BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPTPM 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPTPM Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi iklim usaha adalah keamanan dan ketertiban; kemudahan Perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat diantaranya
adalah
pelaksanaan
Program
Pengembangan
Kebijakan
Investasi Daerah melalui Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Program Pengembangan Pembangunan secara terpadu. Dalam kaitan ini, diterapkan pelayanan
Perizinan
terpadu.
Artinya
Pemerintah
Kabupaten
dapat
memberikan pelayanan Perizinan usaha dan penanaman modal secara cepat murah dan mudah dalam satu tempat pelayanan secara terpadu. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Lamandau sampai dengan awal tahun 2013 masih terasa lamban dimanna baru tercatat 5 Perusahaan PMA dengan total investasi mencapai Rp. 650.719.519.193,- dan 10 Perusahaan PMDN dengan total investasi mencapai Rp. 1.414.395.884.559,-sebagian besar bergerak pada sektor Kehutanan dan Perkebunan. 3.1.1
Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya Seperti telah disebutkan sebelumnya, KPPT baru ditingkat statusnya
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sejak awal tahun 2013. Semula masih berstatus Kantor dengan demikian pembahasan pada sub bab ini menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT). Beberapa butir pencapaian KPPT dapat diringkas sebagai berikut:
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 42
1. SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, namun telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan. 2. Jumlah Perizinan yang dikenakan retribusi pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan s/d Desember 2013 No Jenis Izin
Jumlah
Izin
yang
Dikeluarkan Tahun 2013 (per Sept 2013) 1
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
40
2
Izin Gangguan (HO)
123
3
Izin Trayek)
0
Sumber: LAKIP BPPTPM
3. Pendapatan retribusi BPPTPM
juga menunjukkan bahwa realisasinya
dapat melampaui jumlah yang ditargetkan. Lihat Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Pendapatan Retribusi BPPTPM Tahun 2013 (Per Desember 2013) No
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
IMB
217.970.000
197.962.500
110
2
IG (HO)
454.250.740
494.596.065
108
3
Izin Trayek
10.000.000
-
Jumlah
682.220.740
692.558.565
101
Sumber: BPPTPM
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 43
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lamandau. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Pemerintah Lamandau pada tahun 2013 menunjukkan hasil rata-rata nilai indeks 2,803 atau termasuk dalam kategori ” BAIK ”. Nilai rata-rata indeks tersebut didasarkan pada pengukuran pelayanan perizinan. Meskipun demikian, capaian nilai indeks rata-rata masih cukup jauh terhadap nilai optimal, yang berarti pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. 5. Kewenangan Perizinan Sampai dengan September 2013 BPPTPM telah melayani 13 jenis Perizinan dari 36 Jenis Izin yang dilimpahkan kewenangannnya. Tabel 3.3 Kewenangan Perizinan s/d Desember 2013
No.
Jenis Izin
1 2 A . PERIZINAN BIASA Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya sampai 1 dengan 200 M2 Izin Undang – undang gangguan (HO) 2 sekala rendah 3 Izin Tempat Usaha (ITU) Izin Reklame dan Reklame. 4 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri. 5 Izin Usaha Perdagangan (IUP) 6 Tanda Daftar Industri (TDI) 7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 8 Tanda Daftar Gudang (TDG) 9 Izin penyelenggaraan Apotik 10 Izin Penyelenggaraan Toko Obat 11 Izin Penyelenggaraan Optikal. Izin Penyelenggaraan Toko Obat 12 Tradisional 13 Izin Praktek Dokter 14 Izin praktek Bidan Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Izin Selesai (hari kerja) 3
12 10 7 2 14 3 14 3 3 10 10 10 10 10 10 Hlm. 44
15 16 17 18
Izin Insidentil. Akte pengesahan Koperasi. Akte Catatan Sipil Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan cara mencetak dan 19 menjual karcis 20 Izin Usaha Angkutan Bermotor 21 Izin Angkutan Barang Khusus Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran 22 Jasmani 23 Izin Pemakaian Kios / Lapak Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk 24 Industri 25 Izin Usaha Kepariwisataan Usaha Kepariwisataan : a. Usaha Hotel dan Penginapan ( kelas melati) b. Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasa boga c. Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya. d. Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. e. Ruang Serba Guna f. Karaoke VIP Room / Non VIP Room. Perizinan usaha rekreasi a. Taman Rekreaksi b. Kolam Pemancingan c. Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri d. Tempat Bilyard e. Ruang Serba Guna f. Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station, TV kabel. g. Perizinan Usaha Tempat Usaha. h. Perizinan Pramuwisata. Perizinan hiburan umum a. Musik hidup dan panggung Hiburan (terbuka,tertutup) b. Pertunjukan Film. 26. Izin Perpanjangan (Heregistrasi) B. JENIS PERIZINAN STRATEGIS (PERIZINAN TERTENTU) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya diatas 200 1 M2 dan IMB untuk usaha / industri Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
5 10 8 14 6 12 14 7 6 9 9
10
14 Hlm. 45
2 3
Izin Lokasi Perkebunan Izin Pertambangan Izin Trayek Darat / Sungai / baru dan 4 perpanjangan 5 Izin Sertifikasi dan Pas Kapal 6 Izin Pembuangan Limbah Cair 7 Izin Pendirian SPBU 8 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 9 Izin Penelitian 10 Izin Pendirian Hotel Berbintang 11 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Sumber: BPPTPM
45 155 15 15 15 15 15 10 9 14
Analisa Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan BPPTPM, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi BPPTPM. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan BPPPM. A. Faktor Internal BPPTPM Kekuatan 1. Kapasitas pelayanan penanaman
Kelemahan
kelembagaan 1. Sumber daya keuangan yang sangat perizinan modal
semakin berkembang
dan
terbatas
yang 2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
2. Memiliki kewenangan untuk 3. Sumber belajar yang terbatas mengelola Perizinan
perizinan,
non 4. Koordinasi yang kurang optimal
dan penanaman 5. Regulasi
modal
yang belum jelas dan tidak
sesuai dgn kondisi terkini
3. Adanya kemauan yang kuat 6. Ketepatan waktu penyelesaian proses dari personil untuk maju Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Perizinan sulit di pastikan Hlm. 46
4.
7. Sarana
dan
prasarana
pelayanan
Perizinan yang kurang 8. Proses Perizinan dianggap berbelit-belit dan kurangnya transparansi sehingga menimbulkan
biaya
tinggi
dan
berkurangnya minat investasi 9. pengembangan
sistem
informasi
Perizinan masih belum optimal
B. Faktor Eksternal BPPT Peluang
Ancaman
0. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, 1. Tingginya
tingkat
non Perizinan dan penanaman modal
ketidakpastian
yang prima, terpercaya dan transparan
yang baku selama proses
sangat tinggi
transisi
1. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal
sebagai
sumber
pembentukan
organisasi
pendapatan 2. Masih
rendahnya
daerah dan pengungkit pembangunan
kepercayaan
ekonomi
terhadap
2. Adanya
regulasi
terciptanya
yang
mendukung
kesejahteraan
pegawai
masyarakat
aparat
pelayanan
tingkat
pemberi
perizinan
dan
penanaman modal 3. Masih rendahnya kesadaran
pemberi pelayanan 3. Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang
prosedur
kegiatan
pelayanan
aparat
dalam
mematuhi
aturan yang berlaku
perizinan dan penanaman modal 4. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD
Pelayanan
Penanaman
Modal
Perizinan menjadi
dan
Institusi
yang terpercaya.
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 47
3.2.
Telahaan Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih: Visi Pemerintahan Kabupaten Lamandau periode 2003-2018 adalah: "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik; bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa " Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi Pemerintahan Kabupaten Lamandau adalah: 1.
Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
3.
Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
4.
Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
5.
Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
6.
Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
7.
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
8.
Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9.
Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 48
Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Lamandau tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 20132018 yang menjadi acuan penyusunan Rancangan Renstra Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman
Modal
(BPPTPM)
Kabupaten Lamandau untuk periode yang sama. Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi BPPTPM dalam upaya pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Lamandau 20132018 berada di bawah misi 7 yaitu Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. Misi ke. 7
: Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani
Tujuan 2
: Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
Sasaran
: Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik
Strategi
: Pengembangan
sistem
terpadu
Perizinan
dan
penanaman modal yang mengutamakan kemudahan, kecepatan dan keakuratan informasi. Kebijakan
: Mengembangkan
prosedur
Perizinan
yang
memudahkan masyarakat
3.3.
Telahaan Renstra Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah Visi
Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi
Kalimantan Tengah : “Terwujudnya Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang Menarik “ Dalam
upaya
pencapaian
Visi
tersebut,
maka
Misi
Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 49
1. Kegiatan penanaman modal yang lebih adil, merata dan berwawasan lingkungan; 2. Iklim investasi yang kondusuf dan stabil; 3. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi; 4. Otonomi Daerah di bidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah; 5. Kerjasama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional; 6. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah yang profesional. Berdasarkan visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Lamandau
harus
memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan : 1. Mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan yang Cepat, jelas, akurat
dan
transparan.
Kinerja
aparatur
BPPTPM
juga
akan
ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang handal dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang cepat, akurat, dan transparan; 2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Perizinan, Non
Perizinan
dan
Penanaman
Modal;
menyediakan
tempat
pengurusan Perizinan satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai, dipadukannya tempat pelayanan Perizinan dalam satu gedung, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel, dikumpulkannya semua pelayanan Perizinan,Non Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 50
Perizinan dan Penanaman Modal dalam satu unit Layanan berbentuk badan diharapkan dapat terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman
modal
secara
terpadu
dan
terintegrasi
serta
tersosialisasikannya semua jenis Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat; 3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Lamandau, disamping itu persaingan akan semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota atau provinsi maupun negara : dimana hanya daerah-daerah kabupaten/kota atau provinsi ataupun negara yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan prima yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi. Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan di dalam menentukan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013-2018. 3.4
Telahaan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan hidup Strategis 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Ketentuan
pemanfaatan
pengendalian
ruang
perlu
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), tetapi draft rancangan akhir RTRW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman dalam pemberian perizinan yang menjadi wewenang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 51
Dalam kewenangannya,
hal
pemberian
Badan
perizinan
Pelayanan
sesuai
Perizinan
dengan
terpadu
dan
Penanaman Modal harus mengacu/ mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Lamandau, terdiri atas : Izin prinsip; Izin lokasi; Izin perubahan penggunaan tanah; dan Izin mendirikan bangunan. Dengan mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 3.4.2
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Terkait dengan isu lingkungan,
program pemanfaatan
ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif
terhadap isu strategis degradasi
lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau. 3.5. Penentu Isu Strategis: Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan Perizinan dan Penanaman modal oleh BPPTPM dapat diidentifikasi sebagai berikut: Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 52
1. Kinerja aparatur badan a. Jumlah SDM yang kurang memadai b. sebahagian besar Personil / aparatur yang belum memahami tugasnya c. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Perizinan yang kurang. d. Dukungan Anggaran yang yang terbatas 2. Kualitas pelayanan Perizinan a. Belum adanya sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. b. Waktu pengurusan Perizinan masih terlalu lama dan sulit dipastikan. c. Belum optimalnya tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan. Permasalahan yang dihadapi dalam Tim Teknis adalah kurangnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai. d. Masih terdapatnya regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang belum sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir) e. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan
Perizinan.
Hal
ini
terlihat
dari
adanya
perubahan
peruntukan dari izin yang diberikan. f. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD pemberi Pelayanan g. Peningkatan Status kelemgaan belum di ikuti dengan
Peningkatan
Anggaran. 3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat mengurus Perizinan. a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan. c. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Perizinan
Renstra BPPTPM Thn. 2013 - 2018
Hlm. 53
