STATUS BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN KLATEN Klaten, 21 Oktober 2015
GAMBARAN UMUM WILAYAH
ORIENTASI KAB. KLATEN TERHADAP PROV. JAWA TENGAH DAN INDONESIA
• Kabupaten Klaten merupakan bagian dari Kawasan Subosukawonosraten dgn arahan pengembangan kawasan pertanian, industri dan pariwisata • Dilalui jalur lintas nasional Yogya-Solo
Andalan andalan
Luas Wilayah : 65.556 Ha Terdiri atas : 26 Kecamatan 401 Desa/Kel. Letak: 7° 32’ 19” LS Sampai 7° 48’ 33” LS
110° 26’ 14” BT Sampai 110° 47’ 51” BT
Jumlah Penduduk : Laki-laki : Perempuan :
1.464.523 Jiwa 727.530 Jiwa 736.993 Jiwa
Kepadatan Penduduk: 2.234 Jiwa/Km²
PERMASALAHAN Luas wilayah antar desa belum dapat dihitung secara benar, selama ini hanya ‘given’ dari data yang telah ada serta data dari Kantor Pertanahan; Terdapat wilayah-wilayah alam seperti jalan, sungai, saluran irigasi, hutan, dll yang belum terhitung; dan Pada desa/kelurahan yang tidak memiliki batas wilayah alam sering terjadi konflik, terutama apabila mengalami perubahan alam dan dinamika perkembangan wilayah.
PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2006
• •
(Penetapan dan Penegasan Batas Desa) Batas desa dapat diartikan sebagai batas pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat.
PERMENDAGRI NO 76 TAHUN 2012
•
(Pedoman Penegasan Batas Daerah)
Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. • Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
ARAH DAN TUJUAN PENEGASAN BATAS DAERAH Mengukuhkan pembentukan daerah, sebagai eksistensi institusi penyelenggara pemerintahan daerah dan eksistensi letak (koordinat titik‐titik batas) serta cakupan wilayah ( peta wilayah administrasi) yang jelas dan konkrit sebagai landasan legalitas; Menjadi pemisah antar daerah otonom dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
hal
Memberikan kepastian batas wilayah Kabupaten dan Provinsi yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “Peta Batas” & tanda batas fisik di lapangan berupa pilar batas.
ARAH DAN TUJUAN PENEGASAN BATAS DAERAH Dimulai dari wilayah pemerintahan terendah dalam hal ini, batas wilayah Desa/Kelurahan, karena batas desa/Kelurahan sekaligus menjadi batas wilayah pemerintahan yang lebih tinggi yaitu batas Kecamatan, batas Kabupaten dan Kota, dan batas Provinsi. Mendukung dan memudahkan penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penataan ruang, perpajakan, kependudukan, potensi sumber daya, pelestarian lingkungan hidup, dan perimbangan fiskal daerah (DAU), dll
Manfaat Batas Wilayah Administrasi Yang Jelas Mempertegas cakupan wilayah administrasi – cakupan wilayah kewenangan suatu pemerintahan daerah Efisiensi – efektivitas pelayanan kepada masyarakat
Memberikan kejelasan luas wilayah Memberikan Kejelasan Daftar Pemilih (Pemilu, Pilkada)
Kejelasan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Menghindari Overlapping Pengaturan Tata Ruang
Manfaat Batas Wilayah Administrasi Yang Jelas Memberikan kepastian administrasi kependudukan
Memberikan kepastian administrasi pertanahan Memberikan kepastian kebijakan pembangunan
Memberikan kepastian dalam penegakan hukum Kejelasan Batas Desa Kepastian batas Kecamatan Kepastian batas Kabupaten Mendukung Pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah dan semua aturan turunannya
Mendukung Pelaksanaan UU Desa
Bantuan kegiatan dari BIG Diharapkan dapat:
1. Dapat
menetapkan luas wilayah desa yang sebenarnya di wilayah Kabupaten Klaten; dan
2. Dapat
memetakan secara detail batas antar desa dengan bantuan citra satelit, digitalisasi serta dilegalisasi secara hukum baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat/BIG.
12
