BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan pada tahun 2014-2018 yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, maka diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi nanti sehingga pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari pembangunan sebelumnya maka persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi untuk 5 (lima) tahun ke depan (2014-2018) adalah : 3.1.1. Lemahnya Kelembagaan Petani. Kelembagaan petani di Kabupaten Jayawijaya belum berjalan sesuai yang diharapkan, kelembagaannya lebih bersifat budaya dan belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada bagi pengembangan usaha taninya. 3.1.2. Terbatasnya Tenaga Penyuluh Jumlah tenaga penyuluh PNS yang ada di BP4K2P adalah sebanyak 38 orang, Penyuluh Honorer 1 orang dan THL TB-PP sebanyak 40 orang yang kebanyakan tingkat pendidikannya SLTA/SPP. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah distrik (40 distrik) dan jumlah kampung (328 kampung) sehingga berpengaruh terhadap proses transfer tekhnologi dibidang pertanian. 3.1.3. Ketersediaan pangan terbatas dan ada potensi rawan pangan. Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang berdasarkan pada Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

46

optimasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya daerah tersebut. Terpaut definisi tersebut, maka permasalahan dalam konteks penanganan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada : a. Produksi dan produktivitas pangan terbatas, (1) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat

pola

pengelolaannya yang belum intensif; (2) terbatasnya dukungan permodalan di pedesaan; (3) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya tingkat penyerapan; (4) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber bibit lokal; (5) Masih tingginya ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan karbohidrat serta; (6)

Fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat desa masih belum dapat diharapkan untuk mengelola cadangan pangan secara baik.

b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, c. Kerawanan

pangan,

karena

adanya

kemiskinan,

terbatasnya

penyediaan infrastruktur dasar pedesan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya becana alam. d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. e. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal. f. Komitmen dan implementasi dari kesepakatan Dewan Ketahanan Pangan, baik tingkat Pusat, Regional, Propinsi dan Kabupaten belum dilaksanakan dengan maksimal. g. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala

sarana

dan

infrastruktur

serta

kemampuan

tenaga

pendamping dan penyuluh lapangan. Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

47

3.1.4. Sistem Distribusi dan efisiensi sistem pemasaran masih rendah. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, disebabkan : (a) lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab; (b) terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pasar; (c) kondisi pasar lokal yang terbatas, sedangkan untuk pemasaran ke pasar luar daerah terbentur pada permasalahan transportasi; dan (d) terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran. Rendahnya harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen. Kemampuan petani/produsen untuk menentukan harga jual hasil produksi pertanian/perkebunannya masih lemah. Demikian juga fluktuasi harga pangan di pasar internasional akan menyebabkan tejadinya fluktuasi harga di tingkat nasional, seperti : (a) kenaikan harga beras nasional pada akhir Tahun 2007 dan awal 2008, diakibatkan tingginya harga beras dunia karena berbagai masalah di negara-negara produsen, seperti bencana alam dan tingginya harga minyak; (b) kenaikan harga kedelai sejak pertengahan Tahun 2007 sampai Tahun 2008, diakibatkan menurunnya pasokan kedelai dunia; serta (c) gejolak harga minyak goreng dan gula sejak pertengahan Tahun 2007 sampai 2008, disebabkan kenaikan harga CPO dan gula pasir di pasar internasional. Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh

BP4K2P Kabupaten

Jayawijaya, melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan startegis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta ditribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. Sedangkan kerjasama kelembagaan Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

48

pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilitas dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.

3.1.5. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan masih rendah. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagain besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain : (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya masih belum optimal, yang ditandai oleh : (a) keterbatasan dalam dukungan program olahan pangan lokal; dan (b) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan

aksesibilitas

pangan

yang

beragam,

bergizi

seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

49

3.1.6. Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan belum optimal. Berbagai

kasus

gangguan

kesehatan

manusia

akibat

mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, proses biologis, dan fisik lainnya yang menimbulkan penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit Hog Cholera, Penyakit Flu Burung, cacing pita serta beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain : (a) kurangnnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadapnya pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum efektifnya koordinasi penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (d) Belum adanya laboratorium yang telah terakkreditas; (e) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya

masih

mudah

masuk

ke

Kabupaten

Jayawijaya; (f) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan; (g) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;


50

3.1.7. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan belum optimal. Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai masalah yang dihadapi perlu ditangani secara terkoordinasi, antara lain : a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah terhadap keberadaan kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di daerah. b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal. c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih kurang dalam gerak pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan. d. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan. e. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. 3.1.8. Penyuluhan Pertanian belum efektif. a. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, sehingga kualitas dan harga yang diterima petani masih rendah b. Rendahnya kemandirian petani dan lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi dan informasi pasar. Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

51

c. Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

petani

baik

sebagai

kelembagaan ekonomi maupun kelas belajar bagi anggotanya. d. Programa

penyuluhan yang disusun belum

sinergis dan

terintegrasi. e. Dukungan dana yang terbatas sehingga pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi oleh penyuluh pertanian dilapangan belum optimal. 3.1.9. Kurangnya Dukungan Administrasi dan Manajemen. Pada dasarnya sistem administrasi dan manajemen di BP4K2P Kabupaten Jayawijaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Dukungan Pemerintah Kabupaten untuk berbagai Program dan Kegiatan BP4K2P masih dirasakan kurang. Hal ini salah satunya terlihat dari adanya beberapa Kegiatan prioritas yang diusulkan sesuai dengan target dan anggaran yang direncanakan sering tidak diakomodir kedalam penetapan anggaran daerah, sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai pada tahun tersebut dan berakibat kinerja BP4K2P menurun. 3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati Jayawijaya. Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Oleh sebab itu, setiap Rencana Strategis SKPD harus melakukan telaahan untuk melihat keterkaitan antara misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan permasalahan pelayanan SKPD dan juga faktor internal dari lingkungan kerja SKPD. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 9RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, dijelaskan kebijakan umum dan prioritas program yang terkait dengan penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :


52

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tatakelola pemerintahan yang baik. Kebijakan Umum untuk mendukung misi ini adalah : (A) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Meningkatkan

kualitas penyelenggaraan

pemerintah

dan

pelayanan; b. Meningkatkan

partisipasi, transparansi

dan

akuntabilitas

pemerintah daerah; c. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa; e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah; f. Penegakan disiplin dan prestasi kerja SDM Aparatur sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 46 Tahun 2011; g. Peningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan. Misi 4 : Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

mengembangkan ekonomi lokal. Kebijakan Umum dan Program untuk mendukung misi ini adalah : (A) Urusan Ketahanan Pangan 1. Kebijakan Umum b. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan c. Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah d. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)

53

2. Program a. Peningkatan

Peran

Dewan

Ketahanan

Pangan

dalam

mewujudkan ketahanan pangan b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (B) Urusan Pilihan : Pertanian 1. Kebijakan Umum a. Diversifikasi dan distribusi pangan. b. Pengaturan bahkan pembatasan alih fungsi lahan pertanian produktif c. Meningkatkan efisiensi usaha dan produktifitas agribisnis pangan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional d. Penyediaan informasi neraca bahan makanan (NBM) 2. Program a. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan c. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. e. Peningkatan produksi hasil peternakan. f. Peningkatan kesejahteraan petani g. Peningkatan ketahanan pangan. h. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka telaah keterkaitan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018 terhadap permasalahan pelayanan BP4K2P dapat digambarkan sebagai berikut :


54

Tabel 15.a. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP4K2P terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (terkait dengan Urusan Umum). Visi : Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera No.

I.

01.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Misi (1) : Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah menuju tatakelola pemerintahan yang baik. Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Permasalahan Pelayanan BP4K2P

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan belum optimal.

Program : Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Prasarana dan manajemen Aparatur ketahanan 02.

pangan dan penyuluhan belum optimal.

Faktor Internal Penghambat

Pendorong

Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap peningkatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan masih kurang.

Adanya kebijakan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan (pelayanan administrasi perkantoran)

Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan masih kurang.

Adanya kebijakan Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan


55

Visi : Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera No.

03.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Program (3) : Pembinaan dan Kelembagaan Pengembangan Aparatur dan manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan belum optimal.

Program (2) : Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur

04.

05.


Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan belum optimal.

Program (8) : Pembinaan dan fasilitasi Kelembagaan pengelolaan keuangan dan kabupaten/kota manajemen ketahanan pangan dan penyuluhan belum optimal.


Pendorong


Adanya kebijakan Penegakan disiplin dan prestasi kerja SDM aparatur.


Adanya kebijakan Penegakan disiplin dan prestasi kerja SDM aparatur (peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur).


Adanya kebijakan Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.


56

Tabel 15.b. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP4K2P terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (terkait dengan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan). Visi : Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera

No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih



Pendorong

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan belum optimal.

Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap peningkatan kelembagaan DKP dan manajemen ketahanan pangan belum optimal.

Adanya Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten yang dibentuk oleh keterpaduan lintas sektor dan sub sektor terkait bidang ketahanan pangan.

Jumlah tenaga penyuluh sangat kurang, dan Kapasitas lembaga petani masih lemah.

Formasi penerimaan tenaga penyuluh terbatas, dan Penguatan kelembagaan petani masih rendah.

Telah dibentuk lembaga penyuluhan dan pelayanan ketahanan pangan (BPP) di tingkat distrik untuk melaksanakan sistem penyuluhan yang terintegrasi.

Misi (4) : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal

01.

Program (1) : Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

Program (2 dan 5) : Peningkatan Kesejahteraan Petani

02.


57

Visi : Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera No.

03.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Program (3) : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Program (4) : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 04.

Program (6) : Peningkatan Ketahanan Pangan 05.


Pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan belum efektif.

Kurangnya dukungan administrasi dan manajemen Pemerintah Kabupaten terhadap ketahanan pangan dan penyuluhan.

Penanganan keamanan pangan belum optimal, Ketersediaan pangan yang terbatas dan potensi kerawanan pangan.


Pendorong

Jumlah penyuluh yang profesional kurang, dan Kurangnya dukungan administrasi dan manajemen yang efisien.

Sumber informasi IPTEK pertanian/ perkebunan tepat guna cukup tersedia, dan adanya penjenjangan tingkat keahlian tenaga penyuluh definitif.

Dukungan Terbukanya akses lembaga teknologi promosi dan informasi pemasaran hasil dan adanya produksi kebijakan pertanian/ fasilitasi kegiatan perkebunan pameran hasil masih lemah. produksi Daya saing pertanian/ produk pertanian/ perkebunan perkebunan kab. tingkat Jayawijaya di luar kabupaten, daerah masih provinsi dan rendah. nasional. PKS SDM masyarakat petani pada umumnya masih rendah, Forum koordinasi ketahanan pangan daerah belum dilaksanakan secara optimal.


Adanya Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten, dan Penyelenggaran sistem penyuluhan perikanan, dan kehutanan.

58

Visi : Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera No. 07.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Program (7) : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Permasalahan Pelayanan BP4K2P Pelaksanaan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan belum efektif.


Pendorong

Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan belum optimal.

Adanya kebijakan pemberian pelatihan teknis dan non teknis kepada penyuluh 1 kali dalam 1 tahun.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Selain Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota juga merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Oleh sebab itu, setiap Rencana Strategis SKPD harus melakukan telaahan untuk melihat keterkaitan antara Sasaran Jangka Menengah Kementrian/Lembaga/renstra provinsi/kabupaten/kota dengan permasalahan pelayanan SKPD dan juga faktor internal dari lingkungan kerja SKPD tersebut. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.


59

Tabel 16. Permasalahan Pelayanan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian/Lembaga. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Pertumbuhan PDB Pertanian

Permasalahan Pelayanan BP4K2P Distribusi dan Pemasaran bahan pangan belum tertata dengan baik

02.

Neraca Perdagangan

Sarana dan prasarana produksi pertanian belum memadai, Jumlah tenaga penyuluh kurang

03.

Investasi

Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap sektor pertanian masih dirasakan kurang.

04.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja pertanian usia produktif berkurang, Proses produksi cukup lama, Harga hasil produksi bahan pangan relatif tidak seimbang dengan biaya produksi.

05.

Nilai Tukar Petani

Pelaksanaan sistem penyuluhan belum efektif.

No. 01.

Faktor Penghambat

Pendorong

Sarana Transpor tasi yang kurang mendukung, penguasaan komoditi pangan dan pemasaran oleh petani relatif lemah. Belum ada regulasi tentang tata kelola penyediaan saprodi. Dukungan kebijakan daerah ttg perekrutan penyuluh pertanian kurang. Regulasi Daerah mengenai Ketahanan Pangan dan penyuluhan kurang dan belum efektif. Pekerjaan diluar bidang pertanian lebih menjanjikan, dengan resiko yang relatif kecil tetapi upah yang diterima lebih besar daripada pendapatan pada pekerjaan bertani. Daya saing pemasaran hasil produksi lokal relatif rendah. Sistim transportasi kurang mendukung.

Luas Lahan dan tenaga kerja yang cukup, sistem penyuluhan yang mendukung


Potensi lahan, air, iklim, dan SDM petani cukup tersedia.

SDM aparatur yang memadai, kondisi daerah yang mendukung Luas lahan yang cukup, kondisi alam yang mendukung, dan sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah. Lahan pertanian yang cukup luas, adanya sentra-sentra produksi pertanian dan adanya bantuan dari pemerintah

60

Seperti halnya telaahan terhadap Rentra Kementerian/Lembaga, telaahan juga dilakukan terhadap Renstra Dinas Pertanian, Badan Ketahanan dan Penyuluhan Provinsi Papua. Tabel 17. Permasalahan Pelayanan BP4K2P Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi Papua. No.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Papua Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat

Permasalahan Pelayanan BP4K2P Sarana dan prasarana produksi pertanian belum memadai, Jumlah tenaga penyuluh kurang

Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap sektor pertanian masih dirasakan kurang. Distribusi dan Pemasaran bahan pangan belum tertata dengan baik

Tenaga kerja pertanian usia produktif berku rang, Proses produksi cukup lama, Harga hasil produksi bahan pangan relatif tidak seimbang dengan biaya produksi.

Faktor Penghambat

Pendorong

Belum ada Potensi lahan, air, regulasi tentang iklim, dan SDM tata kelola petani cukup penyediaan tersedia. saprodi. Dukungan kebijakan daerah tentang perekrutan tenaga penyuluh pertanian kurang. Regulasi Daerah SDM aparatur mengenai Ketaha yang memadai, nan Pangan dan kondisi daerah penyuluhan yang mendukung kurang dan belum efektif. Sarana Transpor Luas Lahan dan tasi yang kurang tenaga kerja yang mendukung, cukup, sistem penguasaan penyuluhan yang komoditi pangan mendukung dan pemasaran oleh petani relatif lemah. Pekerjaan diluar Luas lahan yang bidang pertanian cukup, kondisi lebih menjanjikan,alam yang dengan resiko mendukung, dan yang relatif kecil sektor pertanian tetapi upah yang merupakan sektor diterima lebih unggulan daerah. besar daripada pendapatan pada pekerjaan bertani.


61

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BP4K2P maka dapat ditentukan permasalahan pokok yang dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini. Tabel 18. Permasalahan Pokok berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BP4K2P Kabupaten Jayawijaya Aspek Kajian

SDM Aparatur

SDM Petani

Sarana dan Prasarana

Capaian atau Kondisi Saat ini Kualitas SDM aparatur perlu ditingkatkan, jenjang pendidikan formal kebanyakan tenaga penyuluh berada pada tingkat SLTA (59%) Rata-Rata PKS SDM petani kurang, motivasi pengembangan diri dan usahataninya masih rendah.

Tersedia, tetapi masih kurang memadai

Kelembaga Sistem an dan Kelembagaan Manajemen dan manajemen tidak berjalan secara optimal

Standar yang digunakan

Minimal Strata satu (S1) jurusan teknis pertanian

Persentase tingkat peningkatan PKS dan kesejahteraan petani dan keluarganya meningkat. Sesuai dengan SPM Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Standar pelaksanaan tugas lembaga dan aparatur sesuai SPM

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pokok Pelayanan Internal Eksternal BP4K2P Perekrutan Tingkat dan penguasaan dan penempatan penerapan Belum ada pegawai inovasi teknologi standarisasi belum sesuai, pertanian oleh pendidikan Dukungan aparatur relatif minimal pendanaan rendah. tenaga oleh Pemkab. Penyelenggaraan fungsional kurang. pelayanan penyuluhan diseluruh distrik belum optimal. Kurangnya Dukungan Kemampuan pembinaan, Pemkab intelektual pendamterhadap petani masih pingan dan upaya rendah, pemberian pembinaan Penyerapan pengharSDM petani inovasi IPTEK gaan. masih kurang dalam rangka peningkatan PKS berjalan lambat. Kurang Dukungan Kurangnya analisa pendanaan sarana dan mengenai oleh prasarana kebutuhan Pemkab. menyebabkan kantor yang masih rendahnya kurang roduktivitas kerja aparatur Kurang nya Regulasi Kebanyakan komitmen mengenai tupoksi tidak aparatur ketahanan berjalan secara terhadap pangan dan optimal peraturan koordinas dan tata penyuluhan kerja yang kurang dan ada. belum efektif.


62

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra kementerian/lembaga dan telaahan renstra provinsi maka dapat ditentukan Isu-Isu

Strategis

Bidang

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan

sebagai berikut : 1. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terhadap Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan masih kurang/belum optimal, sementara kebutuhan untuk peningkatan dan pengembangannya menjadi prioritas pembangunan daerah; 2. Sistem Penyuluhan dan Pendampingan petani tidak berjalan secara optimal, sedangkan IPTEK tepat guna sudah berkembang, teknologi informasi dan sistem komunikasi dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sudah dapat diakses dengan mudah; 3. Program Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi yang berbasis bahan pangan lokal belum optimal, sementara peluang anggaran, penyediaan perangkat pendukung lainnya dapat diusahakan cukup tersedia. 4. Sistem Kelembagaan dan Manajemen bidang Ketahanan Pangan belum seluruhnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sementara payung hukum dan pedoman pelaksanaannya sudah cukup jelas.


63

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents