KABUPATEN SERDANG BADAGAI Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu MELAWAN “PENYAKIT BIROKRASI”, MENINGKATKAN RETRIBUSI • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
“Penyakit birokrasi”, memang telah menjangkit di banyak pemerintah daerah-bahkan sebetulnya termasuk pemerintah pusat. “Penyakit birokrasi” ini bias diartikan pra birokrat selalu lamban dalam melayani masyarakat – khususnya dalam hal peijinan, prosedur yang bertele-tele alias tidak praktis, wabah pengutan liar (pngli), tidak transparans dan tidak jelas biayanya serta waktu penyelesaiannya. Tentu saja, birokrasi semacam ini akan menciptakan mutu pelayanan yagn buruk. Akibatnya, masyarakat dan kalangan usaha ekonomi untuk mengurus prijinan, terutama inij usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, dan kalangan dunia usaha/investor akan ragu melakukan investasi. Maka, ketika pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serdang Badagai pertamakali dilaksanakan pada tahun 2005 dan terpilih Bupati H.T. Erry Nuradi, MBA yang dilantik 5 Agustus 2005, ia pun bertekad untuk tidakterjangkit “penyakit birokrasi” di daerahnya. Untuk itu, ia perkenalkan visi Kabupaten Serdang Bedagai: “Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakat yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif”. Nah, salah satu upaya mewujudkan visi tersebut adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik minat investor, baik dalam negeri mapun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Upya untuk menciptakan iklim yang kondusif itu dilakukan dengan meningkatkan pelayanan public kepada para pelaku usaha dan para calon investor. Caranya, dibentuklah Unit Pelayanan Perijinan Satu pintu (UPPTSP), yang diresmikan September 2006. Cara ini juga sekaligus merupakan upaya untuk merubah imej masyarakat – termasuk pelaku usaha – terhadap buruknya pelayanan publik dikalangan pemerintahan. Namu, sebelum program UPPTSP itu digelontorkan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembelajaran dengan mengunjungi berbagai Kabupaten yang telah berhasil melaksanakan pelayanan publiknya dengan baik. Seperti, datan gke Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, Pemerintah Kota (Pemko) Surakarta dan Pemko Jogjakarta. Hasil pembelajaran itu kemudian diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan membentuk Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP). Upaya ini juga sebagai wujud nyat komitmen Bupati/Wakil Bupati Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat dan merupakan salah satu imlplemantasi dari good governance dan clean governance. • dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGAM
Seiring dengan progam Pemerintah Pusat untuk menciptakan aparatur yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga lebih mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka peningkatan pelayanan umum adalah merupakan suatu tuntutan yang tak bias ditunda-tunda lagi oleh Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk pelayanan umum kepad masyarakat itu adalah “Pelayanan Prima” di bidang perijinan. Yang dimaksud Pelayanan Prima di bidang perijinan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mencerminkansuatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata serta tepat waktu. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan melaksanakan 8 unsur Pelayanan Prima sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara Nomor 81 Tahun 1993, yang intinya meliputi: • Kesederahanaan, yaitu prosedur/tatanan pelayanan tidak berbelit-belit, lancer, cepat dan mudah dipahami serta mudah dilaksanakan. • Kepastian dan kejelasan, yaitu hak dan kewajiban yang melayani dan yang dilayani di atur jelas dan dilaksanakan dengan konsisten. • Keamanan, yaitu pelayanan harus aman dan memberikan kenyamanan serta kepastian hukum. • Keterbukaan, yaitu informasi pelayanan dismpaikan secara terbuka dan luas kepada masyarkat. • Ekonomis, yaitu biaya pelaynan wajar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. • Efisien, yaitu persyaratan pelayanan yang berkaitan dengan objek yang diajukan • Keadilan yang merata, yaitu perlakukan yang sama terhadap setiap pemohon. • Ketepatan waktu, yaitu batas waktu yang dujanjikan untuk setiap pelayanan dipenuhi. Penerapan 8 unsur Pelayanan Prima tersebut adalah merupakan wujud upaya deregulasi dan debirokratisasi Pemkab Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat. Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diawali dengan membentuk Tim Asistensi Peningkatan Pelayanan Perijinan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain, membangun kerjasama dengan The Asia Foundation, Yayasan Bitra Indonesia Sumatera Utara (LSM), dan Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Kabupaten Serdang Badagai. NAmun, di awal pelaksanaanya, ternyata tak semulus yang dikira. Pasalnya, sempat terjadi resistensi dari beberapa pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Untunglah, komitmen BUpati sangat tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai Kepala Daerah, ia pun memberikan pemahaman kepada jajarannya bahwa Pelayanan Prima bukan hanya untuk kepentingan masyarakat tapi juga Kepentingan Pemrintah Daerah secara keseluruhan, karena akan mendukung tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alhasil, perlahan tapi pasti, mereka yang semula kurang mendukung, akhirnya dapat menerima progam UPPTSP ini. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai membentuk Unit Pelayanan Terpadu ini baru terwujud pada September 2006. Pembentukannya melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP), yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 TAhun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Patut diakui, bahwa pembentukan UPPTSP di Serdang Badagai ini, yang juga mengenalkan motto “Bersama Kita Mewujudkan Pelayanan Prima”, merupakan kali pertama yang berhasil
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai berupaya untuk dapat mensejajarkan derinya dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Jembrana dalam memberikan Pelayanan Perijinan Terpadu. Hal ini sekaligus untuk membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi, semua itu tentunya tidak saja tak Cuma sebatas motto dalam menjalankan UPPTSP ini. Melainkan, perlu dilakukan beberapa strategi pelaksanaan program. Seperti halnya, usaha. Artinya, pelaku usaha bukanlah objek daripada perijinan tapi juga merupakan subjek dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Serdang Badagai. Dengan demikian, pembentukan UPPTSP ini bertujuan: • Sebgai upaya debirokratisasi dan deregulasi bidang perijinan. • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya para pengusaha/kalangan dunia usaha. • Menciptakan transparansi bidang perijinan dan memberikan pelayanan dengan proses yang mudah, tepat waktu, biaya murah, serta prosedur yang transparan. • Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. • Memberikan adanya jaminan kepastian hukum. • Merangsang pertumbuhan ekonomi di bidang usaha besar, menengah dan kecil. • Memberikan peluang beriventasi dalam rangka meningkatkan Perekonomian Daerah. Berbagai upaya pun telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai dalam rangka menjaring kebutuhan dan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pola dan mekanisme Pelayanan Perijinan Terpadu, antara lain: a. Melaksanakan Workshop dengan menghadirkan kalangan duni ausaha dan tokoh masyarakat b. Melakukan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) c. Melaksanakan studi orientasi ke Pemerintah Daerah lainnya, yaitu ke Dinas Perijinan Kota Yogyakarta, Kantir Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, dan ke Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta. Penerapan sistem pelayanan perijinan terpadu yang mudah, transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat menggaet para investor untuk masuk ke kabupaten baru tersebut, dan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan retribusi yang masuk ke Kas Daerah. Untuk tahap awal, bentuk lembaga pelayanan perijina terpadu di Kabupaten Serdang Badagai berupa unit dipimpin oleh seorang koordinat dengan satu Sekretaris dan 13 orang staf yang berasal dari berbagai Unit Kerja/Instansi Pemkab. Unit tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Sub. Unit Informasi dan Pelayanan, Sub. Unit Administrasi dan Sub. Unit Pengaduan. Para stafnya sendiri dipilih dari PNS pegawai muda, dan paling lama baru du atahun mengabdi di Pemerintahan Kabupaten, dengan harapan belum terpengaruh dengan plapola kerja lama, mengingat prinsip dan pola kerja pada pelayanan terpadu satu pintu ini adalah bagaimana merubah paradigma birokrat yang minta dilayani menjadi pelayan publik adalah bagaimana merubah paradigma brokrat yang minta dilayani menjadi pelayan publik. UPPTSP menempati ruang sendiri, berukuran 11 x 4 meter persegi, di dalam Komplek Kantor Pemerintah KAbupaten Serdang Badagai. Pelayanan Perijinan yang dilayani dalam program ini baru terdapat 8 jenis, yaitu: 1. Ijin Gangguan (HO); 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Ijin Usaha Konstruksi dan Konsultasi; 4. Ijin Usaha Industri ; 5. Ijin Usaha Perdagangan;
6. Ijin Usaha Gudang; 7. Ijin Usaha Daftar Perudahaan (TDP); 8. Ijin Usaha Penggilingan Padi, Hulle, dan Penyosohan Beras. Sebagai contoh proses penerbitan ijin yang memperpendek jalur birokrasi adalah, seperti mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), UPPTSP menjamin ijinnya akan selesai paling lama 14 hari kerja. Cepatmya proses waktu ini dikarenakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 292 Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagaian Wewenang dari Dinas-Dinas terkait kepada Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP), dalam pengurusan berbagai permohonan ijin (8 jenis di atas) di KabupatenSerdang Badagai, Koordinator UPPTSP Kabupaten Serdang Badagai memiliki kewenangan menyetujui 8 perijinan tersebut (penandatanganan ijin cukup oleh Koordinator UPPTSP). Dalam melakukan sosialisasi program ini, pin agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap, setiap perihal perijinan selalu dilengkapi dengan brosure/leaflet mengenai informasi dasar hukum, persyaratan yang diperlukan, besarnya tarif retribusi terhadap perijinan, masa berlakunya retribusi dan waktu penerbitan ijin dimaksud (transparan informasi). Sedangkan bagi setiap personil UPPTSP dituntut untuk dapat melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan standar kepastian yang jelas. Sedangkan wujud transparansi yang diberlakukan dalam unit, adalah dengan menerapkan besarnya retribusi yang dibayarkan masyarakat pada Sertifikat ijin, dan masyarakat dapat meminta penjelasan bagaimana tatcata penerapan besaran retribusi yang ditetapkan. Selain itu, pembayaran retribusi dilakukan oleh pemohon langsung kepada bank BNI 46 yang terletak satu ruangan dengan UPPTSP, sehingga UPPTSP tidak pernah menerima secara langsung uang pembayaran apapun. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, UPPTSP menyediakan kotak saran agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja UPPTSP. Sementara untuk pengaduan langsung, masyarakat dapat menghubungi melalui telepon kepada coordinator UPPTSP (no. Hp: 0819 2180088). • tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Bagi Pemerintah Daerah, kondisi pelayanan yang mudah, cepat, dengan biaya yang transparan, tentunya berdampak positif pada meingkatkanya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan iklim usaha (khususnya bagi UKM) dan berdampak positif pula bagi peningkatan pendapatan daerah. Terbukti, pendapatan pendapatan dari 8 jenis perijinan yang dilakukan UPPTSP mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Retribusi dari ijin-ijin tersebut meningkat sebesar 155% dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya, dimana UPPTSP belum ada. Lihat saja, periode Januari-April 2006 diperoleh retribusi senilai Rp.202 juta, sedangkan periode Janauri-April 2007 meningkat menjadi p.516 juta. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan dikarenakan adanya kepastian proses perijinan yang cepat, transparan, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melihat hasil yang telah dicapai ini, maka manfaat yang diperoleh adalah: a. Bahwa peningkatan pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sangat bergantung pada komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan hal tersebut, dan memberikan jaminan akan adanya pelayanan yang selama ini seperti tidak mungkin dilakukan;
b. Bahwa pelayanan prima dapat diwujudkan apabila masyarakat juga memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama untuk mewujudkannya. Yang menariknya lagi, dengan diremiskannya UPPTSP ini menjadikan Kabupaten Serdang Badagai sebagai ”Daerah Percontohan” di Sumatera Utara dalam memberikan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP). Prestasi ini cukup membanggakan mengingat kabupaten hasil pemekaran ini baru kurang dari 3 tahun. Sekalipun demikian, Bupati menyadari, bahwa apa yang telah diperbuat Pemkab Serdang Badagai belum menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Terlebih lagi, bukan perkara mudah mengubah paradigma lama birokrasi yang meminta”dilayani” menjadi ”melayani”. Karena itu, Bupati selalu menekankan bahwa yang namanya aparatur dituntut untuk memiliki responsibility dari apa yang diatur, agar semua itu menjadi mudah. • empat KEBERLANJUTAN Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kabupaten Serdang Badagai, pada Juni 2007 telah ditingkatkan statusnya menjadi Kantor. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Serdang Badagai tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Badagai. Saat inipun dalam proses pelaporan kepada Pemerintah Propinsi untuk selanjutnya akan mengubah Unit menjadi Kantor Pelayanan Terpadu. Sekedar informasi, proses pembentukan ini (yang baru pertama kali di Sumatera Utara) termasuk yang tercepat, karena lounching pembentukannya baru baru dilakukan pada September 2006 atau hanya dalam tempo 9 bulan telah disetujuai Peraturan Daerah/Perda. Rencananya, Kantor Pelayanan Terpadu akan melayani 25 jenis pelayanan perijinan dan non perijinan. Kendati demikian, masih ada lagi keinginan kepala Daerah, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu tersebut pada tahun 2008 dapat ditingkatkan lagi menjadi Dinas/Badan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan masukan investasi di Kabupaten Serdang Badai. Penguatan lembaga, selanjutnya merupakan target yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Terpadu. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan kwalitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan status dan dari Kantor menjadi Dinas Pelayanan Terpadu pada tahun 2008. Akan tetapi, semuanya itu dilakukan sambil menunggu revisi PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Pemda, termasuk penambahan pelayanan jenis perijinan yang akan dituangkan melalui Peraturan Bupati (Perbub). • lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANFER Melihat hasil yang telah dicapai Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) ini, menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah percontohan di Sumatera Utara. Imbasnya, kabupaten hasil pemekaran yang baru berusia 3 tahun ini kerap menerima kunjungan dari beberapa Pemerintah Daerah, khususnya Pemda di Sumatera yang tergolong memiliki masyarakat yang heterogen. Selain itu, daerah lain juga mengunjungi Kabuapten Serdang Bedagai adalah, antra lain, Pemko Medan, Pemkab Mandaling Natal (Madina), Pemkab Nias, Pemko Pematang Siantar, Pemko Aceh dan Pemko Tanjung Balai. Pemerintah Daerah Tersebut berkeinginan menerapkan
pola dan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu yang diterapkan di Serdang Bedagai untuk dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Gambaran Umum Letak Geografis 2°57* Lintang Utara 3°16* Lintang Timur 98°33* Bujur Timur 99°27* Bujur Barat Batas Wilayah
Luas Wilayah Kecamatan Kelurahan Desa Dusun Jumlah Penduduk Sejarah Singkat
Utara: Selat Malaka Selatan: Kabupaten Simalungun Barat: Kabupaten Deli Serdang Timur: Kabupaten Batu dan Kabupaten Sumalungun ± 1.900,22 KM2 atau ± 2,65% dari luas Propinsi Sumatera Utara 17 6 237 1.130 ± 600.000 jiwa Serdang Bedagai merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan UU no. 36/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari 2007
