BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan Kecamatan Sukasari Kota Bandung Berdasarkan
tugas
dan
fungsi
dan
Fungsi
pelayanan
yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi
permasalahan
pelayanan
Kecamatan
Sukasari,
yaitu
permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat
diidentifikasi
permasalahan
utama
pelayanan
Pemerintah
Kecamatan Sukasari sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sukasari, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,86;
2.
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 47,13;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sehingga
berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sukasari. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari, sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor anatara lain adalah belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi;
2.
Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3.
Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan
kurangnya
pemahaman
dan
wawasan
tentang
bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun; 4.
Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5.
Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6.
Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman
tentang
program
dan
kegiatan
yang
ada
dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan; 7.
Tingkat
koordinasi
antar
lembaga
kemasyarakatan
dalam
penanganan kebencanaan masih rendah; 8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola). Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukasari sebagai berikut : 1.
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2.
Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sukasari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok
melaksanakan
sebagian
kewenangan
pemerintahan
yang
dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sukasari, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung antara lain : 1.
Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2.
Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3.
Pola
pembinaan
aparat
yang
belum
terorientasikan
pada
peningkatan kinerja; 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah : 1.
Adanya
multi
interprestasi
terhadap
pelimpahan
kewenangan
kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pelimpahan
kewenangan
kepada
Camat
dan
Lurah
belum
sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana. Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 - 2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi dilakukan
ditingkat
birokrasi
Kecamatan
pemerintah sebagaimana
daerah sasaran
yang yang
harus telah
dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai
kompetensi
yang
baik
dalam
bidang
profesionalisme
aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen strandar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good govermance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasari dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang
pada
hakekatnya
merupakan
upaya
pembinaan,
penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi
guna
mengambil
langkah
pembaharuan
sector
penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur
pemerintahan
Kecamatan
dan
Kelurahan,
sedangkan
penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder,
LPM,
PKK,
Karang
Taruna,
dan
lain-lain
Lembaga
Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal
yang
strategis
dalam
menunjang
pencapaian
keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
management
System
manajemen
system)
merupakan
keuangan bagian
daerah
penting
dalam
(financial rangka
mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset
daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1)
terwujudnya
tertib
administrasi
menyangkut barang inventarisasi
mengenai
kekayaan
daerah,
tanah dan bangunan, penghapusan
barang daerah dan system pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang daerah; (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi
Kota
Bandung
tercantum
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu:
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan lingkungan
yang sebagai
berbasis dasar
pada
ketahanan
pengokohan
keluarga
social
dan
masyarakat.
Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah
manifestasi
Kesejahteraan
yang
akan
sebuah
seperti
inilah
sejahtera yang
yang akan
paripurna. membentuk
kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk
mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005 - 2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia Yang Berdaya Saing, Ekonomi Kokoh, Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Infrastruktur Berkelanjutan, serta Kokohnya Interaksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal akan
menjadi
sebuah
ini merupakan bidang garapan besar yang panduan
dalam
bagaimana
memandang
pembangunan di Kota Bandung. Adapun misi tersebut terdiri dari : 1.
Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2.
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3.
Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih NO
ASPEK
INDIKATOR
1.
BANDUNG SEHAT
1. 2. 3. 4.
Asuransi kesehatan Ambulance gratis Santunan kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2.
BANDUNG RESIK
1. 2. 3. 4.
Bebas sampah dalam 2 tahun Bebas banjir dalam 3 tahun Jalan mulus dan caang dalam 3 tahun Bebas macet dalam 4 tahun
3.
BANDUNG NYAMAN
1. Sarana olahraga/taman berbain disetiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta / karang taruna kelurahan/tahun
4.
BANDUNG SEJAHTERA
1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah dan tempat ibadah. 5. Subsidi harga sembako dan gas 3 kg
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn
Bebas Banjir : 3 thn Jalan mulus dan caang : 3 thn Bebas macet : 4 thn
2014
2015
2016
2017
2018
Bandung Sehat Asuransi kesehatan Ambulance gratis
Santunan kematian Rp.2juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Bandung Nyaman Sarana olahraga/ taman Bantuan 100 juta/RW/tahun bermain disetiap RW Bantuan 100 juta PKK/ Penyediaan sarana air bersih kelurahan /tahun Perbaikan 10.000 rumah tidak Bantuan 100 juta / karang layak huni taruna kelurahan/tahun Bandung Sejahtera Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah dan tempat ibadah Subsidi harga sembako dan gas 3 kg
Sukasari
bersama
stakeholder
untuk
turut
mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan
Sukasari
untuk
mengawal
janji-janji
politik
Walikota
Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan stakeholder di lingkungan Kecamatan Sukasari dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 kelompok kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) program/ kegiatan untuk mewujudkan
Bandung
juara
atau
unggul
dibandingkan
dengan
Pemerintah kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KELOMPOK KERJA Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Sosial) Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
JUMLAH KEGIATAN/ RENCANA AKSI
Kerja Kemacetan Bandung Kerja Pedagang Kaki Lima Kerja Sampah Bandung Kerja Bandung Hijau Kerja Bandung Aman (Masalah
24 11 18 30 11
Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja
7 16 15 13 22 21 15 14 14
Banjir Bandung Kota Kreatif Bandung Bandung Kota Budaya Bandung Smart City Kolaborasi Bandung Kampung Juara Revitalisasi Bandung Reformasi Pendidikan Pariwisata Bandung
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kelompok Kerja Reformasi Pasar Bandung Kelompok Kerja Taman Tematik Kelompok Kerja Bandung Kota Musik/ Film Kelompok Kerja Bandung Kota Desain Kelompok Kerja Index Kebahagiaan (Index Of Happinnes) Bandung Kelompok Kerja Public Relation Bandung Kelompok Kerja Reformasi Dekranasda Bandung Kelompok Kerja Reformasi Pkk Bandung Kelompok Kerja Kesehatan Kelompok Kerja Bandung To Wtp
6 21 12 15 7
JUMLAH
335
5 8 9 6 15
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya system politik yang demokratis, Pemerintahan
yang
Desentralistik,
pembangunan
daerah
yang
berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya: a.
Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
b. Memantapkan
penyelenggaraan
tugas-tugas
efektivitas
efisiensi
pemerintahan
umum; c.
Memantapkan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
e.
Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
f.
Mewujudkan
tata
pemerintahan
yang
baik,
bersih
dan
berwibawa.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, afektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif yang bertaraf nasional. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup
Strategis
meliputi
kajian
fungsi,
kedudukan,
kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai : a.
Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kota; serta
b.
Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral lainnya;
b.
Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c.
Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
d.
Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e.
Penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan
dan
strategi
sebagaimana dimaksud terdiri atas : a.
Kebijakan dan strategi struktur ruang;
perencanaan
tata
ruang
b.
Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
c.
Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas :
a.
Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang
perkembangan
fungsi
kota
sebagai
kota
perdaganagan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.
Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
c.
Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota
yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industry kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi : a.
Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;
b.
Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
c.
Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
d.
Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
e.
Menyerasikan
sebaran
fungsi
kegiatan
pusat-pusat
pelayanan
dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.
Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sector privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
b.
Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
c.
Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran
jalan,
manajemen
dan
rekayasa
lalu
lintas
serta
menghilangkan gangguan sisi jalan; d.
Memprioritaskan pengembangan system angkutan umum masal yang terpadu;
e.
Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
f.
Mengembangkan system terminal dalam kota serta membangun terminal
dibatas
kota
dengan
menetapkan
lokasi
yang
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g.
Mengoptimalkan
pengendalian
dan
penyelenggaraan
system
transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas : a.
Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi
untuk
perwujudan
keseimbangan
proporsi
kawasan lindung meliputi : a.
Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khusunya di Kawasan Bandung Utara;
b.
Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
c.
Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau
kawasan
ketersediaan
yang
sumber
berfungsi daya
air
hidrologis dan
untuk
kesuburan
menjamin
tanah
serta
melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d.
Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi dan jalur kereta api;
e.
Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak member ijin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
f.
Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural; Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan
dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industry kreatif dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengmebangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Bupati/ Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota
Cimahi,
Kabupaten
Bandung
Barat
dan
Kota
Tasikmalaya
termasuk dalam kota dengan tema pengmebangan jasa perdagangan dan industry kreatif. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu
memperhatikan
dihadapi
kedepan
isu-isu
oleh
dan
masyarakat
permasalahan sehingga
yang
arah
mungkin
pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggara pemerintahan menuju
good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualits pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukasari Kota Bandung pada tahun 2014-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahandan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain: 1)
Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
2)
Adanya tuntutan akntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3)
Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4)
Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5)
Meningkatkan
komitmen
aparatur
dalam
meyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arah pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagai berikut : 1)
Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan.
2)
Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3)
Meningkatkan
komitmen
aparatur
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)
Menyusun
kebijakan
yang
efektif
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. 5)
Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa dating. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang. 9 (Sembilan) isu strategis pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Isu Lingkungan hidup - Pencemaran lingkungan - Banjir cileuncang - Penimbunan sampah - Penyediaan RTH 2. Isu Infrastruktur - Kemacetan lalu lintas - Ketersediaan transportasi umum - Buruknya drainage lingkungan - Kualitas jalan 3. Isu pendidikan dan kebudayaan 4. Isu kesehatan – belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin 5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran 6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga 7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif 8. Isu perkembangan teknologi dan informasi 9. Isu Reformasi Birokrasi Isu
strategis
berhubungan satu dengan
tersebut
secara
fungsional
saling
lainnya, sehingga upaya penanganan satu
isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya. Berdasarkan
hasil
analisis
isu
strategis
Pemerintah
Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Dan Dinamika Lingkungan Strategis
Tupoksi Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan mempunyai fungsi : - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan - Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan - Melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan
Isu Strategis 1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan Warga Kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasari dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan
manajemen public yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Factor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, karang taruna dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan public perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
3. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh akrena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (performance budget), bukan pada kebijakan (policy budget). System manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa
tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang daerah; (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
