RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO

.b

ps .g o

.id

reviu pertama Januari 2016

ab

RENCANA STRATEGIS

os

ok

(RENSTRA) 2015-2019

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO 0 Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

KATA PENGANTAR Pada tahun 2016 ini penerbitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso tahun 2015-2019 telah dilakukan reviu untuk yang pertama kalinya. Renstra reviu ini akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pertanggungjawaban BPS Kabupaten Bondowoso sebagai penyelenggara negara atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Selain itu, capaian kinerja selama empat tahun ke depan juga harus tetap berorientasi pada hasil Renstra reviu ini,

.id

guna mewujudkan peningkatan kinerja (better performance) yang pada akhirnya bisa mendorong pencapaian Visi BPS sebagai

ps .g o

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua yang selama ini dibangun melalui Reformasi Birokrasi (RB) BPS.

Demikian kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra BPS Kabupaten Bondowoso

.b

tahun 2015-2019 reviu ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih serta semoga bermanfaat.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso,

Drs.Ec.Manu Atmojo Nip.196208031982021001

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

Bondowoso, 18 Januari 2016

1 Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, menjadi dasar hukum bagi BPS sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Data statistik BPS dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil capaian pembangunan. Penyediaan data statistik yang berkualitas akan sangat menentukan karena akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

.id

Memasuki pembangunan nasional jangka menengah periode ketiga tahun 2015-2019 dalam tahapan Rencana

ps .g o

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ini, BPS masih memegang posisi strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, serta menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai langkah awal dalam upaya menjalankan peranannya tersebut, BPS telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan statistik selama 5 (lima) tahun ke depan.

.b

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

ab

Nasional, Renstra BPS Tahun 2015-2019 memuat visi dan misi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN.

ok

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang berkembang serta melakukan analisis dan evaluasi dari hasil capaian pembangunan bidang statistik di periode sebelumnya, BPS tetap memegang visinya yaitu “Pelopor Data Statistik

os

Terpercaya untuk Semua”. Dan untuk dapat mewujudkan visi tersebut pada periode ketiga RPJMN ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yaitu sebagai berikut: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

ow

terintegrasi, berstandar nasional, dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui untuk kemajuan perstatistikan.

nd

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah

bo

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu antara lain: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil

s: //

kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis tersebut mencerminkan fokus BPS dalam periode Renstra 2015-

tp

2019, yakni berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari data statistik yang dihasikan; (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada pengguna data; (3) efektifitas dalam pembinaan dan dan koordinasi

ht

kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola pemerintahan dalam organisasi BPS. Ketujuh strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis yang ingin dicapai BPS, masing-masing memiliki target outcome dan output. Dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi BPS 2015-2019 hingga ke tingkat daerah, BPS memiliki instansi vertikal yaitu BPS Daerah yang terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS pun telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai BPS Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan BPS di tahun 2019. Tujuan strategis BPS Daerah yaitu antara lain: (1) Peningkatan kualitas data statistik; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Ketiga tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis yang seharusnya dicapai BPS Daerah.


Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian kegiatan yang diwadahi ke dalam sejumlah program yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA). Sebagai instansi vertikal, BPS Daerah akan melaksanakan tiga di antara sejumlah program BPS tersebut yaitu Program PPIS, Program DMPTTL, dan Program PSPA. Sementara Program PPAA hanya akan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yaitu unit kerja BPS yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. BPS Kabupaten Bondowoso merupakan instansi vertikal BPS yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS di daerah. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut, BPS Kabupaten Bondowoso senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah

.id

Daerah Kabupaten Bondowoso. BPS Kabupaten Bondowoso juga menyusun Renstra tersendiri yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Bondowoso untuk dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Bondowoso

ps .g o

dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di daerah Kabupaten Bondowoso. Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama ini disusun dengan berpedoman pada Perka BPS Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

Perubahan Renstra.


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………….............................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF……… ........................................................................................ ii DAFTAR ISI…………………….. .......................................................................................... iii DAFTAR TABEL…………………….. .................................................................................. iv DAFTAR LAMPIRAN…………………….. .......................................................................... v DAFTAR SINGKATAN…………………….......................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN…………….................................................................................. 1

.id

Kondisi Umum…………….. ....................................................................... Potensi dan Permasalahan ............................................................................ 1.2.1 Potensi……………………. ............................................................... 1.2.2 Permasalahan……… ..........................................................................

ps .g o

1.1 1.2

1 3 3 3

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN……………………. ..................................................... 7 Visi BPS……………………. ...................................................................... 7 Misi BPS ...................................................................................................... 7 Tujuan BPS……………………. ................................................................. 7 Sasaran Strategis BPS……………………. ................................................. 10 Nilai-Nilai Inti BPS……………………. ..................................................... 11

ok

ab

.b

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

os

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ........................................................................... 17 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ............................................................. 17 Arah Kebijakan dan Strategi BPS..................................................................... 19 3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik ......................... 24 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik…………….. 24 3.2.3 Programdan Kegiatan ............…………………………………... 34 3.3 Kerangka Regulasi

bo

nd

ow

3.1 3.2

3.4 Kerangka Kelembagaan……………………………………………............ Kebutuhan Meningkatkan Ketata- laksanaan…………………..... Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik…........................................................................................ Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi……………………… Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya anusia……………………

s: //

3.4.1 3.4.2

ht

tp

3.4.3 3.4.4

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN…………………… 4.1 Target Kinerja………………………......................................................... 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis……………………………… 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan………………………..... 4.2 Kerangka Pendanaan……………………………………………............... BAB V PENUTUP……………………………………………………………………......... Lampiran…………………………………………………………………………………

37 37 39 40 41 45 45 45 49 49 64 66


DAFTAR TABEL 2.1

Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-1019 .............................................................................

2.2

Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Bondowoso .....................................................

2.3

Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bondowoso ..................................................

3.1

Tabel 26 Tabel 46 Tabel 50

3.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis BPS Kabupaten Bondowoso…………………………… ..................................................................................... Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Bondowoso 2015-2019 ............................................

4.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bondowoso ...........................................

4.2

Matrik Pendanaan BPS Kabupaten Bondowoso 2015-2019...................................................

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

Tabel 8 Tabel 11 Tabel 12 Tabel


DAFTAR LAMPIRAN Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Bondowoso .....................................................

55

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

Lampiran 1


DAFTAR SINGKATAN Barang Milik Negara

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

BPS

Badan Pusat Statistik

BPS-QAF

Badan Pusat Statistik - Quality Assurance Framework

Cerdas

Change and Reform for the Development of Statistic

DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

IKSS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

IKP

Indikator Kinerja Program

IKK

Indikator Kinerja Kegiatan

JFU

Jabatan Fungsional Umum

JFT

Jabatan Fungsional Tertentu

K/L

Kementerian/Lembaga

KemenPAN dan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAKIN

Laporan Kinerja

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program DMPTTL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program PPAA

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

RPJMD

tp

RPJMN

ps .g o .b

ab

ok

os

ow

nd

s: //

Program PSPA

bo

Program PPIS

.id

BMN

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SDG’s

Sustainable Development Goals

SDM

Sumber Daya Manusia

SE

Sensus Ekonomi

SIMPEG

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

SNA

System National Account

SSN

Sistem Statistik Nasional

ht

RPJPD


Statistical Capacity Building

UNSTAT

United Nations Statistics Division

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

Statcap

BAB I

PENDAHULUAN 8

Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis, menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting suatu organisasi. Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan perencanaan yang tepat dan strategis dengan berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.

.id

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres tersebut dan mengacu pada Peraturan Menteri

ps .g o

PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga, setiap satker BPS turut menyusun Renstra 2015-2019. Dengan berpedoman pada dokumen Renstra BPS Tahun 2015–2019 serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka

.b

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013-2018, maka BPS Kabupaten Bondowoso menyusun dokumen Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019. Renstra BPS

ab

Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan

ok

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai instansi vertikal BPS untuk periode 5 tahun ke depan. Pada tahun 2016 ini Renstra BPS Kabupaten Bondowoso tahun 2015-2019 direviu untuk

os

yang pertama kalinya dengan berpedoman pada Perka BPS Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kondisi Umum

nd

1.1.

ow

Renstra.

bo

Capaian pembangunan Kabupaten Bondowoso periode kedua dalam tahapan RPJMD 2013-2018 menunjukkan peningkatan/perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini terlihat

s: //

dari perekonomian Kabupaten Bondowoso mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2014, pertumbuhannya sedikit melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang

tp

mencapai 6,9%. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso atas dasar

ht

harga berlaku tahun 2014 mencapai Rp. 36,875,27 miliar, dengan PDRB per kapita sebesar Rp.15.484,70 ribu. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013 Tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan dari 16,7% di tahun 2009, menjadi 11,96 %i tahun 2014. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,1% di tahun 2009, menjadi 5,62 pada tahun 2013 Pencapaian pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional menjadi modal dalam upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya yang merupakan prioritas arah 9 Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

pembangunan nasional periode ketiga tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional periode tersebut diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Disinilah BPS menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang berkualitas. Selama periode 2010-2014, BPS telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, di antaranya adalah: a)

Data kependudukan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010), angka kemiskinan, angka

.id

pengangguran, dan berbagai survei rutin lainnya di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks

ps .g o

Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. b)

Data pertanian hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013), data produksi padi dan palawija, data

Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, industri besar/sedang, nilai

ab

c)

.b

perusahaan perkebunan, data perusahaan peternakan dan rumah potong hewan.

tukar petani, dan berbagai survei rutin lainnya di ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun

ok

dalam waktu tertentu, antara lain Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator

os

Pertanian, Survei Industri Makro dan Kecil Triwulan, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis dan Survei

ow

Tendensi Konsumen.

nd

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna

bo

data BPS menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik), Sistem perpustakaan online (Digilib), Sistem

s: //

Informasi Rujukan Statistik (SiRusa), Sistem katalog mikrodata, penyempurnaan dan pengembangan kemasan statistik elektronik dan website, serta pelayanan statistik terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi

tp

dan Kabupaten/Kota.

ht

Dalam mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan

terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Dalam hal ini, BPS telah menghasilkan capaian antara lain Opini Laporan Keuangan oleh BPS dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut, Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, serta beberapa penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan.


Capaian yang telah dihasilkan BPS tersebut juga tidak lepas dari kontribusi dari semua unit kerja BPS termasuk instansi vertikal BPS di daerah yaitu BPS Provisi dan BPS Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, seluruh unit kerja BPS saling berkoordinasi dan berintegrasi dalam rangka mencapai pembangunan khususnya di bidang statistik baik di level nasional maupun regional. 1.2.

Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden RI Nomor 51

.id

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik merupakan dasar hukum yang melandasi BPS sebagai

ps .g o

lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang dibutuhkan untuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Selain itu, BPS juga menjalankan tugas sebagai koordinator dan pembina dalam pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan

.b

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

ab

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi vertikal BPS yang merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor

ok

86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Perpres tersebut menjelaskan bahwa BPS Daerah (BPS

os

Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di Kabupaten Bondowoso, BPS Kabupaten Bondowoso

ow

senantiasa berkoordinasi dengan BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur.

nd

1.2.2 Permasalahan

Pada periode Renstra 2015-2019, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi BPS,

bo

baik itu permasalahan internal maupun eksternal, sehingga citra BPS sebagai pelopor data statistik

s: //

terpercaya untuk semua tetap terus meningkat. Berikut ini permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan perannya sebagai instansi vertikal BPS: Masih rendahnya kesadaran responden akan pentingnya memberikan informasi informasi yang

tp

1)

ht

akurat yang dapat menyebabkan belum optimalnya kualitas data yang dihasilkan BPS.

2)

Masih ada masyarakat yang enggan menjadi responden khususnya masyarakat yang tinggal di lokasi perkotaan dan para pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi response rate dari kegiatan sensus/survei statistik.

3)

Belum optimalnya komunikasi antara BPS dengan instansi pemerintah daerah yang menyebabkan keterlambatan terkumpulnya data sekunder terkait penyusunan publikasi seperti Daerah Dalam Angka.

4)

Peningkatan kebutuhan akan data dan informasi statistik menyebabkan meningkatnya kegiatan statistik BPS dan survei yang bersifat ad hoc, yang seringkali pelaksanaannya pada waktu yang 11


bersamaan. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional terutama petugas enumerator di lapangan. Pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dari BPS Kabupaten Bondowoso dalam menyediakan data statistik yang berkualitas dan tepat waktu. 5)

Belum dapat terpenuhinya kebutuhan data dan informasi statistik hingga wilayah terkecil (small area statistic) termasuk data mikro dan permintaan akan data individu. Terkait dengan permintaan data individu, BPS dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPs menyajikan data individu.

6)

Masih minimnya SDM ahli dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

.id

(SAKIP) dan laporan pengelolaan keuangan terutama di BPS Kabupaten Bondowoso yang tidak

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

kalah pentingnya dengan kinerja kegiatan teknis BPS.


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1

Visi BPS Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan

untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa

.id

depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f)

ps .g o

mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS 2015-2019 dibangun melalui proses telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap pencapaian BPS pada pembangunan jangka menengah nasional periode kedua

.b

2010-2014. Selain itu, BPS juga memperhatikan tantangan bagi pembangunan bidang statistik yang terus

ab

berkembang, seperti otonomi daerah yang menuntut tersedianya keragaman dan dan informasi statistik hingga tingkatan wilayah kecil. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka disepakati bahwa

ok

Visi BPS 2015-2019 tetap sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu sebagai berikut:

os

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

ow

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya,

nd

sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu

bo

statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data

s: //

nasional maupun internasional.

tp

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik baik lingkup

ht

nasional maupun daerah menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi berbagai pihak untuk berperan serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. 2.2 Misi BPS Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

7

berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan BPS dijabarkan sebagai berikut:

ps .g o

Tabel 2.1. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

.id

hal-hal tersebut serta kaitannya dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2015-2019, maka pernyataan misi

.b

ab

ok

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

ow

os

Visi BPS 2015-2019

Misi BPS 2015-2019

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar

bo

1)

nd

Misi BPS Tahun 2015-2019 mengandung arti sebagai berikut:

nasional maupun internasional

s: //

“Menyediakan data statistik...” Mengacu pada UU No. 16 Tahun 1997, PP No.51 Tahun 1999 dan Perpres No. 86 tahun 2007 yang

tp

mengatur BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data dan informasi statistik.

ht

“...berkualitas..” Data yang berkualitas setidaknya memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. “...melalui kegiatan statistik yang terintegrasi...” Maksudnya adalah menyelenggarakan kegiatan statistik dari tahap perencanaan, persiapan, lapangan, pengolahan, analisis, diseminasi, sampai penggunaan data baik dari pihak luar maupun internal terintegrasi menjadi satu sistem. “...dan berstandar nasional maupun internasional.”


8

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, di pusat maupun di daerah, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi (Fundamental Principle of Official Statistic). 2)

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik “Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...” Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa Sistem Statistik Nasional

.id

perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

ps .g o

“...melalui pembinaan dan koordinasi..”

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung dengan upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang

.b

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik serta pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan

ab

ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS dengan

ok

instansi pemerintah maupun dengan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Selain melakukan upaya koordinasi dan kerjasama, BPS juga memiliki mandat untuk melakukan

os

pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Dalam

ow

melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.

nd

Dalam pelaksanaan mandat koordinasi, kerjasama dan pembinaan statistik, BPS Daerah harus tetap berkoordinasi dengan BPS Pusat.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan

s: //

perstatistikan

bo

3)

“Membangun insan statistik...”

tp

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai inti (core values)

ht

organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas dan amanah. “...yang profesional...” Insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. “...berintegritas...” Insan statistik harus memiliki dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan


9

perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). “...amanah...” Merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik. 2.3

Tujuan BPS Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

.id

tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

ps .g o

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi BPS periode 2015-2019, BPS

.b

Kabupaten Bondowoso memiliki tujuan-tujuan yang telah dirumuskan BPS yaitu antara lain:

ab

1) Peningkatan kualitas data statistik,

ok

2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan

3) Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel.

os

Masing-masing tujuan memiliki keterkaitan dengn pernyataan misi BPS dalam rangka

ow

mewujudkan Visi BPS 2015-2019. Tujuan “Peningkatan kualitas data statistik” terkait dengan misi BPS “Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional

nd

maupun internasional” dan “Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk

bo

kemajuan perstatistikan”. Tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” terkait dengan misi BPS “Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan

s: //

koordinasi di bidang statistik” dan “Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan”. Tujuan “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” terkait dengan misi BPS

tp

“Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

ht

Keberhasilan BPS Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan perannya sebagai instansi

vertikal BPS di wilayah Kabupaten Bondowoso dilihat dari keberhasilan dari tujuannya. Hal ini sesuai dengan penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk dapat mengukur keberhasilan tujuan BPS Daerah, BPS telah menetapkan secara spesifik indikator dari masingmasing tujuan. Keberhasilan tujuan pertama diukur dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan kedua diukur dari persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Sementara keberhasilan tujuan yang ketiga diukur dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi


10

Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat BPS RI. BPS Kabupaten Bondowoso telah menetapkan target dari masing-masing indikator tujuan untuk periode 2015-2019. Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Kabupaten Bondowoso 2015-2019 TUJUAN

No (1)

2.4

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100%

100%

100%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

100%

100%

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

75

75

80

80

85

ps .g o

.id

Peningkatan kualitas data statistik

.b

3

INDIKATOR

ab

2

URAIAN

Sasaran Strategis BPS

ok

1

TARGET

os

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang

ow

pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada

nd

tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara

bo

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pencapaian sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan

s: //

efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

tp

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai BPS secara nyata. Sasaran strategis

ht

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan programprogram yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal). Sementara program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Sasaran strategis BPS-wide antara lain: meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement); memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien; meingkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement); meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik; meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

11

prasarana BPS; meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN; meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk sasaran strategis BPS Kabupaten Bondowosomerupakan bagian dari sasaran strategis BPS-wide yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bondowoso SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

ps .g o

.id

TUJUAN

T1. Peningkatan kualitas data statistik

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

.b

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

ok

SS1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

ow

os

T3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

ab

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

nd

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik daerah

bo

Kabupaten Bondowosodalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS dalam kurun waktu

1.

s: //

2015-2019, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis dari tujuan pertama “Peningkatan kualitas data statistik” adalah:

tp

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

ht

Dengan indikator sasaran: 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

12

Dengan indikator sasaran: 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 2.

Sasaran strategis dari tujuan kedua “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” adalah sasaran:

ps .g o

2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

.id

“Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”. Dengan indikator

2.1.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

2.1.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui

.b

website BPS

ab

2.1.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

ok

2.1.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sasaran strategis dari tujuan ketiga “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” adalah:

os

3.

ow

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Dengan indikator sasaran:

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

3.1.2

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

nd

3.1.1

bo

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 2.5

s: //

3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Nilai-Nilai Inti BPS

tp

Nilai-nilai inti adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi

ht

organisasi. Nilai-nilai inti ini memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh organisasi serta membentuk perilaku yang diharapkan dari setiap bagian dari organisasi dalam upaya mewujudkan visinya. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk setiap pegawai dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjabaran dari nilai-nilai inti BPS.

1)

Profesional


13

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Kompenten yakni mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban; b. Efektif yakni memberikan hasil yang maksimal; c. Efisien yakni mengerjakan setiap tugas secara produktif dengan sumber daya yang minimal; d. Inovatif yakni selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus; dan e. Sistematik yakni meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga Integritas

ps .g o

2)

.id

pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dedikasi yakni memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi;

ab

c. Konsisten yakni selarasnya kata dengan perbuatan;

.b

b. Disiplin yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

ok

d. Terbuka yakni menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak; dan e. Akuntabel yakni bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. Amanah

os

3)

ow

Amanah adalah sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

nd

a. Terpercaya yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual;

bo

b. Jujur yakni melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas;

s: //

c. Tulus yakni melaksanakan tugas pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia,

tp

sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa; dan

ht

d. Adil yakni menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.


14

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

.id

3.1

ps .g o

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Dari dokumen RPJMN tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah, serta sebagai bahan penyusunan

.b

dan penyesuaian RPJM Daerah.

ab

Tujuan pembangunan nasional pada RPJMN periode ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

ok

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapaiannya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya

os

saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Pemerintahan Indonesia yang baru memiliki prioritas pembangunan yaitu perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang

w

Rencana Strategis BPS Kabupaten JemberTahun 2015-2019 reviu pertama

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

do

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dituangkan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan disebut Nawacita. Secara substansial,

on

Nawacita merupakan turuanan dari ide Trisakti yang dilahirkan oleh Soekarno. Berikut penjabaran dari Nawacita yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara yang melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

//b

2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya.

s:

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

tp

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. lainnya.

ht

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 21

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

.id

9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

ps .g o

Sembilan agenda prioritas pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain: 1) BPS menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan sebagai upaya BPS dalam mendukung Nawacita kesatu. 2) Dalam rangka mendukung Nawacita kedua dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sejak tahun 2008,

.b

BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi yang dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform 3) Menyediakan data spasial secara berkala untuk mendukung Nawacita ketiga.

ab

for Development of Statistics (Statcap CERDAS).

ok

4) BPS mulai menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), serta penerapan zona integritas sebagai upaya dalam mendukung Nawacita keempat.

os

5) Menyediakan data yang terkait dengan statistik kesejahteraan rakyat untuk mendukung Nawacita kelima. 6) Menyediakan data yang terkait dengan statistik produksi dan distribusi dalam rangka mendukung Nawacita keenam.

w


7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

do

7) Menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan sebagainya, dalam rangka

on

mendukung Nawacita ketujuh.

8) Dukungan BPS terhadap Nawacita kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa, melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan

//b

pengembangan SDM di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS. mendukung Nawacita kesembilan.

s:

9) Menyediakan data terkait ketahanan sosial seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, Indeks Demokrasi Indonesia, dan sebagainya dalam rangka

tp

Dalam rangka menjalankan pembangunan di bidang statistik 2015-2019, BPS memiliki Program Quickwins dan program lanjutan yang telah diselaraskan

ht

dengan Nawacita dan Trisakti. Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Sementara program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender per Kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran dari kegiatan tersebut 22

Kabupaten yang terbit tepat waktu. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

.id

3.2

ps .g o

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik

Pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 di bidang statistik menitikberatkan pada peningkatan kualitas data statistik nasional. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas terus meningkat. Masyarakat senantiasa menginginkan ketersediaan

.b

data yang lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data

ab

dan informasi statistik yang berkualitas, dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan

ok

Komunikasi (TIK) yang modern. Peningkatan tata laksana penyediaan data dan informasi terkait dengan pembangunan statistik ini bukan hanya difokuskan pada

os

peningkatan teknis statistik semata, tetapi juga memperhatikan perbaikan pada proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-

w


adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender per

do

2019 yang terkait dengan pembangunan statistik, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan statistik di tahun

ht

tp

s:

//b

on

2015-2019. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan dan strategi BPS untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya di BPS Kabupaten Bondowoso.

23

.id ps .g o .b ab

(1)

(2)

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(3)

(4)

S.S.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas;

do

T.1. Peningkatan kualitas data statistik

ok

SASARAN STRATEGIS

os

TUJUAN

w


Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPS di Kabupaten Bondowoso

//b

on

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

tp

s:

3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional

ht

S.S.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

1. Peningkatan response rate

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan

24

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

ps .g o

S.S.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

ab

.b

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

.id

SASARAN STRATEGIS

BPS.

1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; 2. Meningkatkan customer relationship management; 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik

os

ok

2. Peningkatan kemudahan dan 1. Meningkatkan kualitas website kecepatan akses terhadap data dan BPS dan atau PST didukung oleh informasi statistik BPS TIK dan infrastruktur yang memadai;

ht

tp

s:

//b

on

do

w


TUJUAN

3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik; 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan

25

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4)

ps .g o

.id

SASARAN STRATEGIS

pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

4. Peningkatan penggunaan data BPS 1. Meningkatkan kemudahan dalam perencanaan dan evaluasi konsumen dalam membaca hasil pembangunan nasional data statistik 1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komperehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi

ab

.b

S.S.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

os

ok

T.3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

//b

on

do

w


TUJUAN

ht

tp

s:

S.S.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif; 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI; 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan

1. Mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas

26

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4)

akuntabilitas kinerja

.id

SASARAN STRATEGIS

os

ok

ab

.b

ps .g o

3. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

ht

tp

s:

//b

on

do

w


TUJUAN

kinerja aparatur BPS

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

27

3.2.2

Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian

kegiatan yang terhimpun dalam 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga) program generik. Program teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. PPIS ini berkaitan dengan upaya perbaikan (improvement) pada proses inti BPS yakni menyelenggarakan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik yang mencakup: kegiatan perencanaan; pengembangan metodologi; pengumpulan data melalui sensus atau survei; pengolahan

.id

data; analisis data; dan diseminasi data, menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu

ps .g o

dilakukan.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS BPS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 3 (tiga) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas

.b

Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, dan

ab

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang

ok

penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara

os

dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS. Sedangkan Program PPAA BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan

ow

administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS baik Pusat maupun Daerah.

nd

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPS di Kabupaten Bondowoso, BPS Kabupaten Bondowoso melaksanakan program teknis BPS yaitu Program PPIS dan dua program generik BPS yaitu DMPTTL BPS dan Program PSPA BPS. Kegiatan dari Program PPIS BPS yang akan

bo

Program

s: //

dilaksanakan BPS Kabupaten Bondowoso adalah kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi. Kegiatan ini merupakan dekosentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS Pusat.

tp

Sementara untuk program generiknya, BPS Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan Dukungan

ht

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi dari Program DMPTTL BPS dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi dari Program PSPA BPS. Tiap kegiatan terdiri dari serangkaian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode satu tahun. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya BPS Kabupaten Bondowoso senantiasa melakukan koordinasi dengan BPS Pusat. Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan berdasarkan kepada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan upaya BPS dalam rangka menyediakan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional. Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

24

telah ditetapkan sebagai isu strategis. Sementara kegiatan survei BPS lainnya tetap menjadi prioritas Kementerian/Lembaga (K/L). Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS Kabupaten Bondowoso dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS di daerah Kabupaten Bondowoso, baik yang bersifat

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019.


25

Tabel 3.2. Progam dan Kegiatan BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

.b

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

ok

ab


3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional

os w do on //b s: tp ht Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

PROGRAM

.id

SASARAN STRATEGIS

(5)

ps .g o

TUJUAN

Program PPIS

KEGIATAN (6) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi  Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei  Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial  Penyediaan dan Pengembangan Stat. 26

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)





ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

TUJUAN








Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyediaan dan Pengembangan Stat. Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata 27

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

os do on

//b s: tp ht Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data

ok

1. Peningkatan response rate

w

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

ab

.b

ps .g o

.id

TUJUAN

Program PPIS

 Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran  Pengembangan dan Analisis Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Tanaman Pangan, 28

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

TUJUAN


Hortikultura, dan Perkebunan  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata 29

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ab

.b

ps .g o

.id

TUJUAN

do

w

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

on

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

ht

tp

s:

//b


os

ok

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS


1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik

Program DMPTTL

Program PPIS

2. Meningkatkan customer relationship management

3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik

 Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi  Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran  Pengembangan dan Analisis Statistik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi  Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Program DMPTTL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 30

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS

1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai

.id

TUJUAN

ps .g o

Program PPIS

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik;

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

ok

ab

.b

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi


Program PSPA

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi  Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik  Pengembangan Sistem Informasi Statistik Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara BPS Provinsi

2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan 31

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.id

TUJUAN

os

ok

ab

.b

ps .g o

statistik.

Program PPIS

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

ht

tp

s:

//b

on

do

w

4. Peningkatan 1. Meningkatkan kemudahan penggunaan data BPS konsumen dalam membaca dalam perencanaan hasil data statistik dan evaluasi pembangunan nasional


32

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Penguatan fungsi yang 1. Mengoptimalkan terkait dengan Sistem pembangunan keseluruhan Manajemen SDM yang Sistem Manajemen SDM komperehensif dan aparatur yang terintegrasi terintegrasi berbasis dan komprehensif kompetensi

ps .g o

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Program DMPTTL

.b

T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

.id

TUJUAN

ok

ab

2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM

on

1. Penguatan fungsi yang 1. Mengoptimalkan terkait dengan Sistem pengawasan penggunaan pengawasan aparatur anggaran dalam rangka dan akuntabilitas meminimalkan kinerja penyimpangan penggunaan 2. Penyelerasan kegiatan anggaran yang terkait dengan 2. Meningkatan kualitas reformasi birokrasi pengawasan dan

ht

tp

s:

//b

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

do

w

os

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru


33

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program DMPTTL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi  Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran  Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

BPS khususnya yang akuntabilitas kinerja terkait dengan sistem aparatur BPS pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 3. Penguatan fungsi yang 3. Meningkatkan efektivitas terkait dengan sistem dan efisiensi penggunaan pengelolaan anggaran anggaran dan dan pelaksanaan pelaksanaaan kegiatan kegiatan 4. Meningkatan perencanaan 4. Penyelerasan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang terkait dengan yang akuntabel reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

.id

TUJUAN


34

3.3

Kerangka Regulasi Secara umum, regulasi yang mengatur BPS terbagi menjadi dua kelompok yaitu regulasi yang

mengatur mengenai penyelenggaraan statistik dan regulasi yang mengatur mengenai struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik sekaligus menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik selama ini adalah UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sedangkan regulasi yang mengatur struktur organisasi di lingkungan BPS utamanya adalah untuk mendukung

.id

penyelenggaraan statistik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS sehingga tercapai

ps .g o

tujuan dan sasaran strategisnya, BPS perlu melakukan peninjauan kembali kerangka regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan dalam kerangka regulasi tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014 tentang

.b

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi diarahkan untuk dapat

ab

memfasilitasi, mendorong dan atau mengatur perilaku masyarakat. Sejalan dengan RPJMN periode ketiga tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan

ok

pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing

os

perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan

ow

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS diatur oleh sejumlah regulasi

nd

yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS tersebut antara lain sebagai berikut:

bo

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS a. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No.

s: //

64 Tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, BPS dipimpin oleh

tp

seorang Kepala yang dibantu Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.

ht

b. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik c. Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS d. Peraturan Kepala BPS No. 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah e. Keputusan Kepala BPS No. 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah f.

Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik


34

g. Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS i.

Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS

j.

Peraturan Kepala BPS No. 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPS

k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.Pan/05/2004 tentang Persetujuan Perubahan

.id

Organisasi dan Tata Laksana BPS a.

ps .g o

(2) Regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut:  Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.

.b

 Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah

ok

b.

ab

khusus. sebagai berikut:

os

 Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus.

ow

 Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat.

nd

 Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik. c.

bo

 Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar. Peraturan Kepala BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh

s: //

Pemerintah Daerah. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut:  Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah

tp

Daerah.

ht

 Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Dari regulasi-regulasi tersebut, BPS memandang masih ada muatan dalam UU No. 16 Tahun

1997 yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi yang perlu dilakukan dalam perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:  Pasal 30 Pasal 30 dalam UU No. 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan dengan BPS. Koordinasi dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei, yang berujung pada pemborosan penggunaan anggaran Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

35

serta sumber daya. Akan tetapi, belum ada ketentuan secara eksplisit dalam pasal ini yang mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS jika ada instansi pemerintah yang tidak mengikuti kaidah yang telah diatur BPS dalam melakukan kegiatan statistik sektoral.  Pasal 27 Pasal 27 dalam UU No. 16 Tahun 1997 ini telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pada pasal 38, mengatur terkait denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Akan tetapi pada pelaksanaan lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat

.id

diterapkan. Partisipasi responden masih relatif rendah dalam aktivitas sensus dan survei BPS. Hal ini

ps .g o

mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari data statistik yang dihasilkan. Kurangnya sosialisasi mengenai UU ini merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pemahaman responden tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan tindakan hukum apa

.b

yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden.

ab

Di samping itu, terdapat juga sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan

ok

hubungan kelembagaaan BPS dengan instansi lain yang merupakan dampak dari otonomi daerah dan desentralisasi. Meskipun dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS

os

dalam pembangunan nasional, tetapi belum menjelaskan mengenai peran dari stakeholder lainnya seperti

ow

kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019, BPS pun menjabarkan langkah-langkah perbaikan yang

nd

dapat dilakukan BPS terkait kerangka regulasi statistik, yaitu sebagai berikut:

bo

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan;

s: //

2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik;

tp

4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis;

ht

5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis; 6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru; 7. Melakukan uji publik terhadap RUU statistik; 8. Penyempurnaan terhadap RUU statistik; 9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional. 3.4

Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) berupa struktur

organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

36

K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan strukur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang berkualitas dan meningkatnya keterbandingan data secara internasional serta didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong BPS untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam rangka menyajikan data dan

.id

informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu serta mengacu pada standar nasional

ps .g o

dan internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

.b

Sebagai upaya BPS dalam melakukan transformasi statistik salah satunya dengan melalui suatu

ab

program yang disebut Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS). Program tersebut memiliki 4 (empat) tujuan yang terkait dalam rangka pencapaian

ok

Visi BPS yaitu antara lain meningkatkan kualitas data, membangun arsitektur TIK yang mendukung

os

tercapaiannya Visi BPS, meningkatkan kualitas SDM melalui penataan sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kompetensi, serta pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya

ow

program Statcap-CERDAS mencapai BPS masa depan.

nd

BPS perlu berupaya dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi statistik. Peningkatan tersebut menunjukkan

bo

bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, tetapi juga

s: //

pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data yang berkualitas. Seluruh unit kerja BPS hingga instansi vertikal di daerah harus turut terlibat dan mendukung upaya BPS tersebut. Kebutuhan Meningkatkan Ketata-laksanaan

tp

3.4.1

ht

Dalam rangka meningkatkan ketatalaksanaan organisasi, BPS telah menyusun rencana strategis

yang akan dilakukan dalam kurun waktur 2015-2018. Rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (Statistical Business Framework and Architecture - SBFA) yang akan dilaksanakan di tahun 2015. Program ini merujuk pada bentuk model proses umum statistik atau Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang dilakukan BPS adalah kebutuhan untuk memproduksi Neraca Nasional. Selain itu, dalam SBFA ini juga tertuang semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan, kerangka infrastruktur statistik, Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

37

manajemen data dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang terintegrasi, kebutuhan akan penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi serta kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang ditetapkan. 2) Mendefinisikan, membenahi, membangun, dan mengimplementasikan infrastruktur statistik yang akan dilakukan pada tahun 2015-2016. Setelah SBFA ditetapkan, masih dibutuhkan beberapa persyaratan untuk membangun infrastruktur BPS yang mendukung penerapan SBFA secara efektif. Persyaratan yang dibuat harus mempertimbangkan:

.id

a) Existing infrastructure

ps .g o

Area yang menjadi sasaran pembenahan adalah pengelolaan dan penggunaan statistical standards, area methodology, questionnaire design, geospatial system, hubungan BPS dengan pengguna data, komunikasi dengan responden guna meningkatkan response rate

.b

terhadap survei yang dilakukan, statistical quality assurance, dan central business register.

ab

b) New statistical infrastructure

ok

Pengelolaan tenaga lapangan yang ada di BPS Daerah agar terintegrasi dan efisien, merancang kembali manajemen data, membangun environment yang sesuai dengan

os

SBFA dalam mengelola berbagai tahapan dalam survei.

ow

3) Dengan ditetapkannya SBFA dan infrastruktur yang sesuai dengan arsitektur tersebut, BPS

nd

perlu merancang atau mendesain ulang bisnis proses serta mengimplementasikannya. Fokus dari kegiatan pembenahan ini pada beberapa produk lini BPS yaitu Statistik Industri Besar dan

bo

Sedang, Statistik Hortikultura dan Perkebunan, Statistik Harga Produsen, Statistik Ekspor-

s: //

Impor, Susenas dan Sakernas, Neraca Nasional, Diseminasi dan Metodologi. a) National Accounts (Neraca Nasional)

tp

Penyusunan neraca nasional yang saat ini sudah mulai menerapkan Statistics National

ht

Accounts (SNA) 2008, membutuhkan suatu sistem pengolahan yang terintegrasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh subject matter. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pengolahan tersebut harus mengacu pada SBFA dan dalam infrastruktur yang baru dibangun. Persyaratan yang dibuat harus dapat memfasilitasi manajemen kompilasi yang berbasis time series dan menyediakan output yang juga berbasis time series dengan selected adjusted analysis.

b) Selected statistical collections/compilations


38

Dengan mengacu pada SBFA dan infrastruktur statistik, dilakukan reviu dan Business Process Re-engineering (BPR) pada produk lini sedemikian sehingga dapat beroperasi penuh pada environment yang baru. Selain itu juga memastikan bahwa hasilnya dapat membangun sistem-sistem baru dan diimplementasikan. Rancangan yang dibuat harus mempertimbangkan metode dan teknologi baru dalam proses pengumpulan data dan pengolahan serta mengadopsi standar statistik dan rekomendasi internasional. 4) BPS perlu memastikan linkage dengan komponen TIK, SDM, dan penyelarasan organisasi. Kegiatan pembenahan ini akan dilakukan pada tahun 2015-2018. Perlu dipastikan bahwa ICT

.id

design and strategy selaras dengan SBFA. Kemudian perlu dilakukan perubahan budaya,

ps .g o

pengembangan training dan perencanaan SDM yang lebih baik lagi sehingga perubahan bisnis dan sitem berlangsung dengan baik. selain itu, BPS perlu memastikan input tentang identifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan dalam bidang statistik,

Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik

ok

3.4.2

ab

statistik ini berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

.b

serta memastikan bahwa perlunya penyesusaian orgainisai agar dapat menjamin transformasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di semua aspek kegiatan statistik menjadi salah satu yang

os

dapat mendorong peningkatan kualitas data statistik. Oleh karena itu BPS memandang perlu

ow

untuk melakukan pengembangan pada platform ICM dan Sistem Manajemen Informasi Statistik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2018. Aktivitas ini terbagi ke dalam 2 (dua)

nd

kelompok besar yaitu menyusun rancangan dan strategi TI (Information Technology Design and Strategy) serta pengembangan sistem infrastruktur dan aplikasi statistik (Statistical Infrastructure

bo

System and Application Development).

s: //

1) IT Design and Strategy

tp

Kegiatan penyusunan rancangan strategi TI dilakukan untuk meningkatkan proses tata kelola

ht

dan manajemen TI. Tahapan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a)

Penyusunan strategi TI untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang BPS sesuai dengan Visi, Misi, dan roadmap TI BPS.

b)

Tata kelola dan tata laksana TI (IT management and Governance) guna menentukan kerangka kerja hak keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan TI di BPS serta untuk membantu BPS dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan terkait TI.

c)

Pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang sejalan dengan SBFA, ditetapkan dalam pengembangan ketatalaksanaan BPS di masa depan. EA ini dibangun agar dapat menerjemahkan strategi bisnis BPS ke solusi TI dengan biaya yang efisien dan


39

terancang dengan baik berdasarkan analisis kondisi BPS saat ini. Selain itu, dalam EA juga akan tergambar rancangan kondisi BPS di masa yang akan datang. d)

Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Operasi Standar TI yang mendukung pengembangan aplikasi statistik.

2) Statistical infrastruture System and Application Development Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun/mengembangkan sistem infrastruktur statistik dan sistem aplikasi statistik yang sejalan dengan SBFA dan mendukung perubahan

Standard and classification system;

b)

Frame Management System;

c)

Questionnaire Design Tool;

d)

Geospatial System;

e)

Statistical Analysis System;

f)

Quality Assurance Monitoring System;

g)

CBR System;

h)

Field Force Management System;

i)

Data & Metadata Management System;

j)

Survei Database and Input Data Warehouse;

k)

Dissemination Data Warehouse; dan

l)

Statistical Production & Dissemination Systems.

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

a)

Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

bo

3.4.3

.id

proses bisnis yang terjadi. Sistem dan aplikasi yang dibangun antara lain:

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir perubahan

s: //

dinamika, baik internal maupun eksternal, melalui penguatan kelembagaan. Struktur organisasi BPS yang gemuk, tidak efektif dan efisien menjadi salah satu pertimbangan bagi BPS dalam

tp

penguatan kelembagaan. Selain itu, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk

ht

statistik, jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang kegiatan statistik juga menjadi pertimbangan BPS perlu melakukan penguatan kelembagaan. Tujuan dari dilakukannya penguatan kelembagaan yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses bisnis mengacu pada SBFA dan EA; 2) Penguatan UU Statistik No. 16 Tahun 1997 dan rancangan aturan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan


40

3) Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik nasional. Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan lingkungan kerja ke depan. 1) Desain Organisasi Pada tahapan awal, akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini. Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap kerangka tata kelola

.id

institusi dan tata kelola struktur organisasi. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi landasan pengembangan Model Organisasi yang berdasarkan SBFA dan EA untuk menentukan

ps .g o

kerangka struktur organisasi BPS. 2) Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan

Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah dari silo oriented

.b

menjadi functional oriented menyebabkan BPS harus melakukan penyesuaian organisasi.

ab

perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif dan efisien apabila diserta dengan

ok

penguatan hukum dan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dari perubahan ini.

os

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

a) Melakukan Amandemen UU No. 16 Tahun 1997;

ow

b) Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis BPS di masa depan;

nd

c) Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN; dan

bo

d) Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan regulasi statistik

3.4.4

s: //

kepada stakeholder dan responden BPS. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

tp

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan sistem dan

ht

aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini antara lain: 1) Arah strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung manajemen SDM yang kuat di BPS; 2) Terbatasnya tools dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen SDM; 3) Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian internal BPS (Pusat, Pusdiklat, STIS) dan institusi lain (BKN, Menpan, dll); 4) Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS, STIS, dan Pusdiklat; dan


41

5) Adanya gap kompetensi antara SDM BPS Pusat dengan di daerah. Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam aktivitas Statcap CERDAS, antara lain: 1) Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (driver) transformasi; 2) Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan proses bisnis BPS; 3) Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik; dan

ps .g o

Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah:

.id

4) Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).

1) Perencanaan dan Peningkatan SDM

Berbagai reviu dan analisis dilakukan antara lain reviu fungsi dan peran Biro Kepegawaian, reviu Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang digunakan saat ini, analisis jabatan,

.b

analisis beban kerja dan evaluasi jabatan termasuk rumpun jabatan (job family),

ok

berdasarkan struktur organisasi yang baru.

ab

pengembangan job grading dan kompetensi serta melakukan perencanaan pegawai

os

2) Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM

Pada kegiatan ini difokuskan pada (i) rekruitmen, seleksi, dan assessment; (ii) manajemen

ow

kinerja; dan (iii) manajemen karir.

nd

3) Peningkatan pengembangan SDM

bo

Pengembangan SDM dimulai dari pendidikan para calon pegawai di STIS sampai dengan peningkatan kompetensi melalui training yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Aktivitas

s: //

yang dilakukan antara lain:

tp

a) Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum di STIS;

ht

b) Melakukan review terhadap pelatihan yang telah dilakukan; c) Mengembangkan kurikulum dan katalog diklat; d) Melakukan analisis kebutuhan diklat; e) Membuat perencanaan pengembangan pegawai; f) Mengembangkan metode dan alat evaluasi pengembangan pegawai; g) Mengembangkan material dan sistem e-Training; dan h) Memonitor implementasi pengembangan SDM.


42

Meskipun perbaikan terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan dilakukan oleh BPS Pusat, seluruh bagian dari BPS turut mendukung dengan partisipasi aktif maupun pasif, termasuk instansi vertikal

ht

tp

s: //

bo

nd

ow

os

ok

ab

.b

ps .g o

.id

BPS di daerah, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.


43

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1

Target Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yang biasa disebut indikator kinerja. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja

.id

suatu organisasi perlu ditentukan target tertentu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran

ps .g o

kinerja suatu organisasi. Tanpa adanya target, kinerja suatu organisasi tidak mungkin diketahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator

.b

kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator

ab

kinerja. BPS telah menentukan indikator kinerja untuk masing-masing unit kerja hingga instansi vertikal di

ok

daerah, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten Bondowosokemudian menentukan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dengan menyesuaikan kondisi

os

kebutuhan di daerah. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target dari setiap indikator kinerja BPS

ow

Kabupaten Bondowoso, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan.

nd

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

bo

Indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten

s: //

Bondowosodalam kurun waktu tersebut. Berikut ini adalah indikator kinerja sasaran strategis yang

ht

tp

selanjutnya disebut IKSS BPS Kabupaten Bondowoso beserta target kinerjanya untuk periode 2015-2019.


45

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bondowoso

(1)

(2)


INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

.id

SASARAN STRATEGIS

ps .g o

TUJUAN

(3)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

ok

ab

.b

SS.1. Meningkatnya kepercayaan IKSS.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan pengguna terhadap kualitas data kualitas data statistik BPS IKSS.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100% 100% 100% 100%

IKSS.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

100%

IKSS.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

100%

IKSS.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100%

os

47

100%

SS.3. Meningkatnya kualitas

100%

tp

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

ht


(4)

IKSS.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

s:

//b

on

do

w

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

TARGET KINERJA (2016)


IKSS.3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan

46

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

(3) data BPS

ps .g o

hubungan dengan pengguna data (user engagement)

.id

TUJUAN

.b

IKSS 3.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

80%

IKSS.3.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

100%

ok

ab

IKSS.3.4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

//b

75

IKSS.4.1. Persentase pegawai yang menduduki Jabatan fungsional tertentu

69%

IKSS.4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

30%

IKSS.5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

75

ht

tp

s:

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

20 %

1600

os

w

do


(4)

IKSS 3.3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

on

T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

TARGET KINERJA (2016)


47

4.1.2

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Kabupaten

Bondowoso akan menjalankan program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) untuk kegiatan PPIS BPS kabupaten yang merupakan dekosentrasi dari kegiatan teknis unit Eselon II BPS provinsi. Untuk dapat melaksanakan program teknis BPS dengan optimal, didukung dengan pelaksanaan program generik. BPS Kabupaten Bondowoso melaksanakan dua dari tiga program generik BPS yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan

.id

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Selain indikator kinerja untuk sasaran strategis, BPS juga menentukan indikator kinerja untuk

ps .g o

program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019. Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019, indikator kinerja program adalah alat ukur yang mengindikasikan

.b

keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah

ab

alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.

ok

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BPS Kabupaten Bondowoso untuk periode 2015-2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan BPS Pusat serta disesuaikan

Kerangka Pendanaan

ow

4.2

os

dengan kondisi di daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem

nd

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, kerangka pendanaan

bo

adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai rencana strategis yang meliputi sumber pendanaan dari APBN (pemerintah) maupun dari luar APBN (Non-APBN). Kerangka pendanaan

s: //

ini merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM

tp

ini menuntut pemerintah untuk menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah, dalam hal ini adalah 5 (lima) tahunan, agar dapat diperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban pada

ht

APBN tahun anggaran berikutnya. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Bondowosountuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:


49

Tabel 4.2. Matriks Pendanaan BPS Kabupaten Bondowoso 2015-2019 ALOKASI PENDANAAN (dalam Rupiah) 2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.id

2016

3.783.699.000

3.924.606.000

2886. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

3.783.699.000

3.924.606.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) BPS

1.806.000.000

2891. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi

1.806.000.000

539.000.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)

1.200.552.000

6.263.981.000

1.200.552.000

6.263.981.000

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

ab

ok

w

on

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

539.000.000

do

2895. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

.b

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (DMPTTL) BPS

os

(1)

2015

ps .g o

PROGRAM/KEGIATAN

//b

Pengembangan Sistem Informasi Statistik

tp

Sensus Penduduk (SP) 2020

s:

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

ht

Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama

76.799.000

63.986.000 50

ALOKASI PENDANAAN (dalam Rupiah) 2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aktivitas rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat 24.901.000

23.042.000

.b

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

.id

(1)

2015

ps .g o

PROGRAM/KEGIATAN

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial 12.598.000

ok

Pendataan Potensi Desa (Podes)

ab

Aktivitas Rutin

os

Aktivitas Rutin

7.853.000

12.080.000

12.177.000

18.045.000

37.859.000

28.269.000

149.135.000

5.522.180.000

33.210.000

45.369.000

do

w

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

on

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

//b

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

5.045.000

ht

Aktivitas Rutin

tp

Sensus Ekonomi (SE) 2016

s:

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga


51

ALOKASI PENDANAAN (dalam Rupiah)

(1)

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6.974.000

9.670.000

ps .g o

Survei Biaya Hidup (SBH) 2017 Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP)

ab

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi

ok

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha

os

18.102.000

Aktivitas Rutin

4.287.000

16.190.000

15.472.000

ht

tp

s:

//b

on

do

w

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran Pengembangan dan Analisis Statistik

.b

Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata

.id

PROGRAM/KEGIATAN


52

BAB V PENUTUP Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama ini disusun berdasarkan Perka BPS Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Renstra. Pengembangan Renstra BPS Tahun 2015-2019 reviu pertama ini tetap berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yaitu penyediaan data statistik yang berkualitas, pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN). Fokus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS untuk periode 2015-2019.

.id

Mengacu pada tujuan strategis BPS, tujuan strategis untuk BPS Kabupaten Bondowoso adalah:

ps .g o

1. Peningkatan kualitas data statistik;

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel.

.b

Setiap tujuan strategis tersebut kemudian dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan

ab

BPS Kabupaten Bondowoso dalam periode 2015-2019. Sasaran strategis, indikator kinerja sasaran

ok

strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPS Kabupaten Jembe rmengacu pada BPS

os

Pusat. Program dan kegiatan BPS disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing

w

menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja

do

organisasi terkait pelaksanaan renstra harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi

on

kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 reviu pertama ini harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

//b

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 reviu pertama

s:

ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah.

tp

Dengan berpegang pada komitmen BPS yang tercermin dalam nilai-nilai inti BPS, yakni profesional,

ht

berintegritas, dan amanah, BPS Kabupaten Bondowoso optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 reviu pertama ini dapat tercapai. Dengan demikian, capaian kinerja BPS Kabupaten Bondowoso dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan Renstra BPS 2015-2019 dan pada akhirnya akan berdampak positif pada keberhasilan seluruh program pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso dalam RPJMD 2013-2018 serta keberhasilan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode ketiga tahun 20152019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya untuk memandu

bakti

seluruh

jajaran

BPS


kepada

nusa

dan

bangsa 53

.Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Bondowoso PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

: BPS Kabupaten Bondowoso

ok 100

os

100

100

100

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

6

7

75

80

Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Distribusi Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi

100

100

7

8

Integrasi Pengolahan dan

ht

6

100

tp

Persentase pemutakhiran data 100 MFD dan MBS

75

on

70

//b

70

do

w

100

s:

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

100

(12)

12.530.446 27.689.385

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

ps .g o

Satuan Kerja

Unit Kerja Satker

.b

: Badan Pusat Statistik

ab

Kementerian/Lembaga

.id

ALOKASI ANGGARAN (000 Rp)


54

PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

90

95

95

95

95

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

80

80

85

90


.id

ps .g o

(11)

(12) Diseminasi Data (IPDS)

ab ok

os

w do

on

//b

tp

s:

85

ht

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

(10)

2019

.b

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

2018

Unit Kerja Satker


55


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


.id

ps .g o 85

85

85

90

90

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

28,57

30

30

35

40

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

6.000

6.000

6.000

6.000

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

70

75

Persentase pengguna layanan 70 yang merasa puas terhadap

70

(10)

2019 (11)

(12) Seksi IPDS Sub bagian Tata Usaha

do

w

os

ok

ab

Persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan data BPS

.b

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

2018

Unit Kerja Satker

//b

on

6.000

80

80

70

70

70

ht

tp

s:

75


56


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


.id

ps .g o

pemenuhan sarana dan prasarana BPS

(10)

2019 (11)

(12)

Subbagian Tata Usaha

20

20

25

25

25

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

50

50

50

60

60

75

75

w

os

ok

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

ab

.b


2018

Unit Kerja Satker

on

do

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur BPS

//b

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

81

84

ht

tp

s:

78


57


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.200.552

6.263.981.


KEGIATAN 2895

: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

100

100

100

100

Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate

15

15

-

-

-

Jumlah Laporan Diseminasi Statistik

47

51

51

60

Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu

47

51

Persentase pemasukan dokumen (response rate)

100

100

.id

(12)

Seksi IPDS

do

w

os

Persentase pemutakhiran data 100 MFD dan MBS

(11)

ok

ab

Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

(10)

2019

ps .g o

: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

.b

PROGRAM 06

2018

Unit Kerja Satker

//b

on

60

100

60

60

100

100

ht

tp

s:

51


58


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit waktu

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

100

100

100

0

0

(11)

(12) Seksi Statistik Sosial

ab ok

os

w

do on

//b

100

100

0

0

s: tp

Jumlah Publikasi/Laporan

ht

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan pendekatan rumah tangga

(10)

2019

.b

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

.id

ps .g o

Survei Kebutuhan Data

2018

Unit Kerja Satker


0

59


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu

0

0

0

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus

0

0

0

0

0

Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu

0

0

0

0

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus

100

0

0

0

0

1

1

1

1


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

1

on

//b

Jumlah publikasi/laporan 1 Statistik Kesejahteraan Rakyat

1

s:

1

1

ht

tp

Jumlah Publikasi/Laporan 1 Statistik Kesejahteraan Rakyat

do

w

os

ok

ab

.b

Sensus Penduduk


60


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah publikasi/laporan Statistik Kesehahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN

0

0

0

0

0

Persentase pemasukan

100

100

100

100

100


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

do

on

//b s:

1

ht

tp

w

os

ok

ab

.b

yang terbit tepat waktu


61


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100

100

100

100

Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa

100

100

100

1

1


.id

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

1

1

100

100

1

1

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

dokumen (response rate) Survei Statistik Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga

Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial

2018

Unit Kerja Satker


62


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu

100

100

100

100

100


1

1

Jumlah publikasi/laporan Statisitk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan Statisitk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah

100

100

.id

(12)

ps .g o .b

1

ab

1

(11)

Seksi Statistik Produksi

ok

1

(10)

2019

do

w

os

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

2018

Unit Kerja Satker

//b

on

1

100

100

ht

tp

s:

100


63


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100

100

100

100

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan Statisitk Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi/laporan

1

1

1

1

0


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

tangga


64


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

w

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

os

ok

ab

.b

Statisitk Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN

//b

on

do

100

100

100

ht

tp

s:

100


65


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan

90

90

90

90


.id

2018

(11)

(12)

90

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker


66


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100


.id

ps .g o

(10)

2019 (11)

(12)

Seksi Statistik Distribusi

do

w

os

ok

ab

.b

Konstruksi dengan pendekatan usaha

2018

Unit Kerja Satker

//b

on

100

100

100

ht

tp

s:

100


67


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016

1

1

1

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu

1

1

1

0

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016

0

100

100

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN

0

0

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga

100

100


.id

(12)

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

(11)

1

do

on

//b s:

tp

(10)

2019

0

0

100

100

ht

100

2018

Unit Kerja Satker


68


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup

0

1

1

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup yang terbit tepat waktu

0

1

1

0

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Biaya Hidup

0

100

100

0

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan

0

0


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

do

w

os

ok

ab

.b

dengan pendekatan rumah tangga

//b

on

0

0

0

0

0

0

ht

tp

s:

0


69


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) 0 Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)

0

0

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata

0

0

0

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu

0

0

0

0

w

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN

0

0

0

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan, TI,

0

0


.id

2018

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker

os

ok

ab

.b

Diagram Timbang (2017=100)

0

0

0

0

0

ht

tp

s:

//b

on

do

0


70


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

0

0

0

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha

100

100


.id

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

ab ok

os

w 1

do

on

.b

dan Pariwisata pendekatan usaha

1

100

100

tp

s:

//b

1

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

100

ht

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata pendekatan non rumah tangga non usaha

2018

Unit Kerja Satker


71


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran

100

100


.id

2018

(11)

(12)

100

100

100

100

100

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker


72


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik

2

2

2

2

2

Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu

2

2

2

2

2

Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit memiliki ISSN/ISBN

2

2

2

2

w

100

100


.id

(11)

(12)

ps .g o

(10)

2019

os

ok

ab

.b

dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

//b

on

do

2

100

100

tp

s:

100

ht

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan rumah tangga

2018

Unit Kerja Satker


73


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100


20

20

20

20

Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

100

100

100

100

Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik

100

100

100

Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik

100

100

on

//b s:

tp

.id

ps .g o .b

ok

4.537.504 Subbagian Tata Usaha

20

100

100

100

100

100

ht

100

(12)

do

Jumlah Laporan Dukungan Manajemen

(11)

w

Layanan Perkantoran

4.371.190

os

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten Bondowoso

(10)

2019

ab

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KEGIATAN 2886

2018

Unit Kerja Satker


74


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


0

0

0

0

0

Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan

0

0

0

0

0

Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0

0

0

0

Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan

0

0

0

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

12

12

.id

ps .g o

(12)

93.750

787.300

0

0

0

0

0

0

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

(11)

ab

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Kabupaten

(10)

2019

.b

PROGRAM 02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KEGIATAN 2891

2018

Unit Kerja Satker


75


TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang diselesaikan

100

100

0

0

0

Jumlah Pengadaan Tanah dan Pengadaan, Rehabilitas, Revitalisasai Serta Pembangunan Gedung/Bangunan

0

1

0

0

0

Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, serta pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

0

100

0

0

0


.id

2018

(11)

(12)

ht

tp

s:

//b

on

do

w

os

ok

ab

.b

ps .g o

(10)

2019

Unit Kerja Satker


76

.id ps .g o .b ab ok os w do on //b s: tp ht

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO


77

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONDOWOSO

Recommend Documents