan hukum atau undang-undang (sifatnya decklaratoir) dapat juga bersifat konstitutif kalau undang-undang memberikan kebebasan untuk menyimpangi syarat eresmi karena alasan-alasan khusus. c) Penolakan sama sekali. Yaitu

bersifat

decklaratoir

kalau

undang-undang

menetapkan bahwa suatu permohonan harus ditlak. d) Ketepatan konstitutif Yaitu ketetapan yang diambil administrasi atau freles ermessen, kebijaksanaan jika undang-undang memberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. e) Ketetapan declaratoir Ketetapan yang diambil administrasi semata-mata berdasarkan apa-apa yang disebut dalam undangundang. f) Ketetapan yang menguntungkan Yaitu

ketetapan

yang

memuat

hal-hal

yang

menguntungkan bagi yang bersangkutan antara lain : i. Pelulusan permohonan commit to user ii. Pengangkatan menjadi pegawai



iii. Pemberian hak guna usaha Termasuk pula ketetapan yang menguntungkan yaitu : i. Dispensasi yaitu pembesaran memenuhi kewajiban sebagai tertera dalam Undang-Undang karena halhal yang khusus (relavatiologis) atau perbuatan yang menyebabkan suatu perbuatan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa. ii. Izin (verginning) yaitu dapat juga dinamakan dispensasi atau pembebasan dari larangan yang berarti diperkenankan. iii. Lisensi yaitu izin untuk mengadakan perusahaan dengan leluasa. iv. Konsensi yaitu pada hakikatnya adalah untuk membuka perusahaan

yang dapat dinamakan

dengan lisensi tetapi meliputi usaha yang luas dengan sedikit banyak menyangkut kepentingan umum.

d. Hukum (Acara) Prosedural Administrasi suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasa hukum administrasi yaitu : 1) Landasan negara hukum 2) Landasan demokrasi 3) Landasan instrumental yaitu : daya guna dan hasil guna (Philipus M. Hadjon, 2002 : 269). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan keputusan tata usaha negara antara lain : 1) Asas persamaan : asas yang menyatakan bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. 2) Asas kepercayaan : asas yang menyatakan bahwa harapanto usersedapat mungkin harus dipenuhi. harapan angcommit ditimbulkan



3) Asas kepastian hukum : asas kepstian hukum memiliki dua aspek yaitu bersifat hukum materiil dan hukum formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat pada asas kepercayaan sedangkan aspek formil, asas kepastian hukum membawa

serta

bahwa

ketetapan-ketetapan

yang

memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan (antara lain izinizin) harus disusun yang jelas. 4) Asas kecermatan : suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. 5) Asas pemberian alasan : suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan alasannya. 6) Asas larangan : suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang diberikan (Philipus M. Hadjon, 2002 : 270-277).

2. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik a. Pengertian tentang pelayanan publik. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pengertian umum pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan commit to user peraturan perundang-undangan.



Menurut Adrian Sutedi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Adrian Sutedi, 2010 : 158-159). Terdapat tiga persoalan pelayanan publik yang terkait dengan hubungan hukum antara warga Negara dengan aparat pemerintah. Pertama, hak pelayanan publik adalah hak yang mestinya diperoleh warganegara atau masyarakat yang timbul dari konsekuensi penunaian kewajiban masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat dapat menuntut pelayanan berkualitas. Akses informasi, mendapat perlindungan non-diskriminatif, keseimbangan peluang, memperoleh kompensasi, dang anti rugi dsb. Kedua, kewajiban pelayanan publik adalah merupakan wujud dari Negara atau aparat pemerintah untuk menunaikan kewajiban yang harus atau tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan hukum lainnya. Wujud dari kewajiban itu antara lain terkait dengan unsur ; (a) pemenuhan persyaratan dan prosedur yang benar dalam pelayanan. (b) terlibat dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan, dan (c) mematuhi peraturan UU dan sejenisnya terkait dengan tugas dan kewenangannya. Ketiga, hak dan kewajiban penyelenggara publik yaitu hakhak yang ditetapkan UU bagi institusi pelaksana untuk memperoleh tugas dan kewenangan, penentuan prasarat dan prosedur teknis (perizinan), memperoleh dan menentukan sumber biaya, dan hak untuk melakukan pembelaan. Konsekuensinya, institusi public berkewajiban untuk menyediakan sarana dan pra-sarana sehingga tuntutan masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak fundamental (social, ekonomi) dapat terpenuhi secara lancer. Karena itu, dapat realisasi penyelenggara pelayanan public harus dilengkapi dengan asas-asas, norma kesusilaan, kepatuhan dalam norma hukum, efisiensi, akuntabilitas, murah, cepat, dan transparan agar fungfsi mereka sesuai tuntutan yang digariskan. (Jawahir Thontowi, 2004 : Vol. 14, No. 3) Menurut Hanif Nurcholis pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikancommit oleh pemerintah to user daerah kepada sejumlah orang



yang mempunyai kenersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dalam hal ini pengertian publik adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu pemerintah daerah yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang (Hanif Nurcholis, 2005 : 178). b. Ciri-ciri pelayanan publik. Ada beberapa hal pokok yang selalu melekat sebagai ciri dari pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik (public servants) adalah bahwa pelayanan pulik : 1) Umumnya diselenggarakan sebagai pengejahwantahan dari dan dalam rangka realisasi kebijaksanaan negara yang ditujukan untuk masyarakat umum (dalam wujud penetapan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat) yang ditetapkan melalui aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. 2) Diselenggaraakan oleh petugas-petugas atau instansiinstansiyang

berdasarkan

hukun

dan

peraturan

perundang-undangan diberi kewenangan serta diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentuuntuk memberikan pelayanan dalam urusan tertentu di dalam masyarakat. 3) Menyangkut masyarakat

penyelenggaraan yang

dijalankan

pelayanan berdasarkan

pada kerangka

prosedural tertentu yang telah distandarisir dari segi kinerja maupun kualitasnya, menyangkut brbagai urusan dan kepentingan masyarakat umum di berbagai bidang kehidupan, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab to user itu penyelenggaraannya dapat negara, commit dan karena



berkenaan dengan pelayanan administratif, penyediaan barang, penyediaan jasa atau gabungan dari jenis-jenis pelayanan itu. 4) Tingkat keberhasilannya hampir selalu diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik, baik dari segi kualitas pelayanan, praktikabilitas, tingkat pelayanan yang harus dikeluarkan, kualitas produk (barang/jasa/status),

tingkat

responsivitas

terhadap

keanekaragaman kepentingan dan kebutuhan dalam masyarakat, dan tingkat responsivitas terhadap keluhankeluhan yang disampaikanoleh masyarakat. 5) Selalu

harus

diselenggarakan

berdasarkan

standar

kualitas hasil kerja tertentu yang mengikat penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat dijamin pencapaian tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik yang minimal seragam seara nasional dan atau seragam di berbagai sektor pelayanan publik yang ada. 6) Selalu

berhadapan

dengan

pluralitas

di

dalam

masyarakat, baik dari segi kepentingan (interests), kebutuhan (necessities), latar belakang ekonomi, sosial, politik,

budaya,

dan

sebagainya,

sehingga

dalam

penyelenggaraannya tercakup pula adanya jaminan untuk bersifat nondiskriminatif proposional, objektif, dan imparsial. Artinya juga, bila terdapat penyimpanganpenyimpangan terhadap itu hanya dapat dibenarkan bila terdapat justifikasinya di dalam hukum. 7) Karena pada tingkat realisasinya dilaksanakan oleh petugas-petugas atau pejabat-pejabat publik tertentu, adanya standar perilaku yang mencakup standar etik maupun manajerial dalam wujud code of good conduct to user menjadi commit keharusan. Standar perilaku semacam itu harus



menjadi pedoman perilaku bagi para petugas atau pejabat dan pedoman penilaian terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima (Adrian Sutedi, 2010 : 80 – 81).

3. Tinjauan Tentang Izin a. Pengertian izin Sebelum membahas tentang bagaimana proses penerbitan suatu izin, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami dulu, apa yang dimaksud dengan izin. Ada beberapa bentuk izin, yaitu dispensasi, izin dan konsesi : 1) Dispensasi

adalah

keputusan

administrasi

yang

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu perbuatan yang menolak itu. 2) Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tapi diperkenankan dan bersifat konkret. 3) Konsesi adalah suatu perbutan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur (Nandang Sudrajat, 2010 : 69). Selanjutnya istilah “izin” memiliki makna yang luas. Hampir semua Sarjana Hukum memberikan batasan izin yang berlainan. Berikut merupakan definisi izin dari beberapa Sarjana Hukum, antara lain : 1) Bagir Manan Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan

peraturan

memperbolehkan

perundang-undangan

melakukan

tindakan

atau

untuk perbuatan

tertentu yang secara umum dilarang (Ridwan H.R, 2002 : 207). commit to user



2) N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, yaitu izin meripakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam

menggunakan

hukum

izin

administrasi.

sebagai

sarana

Pemerintah

yuridis

untuk

mengendalikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menyimpang

untuk dalam keadaan tertentu

dari

perundangan.

ketentuan-ketentuan

Dengan

memperkenankan

memberi

orang

yang

izin

larangan ,

penguasa

memohonnya

untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, mendifinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatanpengikatan pada suatau peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

dianggap

terecela,

namun

dimana

ia

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya (Adrian Sutedi, 2010 : 170 - 171). 3) Atang Syafrudin Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh (Nandang Sudrajat, 2010 : 69). 4) Asep warlan Yusuf Izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat preventif,yang

digunakan

sebagai

sarana

hukum

administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat commit to user: 69). (Nandang Sudrajat, 2010



5) Philipus M. Hadjon Perizinan merupakan katagori terpenting dari keputusan administrasi

negara

(beschikking)

yang

berbentuk

keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan larangan-larangan perintah (Nandang Sudrajat, 2010 : 69). Setelah

mengamati

dan

mencermati

dari

beberapa

pengertian izin diatas, maka izin dapat disimpulkan bahwa izin adalah suatu pengesan yang diperuntukan bagi perseorangan, kelompok atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pejabat negara untuk melakukan tindakantindakan tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajibankewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin yang dimaksud, dan apabila penerima izin tidak melaksanakan kewajiban atu melakukan perbuatan yang melawan hukum maka pihak yang berwenang atau pejabat negara pemberi izin berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dari tingkat yang paling rendah mulai dari teguran sampai dengan yang berat berupa pencabutan izin. b. Fungsi dan Tujuan izin Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengkuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perakayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan

yang

terkandung

dalam

izin

merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. commit to user Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai



insrtumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya sudah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitasaktivitas tertentu (misalnya izin bangunan). 2) Izin

mencegah

bahaya

bagi

lingkungan

(izin-izin

lingkungan). 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen). 4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghunu di daerah padat penduduk). Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orangorang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (Ridwan H.R, 2010 : 217 – 219).

4. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan Izin usaha pertambangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat commitDasar to user1945. Pada dasarnya izin dalam dalam Undang-Undang



pelaksanaan

usaha

pertambangan,

siapapun

pelaksanaannya

haruslah mendapat izin dari negara sebagai yang berhak dalam penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Penjelasan pengertian izin usaha pertambangan yang memang menjadi poin utama dalam penulisan hukum ini, dimana pengertiannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi : “Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Sedangkan untuk pengertian Usaha Pertambangan yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi : “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”, jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah : izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum (mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi), eksplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi kelayakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha

pertambangan,

termasuk

analisis

mengenai

dampak

lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan melakukan pertambangan seseluruh fasilitas operasi produksi, termasuk

pengendalian dampak lingkungan), penambangan commitmineral to user dan/atau batubara dan mineral (kegiatan memprodoksi



ikutannya),

pengolahan

dan

pemurnian

(kegiatan

untuk

meningkatkan mtu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan), pengangkutan dan penjualan (kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau batubara dan menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun2010 Tantang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pemerintah Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Tentang Pelimpahan Wewenang

Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan

Pembentukan Susunan Organisasi

Dan Perizinan Tertentu Kepada Kepala

Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Terpadu Kabupaten Klaten

Klaten

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

Bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Klaten

Hambatan-hampatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Klaten

commit to user Pemikiran. Gambar II : Kerangka



Keterangan Pemerintah daerah mempunyai tugas yaitu tugas mengatur dan memberikan pembentukan

pelayanan

kepada umum.

Tugas

mengatur

meliputi

peraturan-peraturan yang harus dipatuhi masyarakat,

sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Dalam pemberian pelayanan kapada masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Klaten memiliki sejumlah produk hukum yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu serta Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Klaten. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Klaten. Jenis pelayanan Kantor Pelaynan Terpadu ada dua yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. Salah satu jenis pelayanan perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan. Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan. Pelaksanaan izin usaha pertambangan tidak terlepas dari adanya hambatanhambatan yang di alami oleh para pihak baik pihak Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten sendiri maupun dari pihak pemohon.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Diskripsi 1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten a. Georgafi Kabupaten Klaten 1) Letak geografi a) Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara : Bujur timur

: 1100 26’ 14” - 1100 47’ 51”

Lintang selatan : 70 32’ 19” - 70 48’ 33” b) Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten: Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali; Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo; Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul(DIYogyakarta; Sebelah Barat

: Kabupaten Sleman (DIYogyakarta).

c) Wulayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran : Sebelah Utara

: Dataran Lereng Gunung Merapi;

Sebelah Timur : Membujur Dataran Rendah; Sebelah Selatan : Dataran Gung Kapur. d) Jarak Kabupaten Klaten dengan kota lain Se Ekssiden Surakarta : Kota Klaten ke Kota Boyolali

: 38 Km;

Kota Klaten ke Kota Wonogiri

: 67 Km;

Kota Klaten ke Kota Solo

: 36 Km;

Kota Klaten ke Kota Karanganyar : 49 Km; Kota Klaten ke Kota Sukoharjo

: 47 Km;

Kota Klaten ke Kota Sragen

: 63 Km.

2) Luas penggunaan lahan Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, terbagi dalam 26tokecamatan, 401 desa/kelurahan. Lari commit user



65.556 ha luas Kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412) merupakan lahan pertanian dan 39,29 persen (25.760 ha) merupakan lahan bukan pertanian dan yang sisanya 9,74 persen adalah lahan bukan pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini ditunjukan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009 ; 0.03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009 sebesar 0,03 persen) b. Keadaan wilayah 1) Keadaan Wilayah Kabupaten Klaten : a) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. b) Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil merupakan dataran lereng Gununh Merapi dan Gunung Kapur. c) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas. Melihat keadaan alam yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial selain penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. 2) Ketinggian Daerah Kabupaten Klaten a) Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 -100 meter diatas permukaan laut; b) Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 -500 to user meter diatascommit permukaan laut;



c) Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter diatas permukaan laut. 3) Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam : a) Litosol : bahan induk dari skis kristalan dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat. b) Regosol Kelabu : bahan induk abu dan pasir

vulkan

intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah,

Kalikotes,

Kebonarum,

Karangnongko, Ngawen,

Klaten

Selatan,

Klaten Utara, Ceper, Pedan,

Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom. c) Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. d) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan. e) Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang,

Manisrenggo,

Prambanan,

Jogonalan,

Gantiwarno dan Wedi.

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten a. Kelembagaan Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tehadap masyarakat adalah suatu amanat yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka itu telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. commit to user



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintan Daerah ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupaya

untuk

memberikan

peningkatan

pelayanan

dan

kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten dibentuk pada tanggal 6 Juli 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Tantang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Klaten Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, adalah sebagai berikut: 1) Kepala Kantor ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 3, tugas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yaitu Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas mengelola perizinan dan non perizinan dengan system satu pintu. Pada pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ; b) Pelaksanaan pemberiaan pelaksanaan perizinan dan non perizinan ; c) Pengkoordinasian penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ; d) Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ; commit to user



e) Pelayanan dan penyediaan informasitentang potensi daerah, kebijaksanaan pembangunan daerah dan informasi lain yang mendukung peluang pengembangan investasi daerah. 2) Sub Bagian Tata Usaha ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2), tugas sub bagian tata usaha yaitu : a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga dan perjalanan dinas ; b) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ; c) Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan ; d) Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan ; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya. 3) Seksi Pelayanan ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2), tugas seksi pelayanan yaitu ; a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan non perizinan ; b) Menerima

permohonan

dan

mengecek

kelengkapan

persyaratan administrasi ; c) Malaksanakan pelayanan non perizinan ; d) Memproses

penerbitan

dokumen

non

perizinan

dan

menyerahkan kepada pemohon ; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya. 4) Seksi Perizinan ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2), tugas seksi perizinan yaitu : a) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan ; commit to user



b) Menerima

permohonan

dan

mengecek

kelengkapan

persyaratan administrasi ; c) Malaksanakan pelayanan perizinan ; d) Memproses

penerbitan

dokumen

perizinan

dan

menyarahkan kapada pamohon ; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya. 5) Seksi Informasi dan Pengaduan ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2), tugas seksi informasi dan pengaduan yaitu : a) Malaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengaduan ; b) Mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi ; c) Mamberikan pelayanan dan menyediakan informasi tentang potensi daerah, kebijakan pembangunan daerah dan informasi lain yang mendukung peluang pengembangan investasi di daerah ; d) Menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan ; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya. 6) Kelompok Jabatan dan Fungsional ; Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 8, kelompok jabatan dan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor

Pelayanan

Terpadu

sesuai

bidang

keahliannya

berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. commit to user



b. Tugas, Fungsi dan Tujuan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Kantor Pelayanan Kabupaten Klaten mempunyau tugas mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu. Fungsi Kantor Pelayanan Kabupaten Klaten : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 2) Pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 4) Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non prizinan; 5) Pelayanan dan penyediaan informasi tentang potensi daerah, kebijakan pembangunan daerah dan informasi lain yang mendukung peluang pengembangan investasi di daerah. Maksud didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten adalah untuk penyederhanaan penyelanggaraan pelayanan agar lebih efektif, esien dan rasiaonal sesuai kebutuhan daerah kabupaten Klaten. Dengan demikian dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk penanaman modal sehingga mendorong pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan

dibentuknya

Kantor

Pelayanan

Terpadu

yaitu

memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan prima. Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Kep.Men.PAN 81 tahun 1993 antara lain : sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Dengan demikian ; 1) Bagi masyarakat a) Ada kepastian tentang peraturan, persyaratan, prosedur, biaya dan waktu. b) Memberikan legalitas bagi kegiatan masyarakat. commit to user hukum bagi masyarakat. c) Memberikan perlindungan



d) Menciptakan perlindungan yang kondusif. 2) Bagi pemerintah a) Sebagai sarana pembinaan dan pengendalian. b) Terbangunnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. c) Terciptanya kinerja pelayanan publik yang semakin baik. d) Meningkatkan jumplah investasi dan kegiatan ekonomi lokal. e) Meningkatkan pendapatan asli daerah (profil Kantor Pelayanan Terpadu Klaten, 2007 : 3-4). c. Jenis layanan dan waktu penyelesaian Jenis pelayanan yang tertera dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor

28

tahun

2007

tentang

Pelimpahan

Wewenang

Penandatanganan Perizinan/ Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang merupakan

pelayanan

satu

atap,

prosesnya

penyelesaian

dokumennya masih di sekitar (satuan kerja) yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat dilihat pada table sebagai berikut : 1) Pelayanan Perizinan Tabel I : Jenis Pelayanan Perizinan No

Jenis pelayanan perizinan

Waktu penyelesaian

1

Izin usaha jasa pariwisata

7 hari

2

Izin pengusahaan obyek pariwisata

7 hari

3

Izin usaha sarana hotel

7 hari

4

Izin rumah bersalin

8 hari

5

Izin balai pengobatan

8 hari

6

Izin praktek dokter bersama

8 hari

7

Izin praktek bersama dokter gigi

8 hari

8

Izin apotek commit to user

14 hari



9

Izin optic

8 hari

S10 Izin tukang gigi

7 hari

u11 Izin fisiotherapist

7 hari

m12 Izin refraksionis options

8 hari

b13 Izin ganggoan (HO)

14 hari

e14 Izin mendirikan bangunan r 15 Izin penggilingan padi (Huller)

10 hari

16 Izin reklame : 17 Surat izin usaha perdagangan, perusahaan

10 hari 6 hari 3 hari

perorangan (PO) P18 Surat izin usaha perdagangan, perusahaan r persekutuan (CV) o19 Surat izin usaha perdagangan, perusahaan f

3 hari

3 hari

berbentuk perseroan terbatas (PT)

i 20 Surat izin usaha perdagangan, perusahaan l berbentuk koperasi

3 hari

21 Izin lokasi

14 hari

22 Izin perubahan pemanfaatan lahan

14 hari

Sumber : Profil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten 2007 2) Pelayanan Non Perizinan Tabel II : Jenis Pelayanan Non Perizinan

No

Jenis Pelayanan Non Perizinan

Waktu Penyelesaian

1

Tanda daftar industry

3 hari

2

Tanda daftar perusahaan perorangan

3 hari

(PO) 3

Tanda daftar perusahaan persekutuan commit to user

3 hari



4

Tanda daftar perusahaan berbentuk

3 hari

perseroan terbatas (PT) 5

Tanda

daftar

perusahaan

berbentuk 3 hari

koperasi 6

Tanda daftar perusahaan berbentuk firma 3 hari

7

Tanda daftar perusahaan badan hukum

3 hari

lainnya 8

Tanda daftar gudang (TDG)

3 hari

Sumber : Profil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten 2007 3) Perizinan Tertentu Tabel III : Jenis Pelayanan Perizinan Tertentu No

Jenis Pelayanan Perizinan Tertentu

Waktu penyelesaian

1

Perizinan untuk pendirian hotel

14 hari

bintang 1 (satu) ke atas 2

Perizinan untuk pendirian rumah sakit

14 hari

3

perizinan untuk pemasangan reklame

14 hari

(bando jalan) 4

Perizinan untuk pendirian SPBU

14 hari

5

Perizinan untuk pendirian pabrik

14 hari

6

Perizinan untuk pendirian perumahan 14 hari (real estate)

7

Perizinan untuk pendirian tower

14 hari

selluler 8

Perizinan untuk pendirian perguruan

14 hari

tinggi 9

Izin pemanfaatan air bawah tanah dan

14 hari

air permukaan tanah 10

Izin pengolahan bahan galian commit to user

14 hari



golongan C dibawah 1 (satu) hektar Sumber : Profil KPT 2007

B. PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Kusyatno S.Sos yang menjabat sebagai Kasi Perizianan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan Galian Golongan C, di Kabupaten Klaten masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan dan diperinci dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Karena masih mengacu pada Undang-Undang yang lama, penggunaan istilah masih Galian Golongan C, berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Kltaen mengenai pertambangan belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 4

Tahun

2009

tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan tentang penerbitan izin usaha pertambangan pun juga masih mengacu pada Undang-Undang yang lama (20 September 2011, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten). Pelaksanaan Undang-Undang yang lama, pemohon yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan Galian Golongan C, pemohon wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Prosedur untuk mendapatkan izin uasaha pertambangan Galian Golongan C pemohon pertama-tama mengajukan permohonan ke Energi dan Sumber Daya Mineral lalu turun permohonan rekomendasi ke Kabupaten Klaten melalui cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten setelah itu dilakukan cek lokasi oleh Tim Teknis Kabupaten yang dikoordinasi Kantor Pelayanan commit to user Terpadu Kabupaten Klaten, setelah cek lokasi dilakukan rapat bersama



Tim Teknis dan Bupati Kabupaten Klaten, jika kelengkapan syarat terpenuhi dan lokasi yang akan ditambang Bupati menandatangani yang langkah selanjutnya akan dikirim ke Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi untuk penerbitan surat izin pertambangan Golongan Galian C. Mekansme izin usaha pertambangan Golongan Galian C di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Kusyatno S.Sos yang menjabat sebagai Kasi Perizianan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten dan data dari Profil Kantor Pelayanan Kabupaten Klaten mekanismenya dapat diurutkan sebagai berikut : 1. Pemohon izin mendatangi Bagian Informasi dan Pengaduan, 2. Dilanjutkan ke Bagian Pendaftaran, bila syarat lengkap dan benar, 3. Akan ada pemrosesan perizinan atau non perizinan, 4. Jika sudah diproses, langkah selanjutnya penyerahan dokumen atau surat izin.

Pembahasan Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan adanya peraturan tentang pertambanganselama masa penjajahan Belanda yaitu Indonesische mijn we (IMW) yang diundangkan pada tahun 1899 denganStaatblaad 1899, Nomor 214. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusaah pertambangan saja. Peraturan Indonesische mijn we (IMW) ini adalah berupa Mijnordonantie, yang mulai diberakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. Mijnordonantie, mengatur mengenai keselamatan

kerja.

Lalu pada tahun 1930,

Mijnordonantie 1907 dicabut dan diperbaharui Mijnordonantie 1930 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1930. Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut sudah tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta kepentingan umum pada saat itu. Pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesische Mijn Wet serta to user peraturan pelaksanaannyacommit tersebut digantikan oleh Undang-Undang



Nomor 37 Prp Tahun 1960, selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ini tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang tambang tersebut. Setelah itu ditetapkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. UndangUndang inilah yang mempengaruhi dunia pertambanagn di Indonesia selama 40 tahun. Dalam perkembanganlebih lanjut, Undang-Undang tersebut yang metri muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi ssekarang ini dan tantangan di masa depan. Untuk menghadap tantangan lingkungan strategis dan menjawab berbagai permasalahan, maka pada tahun 2005 pemembuat Rancangan Undang-Undangtentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akhirnya pada tahun 2009 mulai ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama pelaku usaha, 2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah diberikan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, 3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan

pertambangan

mineral

dan

batubara

dilakukan

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah, 4. Usaha pertambangan harus member manfaat ekonomi dan sosialyang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, commit to user



5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah serta mendorong timbulnya industry penunjang pertambangan, 6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Terminologi Bahan Galian Golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk merinci dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Propinsi Jawa Tengah juga memuat tentang prosedur pelaksanaan izin usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dijelaskan dalam Bab V pasal 9, prosedurnya sebagai berikut ; 1. Permohonan rekomendasi dari Dinas Energi, Pertambangan

dan

Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah kepada Bupati, 2. Setelah lengkap dan benar, dilanjutkan cek lokasi, 3. Pembahasan oleh Tim Kabupaten, 4. Hasil rapat dituangkan dalam BAP sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan rekomendasi, 5. Surat rekomendasi dari Bupati dikirim ke ESDM untuk pertimbangan penerbitan izinnya. Kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C lokasinya harus user Kabupaten Klaten sebagaimana sesuai dengan rencana tatacommit ruang to wilayah



diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Dalam pasal 45 huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 telah menegaskan pertambangan pasir vulkanik dan andesit Merapi ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Kemalang dan Manisrengo. Penjelasan pasal 45 cukup jelas, lokasi penambangan pasir vulkanik dan andesit Merapi adalah : 1. Sepanjang Sungai Woro bagian hulu (Desa Kendalsari, Balerante dan Sidorejo) dan sepanjang Sungai Woro bagian tengah (Desa Talun dan Panggang) Dusun Genengsari, Dusun Balerante (Desa Balerante dan Desa Sidorejo) Kecamatan Kemalang, 2. Desa Ngemplak Seneng, Kecamatan Manisrenggo. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara lalu diperinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dalam Undang-Undang yang baru pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan pemohon wajib mengikuti 2 (dua) tahapan yaitu pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 4 bahwa untuk memperoleh wilayah usaha pertambangan batuan sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatka

WIUP

batuan

kepada

Menteri,

Gubernur

atau

Bupati/Walikota sesui kewenangannya. Sebelum memberikan WIUP, Menteri

harus

mendapatkan

Rekomendasi

dari

Gubernur

dan

Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota. Permohonan WIUP

yang terlebih dahulu telah

memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, commit to user mendapatkan WIUP. Menteri, memperoleh prioritas pertama untuk



Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP. Keputusan menerima isampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. Izin usaha pertambangan (IUP) batuan dalam satu wilayah diberikan oleh Bupati. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, setelah adanya pemrosesan lalu merekomendasikan ke Gubernur melalui cq Energi dan Sumber daya Mineral Propinsi lalu diproses, setelah itu dikembalikan lagi ke Bupati malalui cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten untuk ditandatangani oleh Bupati. Pada saat ini Kabupten Klaten belum menerapkan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor

23

Tahun

2010

Tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara ditambah Kabupaten Klaten belum memiliki Peraturan Daerah mengenai izin usaha pertambangan (IUP) batuan yang karena masih dalam proses pembuatan. Mekanisme tentang pengajuan permohonan izin di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten sampai saat belum mengalami perubahan dan masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, penulis dapat menguraikan sebagai berikut : 1. Pemohon datang ke bagian informasi dan pengaduan ; Tahap pertama pemohon mendatangi di bagian informasi dan pengaduan

untuk

mendapatkan

informasi

tentang izin

usaha

pertambagan (IUP) batuan guna melangkapi syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan, 2. Bagian pendaftaran ; commit to user



Pengajuan berkas permohonan dilanjutkan di bagian pendaftaran dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas tersebut sudah harus diisi dengan benar dan jelas mengenai : a. Identitas pemohon melipti nama, alamat, jabatan/pekerjaan, untuk dan atas nama, alamat (pribadi/perusahaan), b. Mengisi mengenai izin usaha pertambangan yang meliputi jangka waktu, jenis bahan galian, luas wilayah, lokasi (dusun, desa, kecamatan, kabupaten). c. Melampirkan persyaratan izin usaha pertambangan batuan sebagai berikut : 1) Salinan/foto copy Akta Pendirian Perusahaan /Badan Hukum dan salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti Kewarganegaraan, 2) Surat keterangan referensi bank pemerintah, 3) Peta situasi wilayah pertambangan, a. Peta situasi wilayah pertambngan yang dimohon dengan skala 1 : 10.000 untuk luas lebih dai 50 hektar. Dan skala 1 : 1.000 untuk luas sampai dengan 50 hektar, legkap dengan garis kontur ketinggian dan titik ikat yang diketahui kedudukannya, b. Untuk kegiatan pertambangan di wilayah sungai, peta situasi sungai yang dimohonkan dengan skala 1 : 1.000, lengkap dengan kontur garis tinggi yang meliputi bantaran, tebing dan tanggul dengan gambar potongan memanjang berskala 1 : 1.000, skala tinggi 1 : 250 dengan jarak pengukuran 25 meter meliputi garis tebing kiri dan kanan, garis pulung terdalam dan garis tinggi dasar sungai serta gambar potongan melintang berskala 1 : 500, skala tinggi

1

:

250

dengan

pengukuran

pertambangan tidak lebih dari 10 meter. commit to user

di

wilayah



4) Rencana kerja eksploitasi dan pengolahan (apabila dilakukan proses pengolahan) yang memuat uraian rencana dan target produksi serta pemasaran, lokasi yang direncanakan untuk ditambang dan lokasi pengolahan (stone crusher), tatacara penambangan dan pengolahan, jenis dan jumlah peralatan, rencana dan jumlah tenaga kerja, rencana anggaran pertahun, rencana invesasi, rencana reklamasi dan lingkungan hidup, 5) Pernyataan dari tenaga teknik/ahli pertambangan, bermaterai cikup dilampiri riwayat hidup, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan salinan ijazah terakhir, 6) Salinan/foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 7) Surat

kesanggupan

melaksanakan

reklamasi

dengan

memberikan jaminan reklamasi, bermaterai cukup, 8) Hsil studi eksploitasi dan / atau studi kelayakan, 9) Dokumen teknik UKL – UPL dan atau Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL), 10) Surat pernyataan telah membuka kantor cabang/perwakilan di Jawa Tengah, bagi pemohon izin yang berdomisili di luar Jawa tengah. Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas perizinan kantor pelayanan terpadu Kabupaten Klaten yang berkompenten dalam izin usauha pertambangan batuan. Petugas bertugas menerima berkas permohonan izin usaha pertambangan batuan

yaitu

memeriksa

validitas

awal

data

berupa

kelengkapan data. Pemeriksaan data meliputi pemeriksaan terhadap data-data yang berkaitan dengan identitas pemohon dan memeriksa lampiran-lampiran dari pemohon izin usaha pertambangan batuan yang akan dimintakan izin, apakah pemohon sudah benar atau belum. Jika berkas sudah benar dan lengkap kemudian dilakukan proses selanjutnya, jika commit to user



belum benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, 3. Pemrosesan perizinan atau non perizinan ; Setelah petugas pemeriksaan berkas sudah dinyatakan benar dan lengkap, selanjunya Kantor Pelayanan Terpadu akan melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan izin usaha pertambangan batuan yang telah diajukan pemohon. Pemeriksaan lokasi/lapangan yang akan dijadikan tempat penambangan batuan dilakukan oleh Tim Teknis Lapangan Kabupaten Klaten yang terdiri dari : a. Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), c. Badan Lingkungan Hidup (BLH), d. Bagian Pemerintahan, e. Kesatuan Polisi Pamong Praja, f. Bagian Perekonomian, g. Badan Pertanahan Nasionaln(BPN), h. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), i. Dinas Perhubungan, j. Dinas Perindustrian dan Perdangan (DISPERINDAG), k. Dinas Pertanian (DIPERTAN), l. Bagian Hukum, m. Badan Permusyawaratan Desa setempat (BPD), n. Camat setampat, o. Kepala Desa setempat. Adanya pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis tersebut untuk mengetahui atau mencocokan antara kondisi yang ada di lapangan dengan kondisi yang ada pada berkas yang ada di formulir dan lampiran peryaratan izin usaha pertambangan batuan. Setelah tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan maka tim teknis mambuat commit to user



berita acara pemeriksaan yang terkait dengan permohonan izin usaha pertambangan batuan yang telah diajukan oleh pemohon. 4. Penyerahan dokumen atau surat izin ; Untuk proses pengeluaran surat usaha pertambangan batuan yaitu: setelah pemeriksaan lapangan dari Tim Teknis Kabupaten melakukan rapat koordinasi yang apakah tempat yang diajukan pemohon layak diizinkan untuk dilakukan penambangan batuan atau tidak. Jika diizinkan Tim Teknis Kabupaten melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten akan merekomendasikan ke Energi Sumber Daya dan Mineral yang akan menerbitkan izin usaha pertambangan batuan yang kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Klaten menyerahkan dokumen atau surat izin kepada pemohon. Berikut adalah contoh surat keputusan dari Energi dan Sumber Daya Mineral :

commit to user



commit to user



commit to user



commit to user



commit to user



commit to user



Kantor pelayanan terpadu melaksanakan tugas pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan yang mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan yang dimohon secara terpadu satu pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan pararel, adapun proses pelayanannya dilakukan secara sederhana agar masyarakat cepat memahami cara mengurus perizinan maupun non perizinan yang diperlukan. Adapun mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

commit to user



Pemohon izin

Bag. Informasi dan pengaduan

Penyerahan dokumen/ surat izin

Bag. Pendaftaran bila syarat lengkap dan benar

Pembayaran retribusi

Pemrosesan perizinan/ non perizinan

Gambar III : mekanisme pelayanan.

C. Hambatan-Hambatan Pertambangan

(IUP)

Dalam

Proses

Batuan

di

Penerbitan

Kantor

Izin

Pelayanan

Usaha Terpadu

Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Kusyatno S.Sos yang menjabat sebagai Kasi Perizianan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Proses penerbitan izin usaha pertambangan Galian Golongan C dalam pelaksanaannya saat ini masih mengacu pada UndangUndang No 11 Tahun 1967 barjalan tanpa hambatan (20 September 2011, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten). Bapak Budi juga menambahkan untuk mengacu pada Undangcommit to user No 4 Tahun 2009, Kabupaten Undang yang baru yaitu Undang-Undang



Klaten masih belum siap dilaksanakan yang dikarenakan Peraturan Daerah kabupaten Klaten yang mengatur tentang pertambangan belum ada karena masih dalam proses pembuatan. Hambatan-hambatan jika memakai undang-Undang No 4 Tahun 2009 yaitu belum adanya peraturan Daerah yng mengatur tentang pertambang dan belum adanya sumber daya manusia yang berkaitan dengan pertambangan di Kabupaten Klaten. (wawancara dengan Bapak Budi Kusyanto S.Sos pada tanggal 19 Desember 2011). Hambatan dari pihak pemohon dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten hamper tidak ada hambatan yang begitu berarti, hanya yang dikeluhkan oleh pemohon yaitu dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan Golongan Galian C memerlukan waktu cukup lama. (wawancara dengan pemohon izin usaha pertambangan Golongan Galian C pada tanggal 22 Desember 2011).

Pembahasan Proses penerbitan izin usaha pertambangan Galian Golongan C di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang masih mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 1967 dalam pelaksanaanya tidak mengalami hambatan dan sosialisasi proses penerbitan izin galian Golongan C sudah terlaksana dengan baik oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, akan tetapi untuk pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan galian Golongan C di Kabupaten Klaten belum mengacu pada Undang-Undang No 4 Tahun 2011 yang dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten masih dalam Proses pembuatan, sehingga dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan galian Golongan C masih mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 1967. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon izin usaha pertambangan galian Golongan C dalam penerbitan izin pertambangan user galian Golongan C dinilaicommit waktu to penerbitan masih cukup lama dari awal



permohonan sampai dengan terbitnya suatu izin usaha pertambangan galian Golongan C. Jika dicermati, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten merupakan satuan kerja sehingga dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan perlu koordinasi antar lembaga atau instansi lain yang berkaitan dengan proses penerbitan izin usaha pertambangan galian Golongan C Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Dalam prosedur pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan galian Golongan C merupakan rekomendasi dari Energi dan Sumber Daya Alam dan dalam mekanisme pelaksanaan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan baik.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1.

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006. Prosedur untuk mendapatkan izin uasaha pertambangan Galian Golongan C pemohon pertama-tama datang mengajukan permohonan ke Energi dan Sumber Daya Mineral lalu turun permohonan rekomendasi tersebut diproses oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten

jika

kelengkapan

syarat

terpenuhi

akan

ditandantangani oleh Bupati, langkah selanjutnya akan dikirim ke Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi untuk penerbitan surat izin pertambangan Golongan Galian C. Mekanisme di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten dapat dimulai dari bagian informasi dan pengaduan lalu bagian pendaftaran bila syarat lengkap dan benar dilakukan pemrosesan lalu penyerahan dokumen atau surat izin. 2.

Pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) batuan bagi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 hampir tidak mengalami hambatan sama sekali akan tetapi untuk saat ini untuk masalah perizinan pertambangan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten akan mengacu pada Undang-Undang yang baru Yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 akan tetapi dalam pelaksanaanya belum dapat commit bejalan dengan maksimal, hal to iniuser dikarenakan belum adanya Peraturan



Daerah Kabupaten Klaten untuk mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada pada hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antar lain : Untuk pemerintah Kabupaten Klaten : 1. Di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang baru pengganti Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang pokok pertambangan yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta diperuncing lagi dengan Peraturan Pemerintah No 23 tentang 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten segera mengesahkan Peraturan Daerah yang berkaitan tentang pertambangan. 2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten klaten perlu adanya meningkatkan SDM di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten khususnya dalam ruang lingkup pelayanan pertambangan karena dengan SDM yang memadai maka pelayanan dalam pelayanan pertambangan akan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk pemohon izin usaha pertambangan (IUP) batuan : 1. Bagi pemohon yang akan memohon izin usaha pertambangan (IUP) batuan hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. 2. Bagi

pemohon

dalam

melakukan

permohonan

pertambangan (IUP) batuan hendaknya dilakukan sendiri.

commit to user

izin

usaha



DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Hanif Nurcholis, 2005. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo. H.B. Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. .

2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

http://kptklaten.wordpress.com (19 Juli 2011 pukul 20.12). Jawahir Thontowi. 2004 “ Norma Hukum Pelayanan Publik “. Vol. 14 No. 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Aparatur

Negara

Nomor

Nandang Sudrajat. 2010. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurt Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunen Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Prpopinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral Dan Batubara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ridwan H.R. 2002. Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. commit to user



Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Waluyo. 2008. Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara.

commit to user

KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)

Recommend Documents