BAB II PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) MEDAN TIMUR
A. Sejarah Ringkas Setelah kemerdekaan Indonesia berubah nama menjadi kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 267 / KMK.01 / 1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada keputusan Menteri
Republik Indonesia No. 758 / KMK.01 /
tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yaitu :
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
Universitas Sumatera Utara
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi empat wilayah kerja yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62 / PMK. 01 / 2009 tentang nama, lokasi dan wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama MedanPetisah 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
B.
Struktur Organisasi Struktur Organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi di kelola yang
menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara Fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.
Universitas Sumatera Utara
Adapun Struktur Organisasi yang digunakan KPP Pratama Medan Timur adalah Struktur Organisasi linear dan staf yang berada dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara, dimana seluruh pegawainya adalah pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak dapat digolongkan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B. Kantor Pelayanan Pajak tipe A merupakan Kantor Pelayanan yang tergolong dalam skala besar, yang biasanya di Ibukota Provinsi
sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe B
merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang melebihi dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tipe A, biasanya berada di Kotamadya dan Kabupaten, jadi berdasarkan wilayah diatas maka KPP Pratama Medan Timur dapat digolongkan Kantor Pelayanan Pajak tipe A karena wilayahnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Namun berdasarakan SK/Menkeu RI NO. 162/KMK.O1/1997 tentang peningkatan kantor pelayanan Pajak tipe B menjadi tipe A, sehingga adanya surat keputusan itu kantor Pelayanan Pajak tipe B tidak ada lagi di Kantor wilayah I Direktoreat Jenderal Sumatera bagian Utara ( Sumbagut). Berdasarkan SK/Menkeu RI NO.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan maka tipe A terdiri dari KPP Pratama Medan Timur, membawa 1 Sub Bagian, 8 Seksi. 1 Kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak ) yakni terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha ( TU ) 2. Seksi Tata Usaha Perpajakan ( TUP) 3. Seksi pengolahan Data dan Informasi ( PDI) 4. Seksi Pajak Penghasilan orang pribadi 5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
Universitas Sumatera Utara
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan 7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 8. Seksi Penagihan 9. Seksi Penerimaan dan Keberatan 10. Kator Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pengamatan
Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s/d sekarang yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka KPP Pratama Medan Timur terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Penagihan 4. Seksi Pemeriksaan 5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 10. Kelompok Jabatan Fungsional
Setelah adanya SK/Menkeu RI No. 167/PMK. 01/2012 tentang perubahan Menteri Keuangan No. 62/PMK. 01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi Direktorat Jenderal Pajak pasal 60, maka seksi pemeriksaan diganti menjadi seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal. Berikut adalah susunan seksi-seksi KPP Pratama Medan Timur :
Universitas Sumatera Utara
1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Seksi Pelayanan 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 11. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan
pada
keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.443/KMK.01/2010 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak” yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadaya Medan menjadi enam wilayah kerja. KPP Pratama Medan Timur meliputi wilayah: 1. Kecamatan Medan Timur 2. Kecamatan Medan Area 3. Kecamatan Medan Tembung
2.2.1. Gambar peta wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur
Universitas Sumatera Utara
C. Visi dan Misi A.
Visi “ Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan di percaya masyarakat dengan intergritas dan profesionalisme “
B.
Misi “ Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiyaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien
A. Logo
2.3.1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Keterangan Umum Motto
: Negara Dana Rakca
Bentuk
: Segi Lima
Tata
: Biru kehitam-hitaman, kuning em as, putih dan hijau
Universitas Sumatera Utara
Lukisan •
Padi sepanjang 17 butir
•
Kapas sepanjang 8 butir terdiri dari 4 buah berlengkung 4 : 4 berlengkung 5
•
Sayap
•
Gada
•
Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima
Susunan •
Dasar segi lima bewarna biru kehitam-hitaman
•
Padi kuning emas
•
Kapas putih dengan kelopak hijau
•
Sayap kuning emas
•
Gada kuning emas
•
Bokor kuning emas
•
Pita putih
•
Motto ( Semboyan ) biru kehitam-hitaman
Makna •
Padi dan Kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia
•
Sayap melembangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan Negara
•
Ruang segi lima melambangkan dasar Negara Pancasila
Universitas Sumatera Utara
Makna Logo Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersekutukan dan
menyerasikan
dlam
gerak
kerja
untuk
melaksanakan
tugas
Kementerian
Keuangan.Kantor Pelayanan Pajak oleh seseorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam wewenangnya berdasarkan teknis yang di tetapkan Direktur Jenderal Pajak . Secara umum tugas Pelayanan Pajak Pratama meliputi 1. Pengumpulan, pencarian dan pengelolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. 2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainya. 4. Penyuluhan pajak 5. Pelaksanaan regristrasi wajib pajak 6. pelaksanaan eksetinsifikasi 7. Penataan usaha piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 11. Pelaksanaan intensifikasi 12. Pembetula ketetepan pajak 13. Pelaksanaan administrasi kantor
Universitas Sumatera Utara
D. Jenis Usaha / Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak oleh seseorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam wewenangnya berdasarkan teknis yang di tetapkan Direktur Jenderal Pajak . Secara umum tugas Pelayanan Pajak Pratama meliputi: 1.
Pengumpulan, pencarian dan pengelolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2.
Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan
3.
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainya.
4.
Penyuluhan pajak
5.
Pelaksanaan regristrasi wajib pajak
6.
Pelaksanaan eksetinsifikasi
7.
Penataan usaha piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9.
Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10.
Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11.
Pelaksanaan intensifikasi
12.
Pembetula ketetepan pajak
13.
Pelaksanaan administrasi kantor
Adapun Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha Kepagawaian, Keuangan dan Rumah Tangga.
Universitas Sumatera Utara
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi
Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan
pengelohan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. 3. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan 4. Seksi Penagihan Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajakl, serta penimpanan dokumen-dokumen penagihan 5. Seksi Pemeriksaan Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhirkan basis data nilai objek pajak dalam menunjang Ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib
Universitas Sumatera Utara
Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak dan Konsultasi Teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak dalam rangka melakukan instensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Setiap Kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang bersangkutan. Adapun jumlah Jabtan Fungsional diatur sesuai dengan perundanganundangan. Deskripsi Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Adapun Deskripsi Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut 1. Sub. Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai prosedur standar kerja sebagai berikut : a. Penerimaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur b. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serapah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) d. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanya 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Adapun prosedur standar kerja seksi pengolahan data dan informasi adalah :
Universitas Sumatera Utara
a. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan. b. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI
c. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan dikirim ke kantor Pelayanan Pajak lain d. Pembentukan dan pemanfaatan Bank Data 3. Seksi pelayanan Adapun prosedur standar kerja Seksi Pelayanan adalah : a. Penatausahaan surat, dokumen dan laporan wajib pajak pada tempat Pelayanan Terpadu (TPT) b. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. Pendaftaran dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi 4. Seksi Penagihan Adapun prosedur standar kerja Seksi Penagihan adalah : a. Pemprosesan dan Penatausahaan dokumen masuk ke Seksi Penagihan b. Penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayaran c. Penyelesaian usulam pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak d. Pembuatan usulan pencegahan dan penyendaraan terhadap Wajib Pajak 5. Seksi Pemeriksaan Adapun prosedur standar kerja Seksi Pemeriksaan adalah : a. Penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar
Universitas Sumatera Utara
b. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah. c. Pengamatan Kantor Pelayanan Pajak, pengamatan kantor, pemeriksaan d. Lapangan dan penyelesaian usulan pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi Adapun prosedur standar kerja Seksi Ekstensifikasi sebagai berikut : a. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun lapangan b. Penertiban Surat Himbauan untuk ber NPWP c. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan Monografi Fiskal 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Adapun prosedur standar kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagai berikut : a. Penyelesaian permohonan usaha atau pemekaran usaha b. Penertiban Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) c. Penyelesaian Permohonan Pembentukan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur d. Pembuatan Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 8. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat funsional
Universitas Sumatera Utara
senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang bersangkutan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Timur.
E. Kinerja Usaha Terkini Penerimaan Perpajakan yang selalu meningkat setiap tahun membuktikan kinerja DJP, ini merupakan keberhasilan yg nyata reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sumber: 1. Media Keuangan Vol VII | No. 60\ Agustus 2012 2. Annual Report DJP tahun 2009 Catatan: tahun 2012 APBNP tahun 2013 RAPBN
F. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan pada KPP Medan Timur ialah bagaimana rencana kegiatan yang disusun dapat mempermudah instansi pemerintahan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan sebagai Lembaga tinggi negara yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan membuat sistem teknologi yang terbaik, agar semua aspek yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja dengan maksimal sehingga kegiatan pekerjaan baik itu pelayanan pajak, penyuluhan pajak dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Hal ini sangat dibutuhkan karena sistem informasi di DJP pusat membutuhkan Teknologi terbaik untuk mempermudah informasi ke semua instansi perpajakan yang ada di daerah. Sistem informasi yang cepat, efisien dan terbaik di era globalisasi agar sumber daya manusia lebih modern dan bersaing di dunia pekerjaan yang nyata. Brotodihardjo R. Santoso, 1981.
Universitas Sumatera Utara
