Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). i
MANAJEMEN PERUBAHAN PELAYANAN DARI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP MENJADI DINAS PERIJINAN DIKABUPATEN BANTUL MANAGEMENT CHANGES OF SERVICE FROM UNIT INTEGRATED SERVICES ONE ROOF BECOME DEPARTMENT OF LICENSING DISTRICT BANTUL Oleh: Mohammad Anang Sukmawan, FIS UNY,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Perubahan yang terjadi diKabupaten Bantul yang dulunya UPTSA menjadi Dinas Perijinan yang mengiginkan banyaknya perubahan untuk menambah kepuasan masyarakat serta menambah cepatnya proses perijinan di Kabupaten Bantul.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan di kantor Dinas perizinan Kabupaten Bantul Komplek ll Perkantoran Kab Bantul Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul. Informan penelitian ini adalah Ketua Dinas Perizinan,Kepala Subag Pelayanan,Mantan Kepala UPTSA, Masyarakat yang mengurus perizinan Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Triangulasi sumber dipilih sebagai teknik keabsahan data. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Penelitian ini menunjukan bahwa Manajemen Perubahan pelayanan yang berada di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang dulunya UPTSA untuk mempercepat. Hasil penelitian oini dalam proses serta kepuasan masyarakat Bantul tentang perizinan belum sesuai yang diharapkan dikarenakan proses yang ada masih berbelit belit serta kepuasan pelayanan pada masyarakat belum begitu puas sedangkan fasilitas di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sudah sangat memadahi.
Kata Kunci : Manajemen perubahan pelayanan, Dinas Perizinan, Proses,Kepuasan,dan Fasilitas. Abstrac This study is aimed to know the changing management that happened in Bantul Regency which was previously UPTSA becoming Licensing Department which demands many changes to increase public satisfaction as well as to increase the speed of licensing process in BantulRegency. This study used descriptive qualitative method. The collecting data technique was by using interview and documentation. This study lasted for a month in the office of Licensing Department of Bantul Regency, Offices Complex 11 of Bantul Regency in Lingkar Timur street, Manding, Trirenggo, Bantul. The informants for this study were the chairman of Licensing Department, the head of sub division of services, the former chief of UPTSA and people who administered their licenses. The study instrument was the researcher himself. Data analyzing technique for this study was analysis interactive technique. Source triangulation is chosen as the validating data technique. Analyzing technique used included data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal and verification. The study shows that service changing management in Licensing Department of Bantul Regency that was previously UPTSA is in order to speed up the service. The result of this study is currently in process : also Bantul people’s satisfaction on licensing has not met the expectation yet because the currently available process is still complicated and satisfaction on public services has not been reached while the facilities in Licensing Department of Bantul Regency are alreadyveryadequate.
Keywords: Management changes of service , Licensing Department, Process, satisfaction, and fac
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). ii
PENDAHULUAN Perizinan merupakan instrument kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan istrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitasyang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan Dalam konteks ini,suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujukkan pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, danfungsi stabilitas Instrumen perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai black market economy,tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendoorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan membuka peluang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan dengan pola pelayanan satu pintu. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan sedangkan masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani secara prima, dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah. Sebelum dibentuk Dinas Perijinan, pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul dipusatkan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). UPTSA berdiri pada tahun 2002 lembaga ini non strutural lembaga yang dulunya belum berbentuk satu atap.Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat,keberadaan UPTSA tersebut dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutan pelayanan perizinan yang semakin prima. Sementara di sisi lain,
kualitas pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah dan persaingan global saat ini, bisa sangat menentukan eksistensi dan daya saing suatu daerah. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2008 itu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007. Sesuai dengan visi Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis, spirit pembentukan Dinas Perijinanadalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bantul.Dinas Perizinan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut.Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Visi Dinas terpercaya dengan pelayanan prima, integritas dan profesionalisme Misi Mewujudkan aparatur yang berkualitas.Melaksanakan Pelayanan Prima di bidang Perizinan.Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib.Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik.Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil, dan profesional.Azas Pelayanan Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Kesamaan Hak, Efisien, Efektif, Keseimbangan, Profesional dan Keadilan . Prinsip Pelayanan Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian dan Tanggung Jawab.Motto“Mudah, Murah, Cepat, Tepat Waktu, Bersih dan Akurat”Manfaat IzinUntuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Kembali pada perubahan yang terjadi pada Dinas Perizinan Kota Bantul yang sebelumnya bernama UPTSA, Dalam proses setelah menjadi Dinas Perijinan masih ada kendala yang ada .yang dulu saat bernama UPTSA masih tergantung dalam tim teknis yang masih terpusat dalam sebuah bidangnya,serta dalam proses penetapan sebuah ijin masih tergantung dalam instansi terkait. Tim teknis
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). iii tersebut terdiri dari ( DPU,dinas sumberdaya air,sapol pp dan lain lain ). Setelah perubahan menjadi Dinas Perijinan masih terjadi problem kendala pada proses pelayanan perijinan dan pengeluaran ijin dikarenakan proses masih berbelit belit sehingga perijinan sulit untuk mendapatkan ijin,dari sarana prasarana juga belum memadahi setandar yang layak contoh kendaraan untuk survai masih ala kadarnya sehingga dapat menghambat untuk melihat tempat survai. Serta proses kelengkapan persyaratan dalam perijinan masih lama sedangkan masa aktip formulir sudah habis sehingga harus menggulang lagi dari awal. Dalam penelitian ini berupaya untuk melihat Manajemen Perubahan Pelayanan yang terjadi yang dulunya bernama UPTSA setelah itu menjadi Dinas Perijinan diKota Bantul yang dimulai pada tahun 2008 di karenakan dalam Dinas Perijinan termasuk perubahan yang belum begitu lama serta didalam proses tersebut masih ada problem atau kendala yang terjadi dalam prose pelayanan perijinan.Peneliti dengan adanya proses perubahan pelayanan di UPTSA menjadi Dinas Perijinan ini dapat menjelaskan tentang perubahan yang terjadi dari segi Fasilitas,SDM,serta dalam proses perijinan. Dengan demikian seluruh penelitan ini diringkas dengan topik : Manajemen Perubahan Pelayanan Perijinan Dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap menjadi Dinas Perijinan Di Kabupaten Bantul. METODE PENELITIAN Penelitian ini penelitian secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif akan menghasilkan data yang berupa fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga data ini termasuk data kualitatif. Menurut Bogman dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong:1990), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).a.Waktu dan Tempat PenelitiaPenelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 22 Januari 2015 sampai bulan 22 Maret 2015 adapun lokasi yang menjadi objek penelitian berada di DalamDinas PerijinanKota Bantul di komplek perkantoran pemerintahan Jl, Lingkar Timur Manding, Bantul DIY kodepos 55714. kantor Dinans Perijinan Bantul dipilih sebagai tempat penelitian karena terkait dengan penelitian dengan tujuan ingin
megetahui manajemen perubahan di dalam dinas perijinan Kabupaten Bantul. A.
Subyek Penelitian. Subyek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang menejemen perubahan dari UPTSA menjadi Dinas Perijinan Kota Bantul.peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumberdata yang benar dan mengetahui masalah secara mendalam.adapun pihak pihak tersebut adalah : 1. Dra. Sri Ediastuti,M. Sc (Kepala dinas Perijinan kabupaten Bantul) 2. Dra. Khusnaini’Arifah , M. Si.( Kepala Pelayanan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul) 3. Saryadi. SIP,M.Si (Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan serta Mantan kepala UPTSA ) 4. Masyarakat atau Costumer yang mengurus perijinan di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. B. Instrumen Penelitian Yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Dalam menginterpretasikan data, peneliti perlu untuk melakukan validasi terhadap diri instrumen (dalam hal ini penulis sendiri) yang dilakukan dengan validasi kemampuan yang dimiliki, dengan meningkatkan pemahaman atas materi yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang Management of Change. Peningkatan pemahaman ini dilakukan dengan membaca referensi buku-buku yang berkaitan dengan manajemen perubahan. Selain melakukan validasi terhadap instrumen penelitian, penulis juga perlu melakukan validasi terhadap metodologi penelitian. validasi terhadap metodologi penelitian dilakukan dengan meningkatkan pemahaman atas metode yang digunakan dengan membaca referensi dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjun ke lapangan maupun memperbaiki metode yang digunakan selama penelitian berlangsung dilapangan. Dalam informasi ini yang saya tuju untuk menjadi informan ketua Dinas Perijinan Kota Bantul, kepala Bidang Pendataan dan penetapan (Manta Kepala UPTSA) , Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, masyarakat yang mengajukan perijinan di Dinas
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). iv Perijinan Kabupaten Bantul.
C.
Tehnik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1. Observasi Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu dan interaksinya dalam aktivitas sehari-hari. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kejadian-kejadian dilapangan yang berhubungan dengan perubahan status Dinas PerijinanKota Bantul.Dalam penelitian ini peneliti melakukan Observasi Nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.Hal ini dikarenakan dengan observasi Nonpartisipan peneliti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam sehingga data yang terkumpul lebih akurat dan lengkap. Dalam observasi ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan untuk mengamati perubahan pelayanan dan proses perubahan pelayanan perijinan langsung untuk mengetahui lebih detil dan lebih efisien untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam Dinas Perijinan Kota Bantul
2.Wawancara Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengacu pada strategi yang dilakukan untuk merespon dan melakukan perubahan serta pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah. Wawancara dilakukan terhadap pihak Dinas PerijinanKota Bantul, dalam hal ini pertama akan me wawancarai mantan ketua uptsa yang mengetahui seluk beluk perubahan yang terjadi di dalam dinas perijinan Kabupaten Bantul yang kedua kepalaDinas Perijinan Kabupaten Bantul yang mengetahui tentang perubahan status yang dialami Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang ketiga wawancara pada kasubag di Dinas Perijinan yang mengetahui keadaan secara langsung dalam pelayanan dan yang ke empat dan terahir masyarakat yang melakukan perijinan di Dinas Perijinan Kota Bantul. Penulis menganggap bahwa mereka yang lebih mengetahui segala hal tentang strategi merespon dan melakukan perubahan status selain dengan kepala Dinas Perijinan. Wawancara yang akan dilakukan bersifat
bertanya secara langsung kepada nara sumber di sana penulis menyiapkan pedoman wawancara yang tertulis untuk di jawab oleh nara sumber dan pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada nara sumber untuk mengetahui menejemen perubahan di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang sebelumnya Unit Pelayanan terpadu Satu Atap.2.Dokumentasi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Mongleong, 2006 : 163). Metode dokumentasi dalam penelitian ini antara lain diperoleh dalam bentuk arsip kenegaraan yang berupa kebijakan dalam perubahan status Dinas Perijinan Kabupaten bantul Bantul dan dokumendukumen yang terkait dengan perubahan tersebut. Metode dokumentasi tersebut dilakukan penulis dengan cara meminta data secara langsung terkait perubahan yang terjadi yang sebelum nya UPTSA dan menjadi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dan struktur organisasi yang berupa mengambil arsip atau data tentang proses pelayan yang terjadi sebelum berubah atau masih UPTSA dan sesudah menjadi Dinas Perijinan serta mengambil gambar tentang keadan pelayanan yang ada.D.Teknik Keabsahan Data Dalam mendapatkan data yang sah atau bisa dipertanggung jawabkan, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan pengukuran keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah cross check data.Cross check data dilakukan dengan cara membandingka pernyataan-pernyataan dalam wawancara dengan dokumentasi temuan di lapangan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber atau subyek peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul,Kepala bagian pelayanan , Mantan kepala UPTSA dan Konsumen atau Masyarakat yang mengajukan ijin. Informasi yang didapat agar sesuai degan kenyataan di lapangan maka dilakukan cross checkatas hasil wawancara dari Mantan kepala UPTSA dan Konsumen atau Masyarakat yang mengajukan ijin.Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan cross check dengan dokumen-dokumen yang ada.Cross check data dilakukan manakala pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda, membandingkan dan mengecek balik data
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). v hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi. Cross check data dan informasi dari narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J. Moleong, 2004:178). Menurut Lather dalam saharsimi, dkk (2008:128) triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan kualitas data penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi data.Triangulasi sumber yaitu menggali data dari berbagai narasumber yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara Masyarakat atau costumer yang mengajukan ijin.terdampak; triangulasi metode yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi (obsevasi partisipatoris) dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Menurut Lexy J.Moleon(2010:247), Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan/observasi yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni setelah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan. Menurut Miles (1992) ada tiga alur yang digunakan yaitu: 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. 2. Displaydata Displaydata berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga menjadi kebermaknaan data. 3. Kesimpulan dan Verifikasi Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan triangulasi sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Selain itu pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal khusus ke hal-hal yang lebih umum. 4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah Teknik Tringulasi. Tringulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2010:330). Langkah yang digunakan dalam teknik tringulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode.
Tringulasi dengan menggunakan sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lain, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.Teknik tringulasi dengan metode dilakukan untuk mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan pengecekan terhadap beberapa sumber data dengan metode yang sama, selain itu untuk teknik
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). vi tringulasi dengan metode dapat dilakukan dengan mengecek balik hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian data yang diperoleh bersifat valid dan diakui kebenarannya. Data dapat dikategorikan absah apabila telah didapat konsistensi atau kesamaan jawaban antara informan yang satu dengan informan lain. Triangulasi sumber berarti peneliti membandingkan dan mengecek kebenaransuatu informasi yang diperoleh dari Dinas PerijinanKota Bantul dengan pihak lain dengan alat yang sama yaitu pertanyaan penelitian dengan waktu yang berbeda dan diperkuat dengan observasi. Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dariDinas PerijinanKota Bantul dengan pendapat dan pandangan pihak lain, seperti instansi yang berhubungan langsung dengan Dinas Perijinan yaitu Dinas Perijinan Kota Bantul.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1.Manajemen perubahan yang dulunya UPTSA dan sekarang menjadi Dinas Perijinan Kota Bantul belum begitu bagus dikarenakan dalam proses pengeluaran ijin masih belum bisa cepat atau masih terhambat oleh fungsi birokrat yang ada di dalam Dinas Perijinan Kota Bantul disana masih ada saling mengawasi antara birokat lain, yang seharusnya peredaran atau pengeluaran ijin sudah sah oleh pengolah data dan penerima syarat bisa dianggap tidak sah oleh tim teknis lapangan sehingga pengeluaran ijin bisa mundur atau bisa gagal dan harus diulang dan ditinjau kembali supaya menjadi sah ,padahal fungsi tim teknis lapangan bertugas untuk melihat tempat yang harus melalui pantauan atau peninjauan lapangan sedang kan perijinan ada yang tidak harus wajib ditinjau dilapangan serta tim teknis tersebut hanya mengecek apakah sesuai dengan dalam persyaratan yang diajukan bukan mengawasi atau memantau kinerja dari pengolah data atau penerima data. 2.Fasilitas dari dinas perijinan sudah begitu bagus dan memuaskan dari segi fasilitas informasi juga fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus perijinan dari pengantrian dan informasi di tempat, dari segi informasi online masyarakat bisa
tahu bagaiman cara dan syarat pengajuan ijin melalui web yang dibuat khusus Dinas Perijinan disana tersedia profil Dinas Perijinan Kota Bantul struktur Dinas Perijinan Bantul jenis jenis perijinan bagaimana cara mengajukan ijin serta syarat syarat yang harus dilengkapin ketika mengurus ijin dan dalam mengakses semua itu sangat mudah, dari segi fasilitas masyarakat yang dibutuhkan untuk menggurus perijinan sudah bagus semisal dari pengantrian pengajuan perijinan sudah tersedia disana alat pengantrian dari mengurus ijin juga pengambilan surat ijin dari prosedur tata cara pengijinan dan itu semua tertata dengan rapi serta informasi yang bisa ditanyakan oleh masyarakat yang pertama kali mengurus ijin juga ada seperti costumerservis atau petugas informasi. Pelayanan di Dinas Perijinan Kota Bantul sudah begitu bagus dari segi keramahan dan birokrat yang melayani sudah standar pelayanan. Manajemen perubahan UPTSA menjadi dinas perijinan sangatlah bagus dan perlu dilakukan untuk menata dan untuk melayani masyarakat di dalam mengurusi perijinan dan mendapat payung hukum dari pemerintah untuk kenyamanan dalam penataan usaha dan bangunan tetapi masih belum begitu bagus dari fungsi dan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat peredaran ijin terutama dalam proses pengeluaran ijin yang masih belum bisa pasti kurang cepat atau masih bisa terhambat implikasinya adalah sistem prosedur yang ada atau tugas yang telah diberikan dijalankan sebenar- benarnya jangan mengawasi tugas yang bukan wewenangnya jangan ada sikap mementingkan individu tapi mementingkan masyarakat bukan ladang untuk mencari kesempatan yang besar tapi harus mementingkan kepentingan masyarakat dan penataan bangunan dan usaha sehingga menciptakan penataan usaha dan kepentingan negara serta masyarakat yang ingin mendapatkan ijin terpenuhi seperti tujuan atau harapan untuk lebih cepat dalam pengeluaran perijinan. Saran . 1.Tugas utama yang diberikan disetiap birokat harus dijalankan sesuai peraturan yang telah ada bukan mengawasi birokrat yang lain saling mendukung dan bekerjasama untuk melayani masyarakat sehingga mendapatkan pelayanan yang memuaskan karena
Manajemen Perubahan Pelayanan UPTSA(Mohammad Anang Sukmawan). vii pemerintah yang mencanangkan untuk mengurus ijin untuk menata dan mengesahkan apa yang dibangun dan apa usaha yang dikelola supaya mendapatkan payung hukum serta sah untuk menjalani semua usaha atau bangunan yang masyarakat buat.
Undang-Undang dan Peraturan Daerah :
2.Pemerintahan Daerah atau bupati juga andil untuk mengontrol kinerja birokrat yang ada sehingga mereka merasa diawasi atau merasa akan terkena sanksi jika mereka melanggar dalam melakukan tugas tersebut.
Website atau internet :
DAFTAR PUSTAKA Buku Referensi: Agustunus Sri Wahyudi. 1996. Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik.Jakarta: Binarupa Aksara. Azizy, Qodri. A. 2007. Change management dalam reformasi birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen.(2003). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi. Moleong, Lexy.2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.Kasim, Iskandar. 2005. Manajemen Peribahan.Bandung: Alfabeta. Ratminto & Atik.2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara. Tika, Moh. Pabundu.2010. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara. Wibowo. 2006. Managing Change : Pengantar Manajemen Perubahan. Bandung : Alfabeta Wibowo.2007. Manajemen perubahan edisi kedua. Jakarta :Rajawali Pres Winardi, J. 2008. Manajemen perubahan (management of change). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.
http://perijinan.bantulkab.go.id/index.php?module=pr ofile&menu=ViewPage&PageName=SelayangPanda ng.
