RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN T.A 2013-2017
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN
1
TAHUN 2013 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1 1.1 ......................................................................................................... Latar Belakang ..................................................................... 1 1.2 ......................................................................................................... Dasar Hukum ....................................................................... 2 1.3 ......................................................................................................... Maksud dan Tujuan ............................................................. 3 1.4 ......................................................................................................... Siste matika Penulisan .................................................................. 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ........................................ 2.1 Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi.......................... 2.2 Sumber daya SKPD ........................................................... 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..
5 5 6 7 7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD .............................................. 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidupa Strategis (KLHS) .................................. 3.3 Isu-Isu Strategis ................................................................
8 8 8 8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 9 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................ 9 4.2 Kebijakan Dan Program ..................................................... 10 4.3 Sasaran dan Indikator ....................................................... 10 4.4 Strategis ............................................................................ 10 4.5 Kebijakan .......................................................................... 10 BAB V PROGRAM KINERJA ........................................................ 12 5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ................... 12 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ...... 12 5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ............................. 13 5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .... 13 5.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ........................................................ 13 5.6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan ............ 13 5.7 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan ................................................. 13 5.8 Program Pengembangan Jasa Kontruksi ............................ 13 BAB VI PENUTUP ......................................................................... 14
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemrdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sebagai
Implementasi
dari
amanat
tersebut
dilaksanakan
pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance) yang mulai banyak dilakukan oleh daerah –daerah saat ini tidak terlepas dari peluang yang diberikan oleh UU Otonomi Daerah tersebut. Dimana penerapan Otonomi Daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus Pelayanan Publiknya. Dari beberapa daerah yang lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek good governance yang dilaksanakan secara nyata mampu menciptakan system pemerintahan yang lebih bersih dan akuntable, system pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan bahkan dibeberapa daerah mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kondisi pelayan public di Indonesia masih diwarnai oleh prosedur yang berbelit-belit, akses yang sulit, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang telah jelas banyaknya praktek pungutan liar dan suap. Dengan Otonomi Daerah sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan kualitas pelayanan publiknya. Dalam praktek good governance, layanan Publik Perizinan dan Non Perizinan
merupakan
wujud
layanan
pemerintah
daerah
kepada
masyarkatnya. Dalam hal ini birokrat harus menunjukkan bahwa mereka adalah pelayana masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan urusannya mereka dilayani dan dipermudah. Masyarakat harus diberikan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan Informasi yang benar dari pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan. Oleh karena itu
3
Pemerintah daerah harus Transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya hdan waktu penyelesaian setiap jenis Perizinan dan Non Perizinan yang akan diurus oleh masyarakat. 1.2 DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi 10. Instruksi
Presiden
Nomor
6
Tahun
2007
tentang
Pencepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 12. Permendagri
Nomor
24
TAhun
2006
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 13. Permendagri Nomor 57 TAhun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 14. Permendagri Nomor 20 TAhun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah. 15. Permendagri Nomor 37 TAhun 2008 tentang Rumpun Pendidiksn dan Pelatihan Bagi Pemerintah Daerah. 16. Surat Edaran Mendagri Nomor 500/1191/V Bangda, Tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 17. Surat Edaran Nomor 500/2218/Bangda tanggal 30 Oktober 2009 tentang Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4
18. Surat Edaran Mendagri Nomor 061/3203/SJ, Tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan berusaha di daerah kepada Lembaga PTSP. 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3203/SJ Tanggal 29 Tahun 2012 tantang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Usaha. 20. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Retribusi dan Pajak Daerah. 21. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan. 22. Peraturan
Walikota
Nomor
04/PW/2012
tentang
Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Padangsidimpuan. 23. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 02/PW/2014 tentang Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
di
Kota
Padangsidimpuan. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran Misi yang ingin dicapai, tujuan tersebut merupakan target Organisasi yang merupakan Dasar Ukuran Kinerja sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Tujuan Organisasi akan menjadi arah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan mencerminkan apa yang harus dilaksanakan serta apa yang akan tercapai. Sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut : 1. Tercipta system Pelayanan Terpadu, Terkontrol dan Sederhana 2. Terlasananya prosedur atau tata cara pelayanan yang baik, persyaratan teknis maupun administrasi. 3. Memberikan keamanan, kenyamanan serta dapat memberikan kepastian Hukum bagi masyarakat.
5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
Pendahuluan 1.1 .................................................................................................................... L atar Belakang 1.2 .................................................................................................................... D asar Hukum 1.3 .................................................................................................................... M aksud dan Tujuan 1.4 ................................................................................................... Siste matika Penulisan
Bab II
Gambaran Pelyanan SKPD 2.1 Tugas, Pokok, Fungsi Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) 3.3 Isu-Isu Strategis Bab IV
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Kebijakan dan Program 4.3 Sasaran dan Indikator 4.4 Strategis 4.5 Kebijakan
Bab V
Program Kinerja 5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 5.6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 5.7 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 5.8 Program Pengembangan Jasa Kontruksi
Bab VI
Penutup
6
BAB I GAMBARAN PELAYAN SKPD 2.1 TUGAS, POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI Kantor Pelayanan Terpadu Kota Padangsidimpuan merupakan suatu lembaga teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2010 tantang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 s/d 2017. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota
Padangsidimpuan
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian di bidang ketatausahaan perizinan dan non perizinan serta pelyanan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. a. Pelaksanaan penyusunan tugas kantor b. Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan e. Pelaksanaan
pembinaan
ketatausahaan
kantor
pelayanan
perizinan terpadu meliputi umum, kepegawaian, keuangan, dan program serta informasi dan pelayanan pengaduan f.
Pelaksanaan pemantauan dan sosialisasi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan
g. Pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan
Walikota
melalui
sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Organisasi Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidmpuan terdiri dari : a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Perizinan dan Non Perizinan d. Seksi Pemantauan dan Sosialisasi e. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Pengendalian f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Tim Teknis
7
STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANGSIDIMPUAN KANTOR
Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKSI PEMANTAUAN DAN SOSIALISAI
TIM TEKNIS
SEKSI PELAYANAN DAN PENGADUAN
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
2.2 SUMBER DAYA SKPD Sejalan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat tentang reformasi yang menginginkan adanya pelayanan umum yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat (Publik), sebagai perwujudan dan fungsi Aparatur Negara Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara. Transparansi
sangat
penting
dalam
membangun
kepercayaan
masyarakat terhadao Pemerintah sebagai penyedia layanan Publik yang sekaligus merupakan elemen penting dalam menentukan kredibelitas pemerintah dimata public. Pemerintah kota padangsidimpuan dalam RPJMD tahun 2013 – 2017. Dalam penjelasan salah satu Visi kota Padangsidimpuan yaitu masyarakat Padangsidimpuan yang sejahtera adalah tujuan seluruh pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan yaitu terwujudnya Kota Padangsidimpuan sejahtera lahir dan bathin, material dan spiritual yang dilandasi oleh kehidupan beragama yang
8
harmonis, keanekan dalam adat dan kebiasaan serta kebersamaan dalam menggapai cita-cita menuju kesejahteraan bersama dalam semangat Filosofi “SALUMPUT SAINDEGE”. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan saat ini di dukung 20 pegawai yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu :
Sarjana Sosial 1 orang
Sarjana Tekhnik 3 orang
Sarjana Hukum 1 orang
Sarjana Pendidikan 1 orang
Sarjana Ekonomi 3 orang
Sarjana Akutansi Bisnis 1 orang
SLTA / SMK 10 orang
Dengan sarana dan prasarana yang ada meliputi personal computer dan laptop barang inventaris lainnya. 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Kantor
Pelayanan
perizinan
Terpadu
Kota
Padangsidimpuan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian meliputi ketatausahaan,
pelayanan
perizinan/non
perizinan
dengan
system
terpadu, pemantauan dan sosialisasi serta pelayanan pengaduan dan pengendalian. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 1. Tantangan yang dihadapi dalam layanan publik antara lain : a. Telah digulirkan perdagangan bebas AFTA, APEC, WTO sehingga dapat merupakan suatu ancaman bagi laju investasi di Kota Padangsidimpuan. b. Tingkat Pelayanan Publik belum bisa bersaing yang dapat mengurangi masuk para pengusaha dari luar. c. Persepsi negatif masih menjadi wacana ditengah-tengah dalam hal pelayanan publik masih sulit dan bertele-tele. 2. Peluang Pengembangan SKPD a. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan Standard Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
9
c. Tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pelayanan prima. d. Terbukanya pasar bebas. e. Potensi Daerah Kota Padangsidimpuan berfungsi sebagai Kota Pusat Pemerintahan, Kota Pendidikan, Kota Distribusi Barang Jasa untuk wilayah Hinterland yang dihuni oleh masyarakat yang agamis, beradat dan berbudaya.
10
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
DENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Masih kurangnya komitmen dinas-dinas tekhnis terkait dalam penerbitan izin. Masih
terbatasnya
jumlah
Aparatur
dilingkungan
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan. Sumber Daya manusia belum memadai dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Kadernisasi dalam pengembangan SDM masih terbatas. 3.2
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STATEGIS (KLHS) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan, dalam
memproses izin yang berhubungan dengan tata ruang dan lingkungan hidup selalu berkoordinasi dengan Dinas atau Kantor Tekhnis yang membidangi itu agar dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah supaya tidak
bertentangan
dengan
tata
ruang
atau
menganggu
terhadap
lingkungan hidup sekitarnya. 3.3 ISU-ISU STRATEGIS Isu-Isu Strategis Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kota
Padangsidimpuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi : a. Meningkatakan Sumber Daya Manusia atau Aparatur dalan melaksanakan funsgsi Pelayanan Publik. b. Mengoptimalkan
Pemanfaatan
Teknologi
dalam
memberikan
Sosialisasi
kepada
masyarakat
Informasi Pelayanan Publik. c. Melaksanakan
Publikasi
dan
tentang Prosedur perizinan. d. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait baik dalam daerah maupun luar daerah. e. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan.
11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD a. Visi Visi adalah cara pandang
jauh
kedepan
kemana
instansi
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Esensi Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan dalam rangka mendukung terlaksananya Visi dan Misi pemerintah Kota padangsidimpuan “Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, berkualitas dan transparan menuju pelayanan prima”. Berdasarkan pernyataan Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 tersebut, puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan yang efektif dan efisiensi serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorentasi kepada kebutuhan
dan
tuntutan
masyarakat
melalui
pengembangan
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pengertian : Mudah
: yaitu pelayanan prosedur yang sederhana dan informasi yang dapat langsung diakses kepada masyarakat
Berkualitas
: yaitu proses penyelenggaraan pelayanan yang berprinsip transparansi yang didukung tenaga profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
Transparan
: yaitu
pelayanan
perizinan
dan
non
perizinan
dalam
pengurusanya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan Prima : yaitu
pelayanan
yang
di
berikan
kepada
pelanggan
(coustomer) secara optimal dengan standar pelayanan yang dilakukan atas keinginan pelanggan (cepat, tepat, akurat, mudah dan ramah). Dalam mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Kota
Padangsidimpuan
Tahun
2013-2017,
maka
perlu
memperhatikan Misi Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017, khususnya pada Misi III, yaitu : “Mengoptimalisasi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah”.
12
b. Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Mudah, Berkualitas dan Transparan menuju Pelayanan
Prima“,
yang
perlu
diaktualisasikan
oleh
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpuan melalui misi, yaitu : Misi 1
Memperkuat Peran Kelembagaan dan Meningkatkan Kompetensi serta Pro fesionalisme Aparatur;
Misi 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Misi 3
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan;
Misi 4
Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan yang berbasis Tekhnologi, Informasi dan Telekomunikasi;
Misi 5
Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi;
Publik
di
Bidang
Untuk mencapainya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, berkualitas, dan transparan menuju pelayanan prima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpuan yang memiliki motto “Prima Dalam Pelayanan, Konsisten Dalam Pelaksanaan” ini sebagai motivasi dan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4.2 TUJUAN Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpuan menetapkan tujuan untuk tahun 2013, yaitu : 1. Tujuan
: Mengoptimalkan Pelayanan
Perizinan
Padangsidimpuan
13
fungsi
dan
Terpadu
sebagai
Peran Daerah lembaga
Kantor Kota yang
mempunyai
tugas
mendorong
peningkatan
kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme
Aparatur
menuju
pelayanan
Pelayanan
Perizinan
prima. 2. Tujuan
: Peningkatan
Kualitas
Secara Terpadu; 3. Tujuan
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.
4. Tujuan
: Pengembangkan Sistem Informasi Pelayanan yang
berbasis
Tekhnologi,
Informasi
dan
Telekomunikasi 5. Tujuan
: Pengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk
meningkatkan
keberhasilan
dan
mendorong pengembangan.
4.3 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus terhadap penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai. Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan indikator presentasi indeks kepuasan masyarakat. b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan dengan indikator presentasi waktu pelayanan semakin singkat. c. Meningkatnya
pengetahuan
apartur
dan
masyarakat
tentang
pelayanan perizinan, dengan indikator presentasi penurunan angka pelanggaran tanpa izin. d. Tercukupinya sarana media informasi, dengan indikator presentasi informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat. 4.4 STRATEGIS Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan pengembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, secara structural, salah satu lingkungan
strategis
dimaksud
adalah
kebijakan
dan
program,
pendekatan ini disajikan sebagai strategi guna mewujudkan tujuan dan
14
sasaran Kantor Pelayanan Perizinan pada Tahun 2013 s/d 2014 strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktivitas dengan
memperhatikan
sumber
daya
organisasi
atau
keadaaan
lingkungan yang dihadapi. 4.5 KEBIJAKAN Berdasarkan kebijakan umum pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017, yang mana salah satu kebijakan umumnya adalah penerapan pelayanan prima dalam pelayanan
berorientasi
publik,
masyarakat
yang
dilayani
harus
merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), pengawasan dan konsistensi yang sangat penting, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektral agar tidak mengecewakan masyarakat. Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017, maka kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut : a. Penyederhanaan Proses Pelayanan Perizinan. b. Transparansi Proses pelayanan perizinan. c. Peningkatan Pelayanan Publik.
BAB V PROGRAM KERJA
15
Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut : 5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
ini
masyarakat
dilaksanakan
terhadap
untuk
pelayanan
tujuan
perizinan
meningkat melalui
kepuasan penyediaan
administrasi perkantoran yang optimal dengan sasaran meningkatkan jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan indikator presentasi indeks kepuasan masyarakat melalui kebijakan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 5. Penyediaan alat tulis kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undang. 9. Penyediaan makanan dan minuman. 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 11. Penyediaan jasa keamanan kantor. 12. Penyediaan jasa administrasi perkantor. 5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui peningkatan sarana dan prasarana dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 4. Pengadaan Mebeleur. 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor. 8. Pembangunan Gedung Kantor.
16
5.3 . Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkat disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal engan sasran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan, dengan kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu. 5.4 . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga / unit terkait, melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
dengan
sasaran
meningkatnya
efektifitas
dan
efesiensi
pelayanan perizinan, dengan Ondikator Presentasi waktu pelayanan perizinan, dengan kegiatan : 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3. Bimbingan Teknis WorkShop, Sosialisasi dan Legal Drafting Bidang Hukum serta
Peningkatan SDM Bidang lainnya
4. Kunjungan Kerja 5.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran. 3. Penyusunan Renstra. 5.6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1. Penyusunan Katalog Data 5.7 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur 5.8 Program Pengembangan Jasa Kontruksi 1. BimtekPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
BAB VI PENUTUP
17
Rencana
Kerja
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kota
Padangsidimpuan 2013 – 2017 sudah jelas tergambar pada Visi dan Misi serta penentuan dan sasaran yang akan dicapai serta telah mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Pemerintah. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan 2013-2017.
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN,
SYARIFUDDIN, S.Sos PEMBINA NIP. 19620314 198602 1 002
18
