KATA PENGANTAR. Klaten, Desember Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyusunan Master Plan e-government Pemerintah Kabupaten Klaten

Penyusunan Master Plan e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Teknologi informasi berkembang sangat cepat dam dinamis, sehingga membagkitkan kesadaran dalam pemanfaatannya secara baik dan tepat guna dengan harapan dapat memicu efisiensi,

efektifitas

dan

peningkatan

produktivitas,

serta

peningkatan

layanan

bagi

stakeholders. Disi lain, pemanfaatan teknologi informasi dapat membuka peluang baru dan meningkatan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dengan demikian, Teknologi informasi mampu memberikan manfaat dan dapat mendukung proses bisnis organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Klaten dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data, informasi dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki komitmen untuk melakukan proses transformasi menuju e-Government dengan tujuan meminimalisir sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan kerja internal dan ekseternal yang terpadu, mudah dalam akses informasi dan layanan publik yang semakin baik. Pengelolaan teknologi informasi yang baik, memerlukan perencanaan strategis pengembangan teknologi informasi sehingga pola investasi dan pengembangan sistem yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana strategis ini dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut Master Plan Teknologi Informasi. Di sisi lain, Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyusun Master Plan e-Government yang bertujuan agar kebijakan pengembangan eGovernment dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu. Master Plan e-Government ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplentasikan e-Government sebagai bagian dari kebijakan dan strategi nasional pemerintah dalam implemntasi e-Government guna mewujudkan good governance. Klaten, Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Klaten

Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication

iii

iv



Daftar Isi

DAFTAR ISI Halaman Depan ------------------------------------------------------------------------------------------------- i Kata Pengantar------------------------------------------------------------------------------------------------- iii Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------v Daftar Gambar-------------------------------------------------------------------------------------------------- ix Daftar Tabel ----------------------------------------------------------------------------------------------------- xi BAB 1 PENDAHULUAN

---------------------------------------------------------------------------- 1

1.1

Konsep e-Government ------------------------------------------------------------------ 1

1.2

Keuntungan Penerapan e-Government --------------------------------------------- 2

1.3

Permasalahan umum Penerpan e-Government ---------------------------------- 3

BAB 2 METODOLOGI -------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1

Sekilas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ----------------------------------- 5 2.1.1

Kondisi Geografis Kabupaten Klaten -------------------------------------- 5

2.1.2

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klaten ---------------------------- 5

2.1.3

Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------ 6

2.2

Tahapan Pengembangan e-Government ------------------------------------------- 6

2.3

Komponen e-Government -------------------------------------------------------------- 11

2.4

Kondisi Sistem e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten -- 12

2.5

2.6

2.4.1

Arah kebijakan e-Government ---------------------------------------------- 12

2.4.2

Legalitas pengembangan e-Government -------------------------------- 13

2.4.3

Pengelolaan e-Government ------------------------------------------------- 14

2.4.4

Pemanfaatan Aplikasi --------------------------------------------------------- 14

2.4.5

Kondisi Infrastruktur ----------------------------------------------------------- 18

2.4.6

Kondisi SDM -------------------------------------------------------------------- 20

Kondisi Ideal yang Akan Dicapai ----------------------------------------------------- 22 2.5.1

Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan ---------------------------- 23

2.5.2

Peta solusi aplikasi e-Government ---------------------------------------- 25

2.5.3

Infrastruktur ---------------------------------------------------------------------- 26

Analisis Kesenjangan Komponen e-Government--------------------------------- 27 2.6.1

Kesenjangan Aplikasi --------------------------------------------------------- 28

2.6.2

Kesenjangan Infrastruktur --------------------------------------------------- 28

BAB 3 KERANGKA DASAR PEMIKIRAN (e-Government Conceptual Framework) -------- 31 3.1

Pendahuluan------------------------------------------------------------------------------- 31

3.2

Konsep Pengembangan e-Government -------------------------------------------- 31

3.3

Tujuan Pengembangan e-Government --------------------------------------------- 32

3.4

Infrastruktur Pengembangan e-Government--------------------------------------- 38

3.5

Landasan pengembangan e-Government ------------------------------------------ 38


v


Daftar Isi

3.6

Prioritas dalam pengembangan e-Government ----------------------------------- 39

3.7

Konsep Integrasi Sistem Informasi --------------------------------------------------- 39

BAB 4 CETAK BIRU PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print) --------------------------- 41 4.1

Perencanaan Kebijakan dan Regulasi ---------------------------------------------- 41

4.2

Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi -------------------------------------- 41

4.3

Kantor Pengelola Data Elektornik ---------------------------------------------------- 42

4.4

4.3.1

Kasi Pengembangan Sistem ------------------------------------------------ 43

4.3.2

Kasi Pemeliharaan Sistem --------------------------------------------------- 43

4.3.3

Sub Bag Tata Usaha ---------------------------------------------------------- 44

Perencanaan Infrastruktur -------------------------------------------------------------- 44 4.4.1

Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data dan Operasional Jaringan Kabupaten ----------------------------------------------------------- 45

4.4.2

Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD -------------- 48

4.4.3

Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan lokal SKPD ---------------------------------------------------------------------- 48

4.4.4 4.5

Data Recovery Center -------------------------------------------------------- 51

Perencanaan Data dan Aplikasi ------------------------------------------------------ 52 4.5.1

Fungsi Pelayanan -------------------------------------------------------------- 53

4.5.2

Fungsi Legislasi ---------------------------------------------------------------- 56

4.5.3

Fungsi Pembangunan -------------------------------------------------------- 57

4.5.4

Fungsi Keuangan -------------------------------------------------------------- 59

4.5.5

Fungsi Kepegawaian ---------------------------------------------------------- 60

4.5.6

Fungsi Kepemerintahan ------------------------------------------------------ 61

4.5.7

Fungsi Kewilayahan ----------------------------------------------------------- 62

4.5.8

Fungsi Kemasyarakatan ----------------------------------------------------- 64

4.5.9

Fungsi Sarana dan Prasarana ---------------------------------------------- 66

BAB 5 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN (e-Government Road Map) ------------------------ 67 5.1

Sosialisasi konsep e-Government ---------------------------------------------------- 68

5.2

Penerapan reformasi birokrasi -------------------------------------------------------- 68

5.3

Pembentukan unit organisasi pengelola IT ---------------------------------------- 69

5.4

vi

5.3.1

Pengembangan Sistem ------------------------------------------------------- 69

5.3.2

Pemeliharaan Sistem --------------------------------------------------------- 70

5.3.3

Tata Usaha ---------------------------------------------------------------------- 71

Pengembangan infrastruktur hardware dan jaringan ---------------------------- 71 5.4.1

Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2016 ----------------------------- 74

5.4.2


5.4.3


5.4.4


5.4.5

Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2020 ----------------------------- 78 Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication


Daftar Isi

5.5

Penyusunan regulasi e-Government ------------------------------------------------ 78

5.6

Penyusunan SK Bupati tentang e-Government ----------------------------------- 79

5.7

5.6.1

Penyusunan SK Bupati tentang Tata Organisasi ---------------------- 79

5.6.2

Penyusunan SK Bupati tentang Kode Data ----------------------------- 79

5.6.3

Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government -------- 80

Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi ---------------------------------------- 81

BAB 6 RENCANA IMPLEMENTASI (e-Government Implementation Plan) ------------------- 85 6.1

Strategi pengembangan e-Government -------------------------------------------- 85

6.2

Rencana Implementasi ------------------------------------------------------------------ 85

6.3

Rekomendasi ------------------------------------------------------------------------------ 85 6.3.1

Rekomendasi di bidang organisasi dan manajemen ------------------ 85

6.3.2

Rekomendasi di Bidang Teknologi ---------------------------------------- 86

BAB 7 PENUTUP

-------------------------------------------------------------------------------------- 87

LAMPIRAN


vii

viii



Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1.

Tahapan implementasi e-Government ----------------------------------------------------- 6

Gambar 2.2.

Tahapan implementasi e-Government (Inpres No.3 Tahun 2003) ------------------ 7

Gambar2.3.

Tahapan implementasi e-Government (United Nations Division for Public Economics and Public Administration, 2008) -------------------------------- 8

Gambar 2.4.

Tahapan implementasi e-Government (Washtenaw County)------------------------- 9

Gambar 2.5.

Usulan Tahapan implementasi e-Government ----------------------------------------- 10

Gambar 2.6.

Komponen E-Government------------------------------------------------------------------- 12

Gambar 2.7.

Situs KPU Klaten ------------------------------------------------------------------------------ 16

Gambar 2.8.

Situs LPSE Kab. Klaten ---------------------------------------------------------------------- 16

Gambar 2.9.

Situs PPID Kab. Klaten ---------------------------------------------------------------------- 17

Gambar 2.10. Situs Pemkab Klaten ------------------------------------------------------------------------- 17 Gambar 2.11. Jumlah SKPD yang terkoneksi internet -------------------------------------------------- 18 Gambar 2.12 . Media akses masing-masing SKPD ------------------------------------------------------ 19 Gambar 2.13 . Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten ------------------------------------------ 19 Gambar 2.14 . Kondisi SDM Kab. Klaten berdasarkan umur ------------------------------------------- 21 Gambar 2.15 . Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan ------------------------ 21 Gambar 2.16. Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan Komputer ---------- 22 Gambar 2.18. Kerangka Fungsional Dasar Umum ------------------------------------------------------- 24 Gambar 2.19 . Kerangka Fungsional Kelembagaan & Kedinasan ------------------------------------ 24 Gambar 2.20 . Peta Solusi Aplikasi e-Government ------------------------------------------------------- 26 Gambar 2.21. Kerangka Kerja Ideal ------------------------------------------------------------------------- 26 Gambar 2.22. Tahapan Implementasi ----------------------------------------------------------------------- 27 Gambar 3.1.

Skema e-Government ------------------------------------------------------------------------ 39

Gambar 4.1

Unit Organisasi Pengelola e-Government ----------------------------------------------- 42

Gambar 4.2.

Rancangan Infrastruktur Jaringan Kabupaten Klaten -------------------------------- 45

Gambar 4.3 .

Rancangan Pusat data di KPDE ----------------------------------------------------------- 46

Gambar 4.4.

Rancangan Jaringan di Pusat Data KPDE ---------------------------------------------- 46

Gambar 4.5.

Jaringan LAN masing-masing SKPD ----------------------------------------------------- 49

Gambar 4.6 .

Jaringan LAN di Kompleks Pemda -------------------------------------------------------- 49

Gambar 4.7 .

Jaringan Recovery Data --------------------------------------------------------------------- 51

Gambar 4.8.

Aplikasi Fungsi Layanan --------------------------------------------------------------------- 54

Gambar 4.9.

Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen --------------------------------------- 55

Gambar 4.10. Aplikasi Fungsi Legislasi --------------------------------------------------------------------- 56 Gambar 4.11. Aplikasi Fungsi Pembangunan ------------------------------------------------------------- 58


ix

Gambar 4.12. Aplikasi Fungsi Keuangan ------------------------------------------------------------------- 59 Gambar 4.13. Aplikasi Fungsi Kepegawaian -------------------------------------------------------------- 60 Gambar 4.14. Aplikasi Fungsi Kepemerintahan ---------------------------------------------------------- 61 Gambar 4.15. Aplikasi Fungsi kewilayahan ---------------------------------------------------------------- 63 Gambar 4.16. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan ---------------------------------------------------------- 65 Gambar 4.17. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasarana -------------------------------------------------- 66 Gambar 5.1.

Pengembangan Infrastruktur tahun 2016 ------------------------------------------------ 74

Gambar 5.2.


Gambar 5.3.


Gambar 5.4.

Pengembangan infrastruktur tahun 2019 ------------------------------------------------ 77

Gambar 5.5.



Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Penggunaan Aplikasi Khusus -------------------------------------------------------------- 15

Tabel 2.2.

Peta Kesenjangan Infrastruktur ------------------------------------------------------------ 29

Tabel 3.1.

Tingkatan Pengembangan e-Government ---------------------------------------------- 36

Tabel 4.1.

Kebutuhan Data dan NOC ------------------------------------------------------------------ 47

Tabel 4.2

Aplikasi Fungsi Pelayanan ------------------------------------------------------------------ 53

Tabel 4.3

Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen --------------------------------------- 53

Tabel 4.4

Aplikasi Fungsi Legislasi --------------------------------------------------------------------- 56

Tabel 4.5

Aplikasi Fungsi Pembangunan ------------------------------------------------------------- 57

Tabel 4.6.

Aplikasi Fungsi Keuangan ------------------------------------------------------------------- 59

Tabel 4.7.

Aplikasi Fungsi Kepegawaian -------------------------------------------------------------- 60

Tabel 4.8.

Aplikasi Fungsi Kepemerintahan ---------------------------------------------------------- 61

Tabel 4.9.

Aplikasi Fungsi Kewilayahan --------------------------------------------------------------- 62

Tabel 4.10.

Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan ---------------------------------------------------------- 64

Tabel 4.11.

Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasaran ---------------------------------------------------- 66

Tabel 5.1.

Pentahapan Pengembangan --------------------------------------------------------------- 67

Tabel 5.2.

Pentahapan Penerapan Reformasi Birokrasi ------------------------------------------- 69

Tabel 5.3

Kebutuhan SDM bagian Pengembangan dan Standar Sistem --------------------- 69

Tabel 5.4.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Pengembangan SDM ----------------------------- 70

Tabel 5.5.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Jaringan ---------------------------------------------- 70

Tabel 5.6.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Aplikasi ----------------------------------------------- 70

Tabel 5.7.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Database -------------------------------------------- 71

Tabel 5.8.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Keuangan -------------------------------------------- 71

Tabel 5.9.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Kepegawaian dan Umum ------------------------ 71

Tabel 5.10.

Kebutuhan SDM Minimal Bagian Perencanaan---------------------------------------- 71

Tabel 5.11.

Rencana Pengembangan Infrastruktur 2015-2020------------------------------------ 72

Tabel 5.12.

Pentahapan Pengadaan Hardware ------------------------------------------------------- 73

Tabel 5.13.


Tabel 5.14.

Pengembangan Infrastruktur tahun 2017 ----------------------------------------------- 75

Tabel 5.15.


Tabel 5.16

Pengembangan infrastruktur tahun 2019 ------------------------------------------------ 77

Tabel 5.17.


Tabel 5.18.

Rencana Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi ---------------------------- 81


xi


xii


Bab 1 Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Konsep e-Government

Perkembangan teknologi Informasi telah diimplementasikan secara luas dalam membantu proses kerja suatu organisasi. Tidak terkecuali di dalam organisasi pemerintah, implementasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam kesuksesan pengelolaan birokrasi. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dikenal dengan istilah e-Government. Pemerintahan elektronik atau e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, baik terkait urusan bisnis, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Menurut PBB (2006), e-Government didefinisikan sebagai penggunaan Internet and the worldwide-web dalam rangka pelayanan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan definisi e-Government menurut Jeong (2007), e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyakarat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen dari pemangku kepentingan. e-Government dapat diaplikasikan pada pada semua ranah pemerintahan, mulai dari administrasi publik, legislatif bahkan yudikatif. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik yang cepat dan efektif, bahkan dapat mewujudkan proses kepemerintahan yang lebih demokratis. Hubungan antara pemerintah dan customer (pelanggan) dalam e-Government dapat diwujudkan dengan model Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Model hubungan G2C menggunakan prinsip Customer Relationship Management (CRM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Pada pengembangan e-Government yang lebih luas, pemanfaatan teknologi informasi dan komuniasi tidak dibatasi hanya pada penggunaan internet , namun ada beberapa perangkat lainnya yang bisa digunakan seperti telephone, fax, PDA, SMS text messaging, MMS, wireless networks, Bluetooth, CCTV, tracking sistems, biometric identification (seperti finger print), road


1

Bab 1 Pendahuluan


traffic management, identity cards, smart cards, TV and radio, email, media sosial, newsgroups and electronic mailing lists, online chat, and teknologi instant messaging.

1.2

Keuntungan Penerapan e-Government

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government, sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan public; 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN); 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. 7. Keuntungan di bidang politik dan demokrasi, yaitu bahwa e-Government dapat mendekatkan antara wakil rakyat dan konstituennya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Melalui teknologi informasi, masyarakat dapat kontak langsung dengan para wakil rakyat dan pemegang kebijakan untuk berdialog ataupun menyampaikan aspirasi melalui jalur yang lebih mudah. 8. Penggunaan TIK pada taraf paperless berarti ramah lingkungan.. 9. Dengan menggunakan TIK, proses pelayanan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memberi kenyamanan kepada masyarakat. Karena pada beberapa hal, masyarakat tidak perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah. 10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatan TIK secara lebih luas memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian/informasi yang membutuhkan penanganan pemerintah. Seperti misalnya posisi kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan cepat.

2



1.3

Bab 1 Pendahuluan

Permasalahan umum Penerpan e-Government

Penerapan teknologi informasi tidak serta merta dapat memecahkan permasalahan dalam organisasi. Berbagai permasalahan umum yang dijumpai dari penerapan teknologi informasi adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya komitmen dari SDM, baik di tingkat operator maupun di tingkat pimpinan. 2. Kurangnya kompetensi SDM untuk mengelola e-Government 3. Masih tingginya ego sektoral sehingga sulit mengintegrasikan informasi yang seharusnya bisa dikelola bersama-sama. 4. Masih belum dipahami dengan baik bahwa sistem informasi merupakan sistem yang tumbuh. Sehingga ketika dibuat, sistem tersebut tidak hanya digunakan, namun juga dipeliharan dan dikembangkan,. 5. Kurangnya kegiatan pasca implementasi, seperti pendampingan, monitoring dan evaluasi, koordinasi antar bagian yang terlibat dalam penerapan sistem. 6. Minimnya anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk pengembangan sistem. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat, di antaranya adalah: 1. Tingginya kesadaraan masyarakat akan pentingnya kejelasan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan prosedur pelayanan. 2. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, bersih, dan transparan. Penggunaan teknologi informasi semakin luas di masyarakat, sehingga potensi tersebut harus menjadi media yang efektif bagi penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih baik. 1. Minimnya komitmen dan kompetensi SDM di pemerintahan. 2. Sulitnya merubah budaya kerja dari pola manual ke pola elektronik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan merencanakan implementasi teknologi informasi yang terpadu, holistik, bertahap, realistik dan terukur. Oleh karena itu perlu disusun pedoman yang menjadi acuan dalam pengembangannya.


3

4



Bab 2 Metodologi

BAB 2 METODOLOGI 2.1

Sekilas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

2.1.1

Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan dan barat. Kompleks Candi Prambanan, salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, berada di Kabupaten Klaten.

2.1.2

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klaten

Visi Kabupaten Klaten: Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Misi Kabupaten Klaten: 1. Mengupayakan terpenuhunya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan wutuh). 2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan,ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan. 4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta mengurangi kemiskinan. 5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan. 7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai. 8. Mendorong otonomi desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan


5


Bab 2 Metodologi

2.1.3

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten terdiri dari: 1. Bupati/Wakil Bupati 2. Sekretariat Daerah; 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Staf Ahli Bupati; 5. Dinas Daerah; 6. Lembaga Teknis Daerah; 7. Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Lembaga Lain; 9. Kecamatan; 10. Kelurahan; 11. Instansi Vertikal; 12. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2

Tahapan Pengembangan e-Government

Pada bagian ini dipaparkan berbagai metodologi tahap-tahap pengembangan e-Government dari berbagai sumber sebagai referensi dalam menentukan metodologi yang akan digunakan. Center for Democracy and Technology dan InfoDev menyatakan bahwa proses implementasi eGovernment memiliki 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya.

Gambar 2.1. Tahapan implementasi e-Government

6



Bab 2 Metodologi

Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-Government. Adapun ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut. 1. Publish, tahapan yang menekankan pada perluasan akses informasi pemerintah kepada stakeholders dengan berbagai cara, yaitu: pembuatan website informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi website informasi kepada setiap stakeholder baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal (publik/dunia usaha), serta penyiapan sarana akses yang lebih mudah. 2. Interaction,

tahapan

yang

menekankan

perluasan

partisipasi

masyarakat

dalam

pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung antar lembaga pemerintah (SKPD). 3. Transaction, tahapan ini menekankan pada ketersediaan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, menyatakan bahwa implementasi e-Government dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

Gambar 2.2. Tahapan implementasi e-Government (Inpres No.3 Tahun 2003)

1. Persiapan, yang meliputi: a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; b. Penyiapan SDM; c.

Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;

d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. 2. Pematangan, yang meliputi: a. Pembuatan situs informasi publik interaktif; b. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain. 3. Pemantapan, yang meliputi: a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.


7


Bab 2 Metodologi

4. Pemanfaatan yang meliputi: a. Pengembangan aplikasi untuk pelayanan yang terpadu untuk setiap model eGovernment b. G2G (Government to Government), c.

G2B (Government to Business) dan

d. G2C (Government to Citizen) United Nations Division for Public Economics and Public Administration menyebutkan lima tahapan perkembangan e-Government yaitu: 1. Emerging, Situs resmi pemerintah secara online didirikan secara independen. Informasi masih terbatas, dasar dan statis. 2. Enhanced, Situs pemerintah meningkat, informasi menjadi lebih dinamis. Konten dan informasi diperbarui dengan lebih teratur. 3. Interactive, Pengguna dapat men-download formulir, mengirim e-mail ke pejabat, berinteraksi melalui web dan membuat janji dan permintaan. 4. Transactional, Pengguna dapat benar-benar membayar untuk jasa atau melakukan transaksi keuangan secara online. 5. Seamless, Integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas administrasi. Jumlah integrasi fungsi elektronik dan jasa melintasi batas-batas administrasi dan departemen.

Gambar 2.3. Tahapan implementasi e-Government (United Nations Division for Public Economics and Public Administration, 2008)

8



Bab 2 Metodologi

Washtenaw County membagi berbagai inisiatif e-Government yang ada menjadi tiga tahapan besar, yaitu: e-Information, e-Commerce dan e-Democracy. Tiga tahapan besar pengembangan e-Government dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.4. Tahapan implementasi e-Government (Washtenaw County)

1. e-Information, tahapan ini menekankan pada jangkauan akses informasi seluruh stakeholder pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan dilakukan di sisi pemyediaan informasi dan di sisi lain mengakses informasi secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut dapat merupakan saluran komunikasi tradisional seperti kantor-kantor, telepon, fax, dan lain sebagianya maupun melalui media teknologi informasi seperti internet, call center, web-TV, PDA (Personal Digital Assistant), dan lain-lain. 2. e-Commerce, tahap ini menekankankan pada pelayanan yang tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah melibatkan sejumlah proses transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat yang selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik untuk berbagai proses perijinan dan berbagai pembayaran, seperti membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain saat ini tidak perlu berpergian lagi karena semua hal tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan media internet. 3. e-Democracy, tahap menekankan terjadinya suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkooperasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet. Dalam kaitan ini, masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil rakyat secara online dengan menggunakan fasilitas semacam e-mail, mailing list, discussion/forum, chatting, dan polling. Arah perkembangan akhirnya adalah bagaimana membangun sistem pemilihan umum yang dapat dilakukan secara online.


9


Bab 2 Metodologi

Dengan menyelaraskan berbagai referensi yang ada, maka tahapan-tahapan implementasi eGovernment yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5. Usulan Tahapan implementasi e-Government

1. Publikasi, pada tahap ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat diakses oleh stakholder baik internal (pemerintah) dan pihak eksternal (masyarakat dan dunia bisnis). Contoh aplikasi pada tahap ini: a. Masyarakat, dapat membaca dan mendownload berbagai produk UU maupun peraturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (DPRD/Bupati). b. Pengusaha,dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam UU dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan; c.

Peneliti, dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder;

d. Ibu Rumah Tanga, dapat memperoleh informasi kesehatan Ibu dan Anak dari situs Dinas Kesehatan; e. Pelajar/Mahasiswa, dapat mengetahui berbagai bea siswa yang ditawarkan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi; f.

Pemilih, secara online dapat mengetahui hasil sementara pemilihan kepala daerah melalui situs yang dimiliki KPUD;

2. Interaksi, pada tahapan ini terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan stakeholders. Pemerintah memberikan kanal, dimana masyarakat dapat melakukan diskusi secara langsung (chatting, tele-conference, web-TV, dll) maupun tidak langsung (melaui email, frequent ask question, newsletter, mailing list, dll). Contoh aplikasi pada tahap ini: a. SKPD, dapat melakukan komunikasi untuk koordinasi lintas sektoral, maupun sharing data dan Informasi yang dibutuhkan b. Pasien, dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melaui web-TV (konsep tele-medicine);

10



c.

Bab 2 Metodologi

Pemilih, dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPRD melalui email atau mailing list tertentu;

d. Perusahaan, dapat melakukan konsultasi persyaratan tender untuk berbagai proyek; Konsultasi Pajak, dan Ijin Usaha 3. Transaksi, Pada tahapan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah atau pihak swasta kepada pemerintah. Aplikasi haruslah memiliki sistem keamanan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Contoh aplikasi pada ini: a. Masyarakat,

dapat

mengurus

permohonan

memperoleh

KTP

baru

atau

memperpanjangnya melalui internet; b. Wajib pajak, dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet; c.

Pihak Swsta, melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara on-line melalui internet;

4. Integrasi, padapelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi di semua model interaksi e-Government, yakni: a. G2C (Government to Citizen), yakni merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki interaksi dengan masyarakat melalui berbagai portofolio teknologi informasi; b. G2B (Government to Business), yang ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan; c. G2G (Government to Government), sebagai sarana pemerintah untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan pusat d. G2E (Government to Employee), yang diharapkan dapatmeningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pelaksana pelayanan public

2.3

Komponen e-Government

Setelah tim terbentuk dan project manager terpilih, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun struktur rencana kerja proyek (work breakdown structure). Mendefinisikan visi, misi, dan obyektif saja tidak cukup di sini, karena paling tidak 6 (enam) komponen penting harus diperhatikan pengelolaannya, masing- masing adalah: 1. Content Development, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya. 2. Competency Building, menyangkut pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan. 3. Connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana e- government akan diterapkan.


11


Bab 2 Metodologi

4. Cyber Laws, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-Government. 5. Citizen Interfaces, menyangkut pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakehodere-Government di mana saja dan kapan saja diinginkan. 6. Capital, menyangkut pola permodalan proyek e-Government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan. Di sini tim harus memikirkan jenis- jenis model pendapatan (revenuemodel) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.

Gambar 2.6. Komponen E-Government

2.4 2.4.1

Kondisi Sistem e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Arah kebijakan e-Government

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya telah menjabarkan hubungan antara visi, misi , strategi dan program dengan sistem e-Government termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan eGovernment yang dapat menjadi acuan bagi setiap SKPD. Sementara saat ini, pola pengembangan komponen e-Government dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat ini dilakukan secara parsial oleh setiap SKPD. Agar pengembangan secara parsial tersebut tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan e-Government. 12



Bab 2 Metodologi

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan mengenai pengembangan sistem e-Governement yang terencana, terpadu, menyeluruh dan terintegrasi.

2.4.2

Legalitas pengembangan e-Government

Ditinjau dari aspek legalitas, walaupun urusan Komunikasi dan Informasi termasuk dalam urusan wajib bagi pemerintah daerah, namun sejauh ini belum ada peraturan daerah ataupun keputusan pimpinan daerah yang secara tersurat mewajibkan setiap SKPD mengembangkan eGovernment dalam mendukung penyelenggaraan layanan SKPD, termasuk mekanisme asessmen dan penghargaan terhadap SKPD dalam mengembangkan sistem e-Government. Sampai saat ini acuan dalam pengembangan e-Government adalah berdasarkan Inpres Nomor 3 tahun 2003 mengenai Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. Dasar Hukum dari kegiatan pengembangan e-Government adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government 3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia

7. Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah 9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia 10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan DETIKNAS (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) 11. Kepmendagri Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri 12. KepMenPan nomor 13/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi pemerintah 13. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2004 14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor /KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah 15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informasi


13


Bab 2 Metodologi

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/KEP/M.KOMINFO/09/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Pemerintah 17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/KEP/M.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.4.3

Pengelolaan e-Government

Kabupaten Klaten saat ini belum memiliki SKPD yang dapat berperan sebagai motor penggerak pengembangan

sistem

e-Government.

Hal

ini

menjadi

salah

satu

kendala

dalam

pengembangan e-Government. Eksistensi serta kewenangan SKPD tersebut sebagai leading sector yang mengkoordinasi pengembangan komponen sistem e-Government di seluruh SKPD sangat diperlukan karena kedudukannya akan cukup strategis. Dengan demikian peluang pengembangan komponen e-Government antar SKPD yang terintegrasi dapat tercapai.

2.4.4

Pemanfaatan Aplikasi

Gambaran umum pemanfatan aplikasi di Kabupaten Klaten sebagai berikut. 1. Dari sisi pemanfaatan dan penggunaan aplikasi umum, SKPD sudah menggunakan aplikasi perkantoran untuk membantu pekerjaan sehari-hari meskipun masih menggunakan mesin ketik untuk keperluan tertentu. Sedangkan aplikasi GIS belum dimanfaatkan secara optimal. 2. Dari sisi pengembangan aplikasi sistem informasi khusus, beberapa SKPD di Kabupaten Klaten telah memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi beberapa SKPD tersebut walaupun aplikasi yang ada kebanyakan berasal dari program bantuan pemerintah pusat. Sebanyak 56 SKPD yang ada di Kabupaten Klaten memakai aplikasi SIMDA, SIRUP, MONEV, dan SIMPEG. Berikut Daftar SKPD yang telah memiliki dan menggunakan aplikasi khusus.

14



Bab 2 Metodologi

Tabel 2.1. Penggunaan Aplikasi Khusus

SKPD Dinas Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah BLH

DPU

Inspektorat DISHUB

dinas pertanian Satpol PP DISPERINDAKOP

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kantor KB Ketahanan Pangan

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

RSUD

APLIKASI YANG DIGUNAKAN DAPODIK RENJA SIMDA BARANG SIMAKSI SIPERKASA e-BAK MONEV LKPP e-MONEV PROV &PUSAT PUPNS SIE MONEV SIMWAS SIMBADA SIM PENGUJIAN SIM MONITORING LALU LINTAS SIM RAMBU SIM IJIN TRAYEK SIM ASET SAI SIMAKSI SIMDAK SIMBAN PROF SIM TP e-MUSREMBANG SIM PENDAPATAN SIMAK e MONEV PEMDA REPORT & RECORDING KB PERENCANAAN PU PNS PEMANTAUAN HARGA PASAR SI STOK PENGGILINGAN SIMDA BMD SPIPISE LKPM ONLINE BKPM SIMAKSI e-PERMIT SIM RS


15


Bab 2 Metodologi

3. Penggunaan aplikasi khusus tersebut hanya ditujukan untuk SKPD yang bersangkutan, tanpa ada integrasi dengan SKPD yang lain dengan tipe akses yang digunakan. 4. Sistem Operasi komputer khususnya komputer client, lebih dari 90% menggunakan Windows sebagai sistem operasi di komputernya. 5. Kepemilikan situs web resmi, dari 56 (lima puluh enam) SKPD yang terdapat di Kabupaten Klaten, hanya ada 2 (dua) situs resmi, yaitu situs resmi Pemerintah Kabupaten Kabupaten, PPID, LPSE dan situs resmi untuk KPU.

Gambar 2.7. Situs KPU Klaten

Gambar 2.8. Situs LPSE Kab. Klaten

16



Bab 2 Metodologi

Gambar 2.9. Situs PPID Kabupaten Klaten

6. Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini telah memiliki situs resmi pemkab sebagai sarana informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat www.klatenkab.go.id. Keberadaan situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari web tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara ke depan web tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh SKPD di Kab Klaten

Gambar 2.10. Situs Pemerintah Kabupaten Klaten


17


Bab 2 Metodologi

7. Semua SKPD sudah memiliki e-mail resmi, tetapi jadwal pemeriksaan email tidak dilakukan secara berkala. Dalam pertukaran informasi sebagian besar SKPD menggunakan mail tidak berbayar seperti gmail.com ataupun yahoo.com. Situs sosial media juga sering digunakan dalam melakukan pertukaran informasi antar SKPD.

2.4.5

Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Rata-rata untuk SKPD dengan kategori kesekertariatan memiliki 9 komputer dalam mendukung kelancaran tugasnya. SKPD dengan kategori Dinas rata-rata memiliki 17 komputer. Masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten rata-rata memiliki 4 komputer. 2. Keberadaan komputer yang ada pada masing-masing SKPD rata-rata 40% sudah terkoneksi dengan internet dalam mendukung kinerja pegawai. Semua SKPD juga sudah menyediakan printer. Ketersedian server belum ada di sejumlah SKPD, karena konektivitas di dalam masing-masing SKPD hanya dihubungkan dengan cara peer to peer.

Gambar 2.11. Jumlah SKPD yang terkoneksi internet

3. Konektivitas komputer melalui LAN dan internet tidak merata di semua komputer. Dari 34% SKPD yang terhubung dengan internet, tersedia konektivitas melalui LAN. Media transmisi yang paling banyak digunakan untuk akses melalui wifi. Telkomnet tampaknya sangat dominan sebagai penyedia jasa internet yang paling banyak digunakan responden dalam mengakses internet.

18



Bab 2 Metodologi

Gambar 2.12 . Media akses masing-masing SKPD

4. Perawatan jaringan semuanya dilakukan dengan menggnakan jasa pihak ketiga. Ditinjau dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, tampaknya infrastruktur yang ada saat ini masih belum memadai terutama jika nantinya setiap SKPD diharapkan saling terkoneksi di dalam suatu jaringan intranet ataupun internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Berdasarkan pengamatan, saat ini jaringan komputer dan akses internet masih terbatas di beberapa SKPD saja. Keberadaan jaringan dan akses internet tampaknya juga belum begitu dimanfaatkan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan pemerintah di setiap SKPD.

2.4.5.1 Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten

Gambar 2.13 . Topologi Jaringan intranet Kabupaten Klaten


19

Bab 2 Metodologi


Terdapat 2 aplikasi yang berjalan di jaringan intranet yaitu SIAK dan SIMDA. SIAK yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang digunakan oleh 26 Kecamatan dan 1 Dinas Dukcapil. Kondisi jaringan hanya 25 yang terkoneksi dan 1 kecamatan yang tidak terkoneksi yaitu kecamatan Bayat. Koneksinya menggunakan radio 5,8 dan 2,4 Mhz. Kecamatan yang menggunakan 2,4 Mhz yaitu Tulung, Polanharjo, Jatinom, Karanganom dan yang lainnya sudah menggunakan radio 5,8 Mhz SIMDA yaitu Sistem Keuangan Daerah dipakai oleh semua SKPD di Kabupaten Klaten sejumlah 56 SKPD. SIMDA yang menggunakan radio yaitu 26 kecamatan dan 18 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, BAPERMAS, Kantor KB dan PP, Dinas PU dan ESDM, DISBUDPARPORA, BPBD, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kesbangpol, Kantor KPMPT, SATPOL PP, Dinkes Klaten, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans, BAPPEDA. Sedangkan SKPD lainnya yang berada di lingkungan SETDA sejumlah 12 yaitu Dinas Dukcapil, Bagian Humas, Bagian Kesra, BKD, DPPKAD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Bagian Umum, Setwan. menggunakan jaringan kabel.

2.4.5.2 Jaringan Internet Bagian Humas memiliki bandwith koneksi internet sebesar 10 MB dibagi melalui wifi dan digunakan untuk akses internet dilingkungan SETDA. Selain itu di lingkungan SETDA ada yang berlangganan internet sendiri yaitu Bagian Pembangunan, DPPKAD, BKD, Humas, Dinas Dukcapil dan Setwan.

2.4.6

Kondisi SDM

Kondisi SDM di Kabupaten Klaten dengan data rekapan per bulan Mei 2015 berdasarkan umur adalah 56% pegawai berumur lebih dari atau sama dengan 50 tahun, sebanyak 19% berumur antara 45-49 tahun, sebanyak 10% berumur 40-44 tahun, sebanyak 8% berumur antara 35-39 tahun, sebanyak 5% berumur antara 30-34 tahun, sebanyak 2% berumur 25-29 sisanya berumur dibawah 24 tahun

20



Bab 2 Metodologi

Gambar 2.14 . Kondisi SDM Kab. Klaten berdasarkan umur

Kondisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebanyak 5% berpendidikan S-2, sebanyak 74% berpendidikan D4/S-1, sebanyak 13% berpendidikan D-3, sebanyak 6% berpendidikan SLTP, sebanyak 2 % berpendidikan SD dan sisanya berpendidikan APDN STPDN dan IIP.

Gambar 2.15 . Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan


21


Bab 2 Metodologi

Kondisi SDM di Kabupaten Klaten yang berlatar pendidikan komputer ada sebanyak 83 orang dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 66%, S-1 sebanyak 33% dan S-2 sebanyak 1%.

Gambar 2.16. Kondisi SDM Kab. Klaten Berdasarkan Tingkat pendidikan Komputer

2.5

Kondisi Ideal yang Akan Dicapai

Secara umum kondisi ideal yang akan dicapai pada saat e-Government telah diterapkan secara utuh dan menyeluruh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten digambarkan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki portal situs web daerah yang didukung oleh ketersediaan pusat data sehingga dapat melayani kebutuhan informasi dan komunikasi baik yang bersifat G2C, G2B, G2G, yang terintegrasi. Layanan informasi dan komunikasi tersebut juga harus dapat diakses melalui teknologi yang paling umum digunakan oleh masyarakat. 2. Seluruh SKPD telah menerapkan sistem manajemen koordinasi dan pengelolaan dokumen secara elektronik di lingkungan kerjanya. 3. Seluruh SKPD memiliki jaringan lokal di lingkungan kerjanya dan terhubung dalam satu jaringan kerja pemerintah daerah serta memiliki akses internet. 4. Seluruh SKPD telah menggunakan aplikasi sistem berbasis web yang terintegrasi dalam menunjang fungsi layanan kepemerintahan dan pengelolaan informasi sesuai dengan standar acuan kerangka fungsional sistem pemerintahan daerah dan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Berbagai aplikasi yang digunakan disarankan berbasis opensources

22



Bab 2 Metodologi

5. Seluruh SDM aparatur telah menerapkan pola dan budaya kerja yang mengutamakan kepuasan stakeholder dan benar-benar memberdayakan perangkat TIK secara optimal 6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem manajemen berbasis TIK yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 7. Pemanfaatan

PAD

dalam

pengembangan

ekonomi

yang

berkelanjutan

sehingga

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8. Masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Salah satu parameter keberhasilannya dapat ditinjau dari pengukuran tingkat kepuasan publik yang terus membaik. 9. Berkembangnya komunitas informasi masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan (dunia usaha, akademisi, praktisi, dan lain-lain) dan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang TIK sehingga mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

2.5.1

Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan

Sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah. Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grupgrup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan. Disisi lain, sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar. Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Berdasarkan Blue Print Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2005, kerangka fungsional tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Kerangka Fungsional Dasar Umum (Gambar 2.17) dan Kerangka Fungsional Kelembagaan dan Kedinasan (Gambar 2.18).


23

Bab 2 Metodologi


Gambar 2.18. Kerangka Fungsional Dasar Umum

Gambar 2.19 . Kerangka Fungsional Kelembagaan & Kedinasan

24



2.5.2

Bab 2 Metodologi

Peta solusi aplikasi e-Government

Aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Blueprint ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government. Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office) 2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsifungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office). 3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office. Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut. 1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government to Citizen) 2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B:Government to Business) 3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government to Government) Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.


25

Bab 2 Metodologi


Gambar 2.20 . Peta Solusi Aplikasi e-Government

2.5.3

Infrastruktur

Infrastruktrur perangkat keras dan jaringan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan e-Government karena infrasruktur tersebut merupakan perangkat pendukung berjalannya aplikasi layanan dalam e-Government, baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat (front end public service) dan layanan pendukung dalam pelaksanaan operasional internal di pemerintahan (back-end service). Agar dapat berjalan, kedua layanan tersebut harus didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan jaringan. Bentuk kerangka kerja yang ideal dari implementasi e-Government adalah sebagai berikut:

Gambar 2.21. Kerangka Kerja Ideal

26



Bab 2 Metodologi

Pada saat akan diterapkan pengembangan e-Government, bertujuan mendukung layanan publik yang ada memiliki 4 (empat) tahap pengembangan, yang didasari pada kesiapan aplikasi elektronik online yang mendukung kebutuhan layanan tersebut. Tahapan implementasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 2.22. Tahapan Implementasi

Tentunya agar keempat tahapan ini dapat dijalankan, diperlukan perangkat keras dan jaringan pendukung dengan rasio jumlah dan kualitas yang cukup memadai. Dapat diambil kesimpulan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengembangan dan penerapan sistem eGovernment dari sisi infrastruktur komputer dan jaringan adalah bahwa seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Klaten dapat terhubung dalam satu jaringan sehingga konektivitas dan integrasi aplikasi yang akan dikembangkan dapat berjalan secara efektif dan efisien

2.6

Analisis Kesenjangan Komponen e-Government

Pada prinsipnya dalam menganalisis kebutuhan komponen e-Government khususnya aplikasi dan infrastruktur dalam mendukung penerapan sistem e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten harus bertitik tolak pada dua hal, yaitu: 1. Kondisi aplikasi dan infrastruktur yang ada dan pemanfaatannya; 2. Kondisi ideal dari sistem aplikasi dan infrastruktur yang ingin dicapai dimana kedua komponen tersebut dapat mendukung penerapan e-Government di SKPD sesuai dengan tupoksi nya. Dari perbandingan terhadap kedua kondisi tersebut akan diperoleh gambaran mengenai kesenjangan atau gap yang terjadi antara kondisi aktual saat ini dan kondisi ideal sehingga


27

Bab 2 Metodologi


akan dapat diidentifikasi gambaran kebutuhan aktual aplikasi dan infrastruktur baik kebutuhan pengembangan aplikasi dan infrasturktur yang sudah ada maupun kebutuhan pembangunan aplikasi dan infrastruktur baru

2.6.1

Kesenjangan Aplikasi

Kesenjangan yang terjadi dari sisi aplikasi lebih disebabkan karena sebagian besar SKPD belum menggunakan aplikasi khusus yang meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, khusus untuk SKPD yang sudah memiliki aplikasi khusus, perlu dilakukan tinjauan mengenai lingkup yang dapat ditangani oleh aplikasi tersebut. Apakah sudah mampu mencover semua tupoksi serta apakah SDM yang ditugaskan menjalankan aplikasi tersebut telah memiliki kemampuanyang memadai.

2.6.2

Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan yang terjadi pada infrastruktur jaringan adalah belum adanya koneksi antar SKPD yang akan memudahkan hubungan antar SKPD,terutama untuk pemakaian layanan internal yang terintegrasi untuk seluruh SKPD yang ada. Integrasi tersebut perlu memperhatikan peletakkan pusat koneksi Kabupaten Klaten yang akan dikelola oleh satu SKPD sebagai penanggung jawab. Koneksi Local Area Network di setiap SKPD perlu disediakan untuk memaksimalkan kinerja dari setiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Jenis koneksi jaringan harus disesuaikan dengan topologidaerah dan jarak SKPD. Berikut peta perbandingan data infrastruktur komputer dan jaringan pada kondisi aktual yang diperoleh dengan kondisi ideal infrastruktur yangseharusnya tersedia

28



Bab 2 Metodologi

Tabel 2.2. Peta Kesenjangan Infrastruktur Jumlah dan Kondisi Perangkat No

Jenis Perangkat Idealnya

Existing 1

Server

Hanya ada server di bagian Humas

Jumlahnya bisa mencover untuk kebutuhan layanan server seperti Web Server (utama, secondary dan Application), DNS & Bridge Server, Mail Server, Proxy Server, backup server, firewall, DHCP, Antivirus) Setiap SKPD yang memiliki dan mengelola aplikasi membutuhkan minimal 1 unit server lokal atau dapat dioptimalisasi jumlah dengan membagi menurut pendekatan kluster berdasarkan lokasi terdekat dan kapasitas server. Jumlah rincinya akan dihitung sesuai kebutuhan SKPD

2

Komputer workstation (PC Desktop dan Laptop)

Rata-rata masingmasing SKPD memiliki 11 unit komputer

Setiap aparatur yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan layanan SKPD memperoleh satu unit komputer dan setiap SKPD minimal 4 unit, sampai ke tingkat kecamatan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD

3

Perangkat Pendukung Jaringan LAN di setiap SKPD (kabel , access point, hub, switch)

Setiap SKPD memiliki perangkat pendukung jaringan LAN dengan Topologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD

4

Perangkat Pendukung Jaringan antar SKPD

Belum semua SKPD memiliki perangkat pendukung jaringan dengan konfigurasi jaringan LAN yang bervariasi Belum tersedia koneksi jaringan antar SKPD.

5

Perangkat Pendukung koneksi internet (Media, ISP, dll)

Belum semua SKPD yangmemiliki koneksilangsung ke internetdengan kapasistasbandwith yangbervariasi, dengan jenis rovider yang hampirsama

Setiap Jaringan LAN SKPD terhubung dengan pusat jaringan, kemudian pusat jaringan yang akan mengelola gateway untuk akses koneksi ke internet dan mengelola pengaturan kapasistas bandwith dari setiap jaringan SKPD.

6

Perangkat Pendukung layanan Email

Pengelolaan layanan mail dan kapasitas server belum memadaidan penggunaannya masih belum optimal

Untuk setiap pegawai memiliki alamat email resmi Pemkab dengan limit space tertentu, selain itu disediakan alamat email jabatan resmi untuk kemudahan surat menyurat secara elektronik antar SKPD

Setiap Jaringan LAN SKPD memiliki access point dan membangun tower sesuai kebutuhan per kluster berdasarkan kedekatan lokasi. Selain itu dapat juga memanfaatkan tower, access point yang ada untuk terhubung antar jaringan tergantung dari jarak lokasi. Jumlah akan dirinci sesuai kebutuhan untuk setiap SKPD


29


Bab 2 Metodologi

Jumlah dan Kondisi Perangkat No

Jenis Perangkat Existing

7

Perangkat pendukung pengelolaan dokumen elektronik (Scanner, dll)

9

Data Center

Idealnya

Kepemilikan scanner masihsangat terbatas danbelum diberdayakanuntuk mendukungsistem pengelolaandokumen elektronik

Perangkat scanner sebaiknya dimiliki oleh setiap SKPD, wajib bagi bag umum, sekretariat dan dokumentasi. Sementara untuk digital camera dapat dioptimasi jumlahnya dan dikoordinir penggunaannya oleh bagian perlengkapan atau dokumentasi humas

Belum tersedia

Ruangan khusus yang berisi server khusus dengan kapasistas besar untuk file dan database server untuk seluruh SKPD yang nantinya dikelola oleh SKPD yang bertangung jawab.

terpadu

10

NetworkOperation CenterTerpadu

Sudah tersedia hanya berfungsi untuk menakomodasi aplikasi SIAK yang terhubung ke setiap SKPD melalui koneksi radio

Ruangan khusus untuk NOC yang di dalamnya terdiri dari router, switch yang terhubung dengan seluruh jaringan SKPD, pusat server data dan dilengkapi perangkat penunjang sistem kemanan seperti router Firewall, bridge firewall, dll. Jika memungkinkan perangkat media transmisi menggunakan VSAT.

11

Infrastruktur Komunikasi Internal dan eksternal berbasis IP

Belum Tersedia

Diadakan perangkat video conference yang memungkinkan audiensi dapat dilakukan melalui internet antar SKPD dan kepala daerah

12

Perangkat Call Center dan SMSCenter

Belum Tersedia

Call Center dan SMS center yang dilengkapi dengan interface content management sistem dibangun untuk SKPD yang terkait langsung dengan layanan publik, dimana pengelolaannya dapat dikoordinir oleh SKPD yang bertanggung jawab.

13

Kantor KPDE

Belum Tersedia

Tersedianya kantor KPDE yang bertanggung jawab atas jaringan dan server di Kabupaten Klaten

30



Bab 3 Kerangka Dasar Pemikiran

BAB 3 KERANGKA DASAR PEMIKIRAN (e-Government Conceptual Framework) 3.1

Pendahuluan

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo serta misinya yaitu: 1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan wutuh). 2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan,ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan. 4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta mengurangi kemiskinan. 5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan. 7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai. 8. Mendorong otonomi desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Maka konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan e-Government. Pengembangan e-Government diharapkan selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

3.2

Konsep Pengembangan e-Government

Secara garis besar konsep pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah: “Pemaanfaatan TIK untuk keterpaduan pengelolaan informasi dalam rangka perbaikan organisasi menuju tercapainya layanan prima melalui mutu layanan publik yang bersih dan transparan.”


31



3.3

Tujuan Pengembangan e-Government

Pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diarahkan agar tercapai tujuan berikut ini, yaitu: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-Government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu: 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan dengan lembaga-lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut. a. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha. b. Pembentukan

portal-portal

informasi

dan

pelayanan

publik

yang

dapat

mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan

32




tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line. c.

Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani portalportal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan pengembangan kebijakan pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

d. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan

sistem

pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi di atas. 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan ini harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara holistik membentuk konteks bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi: a. Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara. b. Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara kontinyu, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Organisasi pemerintah harus berevolusi menuju organisasi jaringan, dimana setiap unsur instansi pemerintah berfungsi sebagai simpul dalam jaringan desentralisasi kewenangan dengan lini pengambilan keputusan yang sependek mungkin dan tolok ukur akuntabilitas yang jelas. c.

Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangka kebijakan yang fokus dan konsiten untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi, agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas dapat berinteraksi secara erat, transparan dan membentuk rentang kendali yang efektif.

d. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi


33



pada organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengan sektor swasta. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya adalah sebagai berikut. a. Standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. b. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (electonic document management system) serta standarisasi meta-data yang memungkinan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah. c.

Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan public key infrastructure untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan tentang kerahasiaan informasi dan transaksi finansial

d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik. e. Pengembangan

jaringan

intra

pemerintah

untuk

mendukung

keandalan

dan

kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis e-Government. Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu dioptimalkan: a. Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja serta pengembangan situs dan pembakuan standar, pemerintah harus mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta b. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah, namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa kepemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan.

34




c. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara merupakan faktor yang penting. Demikian pula partisipasi usaha kecil menengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layanan warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Semua instansi terkait harus memberikan dukungan dan isentif, serta meninjau kembali dan memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan pemerintah yang menghambat partisipasi dunia usaha dalam memperjelas jaringan dan akses komunikasi dan informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna eGovernment merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan dan pengembangan e-Government. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-Government. Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung e-Government adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupu di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (information society) b. Pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat c.

Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan e-Government

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.


35



e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah. f.

Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-Government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program e-Government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan eGovernment

g. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan e-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan

e-Government

dapat

dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut: Tabel 3.1. Tingkatan Pengembangan e-Government

Tingkatan Tingkat 1: Persiapan

Tingkat 2: Pematangan

Tingkat 3: Pemantapan

Tingkat 4: Pemanfaatan

Tahapan 1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga 2. Penyiapan SDM 3. Penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya penyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SMS-Center dan lain-lain 4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik 1. Pembuatan situs informasi publik interaktif 2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain 1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi

Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat-4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks

36




pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut. 1. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas 2. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah (information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (privacy) 3. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Pengembangan e-Government harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni: (1) kepentingan pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu. Setiap

instansi

pemerintah pusat

dan

daerah

harus

menyusun Rencana

Strategis

Pengembangan e-governmnet di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis ini dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan e-Government yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayanan investasi terhadap manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan.


37


3.4


Infrastruktur Pengembangan e-Government

Pengembangan e-Government dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi: 1. Suprastruktur e-Government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadeship), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation). 2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. 3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik. 4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi. Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru pengembangan e-Government di setiap lembaga pemerintah. Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan eGovernment. Pengembangan e-Government pada setiap lembaga, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan pemerintahan.

3.5

Landasan pengembangan e-Government

Landasan pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten: 1. Komitmen dari semua komponen penyelenggaran e-Government untuk mencapai tujuan dan sasaran e-Government. 2. Dukungan anggaran untuk kesinambungan penyelenggaran e-Government. 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaran e-Government. 4. Kebijakan yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan e-Government. 5. Ketersediaan standar terkait data, informasi, dan teknologi dalam penyelenggaraan eGovernment

38




Skema e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten:

Gambar 3.1. Skema e-Government

3.6

Prioritas dalam pengembangan e-Government

Prioritas dalam pengembangan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diarahkan kepada: 1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan dan edukasi melalui web site resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten serta SKPD yang berada di bawah . 2. Tersampaikannya sumbang saran dan aduan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 3. Tersedianya

sistem

terintegrasi

di

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Klaten

untuk

pemanfaatan data sharing. 4. Tersedianya infrastruktur jaringan yang mendukung terkoneksinya sistem terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

3.7

Konsep Integrasi Sistem Informasi

Konsep pengintegrasian dilakukan dalam 2 tahap: 1. Pengintegrasian sistem informasi yang ada saat ini melalui antar muka (interface) tanpa merubah sistem yang digunakan 2. Pengintegrasian sistem informasi kedalam satu kesatuan pada setiap lembaga pemerintah.


39

40



Bab 4 Cetak Biru Pengembangan

BAB 4 CETAK BIRU PENGEMBANGAN

(e-Government Blue Print) 4.1

Perencanaan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan diharapkan dapat memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK agar berjalan optimal. Kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan e-Government, sebagai berikut: 1. Visi dan misi pengembangan e-Government yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya. 2. Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya. 3. Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu. 4. Peraturan terkait dengan kewajiban pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan prima. 5. Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan . 6. Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan. 7. Panduan mengenai manajemen perubahan. 8. Panduan mengenai tata kelola TIK.

4.2

Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi

Perencanaan organisasi dimaksudkan agar terdapat unit yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK yaitu: 1. Tersedia unit organisasi yang khusus menangani IT, minimal terdiri dari fungsi infrastruktur perangkat keras dan infrastruktur perangkat lunak. 2. Penyusunan dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). 3. Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.


41



4. Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian. 5. Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana

4.3

Kantor Pengelola Data Elektornik

Kantor Pengelola Data Elektronik adalah unit organisasi yang berada di bawah Bupati yang tugas utamanya adalah mengelola sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah adalah orang dan perangkat keras/lunak yang merupakan komponen bagi terselenggaranya sistem informasi. Sumber daya informasi terdiri dari: 1. Ahli informasi (Information Specialist) 2. Perangkat keras 3. Perangkat lunak 4. Perangkat komunikasi 5. Pengguna/Operator Struktur organisasi yang dapat disusun berdasarkan model tersentralisasi dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Unit Organisasi Pengelola e-Government

42



4.3.1


Kasi Pengembangan Sistem

4.3.1.1 Pengembangan dan Standard sistem Seksi ini bertanggung jawab dalam mengawal pengembangan sistem informasi baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi apakah pengembangan perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber daya informasi yang dimiliki. Di samping itu, seksi ini juga menerapkan standar yang ditetapkan dalam pengembangan sistem informasi. baik standar data, teknologi, maupun sekuritas.

4.3.1.2 Pengembangan SDM Mengembangkan SDM ahli informasi. Ahli informasi adalah orang yang bertanggung jawab penuh dan berkontribusi dalam menyediakan sumber daya informasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Ahli informasi terdiri dari analis sistem, administrator database, webmaster, ahli jaringan, programmer, dan operator. Analis sistem adalah ahli sistem informasi yang bekerja bersama pengguna untuk membangun sistem baru atau meningkatkan kemampuan sistem yang telah ada. Analis sistem memiliki keahlian dalam mendefinisikan masalah dan menyampaikan dokumen tertulis untuk menerangkan bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

4.3.2

Kasi Pemeliharaan Sistem

4.3.2.1 Jaringan Seksi ini bertanggung jawab agar jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dipastikan lancar. Pemeliharaan dilakukan secara preventive (pengecekan rutin) dan corrective (help desk). Untuk memastikan jaringan dapat berjalan secara optimal, seksi ini diberi kewenangan untuk mengelola hak akses, manajemen bandwidth, serta merencanakan anggaran

untuk

koordinasi

dan

sosialisasi,

pemeliharaan

infrastruktur,

penggantian/pengembangan infrastruktur, monitoring evaluasi, dan mengusulkan peningkatan kompetensi SDM . Spesifikasi kebutuhan SDM untuk bagian ini adalah 1 orang lulusan S1 informatika, 1 orang lulusna S1 teknik elektro, 2 orang lulusan D3 informatika.

4.3.2.2 Aplikasi Seksi ini bertanggung jawab agar aplikasi yang berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berjalan lancar sesuai kebutuhan . Apabila diperlukan, aplikasi dapat dikembangkan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Dalam melakukan tugasnya, seksi aplikasi bertindak sebagai help desk apabila ada permasalahan dengan aplikasi yang sudah berjalan. Seksi ini juga

bertanggung

jawab

memfasilitasi

kebutuhan


agar

aplikasi

yang

ada

bisa

43



diimplementasikan secara optimal. Seksi ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi aplikasi

4.3.2.3 Database Seksi ini bertanggung jawab mengelola data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, memelihara data center yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Seksi ini juga bertanggung jawab memelihara data dari kerusakan, kegagalan akses, atau akses ilegal.

4.3.3

Sub Bag Tata Usaha

4.3.3.1 Keuangan Bertanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan di KPDE.

4.3.3.2 Kepegawaian Bertanggung jawab dalam bidang kerumah tanggaan serta memfasilitasi hak dan kewajiban pegawai KPDE.

4.3.3.3 Perencanaan Bertanggung jawab menyusun program kerja KPDE sesuai usulan dari seksi dan bidang, melaporkan progres kegiatan, dan hasil kegiatan.

4.4

Perencanaan Infrastruktur

Rancangan kebutuhan infrastruktur dibuat berdasarkan hasil analisis kesenjangan antar kondisi aktual dan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai. Setelah mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran lokasi SKPD yang beberapa di antaranya cukup jauh jaraknya dari pusat pengoperasian jaringan, perancangan kebutuhan infrastruktur khususnya jaringan yang nantinya akan menghubungkan seluruh SKPD ke kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Klaten akan dibagi tiga berdasarkan jarak lokasi terhadap pusat pengoperasian jaringan, yaitu: (1) kebutuhan infrastruktur di pusat data dan pengoperasian jaringan, yang dalam rancangannya akan memiliki lokasi di Kantor KPDE ; (2) Kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan pusat data dan pengoperasian jaringan dengan jaringan seluruh SKPD dan jaringan antar SKPD termasuk kecamatan, rencananya akan menggunakan kombinasi media koneksi kabel Fiber Optic (FO), wireless dan Virtual Private Nertwork (VPN); (3) kebutuhan infrastruktur LAN di masing-masing SKPD menggunakan media koneksi kabel UTP dan indoor wireless. Skema koneksi jaringan yang dibangun antara Pusat data dan jaringan dengan klien (SKPD) maupun jaringan antar SKPD dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.

44




Gambar 4.2. Rancangan Infrastruktur Jaringan Kabupaten Klaten

4.4.1

Kebutuhan Infrastruktur di Pusat Data dan Operasional Jaringan Kabupaten

Pusat Data akan sangat berperan sebagai lokasi penyimpanan, dan pengelolaan data secara terpusat dan sebagai data warehouse kabupaten. Sedangkan pusat operasional jaringan, melakukan fungsi pengelolaan keamanan dan pengaturan koneksi jaringan serta akses internet seluruh Kecamatan. Mengingat fungsi dan efisiensi area, lokasi kedua pusat ini di satukan dan berada dalam satu ruangan tersendiri yang memenuhi spesifikasi ruangan khusus yang sifatnya restricted area yang terletak di kantor Dinas Kominfo atau berdekatan dengan Diskominfo, sebagai penanggung jawab dan pengelola Pusat Data dan jaringan Kabupaten Klaten.


45



Gambar 4.3 . Rancangan Pusat data di KPDE

Gambar 4.4. Rancangan Jaringan di Pusat Data KPDE

46




Tabel 4.1. Kebutuhan Data dan NOC

No

Jenis Perangkat

Kuantitas

Keterangan

1

File Server

1 Unit

Dengan Software

2

Mail Server

1 Unit

Dengan Software

3

DNS & proxy server

1 Unit

Dengan Software

4

Web server for portal

1 Unit

Dengan OS

5

Database server

4 Unit

Dengan OS

6

Back up server

2 Unit

Dengan OS

7

Internet Connection VPN

181 MB

8

Router- VPN & security

2 Unit

9

Rack mount

4 Unit

10

DNOC Room equipment

1 Unit

11

Instalasi

1 paket

12

UPS

2 Unit

Secara umum jaringan komputer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jaringan publik, jaringan lokal, dan Demilitarized Zone (DMZ). Bagian pertama berupa jaringan publik, yaitu internet yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna yang ingin memanfaatkan sumber daya yang berada pada jaringan publik ini. Bagian kedua, yaitu jaringan lokal, adalah suatu lingkungan tertutup yang hanya dapat diakses dari lingkungan jaringan SKPD. Tidak seluruh orang yang terhubung ke jaringan komputer dapat mengakses langsung komputer-komputer yang berada pada lingkungan ini. Jaringan lokal yang digunakan berupa sebuah jaringan intranet private yang hanya dapat diakses oleh seluruh SKPD. Bagian ketiga, yaitu DMZ atau Demilitarized Zone, adalah suatu lingkungan jaringan yang dapat diakses dari jaringan publik dan dapat mengakses lingkungan jaringan lokal. Pada DMZ ini, seluruh server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan external firewall yang menggunakan perangkat firewall (diletakkan pada Gateway Server Center Kabupaten). Pada gateway kabupaten diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network). Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN server yang dipasang pada router. Sedangkan dari sisi komputer SKPD diberi software VPN klien atau juga hardware berupa router VPN klien untuk mengantisipasi pemberdayaan koneksi untuk sekitar klien SKPD. Pilar Cipta Solusi - Information Technology and Communication

47



VPN sendiri merupakan teknologi WAN yang dilewatkan di jaringan public internet, namun datanya dibungkus, dienkripsi, dan dilewatkan dengan tunneling di internet. Teknologi ini memungkinkan dapat mereduksi biaya dan aman karena menggunakan metode enkripsi sehingga dapat menjamin kerahasiaan pengiriman data, baik voice atau non voice antara Pusat Pengoperasian Jaringan dengan SKPD maupun antar SKPD. Selain media koneksi VPN yang akan sangat membantu koneksi jaringan antar kantor pusat dengan SKPD yang jaraknya jauh, digunakan juga media koneksi kabel fiber optic dan WLAN.

4.4.2

Kebutuhan Infrastruktur Koneksi Jaringan antar SKPD

Berdasarkan kondisi lokasi dari seluruh SKPD yang telah diidentifikasi, maka metode koneksi jaringan yang akan digunakan terdiri dari: 1. Koneksi VPN client 2. Koneksi Fiber Optik Koneksi VPN intranet klien dialokasikan untuk koneksi jaringan intranet dan dengan SKPD selain yang terkoneksi dengan WLAN. Penggunaan VPN akan sangat membantu koneksi jaringan antar kantor pusat dengan SKPD Namun untuk koneksi ke kecamatan khususnya untuk kecamatan kecamatan yang jarak lokasinya sangat jauh dan kondisi geografis dan topografinya perlu disiapkan alternatif lain selain menggunakan koneksi VPN untuk mengantisipasi belum adanya layanan VPN dari penyedia jasa jaringan, minimal untuk di tahun tahun awal. 4.4.3

Kebutuhan Infrastruktur Komputer Koneksi Jaringan lokal SKPD

Daftar kebutuhan infrastruktur jaringan lokal (LAN) di masing-masing SKPD disusun dengan melihat kondisi aktual yang ada. Saat ini baru ada 9 SKPD yang memiliki LAN dalam lingkungan kerjanya, namun kondisi dan konfigurasi belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan koneksi dari seluruh aparatur di SKPD tersebut . Selain itu, topologi jaringan LAN yang akan dibangun pada masing-masing SKPD juga akan menentukan jumlah kebutuhan dari perangkat yang akan digunakan .Dari Tiga topologi yang selama ini dikenal yaitu Ring, Bus dan Star, jaringan LAN di setiap SKPD akan menggunakan topologi Star. Walaupun konsumsi kabel lebih banyak namun topologi ini memungkinkan untuk mendeteksi terjadinya gangguan pada jaringan yang terhubung pada suatu komputer dan tidak akan mengganggu jaringan pada komputer lain jika terjadi kerusakan pada suatu komputer yang berada pada satu jaringan yang sama. Berikut skema jaringan LAN pada suatu SKPD:

48




Gambar 4.5. Jaringan LAN masing-masing SKPD

Gambar 4.6 . Jaringan LAN di Kompleks Pemda

Selain perangkat jaringan LAN, penambahan komputer kerja dan application server yang mendukung standar arsitektur aplikasi yang akan diterapkan juga akan dilakukan dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan secara kontinyu. Kebutuhan perangkat masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:


49



Tabel 4.1 Kebutuhan perangkat masing-masing SKPD KOMPUTER NO

1

SKPD

SERVER

KOMP

LAPTOP

PRINTER

PAKET LAN

WR

BW

1

11

8

11

1

1

5

2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Daerah

1

40

5

40

1

1

8

3

Badan Kepegawaian daerah

1

20

5

20

1

1

6

4

Badan Lingkungan Hidup

1

12

5

12

1

1

5

5

1

15

4

15

1

1

5

6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pendidikan

1

38

31

38

1

1

10

7

Dinas pertanian

1

44

10

44

1

5

9

8

Dinas kesehatan

1

25

14

25

1

1

7

9

Dinas Perhubungan

1

25

8

25

1

1

7

10

Dinas Perhubungan dan Olah Raga Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dinas Pekerjaan Umum

1

12

2

12

1

1

5

1

20

5

20

1

1

6

1

25

10

25

1

1

7

1

60

5

60

1

1

10

1

45

11

45

1

1

9

1

20

5

20

1

1

6

16

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Hukum

1

9

4

9

1

1

2

17

Humas

1

9

4

9

1

1

2

18

inspektorat

1

5

42

5

1

1

8

19

Kantor Arsip & perpustakaan

1

4

4

4

1

1

5

20

Kantor KB

1

15

8

15

1

1

6

21

1

30

8

30

1

1

7

22

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kecamatan (26 kecamatan)

26

130

52

130

26

26

6

23

Kesbangpol

1

8

2

8

1

1

4

24

Ketahanan Pangan

1

10

4

10

1

1

5

25

Organisasi

1

9

4

9

1

1

2

26

Pembangunan

4

31

4

9

1

1

2

27

Pemerintahan

1

9

4

9

1

1

2

28

Perekonomian

1

9

4

9

1

1

2

29

Rumah Sakit Umum Daerah

1

65

10

65

1

1

11

30

Satpol PP

1

12

8

12

1

1

5

31

Sekretaris Dewan

1

15

5

15

1

1

5

32

Umum

1

9

4

9

1

1

2

56

650

299

650

56

56

181

11 12 13

14 15

TOTAL

50



4.4.4


Data Recovery Center

Resiko operasional, resiko reputasi dan reputasi pasar. Pencegahan terhadap resiko-resiko tersebut yang diakibatkan oleh bencana (disaster) seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami dll dapat dilakukan dengan menyusun rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan/DRP) dengan dukungan DRC (Disaster Recovery Center) sebagai tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang mengakibatkan Data Center yang ada mengalami gangguan temporary, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.

Gambar 4.7 . Jaringan Recovery Data

Disaster Recovery Center merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu unit ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit kerja penting, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Secara umum DRC berfungsi untuk: 1. Meminimalisasi kerugian finansial dan nonfinansial dalam meghadapi kekacauan bisnis atau bencana alam meliputi fisik dan informasi berupa data penting 2. Meningkatkan rasa aman mengingat betapa penting sekali bussines continuity dalam sebuah organisasi. Ada 3 pilihan type DRC yang sesuai dengan kondisi alokasi anggaran organisasi, yaitu: a. Cold DRC ini menyediakan sistem yang sama seperti lokasi data center di organisasi dimana aplikasi dan data akan diupload sebelum fasilitas DRC bisa digunakan, namun proses pemindahan dari data center ke lokasi DRC akan dilakukan secara manual.


51



b. Warm DRC akan menyediakan komputer dengan segala komponennya, aplikasi, link komunikasi, serta backup data yang paling update, dimana system tidak otomatis berpindah tetapi masih terdapat proses manual meskupun dilakukan seminimal mungkin. c.

Hot DRC ini mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem dengan aplikasi, link komunikasi yang sama sudah di pasang dan sudah tersedia di lokasi DRC, data secara continu dibackup. Penerapan Teknologi Informasi untuk mendukung e-Government Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan koneksi live antara data center dan lokasi DRC, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga, tanpa harus mematikan sistem di data center lama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun dan negosiasi kontrak DRC: 1. DRC harus berada di daerah aman tapi dalam jarak yang terjangkau dari lokasi yang akan dilayaninya. 2. Perjanjian kontrak harus mengidentifikasikan sumber-sumber secara spesifik dan pelayanan yang akan disediakan. 3. Perjanjian kontrak sebaiknya berisi batasan jumlah maksimum pelanggan lain yang berlokasi sama dengan wilayah layanan perusahaan perusahaan bersangkutan. 4. Perjanjian kontrak harus menspesifikasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi laporan dari client.

4.5

Perencanaan Data dan Aplikasi

Perencanaan data dan aplikasi di kabupaten harus dapat terintegrasi. Konsep utama dari integrasi sistem adalah membuat sebuah sistem sebagai jembatan antar sistem lain yang dimiliki agar data-data yang sama dapat digunakan secara langsung dan meminimalisir proses input ulang. Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse). Sistem integrasi data bertujuan untuk mengharmonisasikan data dari sejumlah sumber ke dalam bentuk yang koheren. Akses terhadap sistem integrasi data umumnya dalam bentuk query dari pada dalam bentuk pemutakhiran data. Pemakai dapat memfokuskan pada data apa yang diperlukan dari pada bagaimana mendapatkannya. Alasan Perlunya Dilakukan Integrasi Data 1. Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi).

52




2. Data suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain yang memerlukan (tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu lingkungan organisasi). 3. Meskipun fokus integrasi adalah data, tapi perlu juga integrasi hal-hal lain yang terkait. 4. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan ouput/keluaran yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan keputusan nantinya. Aplikasi yang dikembangkan pada Kabupaten Klaten dapat di lihat pada tabel berikut ini. 4.5.1

Fungsi Pelayanan Tabel 4.2 Aplikasi Fungsi Pelayanan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Pelayanan 1

3

4

Pengguna

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Catatan Sipil (SIA DUKCAPIL) Perpajakan & Retribusi

SIMDUK

Dinas DUKCAPIL

Dinas DPPKAD

DUKCAPIL,

1

SIMPOL

DPPKAD

DPPKAD, SKPD

Seluruh

Sistem Layanan Pajak Online

Pendaftaran dan Perijinan 1

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Perijinan Terpadu

SIMPERDU

KPMPT

KPMPT

2

Sistem Pelayanan Bidang Ke-PU-an

SIMPERPU

Dinas PU dan ESDM

Dinas PU dan ESDM

SIDASI

DISPERINDAG

DISPERINDAG

Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah Pengaduan Masyarakat

SD-BUMD

Setda Bagian Perekonomian


1

Sistem Informasi Pengaduan Terpadu

SIPADU

HUMAS

HUMAS

2

Sistem Call Center Unit Pelayanan Publik

Klaten Call

HUMAS

HUMAS

3

Sistem Pelayanan Web e-Tiketing (Help Desk)

e-Tiketing

HUMAS

HUMAS

dan

Perijinan

Bisnis dan Investasi 1

Sistem Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah

2 5

Penanggung Jawab

Kependudukan 1

2

Nama Alias Sistem Informasi


53



Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi 6 Publikasai Info Umum dan Kepemerintahan


Penanggung Jawab

Pengguna

Setda Bagian Umum Semua SKPD di luar Setda Setda Bagian Umum

Setda Bagian Umum, Masyarakat Masyarakat

Setda Bagian Umum

1

Portal Kabupaten

Portal Klaten

2

Portal SKPD

Portal SKPD

3

Sistem Informasi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sistem Informasi Manajemen Organisasi Non-Pemerintah

SIM - PPID

SIM-NGO

Setda Umum

Sistem Informasi Profil Daerah

SIPD

BAPPEDA

4 5

Bagian

Masyarakat

BAPPEDA, Masyarakat

PENANGGUNG JAWAB

SISTEM INFORMASI

Dinas DUKCAPIL

SIMDUK

Dinas DUKCAPIL

DPPKAD

SIMPOL

DPPKAD

Dinas Perijinan

SIMPERDU

Dinas Perijinan

Dinas PU dan ESDM

SIMPERPU

Dinas PU dan ESDM

Setda Bag. Pembangunan

SIDASI


Setda Bag. Ekonomi

SD-BUMD

PENGGUNA

Setda Bag. Ekonomi

SIPADU

Klaten Call

Help Desk

Setda Bagian Umum

Setda Bagian Umum Portal Klaten

SIM PPID Masyarakat SIM-NGO

SKPD Diluar Setda

Portal SKPD

BAPPEDA

Seluruh SKPD

BAPPEDA

Gambar 4.8. Aplikasi Fungsi Layanan

54




Tabel 4.3 Aplikasi Fungsi Admministrasi dan Manajemen Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Admministrasi dan Manajemen 1

3

E-Office (Mail System)

5

Pengguna

e-Office

Setda Umum

Bagian

Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD

Bagian


Sistem Dokumen Elektronik 1

E-Office (Manajemen Digitalisasi Dokumen dan Pengarsipan)

e-Office

Setda Umum

2

SIM Arsip Daerah

e - ARSIP

Kantor Arsip & Perpustakaan

Kantor Arsip Perpustakaan

Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Daerah 2 Manajemen DashboardPemerintah Daerah Kolaborasi dan Koordinasi

EIS BANGDA

Setda Umum Setda Umum

Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD Setda Bagian Umum & Seluruh SKPD

1

E-Office (Tata Naskah Dinas Elektronik) Manajemen Pelaporan Pemerintah

e-Office

HUMAS


1

e-LAKIP

Organisasi

Organisasi & Seluruh SKPD

&

Sistem Pendukung Keputusan 1

4

Penanggung Jawab

Surat Elektronik 1

2


Laporan Kinerja Pemerintah Elektronik (e-LAKIP)

PENANGGUNG JAWAB

e-Dashboard

Bagian Bagian

SISTEM INFORMASI

e-Office

Setda Bagian Umum

PENGGUNA

Setda Bagian Umum

EIS BANGDA

Seluruh SKPD e-Dashboard

BAPPEDA

e-LAKIP

Setdae Bag. Pembangunan

Kantor Arsip & Perpus

e-Arsip

Kantor Arsip & Perpus

Gambar 4.9. Fungsi Admministrasi dan Manajemen


55



4.5.2

Fungsi Legislasi Tabel 4.4 Aplikasi Fungsi Legislasi

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Legislasi 1

Pengguna

Sistem Administrasi Kesekretariatan DPRD Elektronik (e-Parliement)

e-Parliement

Sekertariat Dewan

Sekertariat Dewan

SIPILKADA

Setda Bagian Pemerintahan

Setda Bagian Pemerintahan & Masyarakat

JDIH

Setda Bagian Hukum

Setda Bagian Hukum & Masyarakat

Sistem Pemilu Daerah 1

3

Penanggung Jawab

Sistem Administrasi DPRD 1

2


Sistem Informasi PILKADA

Katalog Hukum Peraturan dan Perundangan 1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

PENANGGUNG JAWAB

SISTEM INFORMASI

Sekretariat Dewan

e-Parliement

Setda Bag.

SIPILKADA

Pemerintahan

PENGGUNA

Sekretariat Dewan

Setda Bag. Pemerintahan

Masyarakat

Setda Bagian Hukum

JDIH

Setda Bagian Hukum

Gambar 4.10. Aplikasi Fungsi Legislasi

56



4.5.3


Fungsi Pembangunan Tabel 4.5 Aplikasi Fungsi Pembangunan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Pembangunan 1

4

Pengguna

Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

SIMADAP

Setda Bagian Pembangunan


Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan

SIMUSRENBANG

BAPPEDA

BAPPEDA & Muspida

2

Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD) Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pembangunan Daerah

SIPPD

BAPPEDA

SIM-KPD

BAPPEDA

BAPPEDA & Seluruh SKPD BAPPEDA & Seluruh SKPD

4

Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev)

e-Monev

Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan & Seluruh SKPD

5

Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran(e-Budgeting)

e-Budgeting

BAPPEDA

BAPPEDA & Seluruh SKPD

3

3

Penanggung Jawab

Sistem Informasi dan Manajemen Data 1

2


Sistem Perencanaan Proyek 1

Sistem Informasi Manajemen Proyek (Perencanaan)

SIMPRO

BAPPEDA


2

Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Perencanaan)

SIMAK

DPU

DPU & Seluruh SKPD

Pengelolaan dan Monitoring Proyek 1

Sistem Informasi Manajemen Proyek (Pengelolaan dan Monitoring)

SIMPRO

BAPPEDA


2

Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Pengelolaan dan Monitoring)

SIMAK

DPU

DPU & Seluruh SKPD


57


PENANGGUNG JAWAB


DPPKAD


SISTEM INFORMASI

SIMADAP

SIMAK

PENGGUNA


DPPKAD

Seluruh SPKAD SIPPD

SIM-KPD

BAPPEDA

e-Monev

BAPPEDA

e-Budgeting (Perencanan)

SIMUSREMBANG

Muspida

Gambar 4.11. Aplikasi Fungsi Pembangunan

58



4.5.4


Fungsi Keuangan Tabel 4.6. Aplikasi Fungsi Keuangan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Keuangan 1

3

Penanggung Jawab

Pengguna

Sistem Anggaran 1

2


Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah (e-Budgetting)

e-Budgeting

DPPKAD

DPPKAD & Seluruh SKPD

Sistem Kas dan Perbendaharaan 1

Aplikasi Pengelolaan KASDA

SIKASDA

DPPKAD

2

SIM Pendapatan Daerah (Back Office)

SIMPADA

DPPKAD

DPPKAD & Seluruh SKPD DPPKAD

SAIBADA

DPPKAD

DPPKAD

Sistem Akuntansi Daerah 1

SIM Akuntansi Daerah Berbasis Akrual

PENANGGUNG JAWAB

SISTEM INFORMASI

PENGGUNA

SIMDA-BSC

SIMDA-STKP

BKD

SIMDA PERJADIN

BKD

SIMDA-ANJAB

SIMDA CPNS

Masyarakat

e-Learning Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan SIMPELATDA

Gambar 4.12. Aplikasi Fungsi Keuangan


59



4.5.5

Fungsi Kepegawaian Tabel 4.7. Aplikasi Fungsi Kepegawaian

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Kepegawaian 1

3

Pengguna

SIMDA (Penerimaan CPNS)

SIMDA - CPNS

BKD

BKD & Masyarakat

Sistem Absensi dan Penggajian 1

Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

SIMDA - STKP

BKD

BKD

2

SIMDA (Manajemen Surat Tugas dan Perjalanan Dinas)

SIMDA PERJADIN

BKD

BKD

SIMDA - ANJAB

Bagian Organisasi BKD

Bagian Organisasi

Sistem Penilaian Kinerja PNS 1 2

4

Penanggung Jawab

Pengadaan PNS 1

2


SIMDA (Sistem Informasi Analisis Jabatan ) Sistem Informasi Manajemen Berbasis Balance Scorecard

SIMDA - BSC

BKD

Sistem Pendidikan dan Latihan 1

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Daerah

SIMPELATDA

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2

E-Learning Pendidikan dan Pelatihan Daerah

e-Learning

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan & Masyarakat

PENANGGUNG JAWAB

SISTEM INFORMASI

PENGGUNA

SIMDA-BSC

SIMDA-STKP

BKD

SIMDA PERJADIN

BKD

SIMDA-ANJAB

SIMDA CPNS

Masyarakat

e-Learning Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan SIMPELATDA

Gambar 4.13. Aplikasi Fungsi Kepegawaian

60



4.5.6


Fungsi Kepemerintahan Tabel 4.8.Aplikasi Fungsi Kepemerintahan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Kepemerintahan 1

Sistem Informasi Pengadaan

Sistem Informasi Aset dan Persedian Barang Katalog Barang Daerah

SIM-Aset

1

SIMBADA

DPPKAD

DPPKAD & Seluruh SKPD

SIMPEDA

DPPKAD

DPPKAD

SDBUMD

DPPKAD

DPPKAD

Sistem Informasi Barang Daerah

e-Procurement

Bagian Pembangunan & Masyarakat DPPKAD & Seluruh SKPD

Pengelolaan Pendapatan Daerah 1

4

Pengguna

Bagian Pembangunan DPPKAD

2

3

Penanggung Jawab

Pengelolaan Barang Daerah 1

2


Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan Perusahaan Daerah 1

Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah

PENANGGUNG JAWAB

BAPPEDA

SISTEM INFORMASI

e-Procurement

PENGGUNA

BAPPEDA

Masyarakat

SIM-Aset

Seluruh SKPD

SIMBADA DPKAD SIMPEDA

DPKAD

SDBUMD

Gambar 4.14. Aplikasi Fungsi Kepemerintahan


61



4.5.7

Fungsi Kewilayahan Tabel 4.9.Aplikasi Fungsi Kewilayahan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Kewilayahan 1

2

SIG-PED

Setda Bidang Perekonomian

Setda Bidang Perekonomian & Masyarakat

SIM - KP

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian & Masyarakat Dinas Pertanian & Masyarakat Dinas Pertanian & Masyarakat Dinas Pertanian & Masyarakat Dinas Pertanian & Masyarakat

2

Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

SIMDARU


Potensi Daerah Sistem Informasi Geografi Potensi Ekonomi Daerah

Kehutanan SIM Kehutanan dan Perkebunan

Pertanian, Peternakan dan Kelautan 1

Sistem Informasi Pertanian

SIMTAN

Dinas Pertanian

2

Sistem Informasi Peternakan

SIMTER

Dinas Pertanian

3

Sistem Database Profil Kelautan dan Perikanan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SIMLA

Dinas Pertanian

SIM-LP2B

Dinas Pertanian

SIMPAR

DISBUDPARPO RA

DISBUDPARPORA & Masyarakat

e-UKM



Pariwisata Sistem Informasi Manajemen Pariwisata dan Kebudayaan

UKM 1

62

Badan Lingkungan Hidup & Masyarakat

SIM-RTH

1 6

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota

4 5

Pengguna

1

1 4

Penanggung Jawab

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1

3


Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring UKM



PENANGGUNG JAWAB


SISTEM INFORMASI

SIMDARU

SIM-RTH


SIG-PED

SIMTAN


PENGGUNA


Masyarakat


Dinas Pertanian

SIMTER Dinas Pertanian

SIMLA

SIM-LP2B

Masyarakat

DISBUDPARPORA

SIMPAR

DISBUDPARPORA

Setda Bag. Perekonomian

e-UKM

Setda Bag. Perekonomian

Gambar 4.15. Aplikasi Fungsi kewilayahan


63



4.5.8

Fungsi Kemasyarakatan Tabel 4.10. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Kemasyarakatan 1

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah

SIM-RSUD

RSUD

RSUD

2

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Sistem Informasi Manajemen Obat

SIMPUS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

SIMO

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Sistem Database Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komunitas

SIYANKES

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

e-Learning Pendidikan Dasar dan Menengah Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru

e-Learning

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

3

Sistem Database Pembinaan Pemuda dan Olahraga

SIMPOR

DISBUDPARPO RA

DISBUDPARPORA

4

Sistem Informasi Manajemen Sekolah

SIM-Sekolah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

SIPENCAKER

Disnakertrans

SISNAKER

Disnakertrans

3

Sistem Database dan Monitoring Perusahaan Industri dan Perdagangan

SDMP

Disnakertrans

Disnakertrans & Masyarakat Disnakertrans & Masyarakat Disnakertrans & Masyarakat

1

Sistem Database Industri dan Perdagangan Jaring Pengaman Sosial

SDIP



1

SISHUM

Setda Bidang Hukum

Setda Bidang Hukum & Masyarakat

Pendidikan 1 2

2

5

64

PPDB Online

Dinas Pendidikan

Ketenaga Kerjaan 1

4

Pengguna

1

4

3

Penanggung Jawab

Kesehatan

3

2


Sistem Informasi Pencari Kerja (AKA/I) Sistem Database Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Layanan Hukum & HAM



PENANGGUNG JAWAB

SISTEM INFORMASI


PENGGUNA

SIM-RSUD

SIMPUS Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan SIMO

SIMYANKER

e-learning

Dinas Pendidikan

PPDB Online

Dinas Pendidikan

SIM-Sekolah

DISBUDPARPORA

DISNAKERTRANS

SIMPOR

DISBUDPARPORA

SIPENCAKER

DISNAKERTRANS

SISNAKER

SDMP

Masyarakat

Setda Bid. Perekonomian

SDIP

Setda Bid. Perekonomian

Setda Bidang Hukum

SISHUM

Setda Bidang Hukum

Gambar 4.16. Aplikasi Fungsi Kemasyarakatan


65



4.5.9

Fungsi Sarana dan Prasarana Tabel 4.10. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasaran

Fugsional, Sub Fungsionanl dan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana 1

Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Angkutan Barang

Pengguna

SIM - PAB

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan & Masyarakat

Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan 2 Sistem Informasi Database Jalan Lingkungan Sarana Umum

SIDJJ

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

1

Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Umum Sistem Aplikasi Monitoring sarana dan Prasarana Permukiman

SIM-PSU

Dinas PU dan ESDM Dinas PU dan ESDM

Dinas PU dan ESDM

Sistem Informasi Perpustakaan Daerah

SIMPERPUSDA


Kantor Arsip & Perpustakaan, dan Masyarakat

Jalan dan Jembatan 1

3

Penanggung Jawab

Transportasi 1

2


2 3

PENANGGUNG JAWAB

SIDJL

SIMON-SPP

SISTEM INFORMASI

Dinas Perhubungan

Dinas PU dan ESDM

PENGGUNA

Dinas Perhubungan

SIDJJ

Dinas Perhubungan

SIDJL

SIM-PAB


SIM-PAB

Masyarakat


SIM-PSU Dinas PU SDM

Dinas PU SDM SIMON-SPP

Gambar 4.17. Aplikasi Fungsi Sarana dan Prasarana

66



Bab 5 Pentahapan Pengembangan

BAB 5 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN

(e-Government Road Map) Pentahapan pengembangan mengikuti metodologi yang telah diuraikan pada Bab II dengan tahapan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.1. yang meliputi tahap (1) Publikasi, (2) Interaksi, (3) Transaksi, dan (4) Integrasi. Proses ini menyesuaikan kondisi existing dan arah pengembangan e-Government menuju kondisi ideal yang diharapkan. Tahapan-tahapan lebih menunjukkan keterkaitan domain aplikasi-aplikasi masing-masing SKPD, sehingga dalam penerapannya bisa saja dilakukan tidak hanya serial namun dilakukan secara paralel tergantung kebutuhan dan prioritas yang telah direncanakan. Prosentase ketercapaian pengembangan e-Government yang diharapkan menuju kondisi ideal seperti tergambar pada Tabel 5.1. Tabel 5.1. Pentahapan Pengembangan No

Tahapan Pengembangan

1.

Sosialisasi konsep e-Government

2.

Penerapan reformasi birokrasi

3.

2016

2017

2018

2019

2020

2 kali

a. Workshop Reformasi Birokrasi

2 kali

b. Monev Reformasi Birokrasi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

c. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Penyusunan regulasi e-Government

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

14

21

a.

Penyusunan SK Bupati tentang e-Government

b.

Penyusunan SK Bupati tentang tata organisasi

c.

Penyusunan SK Bupati Kode Data

1 buah 1 buah

1 buah

d.

5. 6. 7.

Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola eGovernment Penyusunan sistem informasi terintegrasi Pembentukan unit organisasi pengelola IT Peningkatan kompetensi SDM

2 kali

a. Pelatihan SDM b. Tugas Belajar

15

11

17

1 SKPD

60 orang

60 orang 5 orang

c. Rekrutmen CPNS bidang IT


60 orang 3 orang 15 orang

67



No

Tahapan Pengembangan

8.

Pemeliharaan sistem

2016

2017

2018

2019

2020

seluruh SKPD

seluruh SKPD

seluruh SKPD

seluruh SKPD

seluruh SKPD

a. Pemeilharaan PC/Laptop b. Pemeliharaan jaringan c. Updating SI d. Updating web portal e. Updating anti virus

5.1

Sosialisasi konsep e-Government

Langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangkitkan kesadaran dan kebutuhan dari setiap SKPD bahwa dalam menjalankan tupoksi diperlukan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja serta kualitas output layanannya. Kesamaan pandangan bahwa aplikasi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan kerja di setiap SKPD menjadi modal yang sangat penting dalam menghindari ketimpangan sistem yang sangat mungkin terjadi. Bisa dibayangkan jika ada satu SKPD yang memiliki aplikasi membutuhkan data dan informasi dari SKPD lain yang semua dataya masih di atas kertas, maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam sistem yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap kinerja sistem. Proses sosialiasasi ini betul-betul sudah terlaksana di tahun pertama (2016) Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan. Materi pertemuan adalah Sosialisasi PP No. 3 2003, tentang e-Government,. Master Plan e-Government, dan Tentang Tata Kelola eGovernent. Sosialisasi Pertemuan sosilaisasi dalam 2 (dua) gelombang yaitu: 1. Gelombang pertama: Perserta pertemuan berasal dari sekretariat PEMDA, Biro, sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2. Gelombang Kedua: Perserta pertemuan berasal dari SKPD Teknis.

5.2

Penerapan reformasi birokrasi

Penerapan reformasi birokrasi diarahkan pada pelayanan masyarakat yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas prosedur. Kegiatan dalam penerapan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: 1. Workshop dan Bimbingan Teknis Mekanisme Reformasi Birokrasi di SKPD 2. SKPD melaksanakan reformasi birokrasi 3. Pemda melalui unit KPDE melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD.

68




Tabel 5.2. Pentahapan Penerapan Reformasi Birokrasi Kebutuhan Penerapan reformasi birokrasi

Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

1.

Workshop Reformasi Birokrasi

2 kali

2 kali

2.

Workshop Reformasi Birokrasi

2 kali

2 kali

3.

Monev Reformasi Birokrasi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

4.

Pembentukan Birokrasi

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

5.3

Tim

Reformasi

Pembentukan unit organisasi pengelola IT

Pembentukan unit organisasi pengelola IT sudah harus terpenuhi 100% diawal tahun untuk menjamin keterlaksanaan pentahapan pengembangan e-Government. Struktur organisasi pengelola IT seperti tercantum pada Gambar 4.1. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan e-Government.

5.3.1

Pengembangan Sistem

5.3.1.1 Pengembangan dan Standar Sistem Tabel 5.3 Kebutuhan SDM bagian Pengembangan dan Standar Sistem Tugas & Fungsi       

Memastikan bahwa sistem informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi standar teknologi, keamanan, dan hukum yang berlaku. Menyusun standar pengembangan teknologi (termasuk database, kemanan sistem) Menyusun rencana kerja pengembangan sistem. Melakukan bimbingan teknis.. Melakukan monitoring dan evaluasi.

SDM Minimal untuk staf   


1 orang lulusan S2 ilmu komputer 1 orang lulusan S1 teknologi informasi 1 orang lulusan D3 informatika

69



5.3.1.2 Pengembangan SDM Tabel 5.4. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Pengembangan SDM Tugas & Fungsi 

SDM Minimal untuk staf

Menyusun kebutuhan pelatihan untuk SDM terkait informatika. Memfasilitasi kenaikan jabatan fungsional pranata komputer. Memfasilitasi pelatihan / peningkatan kompetensi untuk SDM terkait. Menyusun rencana kerja pengembangan SDM. Melakukan bimbingan teknis.. Melakukan monitoring dan evaluasi.

    

5.3.2

  

1 orang lulusan S2 ilmu komputer 1 orang lulusan S1 teknologi informasi 1 orang lulusan D3 informatika

Pemeliharaan Sistem

5.3.2.1 Jaringan Tabel 5.5. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Jaringan Tugas & Fungsi  


Seksi ini bertanggung jawab agar jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dipastikan lancar. Pemeliharaan dilakukan secara preventiv (pengecekan rutin) dan corrective (help desk). Untuk memastikan jaringan dapat berjalan secara optimal, seksi ini diberi kewenangan untuk mengelola hak akses, manajemen bandwidth, serta merencanakan anggaran untuk koordinasi dan sosialisasi, pemeliharaan infrastruktur, penggantian /pengembangan infrastruktur, monitoring evaluasi, dan mengusulkan peningkatan kompetensi SDM .

  

1 orang lulusan S1 informatika 1 orang lulusna S1 teknik elektro 2 orang lulusan D3 informatika

5.3.2.2 Aplikasi Tabel 5.6. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Aplikasi Tugas & Fungsi 



70


Seksi ini bertanggung jawab agar aplikasi yang berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berjalan lancar sesuai kebutuhan. Apabila diperlukan, aplikasi dapat dikembangkan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Dalam melakukan tugasnya, seksi aplikasi bertindak sebagai help desk apabila ada permasalahan dengan aplikasi yang sudah berjalan. Seksi ini juga bertanggung jawab memfasilitasi kebutuhan agar aplikasi yang ada bisa diimplementasikan secara optimal. Seksi ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka sertifikasi aplikasi

  

1 orang lulusan S1 ilmu komputer/teknologi informasi 1 orang lulusan S1 sistem informasi 1 orang lulusan D3 informatika




5.3.2.3 Database Tabel 5.7. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Database Tugas & Fungsi   

5.3.3

Seksi ini bertanggung jawab mengelola data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Seksi ini bertanggung jawab memelihara data center yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Seksi ini juga bertanggung jawab memelihara data dari kerusakan, kegagalan akses, atau akses ilegal.

SDM Minimal untuk staf 1 orang lulusan S1 ilmu komputer/teknologi informasi 1 orang lulusan S1 sistem informasi 1 orang lulusan D3 informatika

Tata Usaha

5.3.3.1 Keuangan Tabel 5.8. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Keuangan Tugas & Fungsi Bertanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan di KPDE.


1 orang lulusan S1 Akuntansi 1 orang lulusan D3 Akuntansi 1 orang lulusan D3 informatika

5.3.3.2 Kepegawaian & Umum Tabel 5.9. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas & Fungsi Bertanggung jawab dalam bidang kerumah tanggaan serta memfasilitasi hak dan kewajiban pegawai KPDE.

SDM Minimal untuk staf  

1 orang lulusan S1 Ekonomi 1 orang lulusan D3 informatika

5.3.3.3 Perencanaan Tabel 5.10. Kebutuhan SDM Minimal Bagian Perencanaan Tugas & Fungsi Bertanggung jawab menyusun program kerja KPDE sesuai usulan dari seksi dan bidang, melaporkan progres kegiatan, dan hasil kegiatan.

5.4


1 orang lulusan S2 informatika 1 orang lulusan S1 informatika 1 orang lulusan D3 informatika

Pengembangan infrastruktur hardware dan jaringan

Berdasarkan rancangan kebutuhan infrastruktur maka disusun jadwal tahapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Perangkat pada Data Center rencananya akan diadakan


71



pada tahun pertama. Sedangkan untuk kebutuhan di tingkat SKPD yang jumlahnya cukup besar, akan diadakan secara bertahap mulai tahun 2016. Diperkirakan pembenahan sistem jaringan dan peningkatan kapasistas dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017, sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan lebih ditekankan kepada kegiatan pengelolaan dan pemeliharan jaringan yang ada. Peningkatan pengembangan infrastruktur direncanakan 20% pertahun dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan aplikasi eGovernment. Tabel 5.11. Rencana Pengembangan Infrastruktur 2015-2020 NO

SKPD

TAHUN KE 2016

1

Organisasi

1 paket

2

Pembangunan

1 paket

3

Pemerintahan

1 paket

4

Perekonomian

1 paket

5

Hukum

1 paket

6

Humas

1 paket

7

Umum

1 paket

8

Sekretaris Dewan

1 paket

9

Dinas Pendidikan

1 paket

10

Dinas kesehatan

1 paket

11

Badan Perencanaan Daerah

1 paket

12

Satpol PP

1 paket

13

Kecamatan Klaten Tengah

1 paket

14

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 paket

15

1 paket

16

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Badan Kepegawaian daerah

17

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

1 paket

18

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 paket

19


1 paket

20


1 paket

21

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

1 paket

22

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 paket

23

Ketahanan Pangan

1 paket

24


1 paket

25

Badan Pemberdayaan Masyarakat

1 paket

26

Kecamatan Klaten Utara

1 paket

27

Kantor KB

1 paket

28

Dinas pertanian

1 paket

29

Dinas Perhubungan

1 paket

30

inspektorat

1 paket

72

2017

2018

2019

2020

1 paket



NO


SKPD

TAHUN KE 2016

2017

2018

2019

2020

31

Dinas Pekerjaan Umum

1 paket

32


33 34

Dinas Kebudayaan Pariwisata Olahraga Kecamatan Klaten Selatan

35

Kecamatan Jogonalan

1 paket

36

Kecamatan Wedi

1 paket

37

Kecamatan Kalikotes

1 paket

38

Kecamatan Trucuk

1 paket

39

Kecamatan Pedan

1 paket

40

Kecamatan Ceper

1 paket

41

Kecamatan Kebonarum

1 paket

42

Kecamatan Ngawen

1 paket

43

Kecamatan Jatinom

1 paket

44

Kecamatan Tulung

1 paket

45

Kecamatan Karanganom

1 paket

46

Kecamatan Polanharjo

1 paket

47

Kecamatan Karangnongko

1 paket

48

Kecamatan Bayat

1 paket

49

Kecamatan Cawas

1 paket

50

Kecamatan Karangdowo

1 paket

51

Kecamatan Juwiring

1 paket

52

Kecamatan Delanggu

1 paket

53

Kecamatan Wonosari

1 paket

54

Kecamatan Gantiwarno

1 paket

55

Kecamatan Prambanan

1 paket

56

Kecamatan Manisrenggo

1 paket

57

Kecamatan Kemalang

1 paket

1 paket Pemuda

dan

1 paket 1 paket

Pentahapan Pengadaan Hardware masing SKPD-masing dapat dilihat pada tabel 5.12. Tabel 5.12. Pentahapan Pengadaan Hardware Kebutuhan

Tahun 2018

2020

2021

1.

Pengadaan PC/Laptop

50 unit

2016

50 unit

2017

50 unit

50 unit

50 unit

2.

Pengadaan Printer dan scanner

50 unit

50 unit

50 unit

50 unit

50 unit

3.

Pengadaan LAN internal SKPD

27 paket

20 paket

8 paket

4.

Sewa VPN ( WAN antar SKPD)

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5.

Pengadaan Server SKPD + UPS

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket


73



5.4.1

Pengembangan Infrastrukutur Tahun 2016

Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1. dan Tabel 5.13.

Gambar 5.1. Pengembangan Infrastruktur tahun 2016

Tabel 5.13 Pengembangan Infrastruktur tahun 2016

74

NO

SKPD

1

Kantor Bupati Klaten  Organisasi  Pembangunan  Pemerintahan  Perekonomian  Hukum  Humas  Umum  Sekretaris Dewan Dinas Pendidikan Dinas kesehatan Badan Perencanaan Daerah Satpol PP Kecamatan Klaten Tengah



NO


SKPD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Badan Kepegawaian daerah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

5.4.2

2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3


4


5

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7

Ketahanan Pangan

8


9

Badan Pemberdayaan Masyarakat

10

Kecamatan Klaten Utara

11

Kantor KB

12

Dinas pertanian

13

Dinas Perhubungan

14

inspektorat

15

Dinas Pekerjaan Umum

16


17

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga


Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 5.12 dan Tabel 5.14

Gambar 5.2. Pengembangan Infrastruktur tahun 2017


75



Tabel 5.14 Pengembangan Infrastruktur tahun 2017

No 1 2 3 4 5 6 7

5.4.3

Nama Kecamatan Kecamatan Klaten Selatan Kecamatan Jogonalan Kecamatan Wedi Kecamatan Kalikotes Kecamatan Trucuk Kecamatan Pedan Kecamatan Ceper


Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Tabel 5.15

Gambar 5.3. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018 Tabel 5.15. Pengembangan Infrastruktur tahun 2018

No 1 2 3 4 5 6 7

76

Nama Kecamatan Kecamatan Kebonarum Kecamatan Ngawen Kecamatan Jatinom Kecamatan Tulung Kecamatan Karanganom Kecamatan Polanharjo Kecamatan Karangnongko



5.4.4



Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 5.4. dan Tabel 5.16.

Gambar 5.4. Pengembangan infrastruktur tahun 2019 Tabel 5.16 Pengembangan infrastruktur tahun 2019

No

Nama Kecamatan

1

Kecamatan Bayat

2

Kecamatan Cawas

3

Kecamatan Karangdowo

4

Kecamatan Juwiring

5

Kecamatan Delanggu

6

Kecamatan Wonosari


77



5.4.5


Rencana pengembangan infrastruktur tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan Tabel 5.17.

Gambar 5.5. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020 Tabel 5.17. Pengembangan Infrastruktur tahun 2020

5.5

No

Nama Kecamatan

1

Kecamatan Gantiwarno

2

Kecamatan Prambanan

3

Kecamatan Manisrenggo

4

Kecamatan Kemalang

Penyusunan regulasi e-Government

Dalam rangka mendukung dan menjamin implementasi e-Government diperlukan regulasi yang kuat dari Pemerintah Daerah. Adapun SK yang perlu disusun sebagai berikut. 1. Penyusunan SK Bupati tentang e-Government 2. Penyusunan SK Bupati tentang tata organisasi 3. Penyusunan SK Bupati Kode Data 4. Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government 78



5.6


Penyusunan SK Bupati tentang e-Government

Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaste maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan. Dalam SK Bupati tentang e-Government mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan Pengembangan e-Government a. Pengadaan b. Keamanan c.

Internet dan Intranet

d. Pengembangan e. Database f.

Sumber Daya Manusia

g. Kerjasama dengan instansi Vertikal dan Pihak Ketiga 4. Pemilharaan 5. Sanksi 6. Ketentuan

5.6.1

Penyusunan SK Bupati tentang Tata Organisasi

Dalam rangka pengelolaan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif diperlukan adanya kebijakan tata organisasi yang mendukung implementasi e-Government Dalam SK Bupati tentang tata Organisasi mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentuka 3. Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok 4. Kelompok Jabatan Fungsional 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup

5.6.2

Penyusunan SK Bupati tentang Kode Data

Sistem informasi berbasis komputer merupakan kebutuhan yang sangat strategis dari suatu organisasi

yang

melaksanakan

prinsip-prinsip

manajemen


modern.

Dalam

rangka

79



pengembangan sistem informasi di linkungan Pemda Kabupaten Klaten yang terintegrasi guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat dan tepat melaui sistem informasi berbasis komputer, proses pengelolaan database elektronik membutuhkan kode data. Kode data yang dimaksud merupakan lambang atau kode unik yang akan dibaca oleh komputer yang berfungsi mengkomunikasikan dalam integrasi database melalui interrelasi antar database dengan prinsip analogi satu dengan lainnya. Dalam SK Bupati tentang Kode Data mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Struktur Kode, diantaranya: a. Struktur Kode Wilayah b. Struktur Kode SKPD c.

Struktur Unit Kerja

d. Struktur Kode Pendidikan e. Struktur Kode Pelatihan f.

Struktur Kode Barang

4. Ketentuan Penutup

5.6.3

Penyusunan SK Bupati tentang Tata Kelola e-Government

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik

yang efektif

dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi

pengembangan e-Government; Kebijakan mengatur dan mengelola keseluruhan proses perencanaan, realisasi, operasional harian, pengamanan, kelangsungan layanan, dan evaluasi internal penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui jalur kepemimpinan yang tegas dan transparan dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dalam SK Bupati tentang Tatakelola mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Sistematika Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi a. Peran teknologi informasi dan komunikasi b. Kebijakan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi c.

80

Kerangka proses dan organisasi teknologi informasi dan komunikasi




d. Pengelolaan investasi teknologi informasi dan komunikasi e. Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi f.

Pengelolaan resiko teknologi informasi dan komunikasi

4. Ketentuan Penutup

5.7

Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi

Tools yang digunakan dalam rangka penerapan reformasi birokrasi bisa dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Tabel 5.18. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi NAMA APLIKASI

ALIAS

PENANGGUNG

TAHUN KE

JAWAB 2016

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Catatan Sipil (SIA DUKCAPIL)

SIMDUK

Dinas DUKCAPIL

X

Sistem Layanan Pajak Online

SIMPOL

DPPKAD

X

Setda Bagian Umum Semua SKPD di luar Setda

Portal Kabupaten

Portal Klaten

Portal SKPD

Portal SKPD

Sistem Informasi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

SIM - PPID

Setda Bagian Umum

X

Sistem Informasi Profil Daerah

SIPD

BAPPEDA

X

E-Office (Mail System)

e-Office

Setda Bagian Umum

X

E-Office (Manajemen Digitalisasi Dokumen dan Pengarsipan)

e-Office

Setda Bagian Umum

X

E-Office (Tata Naskah Dinas Elektronik)

e-Office

Setda Bagian Umum

X

Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah (e-Budgetting)

e-Budgeting

DPPKAD

X

Aplikasi Pengelolaan KASDA

SIKASDA

DPPKAD

X

BKD

X

BAPPEDA

X

SIMDA (Penerimaan CPNS) Sistem Informasi Pengadaan

SIMDA CPNS eProcurement

Dinas Kesehatan

X

Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru

PPDB Online

Dinas Pendidikan

X

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Perijinan Terpadu

SIMPERDU

Dinas Perijinan

Klaten Call e-Tiketing

Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum


2019

2020

X

SIM-RSUD

SIPADU

2018

X

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah

Sistem Informasi Pengaduan Terpadu Sistem Call Center Unit Pelayanan Publik Sistem Pelayanan Web eTiketing (Help Desk)

2017

X X X X

81



NAMA APLIKASI

PENANGGUNG

ALIAS

TAHUN KE

JAWAB 2016

Laporan Kinerja Pemerintah Elektronik (e-LAKIP) Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD) SIM Pendapatan Daerah (Back Office) Sistem Informasi Aset dan Persedian Barang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Sistem Database Industri dan Perdagangan Sistem Informasi Layanan Hukum & HAM Sistem Pelayanan dan Perijinan Bidang Ke-PU-an Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah SIMDA (Sistem Informasi Analisis Jabatan ) E-Learning Pendidikan dan Pelatihan Daerah Sistem Informasi Barang Daerah Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Peternakan Sistem Database Profil Kelautan dan Perikanan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sistem Informasi Manajemen Obat Sistem Database Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komunitas e-Learning Pendidikan Dasar dan Menengah Sistem Informasi Manajemen Sekolah

2017

e-LAKIP

BAPPEDA

X

SIPPD

BAPPEDA

X

SIMPADA

DPPKAD

X

SIM-Aset

DPPKAD

X

SIMPUS

Dinas Kesehatan

X

Setda Bidang Perekonomian Setda Bidang Hukum

SDIP SISHUM

2018

X

Dinas PU dan ESDM

X

SD-BUMD


X

SIMDA ANJAB

BKD

X

SIMBADA

Dinas Pendidikan DPPKAD

SIMPEDA

DPPKAD

x

SIMTAN

Dinas Pertanian

X

SIMTER

Dinas Pertanian

X

SIMLA

Dinas Pertanian

X

SIM-LP2B

Dinas Pertanian

X

SIMO

Dinas Kesehatan

X

SIYANKES

Dinas Kesehatan

X

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

e-Learning SIM-Sekolah

X X

X X

Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Angkutan Barang

SIM - PAB

Dinas Perhubungan

X

Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Umum

SIM-PSU

Dinas PU dan ESDM

X

Sistem Informasi Perpustakaan Daerah

SIMPERPUS DA


X

Sistem Database Potensi dan Peluang Investasi Daerah

SIDASI


X

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

JDIH

Setda Bagian Hukum

X

Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pembangunan Daerah

SIM-KPD

BAPPEDA

x

Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev)

e-Monev

BAPPEDA

x

82

2020

X

SIMPERPU

e-Learning

2019



NAMA APLIKASI

ALIAS


PENANGGUNG

TAHUN KE

JAWAB 2016

Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran(eBudgeting) SIM Akuntansi Daerah Berbasis Akrual

2017

2018

2019

2020

e-Budgeting

BAPPEDA

x

SAIBADA

DPPKAD

X

SIMDA (Manajemen Surat Tugas dan Perjalanan Dinas)

SIMDA PERJADIN

BKD

X

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Daerah

SIMPELATD A

Dinas Pendidikan

X

SDBUMD

DPPKAD

X

SIM - KP

Dinas Pertanian

X

SIMPAR

DISBUDPARPO RA

X

SIPENCAKE R

Disnakertrans

X

SIDJJ

Dinas Perhubungan

X

SIMON-SPP

Dinas PU dan ESDM

X

Sistem Informasi Manajemen Organisasi Non-Pemerintah

SIM-NGO

Setda Bagian Umum

X

SIM Arsip Daerah

e - ARSIP


X

Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Daerah

EIS BANGDA

Setda Bagian Umum

X

e-Dashboard

Setda Bagian Umum

X

e-Parliement

Sekertariat Dewan

X

Sistem Informasi PILKADA

SIPILKADA

Setda Bagian Pemerintahan

X

Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

SIMADAP


X

Sistem Informasi Manajemen Proyek (Perencanaan)

SIMPRO

BAPPEDA

X

Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Perencanaan)

SIMAK

DPPKAD

X

SIMPRO

BAPPEDA

X

SIMAK

DPPKAD

X

SIMDA STKP

BKD

X

Sistem Informasi Manajemen Berbasis Balance Scorecard

SIMDA BSC

BKD

X

Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota

SIM-RTH

Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

SIMDARU

Sistem Database Badan Usaha Milik Daerah SIM Kehutanan dan Perkebunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata dan Kebudayaan Sistem Informasi Pencari Kerja (AKA/I) Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan Sistem Aplikasi Monitoring sarana dan Prasarana Permukiman

Manajemen DashboardPemerintah Daerah Sistem Administrasi Kesekretariatan DPRD Elektronik (e-Parliement)

Sistem Informasi Manajemen Proyek (Pengelolaan dan Monitoring) Sistem Informasi Manajemen Konstruksi (Pengelolaan dan Monitoring) Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


X

X

83



NAMA APLIKASI

PENANGGUNG

ALIAS

TAHUN KE

JAWAB 2016

2017

2018

2019

2020

Sistem Informasi Geografi Potensi Ekonomi Daerah

SIG-PED


X

Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring UKM

e-UKM


X

Sistem Database Pembinaan Pemuda dan Olahraga

SIMPOR

DISBUDPARPO RA

X

SISNAKER

Disnakertrans

X

SDMP

Disnakertrans

X

SIDJL

Dinas Perhubungan

X

SIMUSRENB ANG

BAPPEDA

Sistem Database Ketenagakerjaan Sistem Database dan Monitoring Perusahaan Sistem Informasi Database Jalan Lingkungan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan

JUMLAH

84

15

11

17

14

21



Bab 6 Rencana Implementasi

BAB 6 RENCANA IMPLEMENTASI (e-Government Implementation Plan) 6.1

Strategi pengembangan e-Government

Meningkatkan dukungan organisasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan e-Government. Menigkatkan komitmen dan kapasitas SDM dan dalam mengelola e-Government.Efektifitas dalam pemanfaatan TIK namun efisien dalam sumber daya. Melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan berkesimbungan. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi dalam pengembangan e-Government.

6.2

Rencana Implementasi

Rencana implementasi e-Government mengacu kepada pentahapan pengembangan eGovernment secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah. Jangka waktu penerapan e-Government di setiap lembaga bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada serta tetap dalam kerangka rencana penerapan e-Government secara nasional.

6.3

Rekomendasi

6.3.1

Rekomendasi di bidang organisasi dan manajemen

1. Sosialisasi konsep e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan semboyan Klaten Go Online. 2. Penambahan unit organisasi dalam nomenklatur SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang memiliki tugas fungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan eGovernment di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten . 3. Tersedia anggaran yang memadai dan berkesinambungan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi baik di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten maupun SKPD. 4. Penguatan pengelolaan TIK di tingkat SKPD, khususnya di Subbag program dan Informasi, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. 5. Penempatan SDM sesuai kompetensi dalam mengelola e-Government. 6. Komitmen yang dimulai secara top down. 7. Sosialisasi dan penerapan reformasi birokrasi secara bertahap, terus menerus, dan berkesinambungan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan transparan dan akuntabel.


85



8. Membuka ruang konsultasi dan layanan aduan dari masyarakat demi penyempurnaan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten kepada masyarakat serta melakukan monitoring dan analisis terhadap layanan tersebut. 9. Kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan bisnis dalam mengembangkan e-Government.

6.3.2

Rekomendasi di Bidang Teknologi

Pengembangan Infrastruktur TIK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Keamanan sistem 2. Ketersediaan SDM yang kompeten untuk pemeliharaan sistem. 3. Tersedia Mekanisme Disaster Recovery System Pengembangan infrastruktur data dan aplikasi memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1. Integrasi 2. Penerapan SDLC (system development life cycle) dalam pengembangan system 3. Securitas data dan aplikasi 4. Layanan portal SKPD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 5. Pengembangan web harus disertai dokumentasi pengembangan yang lengkap yang memungkinkan pihak lain melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk dalam dokumen tersebut. 6. Web terintegrasi dengan database SKPD. Dengan memperhatikan factor keamanan data, integrasi dilakukan tidak secara langsung, namun memanfaatkan middleware yang menghubungkan antara database web dengan database SKPD. 7. Teknologi kecepatan akses user terhadap web sebaiknya lebih diprioritaskan daripada tampilan web. 8. Web memiliki ruang masukan dari masyarakat berupa layanan konsultasi/aduan. 9. Respon time terhadap masukan masyarakat melalui media web pada fitur ruang konsultasi/layanan aduan perlu ditetapkan. 10. Dilakukan updating web secara rutin baik dari sisi konten (berita, artikel, atau download konten) maupun fitur.

86



Bab 7 Penutup

BAB 7 PENUTUP Demikian Master Plan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ini disusun agar dapat menajdi pedoman dalam menerapkan pengembangan e-Government secara realistis dan terukur. Perlu disadari bahwa teknologi informasi sedemikian cepatnya berkembang, sehingga pada master plan ini tidak menyinggung secara mendetail persyaratan teknologi yang harus digunakan dengan tujuan agar master plan ini lebih luwes untuk diimplementasikan. Master Plan e-Government ini disusun dalam rangka perencanaan pengembangan, sehingga berhasil atau tidaknya perencanaan ini tergantung factor komitmen dari dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam e-Government agar implementasi e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bisa terlaksana dengan baik dan efektif. Besar harapan kami agar Master plan e-Government ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tercapai kinerja pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

CV PILAR CIPTA SOLUSI


87

KATA PENGANTAR. Klaten, Desember Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyusunan Master Plan e-government Pemerintah Kabupaten Klaten

Recommend Documents