BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Isu-isu strategis OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh dari : a.
Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan;
b.
Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut : 1. Masih rendahnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan Kepemilikan KTP-el. Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana
23
Tugas
Pembantuan
yaitu
memfasilitasi
kegiatan
perekaman
(mulai
pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2016, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Klungkung capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut : a. Jumlah Penduduk Kab. Klungkung
: 231.462 Org
b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP
: 173.761 Org
c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el
: 146.829 Org
d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el.. : 26.952 Org. e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman
: 146.829 Org
f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman
: 26.952 Org
KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Klungkung sampai bulan Desember 2016 adalah sebesar 84%. Hal ini disebabkan antara lain :
24
a. Persediaan blanko KTP-el
yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil
masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak; b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai; c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang; d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI). 2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 018 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Desember 2016, sebagai berikut : a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 64.658 Org. b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun : 42.851 Org Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Desember 2016 sebagai berikut a. Jumlah penduduk berstatus kawin
: 59.400 org
b. Jumlah kepemilikan akta perkawinan
: 44.787 Akta
Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan
25
berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat. 3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid. Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan
anomaly serta penduduk yang tidak
mengurus pindah datang ketika menetap ataupun merantau ke daerah lain. 4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama pada kelompok penduduk di Kecamatan Nusa Penida. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Klungkung terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sedangkan Pelayanan terpusat hanya di wilayah daratan, yang posisinya jauh atau harus menyeberang melalui transportasi air. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk : Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
26
untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Klungkung pada RPJMD Tahun 2013-2018 adalah : “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Pernyataan visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat atau antar wilayahnya dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan. Sedangkan makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut : Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul dengan masyarakatnya aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang unggul dan sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain : 1. Penguatan dan peningkatan eksistensi budaya bali; 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia kabupaten Klungkung; 3. Meningkatkan kesejahteraan social melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; 4. Meningkatkan
perekonomian
berbasis
kerakyatan
dengfan
mengedepankan konsepsi kemitraan; 5. Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan pringsip “Good Corporate Governance”; 7. Pengembangan jasa layanan yang baik kepada masyarakat;
27
8. Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang.Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan yang berkelanjutan; 9. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan yang berkelanjutan; 10. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat; 11. Penguatan
stabilitas
politik
dan
keamanan
diseluruh
wilayah
Kabupaten Klungkung. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke tujuh yaitu “Pengembangan Jasa Layanan Yang Baik Kepada Masyarakat”; yang ditempuh dengan cara: 1. Meningkatkan layanan umum dan layanan administrasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi; 2. Meningkatkan pengawasan dan monitoring mutu pelayanan publik; 3. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Periode 2014-2018, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi “Pengembangan Jasa Layanan Yang Baik Kepada Masyarakat”sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2014-2018. Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut,pada tabel 3.1 di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan tersebut : Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Visi : Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera
No
Visi dan Program
Permasalahan
1
2
3
1 Mengembangkan Jasa Layanan Kepada
a. Infrastruktur TI masih
28
Faktor Penghambat
Pendorong
4
5
a. Anggaran yang
a. Anggaran yang memadai dalam
Masyarakat yang lebih
kurang
diperlukan
membangun
dalam
infrastruktur TI
daerah
membangun
yang dapat
layanan umum dan
kepulauan
infrastruktur
memberikan
layanan administrasi
yang
TI yang
akses informasi
kepada masyarakat
membutuhkan
memadai
kepada seluruh
melalui pemanfaatan
waktu
cukup tinggi
masyarakat
baik kepada Masyarakat b. Akses ke a. Meningkatkan
teknologi b. Meningkatkan
c. Kurangnya
b. Transportasi
melalui media TI
kesadaran
dan jaringan b. Adanya sarana
pengawasan dan
masyarakat
komunikasi
transportasi
Monitoring Mutu
akan
data yang
yang
Pelayanan Publik
pentingnya
kurang sulit
memudahkan
tertib
terjangkau
membawa alat
c. Meningkatkan tertib Administrasi
administrasi
c. Kurang
serta koneksi
Kependudukan
Kependuduka
adanya
jaringan yang
n
komunikasi
mudah diakses
yang baik
c.Terselenggaranya
antara
Sosialisasi serta
perangkat
edukasi kepada
desa
masyarakat
dibawah
secara
dalam
berkesinambung
memberikan
an
edukasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependuduka n
3.3
Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Dinas Provinsi 1. Renstra Kementerian Dalam Negeri Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah Visi: Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan
29
masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi: 1.
Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2.
Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3.
Memantapkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik; 4.
Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5.
Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah: 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan; 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk; 3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan; 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan; 5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; 6. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
administrasi
kependudukan. Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah Visi: Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015 Misi: 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
30
3. Memantapkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No
Sasaran Jangka Permasalahan Menengah Renstra Pelayanan Kementerian Dalam Negeri
1
Tertib Database Kependudukan berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan
Tingginya Mobilitas Penduduk
2
Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan
3
Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
Keterbatasan frekuensi sosialisasi regulasi
4
Meningkatnya
Masih 31
Sebagai Faktor Penghambat Kurangnya tingkat partispasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami Masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakanp enggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK nasional
Pendorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam pendaftaran penduduk
Telah diberikannya surat pemeberitahua n tentang penerbitan NIK kepada seluruh pendudukserta pengunaan TI dalam pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kurang Perda/Perbup pedulinya yang mengatur sebagian tentang masyarakat admnistrasi tentang regulasi kependudukan Kurangnya Terlaksananya
peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependuduka
profesionalitas petugas dalam pemberian pelayanan serta sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran
pendekatan pelayanan sampai tingkat kelurahan serta sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai
Selain itu, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan
pada
Tahun
2015-2019
dalam
menangani
Urusan
Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu : 1.
Pada tahun 2015 : 75 %;
2.
Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3.
Pada tahun 2017 : 80 %;
4.
Pada tahun 2018 : 82,5 %;
5.
Pada tahun 2019 : 85 % Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan
dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun. 2. Renstra Dinas Provinsi Menelaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali melalui Biro Pemerintahan Tahun 2013-2018; terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang harus diserasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kependudukan dan 32
Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Biro Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 Dalam Bidang Kependudukan Misi : Menfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Mewujudkan Meningkatn Persentase
Memperkuat
tertib
ya akurasi Data
jaringan data pembinaan
Administrasi
data
kependuduka adminduk
kependuduk
kependudu yang akurat n
untuk
an dan
kan
memenuhi
penduduk
Fasilitasi
perlindungan
dan
terhadap
melindungi
hak-hak
hak-hak
penduduk
penduduk
terkait
terkait
kepemilikan
kepemilikan
dokumen
dokumen
kependuduk
kependuduka
an
n
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah : a. Database kependudukan masih belum sepenuhnya akurat; b. Sebagian penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap; c. Belum optimalnya pelaksanaan KTP-el. 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Klungkung. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan 33
pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah : 1. Faktor Penghambat a. Klungkung adalah daerah wisata dan perdagangan; berimplikasi tingginya jumlah pendatang dari luar daerah, sehingga menambah kompleksnya permasalahan kualitas data kependudukan; b. Letak geografis wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari dari wilayah daratan dan kepulauan, sedangkan pelayanan hanya terpusat di daratan. Implikasinya aksesibilitas penduduk Kabupaten Klungkung agak sulit, sehingga menyebabkan menurunnya minat untuk mengurus dokumen kependudukan. 2. Faktor Pendorong Tumbuhnya
industri
di
Kabupaten
Klungkung
mensyaratkan
dokumen kependudukan yang valid untuk diterima menjadi karyawan.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Gambaran umum pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Bali, serta hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Klungkung, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut : a. Masih rendahnya Wajib KTP yang melakukan perekaman dan cakupan Kepemilikan KTP-el; b. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain Akta kelahiran, perkawinan dan kematian; c. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
34
d. Masih rendahnya kualitas data serta informasi
kependudukan yang
dihasilkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini di sebabkan oleh kesadaran masyarakat
masih kurang untuk
mengupdate status kependudukannya; e. Rendahnya
aksesibilitas
terhadap
pelayanan
kependudukan,
khususnya untuk penduduk di wilayah Kecamatan Nusa Penida; f.
Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 35
4.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan Misi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik,
baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
maupun
upaya
dalam
mencapai
kinerja
pembangunan
daerah
dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, serta dalam upaya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan lingkungan eksternal yang terjadi, memandang perlu untuk menetapkan dan mengarahkan tujuan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna mendukung tujuan pembangunan daerah. Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah:
“ TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SEWAKA CIHNA WARGA MENUJU KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sewaka cihna warga memiliki arti abdi tanda penduduk atau petugas pelayanan tanda kependudukan. Sewaka Cihna warga yang disinergikan dengan determinan kualitas pelayanan antara lain pertama satya dimana petugas harus taat pada aturan, disiplin, jujur mau bekerjasama dalam kebaikan serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai kualitas, kedua memiliki daya tanggap artinya petugas harus mewujudkan perilaku pelayanan yang cepat, tanggap, sopan dan tidak menyakiti perasaan masyarakat, ketiga memahami kewajiban akan tugas dan 36
yang keempat adalah petugas harus peduli dalam memberi perhatiaan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang digambarkan dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, tepat dan profesional; 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Penjelasan Misi: Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi visi-misi Kepala Daerah, visi-misi Kemendagri dan visi-misi Dinas Provinsi Bali. Tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung antara lain sebagai berikut :
37
1) Untuk mewujudkan misi : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, tepat dan profesional, maka ditetapkan tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional. 2) Untuk mewujudkan misi : Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. 3) Untuk
mewujudkan
misi
:
Melaksanakan
pengelolaan
informasi
administrasi kependudukan, maka ditetapkan tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan. 4.2.2 Sasaran Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ditetapkan sasaran sebagai berikut. 1. Untuk mewujudkan tujuan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatnya jumlah wajib KTP yang melakukan perekaman dan cakupan kepemilikan KTP-el.
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : (1) Meningkatnya persentase wajib KTP yang melakukan perekaman; (2) Meningkatnya cakupan kepemilikan KTP-el.
38
b.
Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
(1) Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun; (2) Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Kematian; (3) Meningkatnya persentase pasangan suami-istri yang memiliki akta perkawinan. 2. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
maka
ditetapkan sasaran :
Mewujudkan aparatur dinas yang kapabel dan kompeten. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : “Terwujudnya pengendalian internal aparatur dan gedung kantor ”. 3. Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan,” maka ditetapkan sasaran : Terciptanya data kependudukan yang valid. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : “ Meningkatnya frekuensi pembinaan dan menurunnya data ganda dan anomali data kependudukan “. Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel sebagai berikut
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
39
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-(%)
1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional
1 80
2 82
3 85
4 90
5 95
80
82
85
90
95
70
80
83
90
95
80
82
83
85
90
65 persentase pasangan suamiistri yang memiliki akta perkawinan. Mewujudkan 1. Terwujudnya 95 aparatur dinas pengendalian yang kapabel internal aparatur dan kompeten dan gedung kantor
73
78
80
85
82
85
90
95
80
85
90
95 100
Meningkatnya 1. Jumlah Wajib KTP jumlah wajib yang melakukan KTP yang perekaman melakukan perekaman dan 2. persentase kepemilikan KTP-el cakupan kepemilikan KTP-el
Meningkatnya 1.Persentase cakupan kepemilikan Akta kepemilikan Kelahiran Anak usia Akta Pencatatan 0-18 tahun Sipil 2. Cakupan kepemilikan Akta Kematian 3. Meningkatnya
2 Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Meningkatkan Terciptanya 1. Meningkatnya kualitas data dan data frekuensi informasi kependudukan pembinaan dan kependudukan yang valid menurunnya data
ganda dan anomali data kependudukan
4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang.
4.3.1 Strategi Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Klungkung sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran
40
organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung meliputi 1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan profesional ; 2. Membangun
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
berbasis
Teknologi Informasi; 3. Menjadikan data kependudukan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 4.3.2 Kebijakan Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah: 1. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah wajib KTP yang melakukan perekaman dan cakupan kepemilikan KTP-el, maka ditetapkan kebijakan : a. Melaksanakan perekaman KTP-el di rumah penduduk bagi penduduk yang jompo, cacat dan sakit; b. Melaksanakan pelayanan pencetakan KTP-el di desa dengan mobil pelayanan keliling;
41
c. Melaksanakan perekaman dan pencetakan di sekolah bagi siswa wajib KTP; d. Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan jemput bola bagi penduduk jompo, cacat dan sakit yang belum melakukan perekaman. 2. Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta pencatatan sipil, maka ditetapkan kebijakan : a. Pelayanan jemput bola penerbitan Akta Pencatatan Sipil ke DesaDesa; b. Mengumpulkan data Akta Kelahiran ke sekolah-sekolah; c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi berupa edukasi dan penyuluhan kepada aparat desa dan masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan dan melengkapi akta kematian jika ada masyarakat/ keluarga yang meninggal. 3. Untuk mewujudkan sasaran mewujudkan aparatur dinas yang kapabel dan kompeten, maka ditetapkan kebijakan : a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan ATK dan peralatan kantor; b. Pemeliharaan sarana prasarana kerja dengan tertib; c. Meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan diklat/bimtek aparatur; d. Melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan. 4. Untuk mewujudkan sasaran terciptanya data kependudukan yang valid, maka ditetapkan kebijakan a. Mengintegrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan mengembangkan inovasi untuk layanan b. Pelayanan jemput bola; c. Optimalkan fungsi Petugas register Kel/Desa;
42
d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim; e. Melakukan edukasi dan asistensi kepada stakeholder dan masyarakat
tentang
akan
pentingnya
tertib
admnistrasi
kependudukan; f. Melakukan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait tentang pelaksanaan administrasi kependudukan.
Tabel 4.2 Formulasi Strategi SWOT FAKTOR INTERNAL
STRENGTHS : 1. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas; 2. Tersedianya anggaran APBD dan APBN; 3. Adanya Komitmen pimpinan dan Staf untuk memberikan pelayanan yang prima, cepat,tepat dan Profesional
WEAKNESSES : 1. Terbatasnya jumlah kompetensi teknis SDM; 2. Budaya kerja yang lemah
3. 4.
Adanya UU tentang Administrasi Kependudukan; 5. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
dan
Belum pengembangan organisasi;
optimalnya kinerja
FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES : STRATEGI : SO STRATEGI : WO 1. UU ttg Adm. Kependudukan 1. Meningkatkan kinerja pelaya 1. Meningkatkan kompetensi menyatakan pengurusan nan dg secara aktif, dan budaya kerja dengan dokumen kependudukan tidak memperbanyak koord. dg pelatihan/pembinaan; dipungut biaya dan berlaku Pem. Kec, dan Desa/Kel. 2. Mengoptimalkan kinerja asas stelsel aktif untuk Serta memanfaatkan perorganisasi dengan birokrasi; kembangan tehnologi IT; perkembangan tehnologi IT 2. Tersedianya anggaran tugas 2. Memperbanyak kegiatan yang ada. pembantuan APBN dari pusat; operasi penertiban thd 3. Adanya perkembangan pelanggar UU Kependuteknologi dan ilmu dukan. pengetahuan;
THREATHS : STRATEGI : ST STRATEGI : WT 1. Kurangnya aksesibilitas 1. Meningkatkan aksesibilitas 1. Meningkatkan dan masyarakat dg tempat masyarakat ke tempat mengoptimalkan SDM yang pelayanan; pelayanan; ada dalam upaya 2. Rendahnya kesadaran 2. Meningkatkan kesadaran peningkatan kualitas masyarakat akan pentingnya masyarakat akan pentingnya pelayanan; dokumen adm.kependudukan; tertib administrasi 3. Kurangnya koord. antara dinas kependudukan; 2. Meningkatkan peran serta dg SKPD lain & Perangkat 3. Meningkatkan koord. dan masyarakat, Pem. Desa/Kel Desa/Kel.; kerjasama dengan SKPD/dan instansi terkait dalam 4. Masih tersentralisasinya instansi terkait penyusunan data penyediaan blanko dan kependudukan dan validasi KTP-el data penduduk.
43
