BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Ketersediaan data dan informasi teknis kehutanan yang sering tidak kontinyu dan kurang baku menyulitkan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan. Hal ini dikarenakan data dan informasi yang tersebar pada banyak pihak baik yang dibatasi yurisdiksi maupun spasial/keruangan serta terbatasnya akses untuk memperolehnya telah menyebabkan kurangnya ketersediaan dan keterpaduan data dan informasi kehutanan; 2. Meningkatnya kebutuhan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan dan masih banyaknya kasus yang belum tuntas atas penggunaan kawasan hutan di masa yang lalu, maka potensi konflik atas pemanfaatan kawasan hutan akan semakin besar dan memerlukan ketersediaan sumberdaya baik sarana dan prasarana maupun SDM yang kompeten baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 3. Tingkat kesadaran masyarakat atas tingginya nilai ekonomi hutan rakyat telah meningkatkan animo masyarakat dalam menanam
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
42
pohon, namun demikian pola budidaya hutan rakyat masih dijumpai kegagalan budidaya dikarenakan bibit yang kurang berkualita, teknik budidaya yang belum sepenuhnya menerapkan silvikutur intensif dan tingginya serangan hama dan penyakit; 4. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sering terkendala keterbatasan akses pasar, modal dan kurang fokus serta kurang terpadu dalam pengembangannya; 5. Kawasan hutan hutan lindung dan hutan konservasi, secara umum sering mendapat tekanan dari masyarakat di sekitar kawasan dikarenakan secara historis mereka sangat tergantung dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 6. Lemahnya ketersediaan data dan informasi potensi dan produksi kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat dikarenakan lemahnya akses data dan informasi atas sebaran dan potensi tegakan hutan rakyat dan produksi kayu rakyat; 7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kehutanan masih dinilai rendah
dari
realitanya, sehingga keberadaan
sektor
kehutanan secara ekonomi kurang diperhitungkan; 8. Angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan yang relatif masih tinggi, sehingga sering menempatkan sektor kehutanan pada posisi tawar yang sulit dalam struktur ekonomi masyarakat pedesaan;
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
43
9. Ancaman gangguan keamanan hutan, kebakaran hutan dan degradasi hutan masih cukup tinggi yang menyebabkan timbulnya hutan dan lahan kritis; 10. Banyaknya peraturan perundangan dan seringnya perubahan dalam
pengaturannya
penyelenggaraan
urusan
telah
meningkatkan
kehutanan
di
beban
bagi
dan
telah
daerah
menimbulkan potensi kekurangpaduan dan kekurangsinergian dikarenakan
banyaknya
dokumen
perencanaan,
dokumen
pelaksanaan dan dokumen pelaporan yang harus dipenuhi; 11. Tata hubungan kerja antara Pusat, Provinsi dan Daerah saat ini kurang menjamin adanya keterpaduan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dikarenakan sering adanya perbedaan tafsir atas kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Kondisi ini meningkatkan potensi kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan urusan kehutanan; 12. Terbatasnya prasarana, sarana dan kualitas SDM dalam pelayanan publik, telah meningkatkan ketidakpuasan publik;
3.2.
Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur , yaitu “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” terkandung makna bahwa Gubernur dan
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
44
Wakil Gubernur terpilih memiliki pandangan bahwa Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi Sejahtera dimana kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat terwujud. Sedangkan kondisi Berdikari dimaknai bahwa Jawa Tengah dengan kekuatan/potensi yang dimiliki mampu digerakkan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dengan tetap menjalin kemitraan dengan pihak di luar Jawa Tengah, sehingga kedaulatan masih tetap terjaga. Makna
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan
nilai-
nilai kesejahteraan yang menunjukkan kesetaraan bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 ini sangat berkaitan erat dengan pembangunan kehutanan yang mana penyelenggaraan
urusan
kehutanan
didasarkan
pada
prinsip
pengelolaan hutan secara lestari yang menempatkan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan dan sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari di Jawa Tengah secara simultan akan mendukung terwujudnya Kesejahteraan dan Berdikarinya rakyat Jawa Tengah.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
45
Berdasarkan Visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 memiliki beberapa misi, diantaranya sangat terkait dengan isu-isu pembangunan kehutanan, yaitu 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. 2. Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat
yang
Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. 4. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 memiliki beberapa program unggulan, diantaranya yang sangat terkait dengan urusan kehutanan adalah desa mandiri, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penanggulangan kemiskinan dan Ijo Royo-royo. Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 sangat berkaitan erat dengan permasalahan umum pembangunan kehutanan di Jawa Tengah, yaitu belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
46
3.3.
Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 Visi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 adalah : “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan “ Visi tersebut di atas dijabarkan dalam misi dan tujuan sebagai berikut : 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan
informasi
kehutanan.
Misi
tersebut
bertujuan
untuk
meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi. 3. Memantapkan
penyelenggaraan
perlindungan
dan
konservasi
sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan
hutan
dan
hasil
hutan
dalam
penyelenggaraan
perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi
resiko
bencana
alam,
dan
dikelola
secara
berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
47
6. Memantapkan
kelembagaan
penyelenggaraan
tata
kelola
kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan
perangkat peraturan
perundang-undangan
dalam
pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP)
bidang
kehutanan
dan
terlaksananya
tertib
administrasi pada Kementerian Kehutanan. 7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang
profesional
melalui
pendidikan
dan
pelatihan
serta
penyuluhan kehutanan. Sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang merupakan ukuran
kinerja
pencapaian
misi
sesuai
dengan
tujuan
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1.
Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2.
Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasi-nya 120 KPH (20%wilayah KPH yang telah ditetapkan).
3.
Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
4.
Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5.
Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) sel uas 2,5 juta ha.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
48
6.
Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7.
Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife traffikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8.
Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
9.
Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha. 11. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. 12. Terbangunnya Hutan Desa seluas 500.000 ha. 13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan,konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul. 14. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. 15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta. 16. Penanganan
perkara,
pemulihan
hal-hak
negara
bidang
kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. 17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian ” mulai laporan keuangan tahun 2011. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
49
18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50 %, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%. Kebijakan
Prioritas
Kementerian
Kehutanan
untuk
mewujudkan Visi dan Misi Kemterian Kehutanan tahun 2010-2014, meliputi : 1.
Pemantapan Kawasan Hutan.
2.
Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3.
Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4.
Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5.
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6.
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. Memperhatikan
visi, misi, tujuan, sasaran
strategis
dan
kebijakan Kementrian Kehutanan Tahun 2009 – 2014, pada prinsipnya sebagian besar sasaran strategi dan kebijakan Kementrian Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas
pelayanan
dikarenakan
Dinas
kebijakan
Kehutanan
Kementerian
Provinsi
Kehutanan
Jawa tersebut
Tengah, secara
langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan kehutanan di Jawa Tengah. Selain hal tersebut, peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari entitas kehutanan dan sekaligus sebagai katalis bagi para pihak yang jumlahnya banyak dan kepentingannya cukup beragam.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
50
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2013 – 2018 A. Telaahan Rencana Tara Ruang Wilayah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek
administratif
dan/atau
aspek
fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana struktur tata ruang Jawa Tengah terdiri dari 4 Sistem, yaitu Pedesaan, Perkotaan, Perwilayahan, dan Jaringan Prasarana Wilayah. Secara struktur lingkup wilayah tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah lebih banyak berada pada Sistem Perdesaan. Rencana Pola Ruang Jawa Tengah menempatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Utama untuk Perwujudan Hutan Lindung, Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi, Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat, selain itu Dinas Kehutanan juga menjadi Pelaksana Pendukung pada Rencana
Pengembangan
Pengembangan
Embung,
Sungai, Perwujudan
Pengembangan Kawasan
Waduk,
Resapan
Air,
Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, Perwujudan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa, Perwujudan Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Strategis Prov Jateng dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
51
Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah antara lain dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup menempatkan Kawasan Hutan Jawa Tengah sebagai kawasan yang strategis (diantaranya TN Merapi, TN Merbabu, TN Karimunjawa, Dataran Tinggi Dieng, Sindoro Sumbing, Rawa Pening, Segara Anakan, DAS Garang, KR Baturraden, Gunung Lawu, Gunung Slamet) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 telah merinci Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 adalah sebagai berikut: 1. Indikasi Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan Pelaksana
Pendukung
Pengembangan
Sungai
(Konservasi
Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air Sungai), Pengembangan Waduk (Konservasi Sumber Daya Air Waduk, Pendayagunaan Sumber Daya Air waduk, Pengendalian Daya Rusak Air Waduk), Pengembangan Embung. 2. Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang a. Pelaksana Utama Perwujudan Hutan Lindung (Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung, Pengembangan dan
pengelolaan
kawasan
hutan
lindung).
Perwujudan
Kawasan Hutan Lindung Secara Fisiografis Seperti Hutan Lindung
(Rehabilitasi
dan
Pemantapan
Fungsi
Kawasan,
Pengembangan dan pengelolaan kawasan) b. Pelaksana Pendukung Perwujudan Kawasan Resapan Air (Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan pengelolaan Kawasan) Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
52
c. Pelaksana Pendukung Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan) d. Pelaksana Pelestarian
Utama Alam
Perwujudan
dan
Cagar
Kawasan
Budaya
Suaka
Alam,
(Rehabilitasi
dan
Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya) e. Pelaksana Pendukung Perwujudan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa (Rehabilitasi dan
Pemantapan
Fungsi
Kawasan,
Pengembangan
dan
Pengelolaan Kawasan) f. Pelaksana Pendukung Perwujudan Kawasan Lindung Geologi (Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan) g. Pelaksana
Utama
Perwujudan
Pengembangan
Kawasan
Hutan Produksi (Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan Pengeloaan Kawasan) h. Pelaksana
Utama
Perwujudan
Kawasan
Hutan
Rakyat
(Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan) 3. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi Pelaksana Pendukung Perwujudan Kawasan Strategis Prov Jateng
dari
Sudut Kepentingan
Fungsi dan
Daya Dukung
Lingkungan Hidup (Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi)
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
53
Memperhatikan arahan RTRWP, maka permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya sama dengan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan RTRWP Provinsi Jateng 2009 s.d 2029. Atas arahan dalam RTRWP telah menjadi pendorong utama untuk meningkatkan pelayanan Dinas Kehutanan Jawa Tengah khususnya untuk mewujudkan luas tutupan hutan minimal 30% dari luas daratan dan tersebar secara proporsional. B. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 terhadap program pembangunan yang terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan, terdapat satu Program Pembangunan Kehutanan yang telah dibahas dalam dokumen KLHS dikarenakan diduga berpotensi berdampak negatif terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan. Adapu program yang diKLHS adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Adapun beberapa dampak yang diduga akan muncul atas implementasi program ini antara lain: 1. Pemanfaatan
sumberdaya
hutan
yang
tidak
terkendali
mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan menimbulkan lahan kritis
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
54
2. Berpotensi meningkatkan pencemaran udara dan air karena berkembangnya industri pengolahan hasil hutan; 3. Berpotensi meningkatkan pencemaran udara karena kebakaran hutan yang diakibatkan dari pemanfaatan hutan yang tidak terkendali; 4. Berpotensi menyebabkan erosi, banjir dan tanah longsor, jika pemanfaatan hasil hutan tanpa upaya rehabilitasi. Atas potensi dampak ini, telah direkomendasikan dalam pemanfaatan
potensi
sumberdaya
hutan
harus
memperhatikan
kelestarian sumberdaya hutan melalui pengendalian dan pengawasan, penegakan aturan/hukum dan peningkatan rehabilitasi hutan serta peningkatan penerapan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. 3.5.
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memperhatikan Visi, Misi, Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 yang dituangkan dalam RPJMD Jawa Tengah Periode 2013 - 2018, Renstra Kementrian Kehutanan Periode 2009 – 2014, RTRWP Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka telah dilakukan pelingkupan
dengan
menggunakan
/kemendesakan, Seriosness/keseriusan dan
metode
USG
(Urgency
Growth/pertumbuhan)
terhadap hasil identifikasi isu-isu pembangunan kehutanan di Jawa Tengah. Berdasarkan pelingku[an tersebut ditetapkan
beberapa isu
strategis sebagai berikut: Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
55
1. Masih tingginya potensi konflik dalam penggunaan kawasan hutan, ancaman
terhadap
keanekaragaman
hayati,
dan
gangguan
keamanan hutan maupun kebakaran hutan; Tekanan terhadap sumberdaya hutan oleh manusia sebagai dampak langsung dari pemenuhan kebutuhan ekonomi telah menimbulkan potensi gangguan keamanan bagi sumber daya hutan. Dalam lima tahun terakhir terjadi 18 kasus konflik yang melibatkan masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan. Selain konflik pemanfaatan kawasan gangguan keamanan dalam enam tahun jumlah pohon dicuri dari kawasan hutan ratarata 11,5 ribu per tahun dan hutan terbakar rata-rata 3,4 ribu ha per tahun. 2. Pengelolaan kawasan lindung pada daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem mangrove belum optimal, terindikasi masih luasnya lahan kritis. Upaya pemulihan kerusakan hutan lahan dalam lima tahun terakhir telah menurunkan luas lahan kritis sebesar 9%. Namun demikian, kondisi hutan dan lahan di Jawa Tengah pada tahun 2013 luas hutan dan lahan kritis masih sangat tinggi, yaitu seluas 634.601 ha atau 18,37% dari luas daratan Jawa Tengah. 3. Belum efisiennya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai bahan baku Industri pengolahan Hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu, secara umum masih potensial untuk dikembangkan. Cukup banyak limbah hasil hutan kayu yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
56
industri kreatif. Disamping itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masih mengalami banyak permasalahan, khususnya terkait kontinuitas produksi dan kualitas produk serta pengembangan pengolahan hasil. 4. Lemahnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan kehutanan Kapasitas kelembagaan baik di lembaga pemerintah maupun masyarakat
petani
hutan,
masyarakat
sekitar
hutan
dan
masyarakat industri kehutanan saat ini belum sepenuhnya pada kondisi yang standar/ideal. Kelemahan ini baik dari aspek tata organisasi maupun kapasitas SDM nya. Kondisi ini diperparah dengan kondisi yang mana sebagian besar masyarakat desa di sekitar hutan masuk katagori desa yang tingkat kemiskinannya tinggi. 5. Rendahnya produktivitas sumberdaya hutan Sumberdaya hutan baik di hutan negara maupun hutan rakyat
kondisinya
saat
ini
tingkat
produktivitasnya
belum
sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dengan komposisi tegakan hutan negara yang didominasi umur tegakan muda dan masih adanya hutan produksi yang dalam kondisi kritis sekitar 26,66% serta hutan rakyat yang sering dihadapkan pada permasalahan kualitas bibit dan serangan hama penyakit. 6. Potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum dikembangkan secara optimal, Potensi pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum sepenuhnya dikelola dengan optimal. Hal ini Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
57
ditunjukkan dengan masih rendahnya produktivitas hasil hutan bukan
kayu
dan
kurang
berkembangnya
jasa
lingkungan,
khususnya ekowisata dan jasa karbon.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
58
