BAB II PROFIL INSTANSI Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

BAB II PROFIL INSTANSI 2.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Setelah kemerdekaan Indonesia berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu : 1.

Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

2.

Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

3.

Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi

dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 267 / KMK.01 / 1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 758 / KMK.01 / tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994

Universitas Sumatera Utara

didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yaitu : 1.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan

2.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

3.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah

menjadi empat wilayah kerja yaitu : 1.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

2.


3.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

4.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62 /

PMK. 01 / 2009 tentang nama, lokasi dan wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu : 1.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

2.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

3.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

4.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

5.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

6.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

7.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama MedanPetisah

8.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

9.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam


Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Organisasi Kantor

Inspeksi

Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesian NO . 758/ KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga kantor pelayanan pajak yaitu : 1.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan

2.


3.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah

menjadi empat wilyah kerja, yaitu : 1. Kantor pelayanan Pejak Medan Timur 2. Kantor pelayanan Pejak Medan Barat 3. Kantor pelayanan Pejak Medan Utara 4. Kantor pelayanan Pejak Medan Binjai Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadaya Medan menjadi enam wilayah kerja. 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup wilayah 1) Kecamatan Medan Timur 2) Kecamatan Medan Perjuangan 3) Kecamatan Medan Tembung


2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dengan ruang lingkup menjadi wilayah : 1) Kecamatan MedanBarat 2) Kecamatan Medan Sunggal 3) Kecamatan Medan Petisah 4) Kecamatan Medan Helvetia 3. Kantor Pelayanan PajaK Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah : 1) Kecamatan Medan Kota 2) Kecamatan Medan Denai 3) Kecamatan Medan Johor 4) Kecamatan Medan Amplas 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dengan ruang lingkup meliputi wilayah : 1) Kecamatan Medan Polonia 2) Kecamatan Medan Maimun 3) Kecamatan Medan Baru 4) Kecamatan Medan Tuntungan 5) Kecamatan Medan Selayang 5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah : 1) Kecamatan Medan Belawan 2) Kecamatan Medan Marelan 3) Kecamatan MedanLabuhan 4) Kecamatan Medan Deli


6.Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai 1) Kota Binjai 2) Kabupaten Langkat 2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur 2.2.1. Visi Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur “Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan intergritas dan profesionalisme“ 2.2.2. Misi Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur “Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiyaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien 2.3. Logo dan Makna logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 2.3.1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Gambar 2.1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Keterangan Umum Motto

: Negara Dana Rakca

Bentuk

: Segi Lima

Tata

: Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau


Lukisan

: Padi sepanjang 17 butir, kapas sepanjang 8 butir terdiri dari 4

buah berlengkung 4 : 4 berlengkung 5, sayap, gada, seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima susunannya yaitu: dasar segi lima bewarna biru kehitam-hitaman, padi kuning emas, kapas putih dengan kelopak hijau, sayap kuning emas, gada kuning emas, bokor kuning emas, pita putih, motto ( Semboyan ) biru kehitam-hitaman Makna

: Padi dan Kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi

kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik

Indonesia,

sayap

melembangkan

daya

upaya

menghimpun,

mengarahkan, mengamankan keuangan negara, ruang segi lima melambangkan dasar Negara Pancasila 2.3.2. Makna logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan. 2.4. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seseorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam wewenangnya berdasarkan teknis yang di tetapkan Direktur Jenderal Pajak. Secara umum tugas Pelayanan Pajak Pratama meliputi: 1. Pengumpulan, pencarian dan pengelolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. 2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan


3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainya. 4. Penyuluhan pajak 5. Pelaksanaan regristrasi wajib pajak 6. pelaksanaan eksetinsifikasi 7. Penataan usaha piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 11. Pelaksanaan intensifikasi 12. Pembetulan ketetapan pajak 13. Pelaksanaan administrasi kantor Struktur Organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi di kelola yang menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubunganhubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Adapun

struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Timur adalah struktur organisasi linear dan staf yang berada dibawah koordinasi seseorang Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawainya adalah pegawai negeri sipil dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kantor pelayanan pajak dapat digolongkan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B. Kantor Pelayanan Pajak tipe A merupakan Kantor Pelayanan yang


tergolong dalam skala besar, yang biasanya di Ibukota Provinsi sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe B merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang melebihi dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tipe A, biasanya berada di Kotamadya dan Kabupaten, jadi berdasarkan wilayah diatas maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat digolongkan Kantor Pelayanan Pajak tipe A karena wilayahnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Namun berdasarakan SK/Menkeu

RI NO. 162/KMK.O1/1997 tentang

peningkatan kantor pelayanan Pajak tipe B menjadi tipe A, sehingga adanya surat keputusan itu Kantor Pelayanan Pajak tipe B tidak ada lagi di Kantor wilayah I Direktoreat Jenderal Sumatera bagian Utara ( Sumbagut). Berdasarkan SK/Menkeu RI NO.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang susunan organisasi Kementerian Keuangan maka tipe A terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, membawa 1 Sub Bagian, 8 Seksi. 1 Kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak ) yakni terdiri dari: 1.

Sub Bagian Tata Usaha ( TU )

2.

Seksi Tata Usaha Perpajakan ( TUP)

3.

Seksi pengolahan Data dan Informasi ( PDI)

4.

Seksi Pajak Penghasilan orang pribadi

5.

Seksi Pajak Penghasilan Badan

6.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

7.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

8.

Seksi Penagihan

9.

Seksi Penerimaan dan Keberatan


10. Kator Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pengamatan Pada akhir 2006 struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak disempurnakan bersamaan dengan penerapan sistem administrasi modern. Pada tahun 2008, seluruh KPP Pratama diluar Jawa dan Bali akan dimodernisasi. Dengan hal tersebut maka Kantor Pajak Pratama Medan Timur terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : a. Subbagian Umum b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi c. Seksi Pelayanan d. Seksi Penagihan e. Seksi Pemeriksaan f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan k. Kelompok Jabatan Fungsional Namun setelah adanya modernisasi perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yaitu Seksi Pemeriksaan diubah menjadi Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. Lebih lanjut Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:


2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sub Bagian Umum

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pelayanan

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Ekstensifi kasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur


2.5. Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Adapun Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai

tugas melakukan urusan Tata Usaha

Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi

Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

urusan penyajian data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. 3. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Seksi

penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausaha

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajakl, serta penimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Seksi

pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.


6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhirkan basis data nilai objek pajak dalam menunjang Ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil

Wajib Pajak dalam rangka

melakukan instensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Setiap Kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang bersangkutan. Adapun jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan perundangan-undangan.


2.6. Deskripsi Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Adapun Deskripsi Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut: 1.

Sub. Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai prosedur standar kerja sebagai berikut : a. Penerimaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur b. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serapah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) d. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanya

2.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Adapun prosedur standar kerja seksi pengolahan data dan informasi adalah: a. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan. b. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI c. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan dikirim ke kantor Pelayanan Pajak lain d. Pembentukan dan pemanfaatan Bank Data

3. Seksi pelayanan Adapun prosedur standar kerja Seksi Pelayanan adalah : a. Penatausahaan surat, dokumen dan laporan wajib pajak pada tempat Pelayanan Terpadu (TPT)


b. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. Pendaftaran dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi 4. Seksi Penagihan Adapun prosedur standar kerja Seksi Penagihan adalah : a. Pemprosesan dan Penatausahaan dokumen masuk ke Seksi Penagihan b. Penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayaran c. Penyelesaian usulam pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak d. Pembuatan usulan pencegahan dan penyendaraan terhadap Wajib Pajak 5.

Seksi Pemeriksaan Adapun prosedur standar kerja Seksi Pemeriksaan adalah : a. Penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar b. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah. c. Pengamatan Kantor Pelayanan Pajak, pengamatan kantor, pemeriksaan d. Lapangan dan penyelesaian usulan pemeriksaan

6.

Seksi Ekstensifikasi Adapun prosedur standar kerja Seksi Ekstensifikasi sebagai berikut : a. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun lapangan b. Penertiban Surat Himbauan untuk ber NPWP


c. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan Monografi Fiskal 7.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi Adapun prosedur standar kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai berikut: a. Penyelesaian permohonan usaha atau pemekaran usaha b. Penertiban Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) c. Penyelesaian Permohonan Pembentukan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur d. Pembuatan Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

8.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat funsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang bersangkutan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Timur.


2.7. Kinerja Terkini Direktorat Jenderal Pajak Data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012 : Tabel 2.1. Penerimaan Pajak dalam Negeri Indonesia Tahun 2009-2012 Uraian 2009 2010 2011 2012 Bagian Laba BUMN 26,049.50 29,500.00 26,590.00 27,590.00 Pajak dalam Negeri 601,251.80 720,764.50 816,422.30 976,898.80 Pajak Perdagangan 18,670.40 22,561.40 23,118.10 42,433.60 Internasional Pendapatan BLU 8,369.50 9,486.00 14,895.00 17,861.10 Penerimaan SDA 138,959.20 164,726.70 158,173.70 172,870.80 PNBP Lainnya 53,796.00 43,462.00 43,429.00 54,398.30 Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan tabel 2.1. diatas dapat dilihat penerimaan pemerintah atas laba BUMN meningkat rata-rata 3% per tahun sepanjang 2009-2012 dengan penerimaan tertinggi pada 2010 sebesar Rp29,5 miliar. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan 3% sedangkan pada tahun 2011 penerimaan pajak laba BUMN mengalami penurunan 3%. Hal tersebut pada tahun 2011 jumlah realisasi deviden pada Pertamina turun yang berawal dari 7,103 miliar menjadi 5,623 miliar. Pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak laba BUMN kembali naik 1%. Dalam kurun waktu 2009-2012, penerimaan pajak berkontribusi rata-rata meningkat terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri PPh, PPn, cukai, PBB, BPHTB. Pada tahun 2009 dari target anggran hanya mencapai 19%, pada tahun 2010 penerimaan pajak menjadi meningkat 23%, pada tahun 2011 terjadi peningkatan kembali sebesar 26% sedangkan pada tahun 2012 peningkatan penerimaan pajak dalam negeri sebesar 32% ini terbukti semakin adanya kesadaran pendistribusian pada sektor pajak dalam negeri sebagai meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan Pajak


Internasional mengalami peningkatan cepat hal ini berpengaruh besar sektor industri dikancah global. Pada tahun 2009 pendapatan pajak dari Pajak Internasional sebanyak 18,670.40 Miliar, pada tahun 2010 terjadi peningkatan 5 % sebesar 22,561.40 Miliar sedangkan pada tahun 2011 tidak begitu banyak peningkatan yaitu sebesar 1% dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan pendapat luat negeri 15% ini terjadi karena pajak bea masuk dan bea keluar terjadi meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada pengolahan sektor industri Ekspor dan Impor luar negeri sama kuat dalam pecapaian yang baik. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Terbukti BLU mampu menjadi penerimaan pajak negara yang konsisten terjadi peningkatan dimulai pada tahun 2009 sebesar 8,36.50 Miliar kini kembali terjadi peningkatan pada tahun 2010 sebesar 164,726.70 Miliar sedangkan pada tahun 2011 pendapatan BLU mampu meningkat sebesar 14,895.00 dan pada tahun terjadi peningkatan sebesar 6% yaitu mencapai 172,870.80 Miliar Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Besaran penerimaan PNBP secara historis didominasi oleh PNBP sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas alam. PNBP yang bersumber dari berbagai departemen dan kementerian meskipun punya kecenderungan meningkat, namun memiliki besaran penerimaan yang relatif kecil. Tetapi hal tersebut belum menjadi penerimaan pajak yang konsisten. Hasil yang ada pada tahun 2009 mencatat


penerimaan SDA memncapai 138,959.20 Miliar sedangkan pada tahun 2010 terjadi penaikan pada penerimaan pajak SDA sebesar 164,726.70. Namun, pada tahun 2011 terjadi penurunan sekitar 2% dengan memperoleh 158,173.70 Miliar dan pada tahun 2012 terjadi penaikan grafik penerimaan pajak SDA ke angka 172,870.80 Miliar. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan lain-lain. Dalam penerimaan yang meliputi PNBP lainnya menjadi sorot pemerintah yang utama dikarenakan hasil penerimaan pajak dari sektor tersebut masih belum mencapai target. Tahun 2009 penerimaan PNBP lainnya mencapai 53,796.00 Miliar sedangkan pada tahun 2010 terjadi penurunan sehingga mencapai 43,462.00 pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan menjadi 43,429.00 dan tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan pajak dari sektor PNBP lainnya meningkat sebesar 54,398.00 Miliar.


BAB II PROFIL INSTANSI Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Recommend Documents