BAB II PROFIL PERUSAHAAN. 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang setelah kemerdekaan Republik Indonesia diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan kemudian namanya berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya adalah Direktorat Jendral Pajak. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri 3 (tiga) Kantor Inspeksi Pajak, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Pada tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, pada tanggal 1 April 1989 terjadi perubahan secara menyeluruh di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), hal itu mencakup perubahan nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sekaligus Mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi, Dengan adanya reorganisasi tersebut didirikanlah

5 Universitas Sumatera Utara

6

KPP Madya yang pertama yaitu KPP Madya Jakarta Pusat yang mulai beroperasi melayani Wajib Pajak pada tanggal 1 September 2004. Untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak dan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin cepat, maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 62/PMK.01/2009, dibentuk beberapa Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya yang salah satu diantaranya KPP Madya Medan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera I. a. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2006 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak bersamaan dengan 12 Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER48/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya, saat mulai operasi (SMO) kantor adalah tanggal 9 April 2007 dengan wilayah kerja meliputi Sumatera Utara dan sekitarnya. KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah). Jenis pajak yang dikelola oleh KPP Madya sama dengan pajak yang dikelola oleh KPP Wajib Pajak Besar, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan

Universitas Sumatera Utara

7

Bea Materai. Di KPP Madya tidak ada kegiatan ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajak-nya juga sudah tetap sekitar 200-500 Wajib Pajak yang berasal dari seluruh KPP Pratama di lingkup Kantor Wilayah sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.1/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, kode KPP Madya Medan adalah 123. KPP Madya Medan pertama kali beralamat di Gedung Graha Niaga II lantai 1-6 Jalan Putri Hijau Nomor 20 Medan Kode Pos 20115 dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, KPP Madya Medan beralamat di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I lantai 2 Jalan Suka Mulia Nomor 17 A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun Kode Pos 20151. Untuk melaksanakan dan menjalankan oprasional kantor, telah diangkat dan ditetapkan Kepala KPP Madya Medan yang pertama yaitu Bapak Lamban Subeqi Purnomo (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KM.01/UP.11/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan) serta diangkat dan ditetapkan para Pejabat Eselon IV (Kepala Subbag dan Kepala Seksi) dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-51/PJ/UP.53/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Dan saat ini jabatan Kepala Kantor KPP Madya Medan dijabat oleh Bapak Muslim Gunanta sejak awal tahun 2012. Untuk Membantu oprasional Eselon III dan IV diangkat Account Representatif (AR) dan para pelaksana Kantor KPP Madya Medan. KPP Madya


8

Medan sebagai kantor pelayanan pajak modern sudah melakukan perubahan fungsi pemeriksaan yang mana pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.1/UP.11/2007 dan Nomor KMK.24/SJ.4/UP.9.1/2007 telah ditetapkan dan diangkat para pejabat fungsional pemeriksa pajak untuk KPP Madya Medan. b. Logo dan Makna Logo Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, terlebih lagi instansi pemerintahan seperti KPP Madya Medan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (KemenKeu). Setiap logo tentunya memiliki makna tersendiri begitu juga dengan logo KemenKeu yang diusung KPP Madya Medan.

Gambar 2.1 Logo Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Keterangan Umum dan Lukisan : 1. Motto

: Negara Dana Rakca

2. Bentuk : Segi Lima 3. Tata

: Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

4. Padi kuning sepanjang 17 butir


9

5. Kapas putih sepanjang 8 butir terdiri dari 4 buah berlengkung 4 : 4 berlengkung 5 6. Sayap kuning emas 7. Gada kuning emas 8. Bokor kuning emas 9. Pita putih 10. Motto ( Semboyan ) biru kehitam-hitaman Makna antara lain : 1. Dasar segi lima bewarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara Pancasila 2. Padi kuning emas dan kapas putih dengan kelopak hijau melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia. 3. Sayap

kuning

emas

melambangkan

daya

upaya

menghimpun,

mengarahkan, mengamankan keuangan negara Arti Keseluruhan Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerakan kerja, untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan. c. Visi Dan Misi Pajak Visi Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profosionalisme yang tinggi.


10

Misi Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. d. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 merupakan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Medan untuk menjalankan kebijakan dan pelayanan di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan. KPP Madya Medan

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,

pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009).

Dalam melaksanakan

tugasnya,

KPP Madya Medan

menyelenggarakan fungsi: (Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009) 1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; 2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4. Penyuluhan perpajakan; 5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;


11

6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 7.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; 9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; Universitas Sumatera Utara 10. Pelaksanaan intensifikasi; 11. Pembetulan ketetapan pajak; 12. Pelaksanaan administrasi kantor. 2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi. Tujuan dibentuknya struktur organisasi tersebut adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan penuh tanggung jawab, sehingga rencana kerja dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal. Adapun struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah struktur organisasi linier dan staf yang berada dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan SK. Menkeu RI No.162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 tentang peningkatan KPP tipe B menjadi tipe A, sehingga dengan adanya surat keputusan itu KPP tipe B tidak ada lagi di Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Sumatera bagian Utara (Sumbagut).


12

Berdasarkan SK.Menkeu RI No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang sususan organisasi Departemen Keuangan, maka tipe A terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak MadyaMedan, membawahi 1 sub bagian, 8 seksi, 1 kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak) 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Seksi Pelayanan 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s/d 2008 Kantor Pelayanan Pajak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan makan Kantor Pelayanan Pajak terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Pelayanan 3. Seksi Penagihan 4. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)


13

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III) 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV) 10. Kelompok Jabatan Fungsional


14

Gambar

2.2

Struktur


15

Organisasi pada KPP Madya Medan Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Adapun perincian jumlah pegawai pada KPP Madya Medan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai KPP Madya Medan No

Seksi /Bagian

Jumlah Pegawai

1.

Kepala Kantor

1 Orang

2.

Sub Bagian Umum

8 Orang

3.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

5 Orang

4.

Seksi Pelayanan

12 Orang

5.

Seksi Penagihan

5 Orang

6.

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

5 Orang

7.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

10 Orang

8.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

8 Orang

9.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

8 Orang

10.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

9 Orang

11.

Kelompok Jabatan Fungsional

33 Orang

Jumlah

104 Orang Sumber : KPP Madya Medan Tahun 2013


16

2.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi (Pasal

57

Peraturan

Menteri

Keuangan

Keuangan

Nomor

62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak) 1. Subbagian Umum Bagian ini mengelola semua kebutuhan kantor dan karyawan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga seperti kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, dan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana/prasarana kantor. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Bertugas

melakukan

pengumpulan,

pencarian,

dan

pengolahan

data;

pengamatan potensi perpajakan; penyajian informasi perpajakan; perekaman dokumen perpajakan; pelayanan dukungan teknis komputer (pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer); pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing; penyiapan, pencetakan, dan pengiriman laporan kinerja; serta melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan Relational Data Base Management System (RDBMS). 3. Seksi Pelayanan Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; pengadministrasian dokumen dan kearsipan berkas perpajakan; penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta surat-surat lainnya dari


17

Wajib Pajak seperti Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding; penyuluhan ketentuan formal perpajakan; pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; melakukan kerjasama perpajakan; serta melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak. 4. Seksi Penagihan Bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak; penundaan dan angsuran tunggakan pajak; penagihan aktif seperti penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah; usulan penghapusan piutang pajak; Melakukan penyitaan dan pelelangan; serta penyimpanan dokumendokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Bertugas

melakukan

penyusunan

rencana

pemeriksaan;

pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan; pengelolaan administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan perpajakan (penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) hingga pengimputan hasil pemeriksaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak [SIMP]); pemantauan pengendalian interen; pengelolaan resiko; kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:


18

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Jasa, terdiri dari :1 (satu) orang Kepala Seksi, 8 (delapan) orang Account Representative 1 (satu) orang Pelaksana. b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Industri Non Kelapa sawit dan Karet, terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Seksi, 6 (enam) orang Account Representative, 1 (satu) orang Pelaksana. c. Seksi Pengawasan Konsultasi III menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Perkebunan, terdiri dari :1 (satu) orang Kepala Seksi, 6 (enam) orang Account Representative, 1 (satu) orang Pelaksana d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV menangani Wajib Pajak yang bergerak di bidang Perdagangan Non Kelapa sawit dan Karet, terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Seksi, 7 (tujuh) orang Account Representative, 1 (satu) orang Pelaksa Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; pelayanan penyelesaian hak Wajib Pajak; bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan; penyusunan profil Wajib Pajak; analisis kinerja Wajib Pajak; rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi; usulan pembetulan ketetapan pajak; evaluasi hasil banding; pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow); penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum; pengawasan terhadap penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan; penyelesaian permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak; serta melakukan pemuktahiran data Wajib Pajak dalam membuat company profile.


19

7. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 67 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009). Sesuai dengan Pasal 68 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh setiap Kepala KPP Madya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Madya Medan melakukan pemeriksaan pajak menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan. 2.4 Kinerja Terkini Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Setiap intansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instasi, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mencapai tujuan itu. Begitu juga pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, instansi ini terus berupaya agar tujuan KPP Madya Medan DJP Sumut I yang telah digariskan dan disusun berdasarkan UU dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada. Dalam mewujudkan itu semua karena dibutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong

mencapai hasil yang


20

maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dengan tenaga ahli dan profesional yang terlatih di bidang-bidangnya.

Tabel 2.4 Realisasi Target Perencanaan Penerimaan Pajak KPP Madya Medan

NO Tahun

Rencana

Realisasi

Pencapaian

Pertumbuhan

1

2010

5.075.190.439.722 4.351.125.569.722

85.73%

-

2

2011

5.548.019.557.654 4.537.648.410.388

81.79%

4,29%

3

2012

6.415.510.280.000 6.070.182.943.818

94.62%

33,7%

4

2013

7.728.312.200.000 6.676.429.630.022

86.39%

9,99%

Sumber : Pengelolaan Data Dan Informasi KPP Madya Medan Keterangan : 1. Pada tahun 2010 rencana pencapaian hasil peningkatan pajak yang ditargetkan sebesar Rp. 5.075.190.439.722 dan realisasi peningkatan yang berhasil di tahun ini adalah sebesatr Rp. 4.351.125.569.722 atau dengan persentase sebesar 85,73% dari rencana pendapatan yang ditargetkan. 2. Capaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.4.537.648.410.388

dengan

rencana

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.

5.548.019.557.654. capaian tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4.351.125.567.722 atau dengan persentase sebesar 81,79% dari rencana dengan tingkat pertumbuhan 4,29%. 3. Realisasi penerimaan pajak yang berhasil dicapai pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.070.182.943.818 dengan rencana pendapatan sebesar

Rp.

6.415.510.280.000 atau sebesar 94,62%. Penerimaan pajak yang diperoleh


21

pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.4.537.648.410.388 dengan pencapaian tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 33,77%. 4. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak yang berhasil ditingkatkan adalah sebesar Rp.6.676.429.630.022 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 7/728.312.200.000, itu berarti realisasi dicapai ditahun ini adalah 86,39% dengan tingkat pertumbuhan 9,99%. Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya target penerimaan pajak yang direncanakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan rencana penerimaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak di setiap tahunnya pada KPP Madya Medan, mendorong KPP Madya Medan untuk terus meningkatkan target perencanaan pendapatan pajak. Hal ini didasarkan dengan melihat semakin berkembangnya dunia usaha dari berbagai bidang diantara lain bidang jasa, industri non kepala sawit dan karet, bidang perkebunan, bidang perdagangan non kelapa sawit dan karet. Dimana beberapa bidang tersbut adalah menjadi cakupan atau Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. Meskipun, realisasi pendapatan yang diperoleh KPP Madya Medan belum dapat mencapai target pendapatan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1. Tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang untuk menyadari pentingnya membayar pajak.


22

2. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau sengaja menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak. 3. Ada juga wajib pajak badan tidak mlaporkan penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara jujur dan benar. 4. Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu. Oleh karena itu, hingga saat ini KPP Madya Medan masih terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pajak, serta melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat luas untuk ikut serta membangung negara dengan membayar pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan realisasi pajak setiap tahunnya membuat KPP Madya Medan terus meningkatkan target perencanaan pendapatan pajak dan melakukan sosialisasi dengan harapan terus bertambahnya pendapatan negara melalui sektor pajak ini.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN. 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Recommend Documents