PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 505/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 - 2020
BUPATI KARANGASEM,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008
Penjoisunan,
tentang
Tahapan,
Pengendalian,
Tata
dan
Cara
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta
untuk
mencapai
Pembangunan
Daerah
keterpaduan
Lima
Perencanaan
Tahunan
dengan
Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020; bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) Tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah;
c.
bahwa sebelum ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 - 2020, maka
penjrusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020
disusun
melalui
penyusunan
kajian
pendahuluan (Background Study) yang merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik; d.
bahwa dalam melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf c agar terlaksana dengan baik dan terkoordinir, perlu membentuk Tim Peri5aisunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020; W
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); W
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
33,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
20
Tahun
2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
w
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Daerah Tahun
Pelaksanaan
(Lembaran 2008
Nomor
Rencana
Negara 21,
Pembangunan
Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 9.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentsing Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012
Nomor
17, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 15);
MEMUTUSKAN : W
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
KEDUA
Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
a. menyusun
Strategis
agenda
Kantor
kerja
Penyusunan
Pelayanan
Perizinan
Rencana
Terpadu
Kabupaten Karagasem Tahun 2016-2020;
b. menyusun Kajian Pendahuluan (Background study) yang merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik;
c. menyiapkan Rancangan Awal
Rencana Strategis
d.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020; merumuskan Rancangan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
e.
menyajikan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
f.
menyusun rencana akhir Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah. KETIGA
Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Tahun 20162020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berdasarkan pada
ketentuan / peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 25 September 2015 PENJABAT BUPATI KARANGASEM,
h
BAGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1.
Ketua DPRD Kab. Karangasem di Amlapura.
2.
Inspektur Daerah Kab. Karangasem di Amlapura
3.
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem
4.
Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 505 /HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Ketua
Kabupaten Karangasem
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan
Sekretaris
Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem Anggota
1.
Kepala Seksi Izin Penunjang Usaha
2.
Kepala Seksi Izin Usaha
3.
Kepala Seksi Tanda Daftar Usaha
4.
Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat
PENJABAT BUPATI KARANGASEM,
/ A BAGUS NGURAH ARDA
