Menuju Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang NOMOR : 188.4/ 01 /35.73.314/2008 Tanggal : 01 PEBRUARI 2008 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

A. PENDAHULUAN A.1. VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perijinan Kota Malang harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna. Visi Dinas Perijinan Kota Malang : “ Menuju Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas “ Prinsip – prinsip dari visi diatas adalah : 1. Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu : Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di Kantor Dinas Perijinan Kota Malang. 2. Pelayanan Perijinan yang Cepat, yaitu : a. Cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan dengan ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian ijin untuk tiap jenis ijin. b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan. c.

Cepat

dalam

pemrosesan

pelayanan

perijinan

baik

yang

dilaksanakan oleh Dinas Perijinan maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemprosesan ijin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perijinan yang memadai. d. Cepat dalam informasi pelayanan perijinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perijinan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

1

2M

empermudah Persyaratannya dan empercepat Ijinnya. dan menangani pangaduan masyarakat.

Dalam pelayanan perijinan yang cepat tersebut diatas, akan diperoleh efisiensi dalam biaya pelayanan perijinan.

3. Pelayanan Perijinan yang berkualitas, yaitu : a. Produk perijinan yang diterbitkan Dinas Perijinan memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman. b. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Dinas Perijinan didukung dengan : 

SDM yang berkualitas dan professional



Sarana dan Prasara yang memadai dan berkualitas.



Data base perijinan yang didukung dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perijinan.

A. 2. MISI 1.

: Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.

2.

Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional Di Dinas Perijinan didalam melayani masyarakat di bidang perijinan.

3.

Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat serta Alat kerja yang memadai.

4.

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat proses perijinan dengan Membentuk Tim Pertimbangan Ijin dan Tim Teknis.

5.

Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perijinan.

A.3. MOTTO DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIJINAN  Motto Dinas Perijinan Kota Malang :

Makna motto :

Dinas

Perijinan

berupaya

untuk

mempermudah

persyaratan

perijinan

dan

mempercepat proses penyelesaian ijin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.  Komitmen/janji Dinas Perijinan Kota Malang 1.

Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perijinan.

2.

Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perijinan

3.

Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perijinan

4.

Siap menjalan perijinan satu pintu di Kota Malang

A.4. RUANG LINGKUP TUGAS Ruang lingkup tugas Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang adalah sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan. b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pelayanan perijinan. c) Pelaksanaan pelayanan di bidang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. d) Pemberian pertimbangan/berita acara permohonan ijin. e) Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusi perijinan. f) Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijin sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah. g) Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat. h) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait. i) j)

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dibidang perijinan. Pemberdayaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

k) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan l)

dan perpustakaan serta kerarsipan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan struktur organisasi Dinas Perijinan Kota Malang meliputi : a) Kepala Dinas; b) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

3



Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan

 Sub bagian Umum c) Bidang Pelayanan, terdiri dari :  

Seksi Penerimaan; Seksi Pemprosesan dan Penerbitan;

d) Bidang Penetapan dan Pembukuan  Seksi Penetapan 

Seksi Pembukuan

e) Bidang Penyuluhan dan Pengaduan  

Seksi Penyuluhan Seksi Pengaduan

f) Bidang Evaluasi dan Pengendalian  Seksi Evaluasi; 

Seksi Pengendalian;

Sedangkan tugas tiap bidang terkait dengan langsung pelayanan perijinan adalah sebagai berikut : 

Bidang Pelayanan : pemrosesan perijinan mulai dari penerimaan permohonan yang sudah lengkap (loket penerimaan ijin) sampai proses penerbitan keputusan ijin.



Bidang Penetapan & Pembukuan : perhitungan dan penetapan retribusi perijinan beserta pembukuannya (loket perhitungan dan penetapan retribusi/pajak).



Bidang Tata Usaha : pemberian nomor ijin yang terbit atau yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan pengarsipan berkas permohonan (loket pengambilan



ijin) serta penyetoran retribusi pada KASDA (loket pembayaran retribusi/pajak). Bidang Penyuluhan dan Pengaduan : memberikan informasi perijinan (loket informasi) dan tempat pengaduan dari semua jenis pengaduan terkait pelayanan perijinan yang di laksanakan oleh Dinas Perijinan (Ruang pengaduan).



Bidang Evaluasi dan Pengendalian : mengevaluasi mekanisme pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang (tiap bidang) dan membuat laporan kepada Kepala Dinas terkait hasil evaluasi tersebut.

A.5. JENIS JENIS PELAYANAN  Jenis Pelayanan Ijin Jenis pelayanan ijin yang diselenggarakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatanganan Keputusan Ijin dan Pembayaran retribusi/pajak perijinan sejumlah 14 (empat belas) ijin berdasarkan : a. Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang. b. Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang.

Adapun 14 (empat belas) ijin tersebut adalah : 1.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.

Ijin Tempat Usaha (ITU)

3.

Ijin Gangguan (IG)

4.

Ijin Reklame



IMB Baru



IMB bagi Bangunan yang Sudah Berdiri



Reklame Insidentil (Umbul2, Spanduk, Baliho, dls)



Reklame

Tetap/Permanen

(Neon Box, Papan,

Bando jalan, dls) Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

5

5.

Ijin Penggunaan Tanah Makam

6.

Ijin Trayek

7.

Ijin Usaha Angkutan

8.

Ijin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya.

9.

Ijin Usaha Percetakan

10. Ijin Usaha Bioskop 11. Ijin Usaha Playstasion 12. Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD 13. Ijin Keramaian Umum 14. Ijin Penggunaan Gedung Pemkot Malang.

 Loket Pelayanan Perijinan Loket pelayanan perijinan yang ada di Dinas Perijinan terdapat pada : a) Loket Informasi : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk memberikan informasi perijinan baik terkait dengan syarat – syarat perijinan, mekanisme perijinan maupun biaya perijinan secara jelas dan dapat dimengerti oleh si penanya informasi dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat. b) Loket Pengaduan : petugas yang berada di pengaduan ini adalah Kepala Seksi Pengaduan yang bertugas untuk menangani setiap pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung dan memproses pengaduan tersebut berdasarkan jenis maupun sifatnya sesuai ketentuan yang berlaku. c) Loket Penerimaan Ijin : petugas yang berada di loket penerimaan ijin ini hanya menerima permohonan perijinan yang sudah lengkap persyaratan perijinan sesuai ketentuan yang berlaku dan menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan ijinnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan permohonan perijinan yang sudah lengkap diterima permohonannya dengan memberi nomor register permohonan ijin tersebut dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon serta informasi waktu penyelesaian ijinnya. d) Loket Perhitungan dan Penetapan Retribusi/Pajak : petugas yang berada di loket ini bertugas untuk menghitung retribusi atau pajak perijinan yang sudah diproses oleh Bidang Pelayanan dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diberikan kepada pemohon untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku atau pemohon yang akan mengambil ijin. e) Loket Pembayaran Retribusi/Pajak : petugas yang berada di loket ini bertugas untuk menerima pembayaran retribusi/pajak perijinan berdasarkan SKRD atau

pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat oleh petugas dari Dispenda dan memberikan tanda pembayaran kepada pemohon berupa asli dan salinan SKRD/SKPD yang sudah diberi tanda pembayaran oleh petugas. f) Loket Pengambilan Ijin : petugas yang berada di loket ini bertugas untuk memberikan Surat Ijin yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan sudah diberi nomor surat ijin oleh Bagian Tata Usaha kepada pemohon yang sudah membayar retribusi/pajak dan memperlihatkan tanda terima permohonan ijin.

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

7

B. STANDAR PELAYANAN PERIJINAN (14 JENIS IJIN) B.1. PERSYARATAN PERIJINAN. 1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2) Foto copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua) ; 3) Asli atau foto copy Advice Planning (AP) yang telah diligalisir Dinas terkait Kota Malang rangkap 2 (dua) dan untuk IMB Reklame Tetap/Permanen pada ukuran diatas 8 (delapan) m2 yang titik lokasinya di RUMIJA Eksisting; 4) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua)dan apabila bukan tanah sendiri melampirkan asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia; 5) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi (keamanan dan kenyamanan bangunan) bermaterai secukupnya untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal/rumah tinggal campuran maksimal 2 (dua) lantai dan bangunan selain rumah tinggal/rumah tinggal campuran dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 (satu), serta permohonan IMB untuk Bangunan yang Sudah Berdiri dan Permohonan IMB Reklame yang Sudah Berdiri)*; 6) Perhitungan konstruksi/struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan angka 4 (empat) dan Bangunan Reklame dengan ukuran diatas 8 (delapan) m2 yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidanginya rangkap 2 (dua); 7) Ligdruck atau cetak printer gambar bangunan yang berskala (1 : 100/1:200) rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) yang tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi, dan dicantumkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggung tersebut;meliputi : 

jawab

atas

rencana

gambar

bangunan

Untuk permohonan IMB baru meliputi rencana gambar : denah bangunan; tampak muka/depan; tampak samping; tampak belakang apabila diperlukan; potongan memanjang; potongan melintang; atap; pondasi; sanitasi dan sumur resapan; situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP;



Untuk permohonan IMB untuk Bangunan yang Sudah Berdiri sesuai kondisi lapangan meliputi gambar : denah bangunan; tampak muka/depan; tampak samping; tampak belakang apabila diperlukan; sanitasi dan sumur resapan; situasi lokasi bangunan sesuai AP;



Untuk permohonan IMB Reklame baik baru maupun sudah berdiri meliputi gambar : tampak muka/depan; tampak samping; potongan memanjang; potongan melintang; pondasi; situasi titik reklame sesuai AP atau sesuai kondisi lapangan;

8) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan dgn lokasi bangunan yg dimohon untuk bangunan diluar ketentuan angka 5 (lima) *; Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan IMB Reklame yang berada di tanah sendiri

tidak

diwajibkan; 9) Asli rekomendasi dari dinas terkait beserta dokumennya apabila dalam AP diisyaratkan harus dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL; 10) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) untuk

Surat Pernyataan

Kesanggupan)* ; )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

2. IJIN USAHA PENGANDANGAN KENDARAAN BERMOTOR TRUK, BUS DAN SEJENISNYA 1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2). Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3). Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 4). Foto copy

Ijin Gangguan

(HO) yang masih berlaku dengan

menunjukkan aslinya. 5). Asli Surat Ijin Usaha Pengandangan Kendaraan Bermotor Truk, Bus dan sejenisnya 3 (tiga) tahun lalu (untuk Perpanjangan).

3. IJIN USAHA ANGKUTAN Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

9

1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3) Foto copy

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)yang

masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 4) Foto copy Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 5) Asli

Ijin Usaha Angkutan lama (untuk perpanjangan ijin, tanpa

rekomendasi dari Dinas Perhubungan). 6) Khusus Ijin Usaha Angkutan Baru, dengan pemberlakuan apabila : a) Kendaraan baru b) Ganti pemilik/alamat c) Uji Keur tidak laik jalan d) Mutasi kendaraan e) Perubahan fisik kendaraan f) Surat kendaraan hilang

4. IJIN TRAYEK 1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2). Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3). Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 4). Foto copy Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 5). Foto copy Ijin Usaha Angkutan yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukan Aslinya. 6). Asli Kartu Trayek tahun lalu (untuk perpanjangan ijin). 5.

IJIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/TONTONAN 1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2). Foto copy KTP Ketua Panitia yang masih berlaku.

3). Proposal Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan. 4). Bukti pembayaran pajak hiburan/tontonan dari Dinas Pendapatan (untuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tiket Penonton). 5). Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai secukupnya)*. )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

6. IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM 1). Ahli Waris mengisi Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2). Foto copy KTP Ahli waris yang masih berlaku dan Kartu Keluarga rangkap 2 (dua). 3). Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan rangkap 2 (dua). 4). Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan Kepolisian bagi kematian karena hal-hal khusus rangkap 2 (dua). 5). Foto copy Surat Keterangan Pemakaman dari Juru Kunci Makam rangkap 2 (dua). 6). Asli Ijin Penggunaan Tanah Makam 2 (dua) tahun yang lalu (untuk perpanjangan).

7.

IJIN USAHA RENTAL VCD DAN REKAMAN VCD 1) Mengisi Formulir bermaterai disediahkan D. Perijinan).

secukupnya

(formulir

2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3) Menyerahkan daftar koleksi VCD. 4) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 5) Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 6) Asli Surat Ijin Usaha Rental VCD dan Rekaman VCD 3 (tiga) tahun lalu (untuk Perpanjangan). 7) Foto copy akte pendirian CV/PT/Koperasi/Yayasan (bagi Usaha yang ber Badan Hukum). Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

11

8) Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai secukupnya)*. )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

8. IJIN PERSEWAAN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG 1) Mengisi Formulir pengajuan Ijin Persewaan Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kota Malang (formulir disediahkan D. Perijinan).

bermaterai cukup

2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua).

9. IJIN USAHA PERCETAKAN 1) Mengisi

Formulir

bermaterai

secukupnya

(formulir

disediahkan D. Perijinan). 2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya; 3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya; 4) Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya; 5) Foto copy akte pendirian CV/PT/Koperasi/Yayasan (bagi Usaha yang ber Badan Hukum); 6) Asli Ijin Usaha Percetakan khusus untuk Ijin Perpanjangan; 7) Membuat Surat secukupnya)*.

pernyataan

kesanggupan

diatas

)* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

10. IJIN USAHA BIOSKOP 1) Mengisi Formulir bermaterai disediahkan D. Perijinan).

secukupnya

(formulir

2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar

yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 4) Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 5) Asli Surat Ijin Usaha Bioskop 3 (tiga) tahun lalu (untuk Perpanjangan). 6) Foto copy akte pendirian CV/PT/Koperasi/Yayasan (bagi Usaha yang ber Badan Hukum). 7) Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai secukupnya)*. )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

11. IJIN USAHA PLAY STATION 1) Mengisi Formulir bermaterai disediahkan D. Perijinan).

secukupnya

(formulir

2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 4) Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 5) Asli Surat Ijin Usaha Play Station 3 (tiga) tahun lalu (untuk Perpanjangan). 6) Foto copy akte pendirian CV/PT/Koperasi/Yayasan (bagi Usaha yang ber Badan Hukum). 7) Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai secukupnya)*. )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

12. IJIN TEMPAT USAHA (ITU) 1) Mengisi Formulir bermaterai (formulir disediahkan D. Perijinan).

secukupnya

2) Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua); 3) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

13

rangkap 2 (dua) dan apabila bukan tanah sendiri melampirkan asli dan foto copy rangkap 2 (dua) Surat Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia dengan dibuktikan surat keterangan kematian dari kelurahan; 4) Foto copy IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya, dan apabila bangunan dibangun sebelum tahun 1980 melampirkan surat keterangan bangunan lama yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat (apabila tidak memiliki IMB). 5) Lightdruk atau cetak printer gambar denah tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan skala 1:100 atau 1:200 dan dilengkapi gambar situasi lokasi tempat usaha ; 6) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah (Untuk perpanjangan/pembaharuan ITU tidak diwajibkan melampirkannya apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha yang tetap/tidak berubah dari SK yang lama)*; 7) Foto copy CV/PT/Yayasan/Koperasi

akte (apabila

pendirian atas nama

Badan Hukum ); 8) Asli Surat Ijin Tempat Usaha lama beserta lampiran Gambar Denah Tempat Usaha (khusus perpanjangan/pembaharuan ijin); 9) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Kesanggupan Ijin Tempat Usaha)* ; )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

13. IJIN GANGGUAN (HO) 1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2) Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua). 3) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila bukan tanah sendiri melampirkan asli dan foto copy rangkap 2 (dua) Surat Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia dengan dibuktikan surat keterangan kematian dari kelurahan; 4) Foto copy IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya dan apabila bangunan dibangun sebelum tahun 1980 melampirkan surat keterangan bangunan lama yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat (apabila tidak memiliki IMB). 5) Lightdruk atau cetak printer gambar denah tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan skala 1:100 atau 1:200 dan dilengkapi gambar situasi lokasi tempat usaha. 6) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah (Untuk perpanjangan/pembaharuan cukup diketahui RT dan RW apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha yang tetap/tidak berubah dari SK yang lama)*. 7) Foto Copy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama Badan Hukum ). 8) Asli Surat Ijin Tempat Usaha dan Lampiran Gambar Tempat Usaha serta Surat Ijin Gangguan yang sudah habis masa berlakunya (khusus perpanjangan/pembaharuan). 9) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Kesanggupan Ijin)* ; 10) Asli rekomendasi dari SKPD terkait beserta Dokumen AMDAL dan/atau ANDAL LALIN untuk tempat usaha khusus, atau UKL-UPL / SPPL sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

15

ketentuan peraturan yang berlaku.

perundangan-undangan

)* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

14. IJIN PEMASANGAN REKLAME  REKLAME INSIDENTIL/SEMENTARA (MAKSIMAL 1 BULAN) 1) Mengisi Formulir pengajuan Ijin Pemasangan Reklame Insidentil (formulir disediahkan D. Perijinan). 2) Membawa Spanduk, Bagian Baliho, Umbulumbul, Banner dan Reklame Udara untuk mendapatkan tandatangan Pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mendapatkan ijin pemasangan reklame; 3) Bagi Ijin Reklame Insidentil yang temanya menyebutkan dan/atau tidak menyebutkan kegiatan/keramaian/tontonan tetapi reklame tersebut ada kegiatan/keramaian/tontonan, wajib melampirkan ijin kegiatan yang berdampak pada keramaian umum/tontonan atau tanda terima pengurusan ijin dimaksud;

4) Surat pernyataan kesanggupan bermaterei cukup)* )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

 REKLAME TETAP/PERMANEN 1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya; 3) Gambar rencana reklame dengan skala sesuai kebutuhan (1:50, 1:100, 1:200) disertai dengan gambar titik lokasi dengan skala sesuai kebutuhan (1:100 sampai 1:1000) rangkap 3 (tiga) lembar;

4) Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Gangguan untuk Reklame Tetap yang materi atau temanya menyebutkan perusahaan atau jenis usaha yang berada di Kota Malang; 5) Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan (persil) bermaterei cukup untuk reklame yang dipasang pada tanah milik orang lain; 6) Untuk pemasangan reklame tetap yang melintang di dalam RUMIJA existing dengan status jalan propinsi atau jalan nasional yang berada di wilayah Kota Malang persyaratan administrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Surat pernyataan kesanggupan bermaterei cukup (asli dan foto copy rangkap 1(satu))*. 8) Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki IMB reklame bermaterei cukup (asli dan foto copy rangkap 1(satu)) untuk reklame tetap dengan ukuran diatas 8 m2 yang tidak menyatu dengan bangunan)*; 9) Ketentuan pembaharuan/perpanjangan Ijin Reklame yang habis masa berlakunya, yaitu selain ketentuan yang dimaksud pada angka 2, 3, 4, 5, 6 ,7,8 adalah : a) Foto copy IMB reklame tetap rangkap 2 (dua) yang telah dilegalisir oleh Dinas Perijinan atau dengan memperlihatkan aslinya untuk ukuran reklame tetap diatas 8 m2, yang dipasang dengan tiang dan/atau tidak menyatu dengan bangunan gedung; b) Foto copy rangkap 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). )* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang

B.2. WAKTU PENYELESAIAN IJIN DAN JANGKA WAKTU IJIN (MASA BERLAKUNYA) Untuk waktu penyelesaian ijin yang diukur waktunya adalah kinerja dari Dinas Perijinan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

17

Kota Malang, sehingga beberapa ijin yang memerlukan rekomendasi dan berita acara peninjauan lapangan oleh tim, dihitung mulai 1 (satu) hari di loket penerimaan dan penghitungan selanjutnya mulai sejak waktu rekomendasi tersebut diterima Dinas Perijinan atau sejak waktu dilakukan survey ijin/penandatangan keputusan ijin oleh Kepala Dinas.

lapangan

sampai

penerbitan

Adapun waktu penyelesaian dan jangka waktu berlakunya ijin sebagai berikut : 1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan adalah : a) Untuk bangunan yang memerlukan perhitungan konstruksi dan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dengan waktu 4 (empat) hari kerja, alokasi waktu sebagai berikut : 

1

(Satu)

Hari

Kerja

di

Loket

Penerimaan/Pemprosesan 

3 (Tiga) Hari Kerja setelah mendapat rekomendasi dari Dinas sampai penerbitan ijin.

Kimpraswil

2) Untuk bangunan yang tidak melampirkan perhitungan konstruksi tanpa

atau

rekomendasi dari Dinas Kimpraswil adalah 4 (empat) Hari Kerja mulai dari penerimaan sampai dengan penerbitan ijin. 2). Masa berlakunya ijin adalah : a) Selamanya sepanjang bentuk bangunan tidak berubah dan sesuai dengan IMB yang diterbitkan serta apabila ada perubahan Rencana Tata Ruang, ijin akan ditinjau kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan tidak dibangun, maka dinyatakan batal dan harus mengajukan IMB lagi;

c) Untuk Bangunan Reklame Tetap masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Tim Pertimbangan Ijin Reklame Tetap dan dapat diperbaharui kembali setelah 5 (lima) tahun dengan mengajukan pembaharuan IMB Reklame; d) Untuk bangunan Tower masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Dinas Kimpraswil dan dapat diperbaharui kembali setelah 5 (lima) tahun dengan mengajukan pembaharuan IMB Tower dengan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan mendapat persetujuan dari Walikota Malang; e) Untuk bangunan semi permanen dan bangunan sementara yang berada direncana jalan (RUMIJA/DAMIJA) yang belum terbentuk (kondisi existing masih tanah kosong atau jalan setapak berupa jalan tanah) dapat diijinkan dengan IMB Sementara yang masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun dengan ketentuan : (1). Apabila dalam kurun waktu sejak diterbitkannya IMB hingga kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terdapat realisasi pembangunan jalan, maka IMB dicabut; (2). Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, realisasi pembangunan jalan belum ada, maka IMB dapat diperbaharui kembali; (3). Untuk

rencana

bangunan

semi permanen

dan

bangunan sementara yang berada di jalur hijau/konservasi (sempadan sungai/saluran, SUTT dan lain sebagainya), dapat diterbitkan IMB sementara apabila mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atas jalur hijau tersebut.

2. IJIN USAHA PENGANDANGAN KENDARAAN BERMOTOR TRUK, BUS DAN SEJENISNYA 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 

1 (Satu) hari kerja di Loket Penerimaan/Pemprosesan.



3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan sampai dengan Penerbitan Ijin.

2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun.

3. IJIN USAHA ANGKUTAN Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

19

1). Jangka

waktu

proses

penyelesaian

perijinan

sejak

permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan untuk Ijin Perpanjangan 1 (Satu) Hari Kerja dan Ijin Baru 4 (empat) Hari Kerja, dengan rincian untuk ijin baru : 





Rekomendasi dari Dinas Perhubungan hanya permohonan Baru. 2) Masa berlakunya ijin

adalah sekali, setiap 1 (satu)

tahun dilakukan perpanjangan ijin;

4. IJIN TRAYEK 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan untuk Ijin Perpanjangan 1 (Satu) Hari Kerja dan Ijin Baru 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian untuk ijin baru : 

1 (Satu) hari kerja Penerimaan/Pemprosesan.

di

Loket




2). Masa berlakunya ijin adalah sekali, setiap 6 (enam) bulan dilakukan perpanjangan ijin;

5.

IJIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/TONTONAN 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 




3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi dari SKPD terkait sampai dengan Penerbitan Ijin.

2). Masa berlakunya ijin sesuai tanggal kegiatan

6.

IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM 1) Jangka

waktu

proses

penyelesaian

perijinan

sejak

permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan untuk Ijin Baru 1 (Satu) Hari Kerja setelah medapatkan rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Ijin Perpanjangan 1 (Satu) hari Kerja langsung diproses di Dinas Perijinan. 2) Masa berlakunya ijin adalah 2 (dua) tahun.

7.

IJIN USAHA RENTAL VCD DAN REKAMAN VCD 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 

1 (Satu) hari kerja di Loket Penerimaan/Pemprosesan .



3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sampai dengan Penerbitan Ijin.

2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun.

8. IJIN PERSEWAAN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG 1) Jangka

waktu

proses

penyelesaian

Ijin

Persewaan

Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kota Malang adalah 2 (Dua) Hari Kerja setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. 2) Masa berlakunya ijin adalah sesuai masa kegiatan.

9.

IJIN USAHA PERCETAKAN 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian :


21






3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu Rekomendasi

mendapatkan dari Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sampai dengan Penerbitan Ijin. 2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun.

10. IJIN USAHA BIOSKOP 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 






Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sampai dengan Penerbitan Ijin. 2) Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun.

11. IJIN USAHA PLAY STATION 1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 






Pariwisata, Informasi dan Komunikasi sampai dengan Penerbitan Ijin. 2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun;

12. IJIN TEMPAT USAHA (ITU) 1). Jangka waktu proses penyelesaian ijin adalah 7 (tujuh) hari kerja, dengan alokasi waktu sebagai berikut : 

1 (Satu) Hari Kerja diloket Penerimaan/Pemprosesan.



6 (Enam) Hari Kerja sejak Survey Lapangan oleh Tim sampai Penerbitan Ijin.

2). Masa berlakunya ijin dibedakan atas : 1) Untuk tempat usaha yang memiliki IMB atau bangunan lama yang tidak berada di rencana RUMIJA yang sudah terbentuk, masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan kembali; 2) Untuk tempat usaha yang tidak memiliki IMB karena tempat usaha berada di rencana RUMIJA yang sudah terbentuk dan/atau di sempadan bangunan dapat diterbitkan Ijin Tempat Usaha Sementara yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan kembali.

13. IJIN GANGGUAN (HO) 1). Untuk Ijin Gangguan/HO yang diwajibkan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan waktu 9 (Sembilan) Hari Kerja Keputusan Ijin Siap Diajukan Ke Walikota Malang, dengan alokasi waktu sebagai berikut : 

1 (Satu) Hari di Loket Penerimaan Ijin.



8 (Delapan) Hari Kerja sejak waktu

survey

lapangan oleh Tim sampai dengan dengan Keputusan Ijin siap untuk diajukan ke Walikota Malang. 2). Untuk Ijin Gangguan/HO yang diwajibkan membuat dokumen UKLUPL atau SPPL dengan waktu 8 (delapan) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap dengan alokasi waktu sebagai berikut : 

1 (Satu) Hari Kerja di Loket Penerimaan Ijin



7 (Tujuh) Hari Kerja sejak waktu


survey lapangan oleh

tim sampai 23

penerbitan ijin. 3). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun.

14. IJIN PEMASANGAN REKLAME  REKLAME INSIDENTIL/SEMENTARA (MAKSIMAL 1 BULAN) 1). Jangka waktu penyelesaian ijin diloket penerimaan sekaligus merangkap pemprosesan sampai penerbitan ijin, dengan waktu maksimal 1 (satu) Hari Kerja. 2). Masa berlakunya ijin adalah sekali, sesuai pengajuan.  REKLAME TETAP/PERMANEN 1). Untuk Reklame Tetap dengan ukuran sampai dengan 8 m2, waktu penyelesaian ijin adalah 7 (Tujuh) Hari Kerja, dengan alokasi waktu : 




6 (Enam) Hari Kerja sejak waktu Survey Lapangan oleh Tim sampai Penerbitan Ijin.

2). Untuk Reklame Tetap dengan ukuran di atas 8 m2 sampai dengan 12 m2, waktu penyelesaian ijin adalah 8 (Delapan) Hari Kerja, dengan alokasi waktu : 




7 (Tujuh) Hari Kerja sejak waktu Survey Lapangan oleh Tim sampai Penerbitan Ijin.

3). Untuk Reklame Tetap dengan jenis : 1) Reklame yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak lain; 2) Reklame Bando Jalan; 3) Reklame Display Board; 4) Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO); 5) Reklame di area Taman Kota; 6) Reklame yang dipasang pada pagar pengaman fly over (jalan layang); 7) Reklame yang dipasang pada tempat yang berurutan yang jumlahnya di atas 10 (sepuluh) buah dengan reklame yang sama; 8) Reklame dengan ukuran diatas 12 m2 yang tidak menyatu dengan bangunan gedung. Waktu penyelesaian ijin adalah 8 (Delapan) Hari Kerja, dengan alokasi waktu : 




3 ( Tiga) Hari Survey lapangan dan Pembuatan Surat Persetujuan Ke

Bapak walikota Malang. 

4 (Empat) Hari Kerja sejak terdapat Persetujuan Walikota Malang sampai Penerbitan Ijin.


25

B.3. BIAYA PERIJINAN Biaya perijinan yang diselenggarakan Dinas Perijinan Kota Malang baik dalam bentuk retribusi maupun pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih berlaku, yaitu : 1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Retribusi Perijinan Bangunan.

Malang Nomor

11 Tahun 2004 tentang

2. IJIN USAHA PENGANDANGAN KENDARAAN BERMOTOR TRUK, BUS DAN SEJENISNYA Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi).

3. IJIN USAHA ANGKUTAN Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi).

4. IJIN TRAYEK Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek, yaitu sebesar Rp. 30.000,- tiap 1 (satu) semeseter atau 6 (enam) bulan, Sehinnga retribusi trayek tiap 1 (satu) tahun sekali Rp. 60.000,-.

5. IJIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/TONTONAN Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi).

6. IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman , baik ijin baru maupun perpanjangan yaitu : 

Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,-



Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,-



Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,-

7. IJIN USAHA RENTAL VCD DAN REKAMAN VCD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata, yaitu disesuaikan dengan biaya retribusi pada jenis usaha Dunia Fantasi sebesar : 

Ijin Baru sebesar Rp. 250.000,-



Daftar Ulang/Perpanjangan Ijin selama 3 (tiga) tahun sekali sebesar Rp. 150.000,-.


27

8. IJIN PERSEWAAN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu : a). Gedung Kartini 

Untuk resepsi atau pesta Rp. 600.000,- / sekali pakai.



Untuk kegiatan selain resepsi atau pesta Rp. 300.000,/ sekalin pakai.

b). Gedung Gajayana

9.



Untuk kesenian ........Rp. 250.000,- / sekali pakai.



Untuk resepsi ………….Rp. 400.000,- / sekali pakai.



Untuk organisasi dan 150.000,-/ sekali pakai.

kegiatan

klainnya

…Rp.

IJIN USAHA PERCETAKAN Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan disesuaikan dengan retribusi ijin usaha industri sebesar : 

nilai investasi (selain tanah dan bangunan tempat usaha) sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 100.000,- dan untuk perpanjangan / her registrasi tiap 3 (tiga) tahun sekali retribusinya sebesar Rp. 50.000,-.



nilai investasi (selain tanah dan bangunan tempat usaha) sebesar Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,retribusinya sebesar Rp. 150.000,dan untuk perpanjangan / her registrasi tiap 3 (tiga) tahun sekali retribusinya sebesar Rp. 100.000,-.



nilai investasi (selain tanah dan bangunan tempat usaha) diatas 1.000.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,dan untuk perpanjangan / her registrasi tiap 3 (tiga) tahun sekali retribusinya sebesar Rp. 150.000,-.

10. IJIN USAHA BIOSKOP Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha

Pariwisata, yaitu : 

Baru, Ijin Usaha Bioskop retribusinya Rp. 250.000,-



Daftar Ulang/Perpanjangan tiap 3 (tiga) tahun sekali, Ijin Usaha Bioskop retribusinya Rp. 150.000,-

11. IJIN USAHA PLAY STATION Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata yaitu disesuaikan dengan retribusi ijin usaha gelanggang permainan ketangkasan sebesar : 

Baru, Ijin Usaha Play Station retribusinya Rp. 200.000,-



Daftar Ulang/Perpanjangan tiap 3 (tiga) tahun sekali, Ijin Usaha Play Station retribusinya Rp. 100.000,-

12. IJIN TEMPAT USAHA (ITU) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan. 13. IJIN GANGGUAN (HO) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan.


29

B IK A Y A R ET R IA B U SN IO B E R D A SA R K A N P E9 R D A O T M A L N G M O R 7 T A H U 1 9 9 R U M U SR ET R IB U SI:

(K A x N i l a i R e t r i b u s i ) x B x C E T E R A N G A N : A = L u a s T e m p a t U s a h a ( M 2 ) B N i l i L o k a s i T e m p t U s a h a b e r d a s a r n K a w a s a n / P e r u n t u k a n C = ln iu N isg a G n g u a n b e r d s a k a j e n i s h a d a t i n g k a t a m p a l i n g k u a n . N ilK a iaw La o k a s i T e m p a t U s a h a ( B ) .2 1 s n P a b r i k . . . . . . N i l i 1 . a e d a g a n g a n a 2 .N 3 K w a s n P r u m h a n … . N i l i 3 . ilL a ia R e t2 r5 ia b u s i ( b e r d a s a r k a n l u a s ) : .2 1 u s d i b w a h 2 5 m 2 . R p . 4 0 / m 2 m 2 1 0 3 5 .4Lu 3 as1 0 1 5 0 m 2 . . . R p . 0 /m 2 d i a t a s 5 0 m 2 2 5 N ilG a ian G an g g u a n ( C ) .2 1 g u a n B e s a r . . . N i l a i 3 . S d n g 2 3 .G n gu anK e cil...N ilai1 .

* Kete rlambatan Mengurus P erpanja ngan Ij in dikenakan denda 2 % perbulan dari Nilai Retribus i * I jin Tempat Usa ha yang tidak se suai dengan P eruntuka n dan atau be rada di da la m Garis S empadan ( Bangunan, S ungai/Sa luran, S UTT, Re l Kere ta Api, dls ) dike na ka n disentif ( de nda) de ngan dikalikan koefis ien 1 ,7 5. da ri Nilai Retribusi.

14. IJIN REKLAME INSIDENTIL DAN REKLAME TETAP/PERMANEN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Walikota Malang Nomor 513 Tahun 2001.

00000000000000000000b000000100000000100000001000000130000000c00000001000000260000001c00000001000000000000000000000000000

03200000023000000150000003000000032000000240000003200000033000000150000000100000023000000200000000000803f0000000000000000

00000000000ffffffffffffffff9400000062006100680061006e002000200020002000790061006e006700200020002000200064006900670075006e00610

00001200000012000000130000002000000012000000230000000d000000210000001200000017000000310000002000000012000000110000001200

0000006b00000000000000390048116b0100000000c04e7101d4d212005421f57719000000384f71010000390000003900a8d3120000000000b316f577

c00000007000080280000000c0000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000a000000250000000c0000000d000080250000000

03f000000000000000024000000240000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000040000000a0000001000000000000000000000

0250000000c0000000800008027000000180000000f00000000000000eb3d000000000000250000000c0000000f000000120000000c00000001000000


31

B.4. MEKANISME/PROSEDUR PROSES PELAYANAN PERIJINAN Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2007, Dinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan pelayanan perijinan mengunakan sistem satu pintu, yaitu masyarakat yang mengajukan ijin hanya datang ke Dinas Perijinan baik mengajukan permohonan maupun mengambil ijin yang sudah terbit. Sedangkan mekanisme/prosedur proses pelayanan ijin mulai dari permohonan masuk sampai diterbitkan surat ijinnya, melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Perijinan yang langsung di proses di petugas Loket Penerimaan sekaligus sebagai pemprosesan dan penerbitan ijin karena waktu penyelasesain ijin adalah 1 (satu) hari kerja, meliputi : a.

Ijin Reklame Insidentil

b.

Ijin Trayek Perpanjangan

c.

Ijin Penggunaan Tanah Makam (Baru) yang telah dilampiri Rekomendasi dari SKPD terkait.

2. Perijinan yang diproses oleh Dinas Perijinan tanpa melibatkan SKPD terkait maupun Tim Pertimbangan Ijin. a.

Jenis ijin untuk proses ini meliputi :



Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal/rumah tinggal campuran maksimal 2 (dua) lantai dan bangunan selain rumah tinggal/rumah tinggal campuran dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 (satu).



Ijin Penggunaan Tanah Makam khusus yang Perpanjangan Ijin. b. Tahapan mekanisme ditangani oleh:

proses penerbitan

ijin

secara berurutan

1). Petugas Penerimaan Ijin 2). Petugas Pemrosesan 3). Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi 4). Petugas Penerbitan Ijin 5). Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampiran suran ijin ) 6). Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin) c. Untuk proses perijinan jenis ijin ini, pembayaran retribusi/pajak dapat dilakukan sebelum surat ijin terbit dengan catatan petugas penerima permohonan sudah menerima berkas permohonan dengan lengkap dan benar. 3. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait berupa Rekomendasi. a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi : 1. Ijin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

yang

wajib

Melampirkan Perhitungan Konstruksi/Struktur Bangunan (rekomendasi dari Dinas Kimpraswil). 2. Ijin Usaha Pengandangan Kendaraan Bermotor, Truk, Bus dan sejenisnya Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan) 3. Ijin Usaha Angkutan Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan) 4. Ijin Trayek Baru Perhubungan)

(rekomendasi

dari

Dinas

5. Ijin Kegiatan yang berdampak pada Keramaian Umum/Tontonan (rekomendasi dari SKPD terkait). 6. Ijin Usaha Rental VCD dan rekaman VCD Baru (rekomendasi dari Dinas Infokom dan Pariwisata) 7. Ijin Persewaan Penggunaan Gedung milik Pemerintah Kota Malang (rekomendasi dari Bagian Umum) 8. Ijin Usaha Percetakan Baru (rekomendasi dari Dinas Perindagkop) 9. Ijin Usaha Bioskop Baru (rekomendasi dari Dinas Infokom dan Pariwisata) 10. Ijin Usaha Play Station Baru (rekomendasi dari Dinas Infokom dan Pariwisata) b. Tahapan mekanisme ditangani oleh:

proses penerbitan ijin secara berurutan

1). Petugas Penerimaan Ijin 2). Petugas Pemrosesan 3). Rekomendasi dari SKPD terkait 4). Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi 5). Petugas Penerbitan Ijin 6). Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampiran suran ijin) 7). Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin) 4. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait dengan membentuk Tim Pertimbangan Ijin /Tim Teknis berupa Berita Acara dari tim tersebut (tanpa rekomendasi dari SKPD terkait). a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi : 

Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang yang sudah berdiri.



Ijin Tempat Usaha (ITU).



Ijin Gangguan (HO).


33



Ijin Pemasangan Reklame Tetap (Permanen)

b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan ditangani oleh: 1) Petugas Penerimaan Ijin 2) Petugas Pemrosesan 3) Berita Acara dari Tim Pertimbangan Ijin/Tim Teknis 4) Petugas Perhitungan Penetapan Retribusi

dan

5) Petugas Penerbitan Ijin 6) Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampiran suran ijin) 7) Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin)

Mekanisme/Alur Proses Perijinan di Dinas Perijinan


35

B.5. SARANA & PRASARANA PELAYANAN DINAS PERIJINAN Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Dinas Perijinan Kota Malang terdiri atas : 1.

Gedung Perkantoran beralamat di Jl. A. Yani No. 53 Malang dengan Luas Tanah + 5.215 m2 dan Luas Bangunan 562,75 m2. Adapun gedung Dinas Perijinan terbagi atas : 

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC



Loket Perijinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket Permohonan Ijin, Loket Perhitungan Retribusi/Pajak, Loket Pembayaran Retribusi/Pajak, dan Loket Pengambilan Ijin).

2.



Ruang Pemprosesan Perijinan



Ruang Staf



Ruang Kepala Dinas



Ruang Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang



Ruang Rapat



Ruang Arsip



Musholla



WC Umum



Parkir yang cukup luas

Peralatan Perkantoran Utama 

Mobil Dinas

: 1 Unit Toyota Avansa Tahun 2005



Mobil Operasional

: 1 Unit Toyota Kijang Tahun 1996



Sepeda Motor

:

 2 Unit Supra X Tahun2006  1 Unit Supra X Tahun 2001  1 Unit GL Max Tahun 1990 

Komputer

:  3 Unit Laptop Pentium IV Dual Core  16 Unit Pentium IV Dual Core dan LC Monitor 17 in  4 Unit Pentium IV  8 Unit Pentium III

 1 Unit Monitor Touch Screen  1 Unit Server HP Proliant ML 150  1 Unit Server Pentium III IBM  1 Unit LCD 32 In (Informasi)  1 Unit LCD Proyektor  1 Unit SMS Gate Way 

Printer

:

 2 Unit Printer Canon Pixma IX 4000  2 Unit Printer Canon Pixma IX 3300  2 Unit Printer Canon MP 160  2 Unit Printer LBP 2900  1 Unit Printer HP laser jet (ukuran Folio)  3 Unit Printer Panasonik KX P 3626  2 Unit Printer Canon LX 300+  1 Unit Printer Canon BC 1000 SP  2 Unit Printer Canon Pixma IP 1700 

Telepon

:

 1 Unit Telepon Informasi/Fax (0341) 489190  2 Unit Telepon Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha (Pararel) (0341) 489191  1 Unit Telepon Kepala Bidang Pelayanan (0341) 489192

B.6. KOMPENSASI 1.

Apabila dalam proses penerbitan perijinan tidak sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan, maka Surat Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang diantar oleh Petugas Dinas Perijinan Kota Malang ke rumah pemohon, setelah pemohon membayar retribusi kepada petugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyerahkan SKRD.

2.

Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas, apabila perijinan tersebut terdapat pembaharuan/perpanjangan, maka pada saat/waktu perpanjangan/pembaharuan (satu bulan sebelum masa berlakunya habis), petugas Dinas Perijinan Kota Malang akan mengantarkan formulir permohonan atau surat pemberitahuan ke rumah pemohon tersebut.


37

C. STANDAR PELAYANAN APARATUR DINAS PERIJINAN KOTA MALANG C.1. KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIJINAN Dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan kekuatan SDM terutama terkait kualitasnya merupakan saah satu indikator yang vital didalam penyelanggarakan pelayanan publik di Dinas Perijinan Kota Malang. Adapun jumlah SDM atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perijinan Kota Malang 46 PNS dengan rincian : 1). Kepala Dinas 

Jumlah

: 1 Orang

 

Pendidikan Golongan

: S2 : IV

2). Bagian Tata Usaha ;  Jumlah

: 13 Orang

S2

Pendidikan : 1 Orang

S1 D2/D3

: 6 Orang : 2 Orang

SMU/SMK SLTP

: 2 Orang : 2 Orang



IV

Golongan : 1 Orang

III II

: 6 Orang : 6 Orang



:

:

3). Bidang Pelayanan, terdiri dari :  Jumlah : 15 Orang  S2

Pendidikan : : 6 Orang

S1 D2/D3

: 7 Orang : 1 Orang

SMU/SMK : 1 Orang  Golongan IV III

:

: 1 Orang : 12 Orang

II : 2 Orang 4). Bidang Penetapan dan Pembukuan  

Jumlah Pendidikan

: 10 Orang :

S1 SMU/SMK

: 4 Orang : 6 Orang

 Golongan IV

: : 1 Orang


39

III

: 5 Orang

II : 4 Orang 5). Bidang Penyuluhan dan Pengaduan  



Jumlah Pendidikan

: 4 Orang :

S2 S1

: 1 Orang : 2 Orang

SMU/SMK Golongan :

: 1 Orang

IV III

: 1 Orang : 3 Orang

6). Bidang Evaluasi dan Pengendalian  Jumlah : 5 Orang  S2



Pendidikan

: : 1 Orang

S1

: 1 Orang

SMU/SMK

: 3 Orang

Golongan IV

: : 1 Orang

III II

: 3 Orang : 1 Orang

Dinas Perijinan Kota Malang adalah sebagai lembaga ujung tombak dalam pelayanan perijinan administrasi di Kota Malang, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompentensi didalam melaksanakan tugas di Dinas Perijinan Kota Malang, adapun pengembangan kedepan terkait SDM di Dinas Perijinan Kota Malang yang langsung terlibat dalam pelayanan perijinan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Kompetensi PNS Dinas Perijinan Kota Malang yang Langsung Berhubungan dengan Pelayanan Perijinan Kota Malang

A. PETUGAS LOKET PENERIMAAN IJIN PENERIMAAN PERMOHONAN 14 JENIS IJIN (TERMASUK PROSES REKLAME INSIDENTIL, TRAYEK)

SURVEY LAPANGAN -

JML

4

KOMPETENSI 1. D2/D3/S1 2. Bisa Komputer 3. Memahami Peraturan 4. Luwes dan Tegas

B. PETUGAS PEMROSESAN DAN PENERBITAN 1.

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

IMB Sudah Berdiri

SITU HO

2

2.

IJIN TEMPAT USAHA / IJIN GANGGUAN (HO)

3.

IJIN REKLAME TETAP

5.

IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

-

1

6.

IJIN KEGIATAN DAN IJIN SEWA GEDUNG

-

1

7.

-

-

1

-

1

1. SMP/SMA/D3

-

1

SMA 1. STM/D3/S1 Teknik

IMB Sudah Berdiri

2

2. Memahami & gerti Gambar

IJIN USAHA PLAY STATION IJIN USAHA PERCETAKAN IJIN USAHA BIOSKOP IJIN USAHA RENTAL DAN REKAMAN VCD IJIN ANGKUTAN IJIN USAHA PENGANDANGAN TRUK

8. PETUGAS LEGALISASI REKLAME INSIDENTIL C. PETUGAS PENETAPAN 1. PETUGAS PENCETAK SKRD SEMUA IJIN 2. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI IMB

Reklame Besar Reklame Kecil

2

1. STM/D3/S1 Teknik 2. Bisa Komputer 3. Mengerti Tata Ruang/AP 4. Memahami Gambar 1. D3/S1 2. Bisa Komputer 3. Memahami Tata Ruang 4. Mengerti Lingkungan 1. STM/D3/S1 2. Bisa Komputer 3. Memahami Tata Ruang 1. SMA/D3/S1 2. Bisa Komputer 1. D3/S1 2. Bisa Komputer 1. D3/S1 2. Bisa Komputer

3

4.

PETUGAS TAKSIRAN & NOTA PAJAK REKLAME

-

1

5.

PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI IJIN LAINNYA

-

1

3. Bisa Komputer 1. STM/D3/S1 2. Memahami Gambar 1. D3/S1 2. Bisa Komputer 1. SMA/D3

-

1 1

SMA/D3/S1 SMA/D3/S1

-

1

-

1

-

1

3. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI SITU / HO

SITU HO

2

D. PETUGAS TATA USAHA 1. 2.

PETUGAS BENDAHARA PENERIMAAN / KASIR PETUGAS PENOMORAN DAN PENGAMBILAN IJIN

E. PETUGAS PENYULUHAN DAN PENGADUAN 1.

PETUGAS EMAIL, SMS DAN PENGADUAN di SIM

2.

PETUGAS INFORMASI DI LOKET

1. D3/S1 2. Bisa Komputer 1. D3/S1 2. Memahami Peraturan 3. Bisa Komputer

F. PETUGAS EVALUASI & PENGENDALIAN 1.

PETUGAS MONITORING DAN EVALUASI DI SIM

JUMLAH PETUGAS


1. D3/S1 2. Bisa Komputer

27

41

Selain hal itu, kedepan Kompetensi Aparatur Dinas

Perijinan Kota Malang diharuskan

mempunyai hal-hal sebagai berikut : 1. Petugas Pelayanan : a) Disiplin b) Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan c) Tanggung Jawab d) Jujur e) Kerja sama f) Prakarsa / Inisiatif g) Loyal terhadap atasan h) Ramah dan Bersahabat terhadap pemohon 2. Syarat Jabatan yang harus dipenuhi : a) Eselon II b) Eselon III c) Eselon IV 3. Kalsifikasi Formal/Informal dan Diklat : a) S2, S1, D3 dan SLTA b) Diklatpim II, III dan IV c) Pelatihan ISO 9001 : 2000 d) Pelatihan Audit Internal e) Pelatihan Etika pelayanan f) Pelatihan SIM Perijinan g) Pelatihan Teknis Perijinan

C.2. INFORMASI PERIJINAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN Informasi Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian ijin, prosedur/mekanisme perijinan dan biaya perijinan dilaksanakan melalui beberapa media, yaitu : 1). Langsung ke Kantor Dinas Perijinan Kota Malang di Jl. Jend. A. Yani. No. 53 Malang yang akan dipandu oleh Petugas di loket informasi yang akan menjelaskan terkait perijinan dan diberikan brosur/leflet perijinan. Selain itu, masyarakat/pemohon dapat membuka internet atau web site Dinas

Perijinan Kota Malang secara gratis melalui media Monitor Touchcreen dan LCD Monitor 32 In yang ada di Dinas Perijinan Kota Malang untuk mengetahui informasi perijinan secara detail atau menyimpan data perijinan melalui Flashdisc . 2). Melalui Telepon/Fax (0341) 489190 yang akan dijawab langsung oleh Petugas Informasi. 3). Melalui Internet atau Email pada Website Dinas Perijinan yaitu : http://perijinan.malangkota.go.id, dimana pada website Dinas Perijinan Kota Malang ini selain informasi terkait perijinan juga berisikan informasi permohonan ijin dan ijin yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang. 4). Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang tiap tahun di Kecamatan/Kelurahan seluruh wilayah Kota Malang.

Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di Dinas Perijinan Kota Malang dilaksanakan sebagai berikut : 1). Masyarakat pemohon ijin memberikan pengaduan ke Dinas Perijinan Kota Malang melalui : a). Media surat / tertulis Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Tata Usaha untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan pengaduan b). Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Perijinan Kota Malang yaitu web site Dinas Perijinan Kota Malang, yaitu http://perijinan.malangkota.go.id c). Media Handphone/telp/Fax Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi nomor HP Flexy (0341) 7739555 atau melalui nomor Telp/Fax (0341) 489190. Penanganan pengaduan akan dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan Kasi Pengaduan. d). Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal pejabat ekselon IV.a, Kasi Pengaduan di Ruang/loket pengaduan Dinas Perijinan 2). Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasi Pengaduan melakukan analisa terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).

yang

ada

3). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasi Pengaduan akan menjawab secara langsung. 4). Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu) 5). Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

43

email yang bersangkutan 6). Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan melalui telepon/Fax akan langsung dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 7). Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 8). Apabila pengaduan tergolong dalam

kategori Sedang,

maka masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengaduan, Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian, Kepala Bidang Pelayanan, dan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 9). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Perijinan Kota Malang dengan SKPD terkait dan Walikota Malang Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 10).Pengaduan masyarakat

baik

secara

tertulis,

melalui

internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasi Pengaduan dibantu oleh staf Seksi Pengaduan dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. 11).Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang dibuat setiap 1 bulan sekali oleh Kasi Pengaduan diserahkan kepada Kabid Penyuluhan dan Pengaduan untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasi Pengaduan untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Kabid Penyuluhan dan Pengaduan untuk disetujui. 12).Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Kabid Penyuluhan dan Pengaduan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Perijinan sebagai laporan bulanan. 13).Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah Dinas Perijinan Kota Malang minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Perijinan Kota Malang untuk semua media pengaduan.

C.3. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Dinas Perijinan Kota Malang dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi dan Pengendalian terutama pada : 1). Evaluasi Waktu Penyelesaian Ijin Evaluasi waktu penyelesaian ijin ini didapat dari Kartu Monitoring dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan tiap ijin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim dan tanggal terima) sesuai mekanisme/alur perjalan berkas permohonan yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1). Melekat pada berkas permohonan ijin tersebut, 2). Untuk Bidang Evaluasi dan Pengendalian. Sehingga dari Kartu tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apabila permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas untuk mengetahui waktu penyelesaian ijin, dan akan diketahui pula apabila permohonan ijin tersebut telambat dari standar waktu yang telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambatannya di bagian/petugas mana. Contoh Kartu Monitoring dan Evaluasi Permohonan IMB Setelah Berkas Permohonan IMB diterima oleh Petugas Loket Penerimaan Ijin, maka Alur perjalanan berkas berserta waktu dan catatanya dapat dilihat dibawah ini : NO

P E NE R I MAAN B E R K AS

P E NE R I MAAN B E R K AS

Te rim a

1. Kasie Penerimaan I jin (KPI )

TANG G AL & P AR AF P a ra f K irim P a ra f KPI

PP

PP

P.Pen

P.Pen

Ks.Pen

Ks.Pen

Kb.Pen

Kb.Pen

P.T

P.T

Ks.P

Ks.P

Kb.P

W AK TU ( H AR I )

CATATAN

P E MR OS E S AN Petugas Pemrosesan (PP) 2. Petugas Survey Lapangan Pengiriman ke Kimpraswil P E NE TAP AN R E TR I B US I Petugas Penetapan (P.Pen) 3. Kasie. Penetapan (Ks.Pen) Kabid Penetapan (Kb.Pen) P E NE R B I TAN S K Petugas Penerbitan (PT) 4. Kasie Pemrosesan (Ks.P)

Kb.P

Kabid Pelayanan (Kb.P) P E NAND ATANG ANAN S K

PN

5. Kepala Dinas PN

6. Petugas Penomoran SK (PN)

PE

TOTAL W AK TU P E NY E L E S AI AN

2). Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses ini untuk mengetahui kendalakendalanya, apakah dipersyaratannya atau di ketentuan perijinan berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

45

peraturan yang berlaku (Perda/Perwal), sehingga dengan evaluasi ini akan diminimalisasi permohonan ijin yang nantinya tidak dapat diproses/ditolak sejak berada di loket permohonan ijin. 3). Pengendalian pelayanan perijinan di Dinas Perijinan Kota Malang diutamakan pada pelaksanaan : a). Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK Ijin sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang sebelumnya sudah ada pemberitahuan lewat telepon. b). Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Ijin sudah terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan

SK Ijin sudah terbit tersebut belum

diambil c). Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang masa berlaku Sk Ijin telah habis, pemberitahuaan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

C.4. KEPUASAN PELANGGAN Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada masyarakat/pemohon yang datang di Dinas Perijinan Kota Malang baik yang akan mengambil ijin maupun yang akan memasukan permohonan ijin. Adapun ketentuan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Perijinan Kota Malang sebagai berikut: 1). Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam ) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. 2). Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan penjelasan dari petugas atau sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Petugas Loket mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi. 3). Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh Petugas Loket kepada Bidang Evaluasi dan Pengendalian untuk diproses lebih lanjut. 4). Bidang Evaluasi dan Pengendalian menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang. 5). Berdasarkan

Pedoman

Pengolahan

Data

IKM

akan

diperoleh Indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang. 6). Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur. 7). Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi. 8). Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi. 9). Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan. 10).Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75 %. Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

47

C.5. PELAYANAN APARATUR/PETUGAS DINAS PERIJINAN Pelayanan aparatur Dinas Perijinan Kota Malang merupakan penjabaran uraian tugas petugas Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang sebagai berikut : A.

BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Umum Staf /Petugas Penomoran SK dan Pengambilan Ijin di Loket Pengambilan dan Legalisir Ijin. Standar Pelayanan Kerja : : a.

Pemberian Nomor SK semua jenis perijinan secara manual dan memasukan ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan setelah ditandatangani

oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang. b. Mengagendakan setiap pemberian nomor SK tiap jenis ijin beserta tanggalnya kedalam Buku Pemberian Nomor SK. c. Membukukan tiap jenis ijin yang diambil oleh pemohon dalam Buku Ekspedisi Pengambilan Ijin setelah membayar retribusi/pajak di Loket Pembayaran Retribusi/Pajak. d. Membuat Buku Laporan Tiap Bulan untuk tiap jenis ijin yang diterbitkan/diberi Nomor SK, Diambil SKnya oleh Pemohon, dan yang Tidak diambil SKnya. e. Memberikan Informasi kepada Pemohon untuk Permohonan Ijin yang f.

sudah terbit/yang sudah diberi Nomor SK. Legalisir Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dengan menunjukan aslinya, kemudian diserahkan ke Kepala Sub Umum dan atau Kepala Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani.

g. Mengagendakan legalisir ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang kedalam Buku Ligalisir Surat Ijin (dibedakan untuk tiap jenis ijin). Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum. Staf/Petugas Ketatausahaan, ketatalaksanaan dan Kearsipan Standar Pelayanan Kerja : : a. Menerima Surat dan membukukan ke Dalam Buku Penerimaan/Surat Masuk. b. Menyiapkan Surat Masuk untuk diajukan ke Kepala Sub Bagian Umum untuk dimintakan Disposisi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian c.

Tata Usaha. Mengagendakan Hasil Disposisi dari Kepala Dinas ke Dalam Buku Disposisi dan memfotocoykan surat dan disposisi yang selanjutkan hasil foto copy

tersebut diserahkan kepada Bidang yang bersangkutan. d. Mengarsipkan Surat Masuk dan hasil disposisi tersebut ketempat yang aman secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan (Arsip Surat Masuk diarsip perbulan) e. Memberi Nomor Surat keluar sesuai dengan sifat dan jenis surat ke dalam Buku Surat Keluar. f.

Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat (pengolah) setelah diberi nomor surat keluar dan mengarsipkan surat keluar ketempat yang aman

dan mudah dicari (Arsip Surat Keluar diarsip perbulan) g. Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda Terima Penerima Surat Keluar yang akan dibawa oleh Petugas yang mengantar Surat Keluar tersebut sesuai dengan tujuan surat. h. Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha Dinas Perijinan atas perintah Kepala Sub Bagian Umum. i.

Mengarsipkan semua berkas permohonan ijin yang telah diterbitkan Dinas Perijinan ditempat yang aman untuk tiap jenis ijin secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan.

Staf/ Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian, Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Standar Pelayanan Kerja : : a. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gaji berkala, kenaikan b.

pangkat, DP3, cuti, arsip file tiap pegawai, absensi/daftar hadir, dls). Menghimpun dan menyusun dan membuat laporan tiap bulan

c.

kebutuhan perkantoran tiap Bidang. Mengagendakan semua kebutuhan bidang didalam Buku Rumah

d.

Tangga. Mengagendakan Keluar-Masuk Peralatan Perkantoran dalam Buku

e.

Keluar – Masuk Barang yang tiap bulan dilaporkan ke atasan langsung. Invetaris barang yang ada di Kantor Dinas Perijinan.

f.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Umum.

Sub.Bagian Keuangan dan Penyusunan Program Staf/Petugas Bendahara Penerimaan di Loket Pembayaran Retribusi Standar Pelayanan Kerja : : a. Penerimaan pembayaran retribusi perijinan. b. Memberikan salinan pembayaran SKRD kepada pemohon. c. Menagendakan setiap pembayaran kedalam Buku Penerimaan Retribusi Perijinan. d. Melaporkan setoran ke KASDA e. Membuat laporan tiap bulan : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

49

 

Rekapitulasi Penerimaan Harian Buku Kas Umum

 

SPJ Pendapatan –Fungsional SPJ Pendapatan –Administrasi

Perincian Penerimaan Retribusi perijinan.

Staf/Petugas Bendahara Pengeluaran Standar Pelayanan Kerja : : a. Membuat SPP & SPM DINAS PERIJINAN b. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran c. Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Keuangan. d. Membuat kelengakpan SPP-L5 pengadaan barang & jasa. e. melaksanakan akuntansi Dinas Perijinan f. Membuat Laporan Keuangan Dinas Perijinan g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sun.gram

Kepala Sub.Bag.Keuangan &

Staf/Petugas Bendahara Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Standar Pelayanan Kerja : : a. Melaksanakan tugas Bendahara Gaji b. Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaran. c. Membuat SPJ urusan Rumah Tangga Dinas Perijinan. d. Membuat Bend.24,Rekapitulasi SPJ,Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran e. Membuata Jurnal,Buku Besar,Buku Besar Pembantu, Neraca Saldo,Laporan Keuangan Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag Keuangan &Sun.gram B.

BIDANG PELAYANAN Seksi Penerimaan Ijin Staf /Petugas Seksi Penerimaan Ijin di Loket Penerimaan Permohonan Ijin. a. Memberikan formulir dan menginformasikan tata cara pengisian formulir dan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin kepada pemohon. b. Menerima

Permohonan

Ijin

dan

memeriksa

Persyaratan

administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Malang (PROTAP). c. Menolak Permohonan ijin yang tidak lengkap administrasi dan teknis sesuai ketentuan (PROTAP).

persyaratan

d. Memasukan data permohonan ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan. e. Memberi Tanda mengajukan Ijin. f.

Terima

Permohonan

ke

Pemohon

yang

Mendata / mengagendakan permohonan ijin ke Dalam Buku Permohonan untuk setiap ijin pada Hari Kerja dan diserahkan ke Kepala Seksi Pemprosesan bersamaan dengan Berkas Permohonan


51

ijin untuk dilanjutkan ke Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Ijin. g. Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiap jenis Ijin setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Seksi Penerimaan Ijin. h. Memanggil pemohon untuk dilengkapi bagi permohonan ijin yang kurang persyaratan administrasi maupun kesalahan teknis perijinan berdasarkan masukan dari Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Ijin i.

atau Tim Kelayakan Perijinan. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penerimaan Ijin.

Petugas seksi Peneriaan semuanya berada di Loket Penerimaan untuk menangani semua permohonan ijin yang didelegasikan Walikota kepada Dinas Perijinan Kota Malang, yaitu : 1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Ijin Tempat Usaha (ITU) 3. Ijin Gangguan (IG) 4. Ijin Usaha Percetakan 5. Ijin Usaha Bioskop 6. Ijin Usaha Play Station 7. Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD 8. Ijin Usaha Angkutan 9. Ijin Trayek 10. Ijin Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya. 11. Ijin Penggunaan Tanah Makam 12. Ijin Reklame 13. Ijin Keramaian 14. Ijin Penggunaan Gedung Pemkot Untuk permohonan Ijin Reklame Insidentil dan Trayek (Perpanjangan) langsung diproses dan diterbitkan keputusan ijinnya di Loket Penerimaan Ijin (maksimal 1 hari kerja) Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Ijin Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) IMB Renovasi (IMB-Renov) IMB Bagi Bangunan Sudah Berdiri Standar Pelayanan Kerja : : a. Mengagendakan Permohonan IMB kedalam Buku Pemprosesan IMB. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk SK IMB dan Lampiran Gambar berdasarkan Advice Planning (AP)/Site Plan terutama untuk

Peruntukan, Fungsi & Bentuk Bangunan, Denah Bangunan, Ketinggian Bangunan, ALD, dls. d. Mengaris GSP/GSJ/, GSB di Gambar Bangunan. e. Menentukan Jadwal Peninjauan Lapangan dan atau

melakukan Survey

lapangan bersama Tim untuk Permohonan IMB bagi Bangunan yang Sudah Berdiri (IMB-SB). f.

Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Tata Usaha untuk Permohonan IMB yang wajib mendapat rekomendasi ke

Dinas Kimpraswil. g. Mengagendakan Permohonan IMB yang dikirim ke Dinas Kimpraswil dan Permohonan IMB yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi IMB. h. Mengagendakan Permohonan IMB yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk permohonan IMB sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan atau mendapat kelayakan dari Tim untuk IMB-SB. i.

Memasukan Data Cetak SK IMB ke PROGRAM APLIKASI SIM apabila sudah ditetapkan Retribusinya oleh Bidang Penetapan.

Perijinan

j.

Cetak SK IMB dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku Penerbitan SK IMB dan Lampiran Gambar Bangunan untuk di paraf Kasi

Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. k. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perijinan. Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 2. Ijin Tempat Usaha (ITU) Ijin Gangguan (IG) Ijin Usaha Percetakan Ijin Usaha Bioskop Ijin Usaha Play Station Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD Standar Pelayanan Kerja : : a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan Tiap Jenis Ijin. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk permohonan yang dilampiri gambar bangunan. d. Meneliti jenis usaha tersebut apakah boleh diterbitkan ijin sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Kota Malang. e. Menentukan Jadwal Peninjauan Lapangan dan atau Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang

melakukan Survey 53

lapangan bersama Tim untuk Permohonan ijin yang wajib dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim.. f.

Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Tata Usaha untuk Permohonan yang wajib mendapat rekomendasi dari

SKPD terkait. g. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait

dan

Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi Tiap Jenis Ijin. h. Mengaris Denah Tempat Usaha yang digunakan untuk Tempat Usaha berdasarkan hasil kelayakan peninjauan lokasi oleh Tim. Bangunan. i.

j.

Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk permohonan sudah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dan atau mendapat kelayakan dari Tim. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila

sudah ditetapkan Retribusinya oleh Bidang Penetapan. k. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku Penerbitan SK Tiap Jenis Ijin dan Lampiran Gambar Denah Bangunan (ITU) untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. l.

Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan

ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perijinan. Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 3. Ijin Reklame Tetap/Permanen Standar Pelayanan Kerja : : a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan Reklame Tetap/Permanen b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk permohonan yang dilampiri gambar Reklame. d. Meneliti tema reklame tersebut apakah boleh diterbitkan ijin sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Kota Malang. e. Menentukan Jadwal Peninjauan Lapangan dan atau lapangan bersama Tim. f.

melakukan Survey

Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Tata Usaha untuk Permohonan yang wajib mendapat rekomendasi dari

SKPD terkait. g. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait

dan

Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi

Tiap Jenis Ijin. h. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk dibuatkan Nota Pajak bagi permohonan sudah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dan atau i.

mendapat kelayakan dari Tim. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila

j.

sudah ditetapkan Nota Pajak oleh Bidang Penetapan. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku Penerbitan SK Reklame Tetap/Permanen dan Lampiran Gambar Reklame untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan.

m. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perijinan. Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 4. Ijin Trayek Baru Ijin Usaha Angkutan Ijin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya. Standar Pelayanan Kerja : selain dimaksud diatas : a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan tiap jenis Ijin. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi ijin. c. Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Tata Usaha untuk Permohonan yang wajib mendapat rekomendasi dari SKPD terkait. d. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait dan Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi Tiap Jenis Ijin. e. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan bagi permohonan sudah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait. f.

Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila sudah ditetapkan retribusinya oleh Bidang Penetapan.

g. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku Penerbitan SK Ijin untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. h. Membuat telaahan staf

dan Surat Penolakan perijinan beserta

agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. i.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan


55

Penerbitan Perijinan. Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 5. Ijin Keramaian Ijin Penggunaan Tanah Makam Ijin Penggunaan Gedung Pemkot. Standar Pelayanan Kerja : a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan tiap jenis Ijin. b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi ijin. c. Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Tata Usaha untuk Permohonan yang wajib mendapat rekomendasi dari SKPD terkait. d. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait

dan

Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi Tiap Jenis Ijin. e. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan bagi permohonan sudah mendapat f.

rekomendasi dari SKPD terkait. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila

sudah ditetapkan retribusinya oleh Bidang Penetapan. g. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku Penerbitan SK Ijin untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. h. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan i.

ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perijinan.

C.

BIDANG PENETAPAN Seksi Penetapan Staf /Petugas Penetapan SKRD di Loket Perhitungan & Penetapan Retribusi : Standar Pelayanan Kerja : : a. Menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Perhitungan dan Penetapan Retribusi Perijinan kepada masyrakat/pemohon. b. Mencetak SKRD untuk ijin yang akan diambil oleh Pemohon apabila SKRD belum dicetak. c. Mengagendakan semua SKRD yang dikeluarkan/akan dibayar oleh Pemohon.

d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan.

Staf/Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB Standar Pelayanan Kerja : : a. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi IMB. b.

Memasukan Data Obyek Retribusi IMB ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan dan Mencetak Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan

Retribusi. c. Mempersiapkan Lembar Kerja Penetapan Retribusi untuk diparaf Kepala Seksi Penetapan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan. d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan Retribusi ke Dalam Buku Penetapan Retribusi IMB e. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi IMB. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan.


57

Staf/Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi : Ijin Tempat Usaha, Ijin Gangguan, Ijin Usaha, Percetakan, Ijin Usaha Bioskop, Ijin Usaha Play Station, Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD Standar Pelayanan Kerja : a. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi Tiap Jenis Usaha. b. Memasukan Data Obyek Retribusi Tiap Jenis Usaha

ke PROGRAM

APLIKASI SIM Perijinan dan Mencetak Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan Retribusi. c. Mempersiapkan Lembar Kerja Penetapan Retribusi untuk diparaf Kepala Seksi Penetapan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan. d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan Retribusi ke Dalam Buku Penetapan Retribusi Tiap Jenis Ijin e. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi Tiap Jenis Usaha. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan. Staf /Petugas Pembuat Nota Pajak Reklame, Trayek, Angkutan dan Pengandangan Truk/Sejenisnya. Standar Pelayanan Kerja : a.

Memasukan Data Obyek Pajak Reklame ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan, Mencetak, mengagendakan dan mempersiapkan Penetapan Nota Pajak Reklame yang diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan Ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan serta di Serahkan ke

Bidang Pelayanan. b. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi Usaha Trayek. c.

Memasukan Data Obyek Retribusi Trayek ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan, Mencetak, mengagendakan dan mempersiapkan Lembar Kerja Trayek yang diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan Ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan.

d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi Trayek.. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan. Seksi Pembukuan Staf/Petugas Pembukuan Penetapan Retribusi Standar Pelayanan Kerja : : 1. Menghimpun dan mengumpulkan setiap lembar kerja, salinan SKRD yang ditetapkan oleh Bidang Penetapan. 2. Membuat laporan hasil penetapan Retribusi baik belum dibayar maupun yang sudah dibayar setiap bulan dan diparaf oleh Kepala Seksi Pembukuan dan Ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan untuk

diserahkan ke Bagian Tata Usaha. 3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembukuan.


59

D

BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN Seksi Penyuluhan Staf/Petugas Penyuluhan di Loket Informasi a. Memberikan informasi terkait perijinan, minimal pada persyaratan ijin, mekanisme perijinan, biaya dan waktu penyelesaian ijin baik melalui media langsung mapun telp. b. Mengarahkan tamu yang ada keperluan dengan Dinas Perijinan Kota Malang. c. Membantu pemohon terkait tata cara mengajukan permohonan ijin sesuai dengan ketentuan terutama didalam memperoleh persyaratan. d. Menerima telp dan mengarahkannya Seksi Pengaduan di Loket Pengaduan Staf/Petugas Pengaduan : 1. Mengagendakan setiap pengaduan baik melalui media langsung dan tidak 2. 3.

langsung ke dalam Buku Pengaduan. Membuat telaahan staf dan surat balasan pengaduan. Membuat laporan pengaduan tiap satu bulan yang diketahui oleh Kasi dan Kabid.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengaduan. E

BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN Seksi Evaluasi Staf/Petugas Evaluasi Standar Pelayanan Kerja : : a. Menghimpun dan

mengagendakan setiap permasalahan perijinan di

Dinas Perijinan Kota Malang ndalam Buku Permasalahan Perijinan. b. Membuat laporan permasalahan perijinan yang diketahui oleh Kasi dan Kabid yang nantinya dilaporkan ke Kepala Dinas tiap tiga bulan sekali. c. Membuat telaahan staf terkait dengan evaluasi pelayanan perijinan terutama terkait masalah persyaratan dan mekanisme proses perijinan. d. Membuat kajian terhadap pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan terbaru. e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Evaluasi.

Seksi Pengendalian Staf Seksi Pengendalian Standar Pelayanan Kerja : : 1. Menghimpun dan mengumpulkan serta membuat laporan terkait waktu penyelesain tiap ijin yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang. 2. Membuat surat panggilan kepada pemohon/masyarakat yang ijin mau habis, kewajiban membayar retribusi/mengambil ijin serta dilaporkan kepada atasan langsung. 3. Mengagendakan perijinan yang tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang Pengendalian Perijinan. 4. Melaksanakan Pengendalian.

tugas

beserta

yang


alasannya

diberikan

oleh

kedalam

Buku

Kepala

Seksi

61

Menuju Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas

Recommend Documents