BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan, penanggulangan kedaruratan dan penanganan paska bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan pealayanan BPBD

Aspek Kajian

Capaian/kondisi saat ini

1.Peraturan Perundangan

Baru tersedianya Perda dan perbup tentang pembentukan organisasi BPBD dan tupoksinya

Lembaga baru terbentuk per 3 Desember 2010

2. Sumber daya manusia

Pelaksanaan rencana kerja BPBDbelum optimal

Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru

Kuota perekrutan pegawai terbatas

Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD

Rancangan kebutuhan anggaran

Kebijakan penentu anggaran APBD

Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi

Belum lengkapnya Rescue KIT


Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi

3. Sumber daya anggaran

4. Sarana dan Prasarana

Baru terpenuhinya kebutuhan reguler BPBD Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai

Perda. APBD

Permendagri No 7 Tahun (standarisasi sarana prasarana pemerintah)

37

Internal (kewenangan BPBD)

Eksternal (diluar kewenangan BPBD)

Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi BPBD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

5. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)

Belum adanya Rencana Aksi Daerah dan Pengurangan Resiko Bencana (RAD/PRB)

6. Pemetaan daerah rawan bencana

Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan ke seluruh swilayah kecamatan

7.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Penanggulanga n Bencana

Belum terbentuk Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB

8

Penanggulangan bencana masih bersifat parsial

Penanggulanga n Kedaruratan

Belum adanya SOP PB

9. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh

Pembuatan RAD?PRB masih dalam proses

Perda PB belum terbit

Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana


Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan respon yang diperlukan

Terbatasnya ketersediaan anggaran

Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana

Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana

Koordinasi terpadu antar SKPD dan Stake holder

Persepsi SKPD terhadap PB belum seragam

Penanggulangan bencana belum terpadu

Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana

Belum terwujudnya pola standar

SOP masih dalam proses pembuatan

Standarisasi tkt kerusakan akibat bencana


Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1

38

Visi Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia dipercaya

membawa dampak global yang dirasakan oleh semua pihak seperti pemanasan global dan terjadinya berbagai bencana sebagai akibat rentetan kurangnya pengelolaan lingkungan secara tepat.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Bandung 2011-2015


39

Isu-isu seperti ini menuntut keberpihakan akan kondisi yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Kabupaten Bandung memiliki potensi lingkungan alam yang cukup besar disamping secara bersamaan memiliki potensi bencana yang tidak kecil. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan isu yang ada di Kabupaten Bandung, maka visi pemerintah Dearah Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2015 yang hendak dicapai pada tahapan kedua RPJMD Kabupaten bandung adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global. Penelaahan visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung

VISI

POKOK VISI

PENJELASAN VISI

Terwujudnya Kabupaten

Kondisi dimana sumber daya manusia Kabupaten

Bandung yang Maju,

Bandung memiliki kepribadian, berakhlak mulia dan

Mandiri dan Berdaya Saing,

berkualitas pendidikan yang tinggi

melalui Tata Kelola

Maju

Pemerintahan yang Baik dan pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius, kultural dan Berwawasan Lingkungan



VISI

POKOK VISI

40

PENJELASAN VISI Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung mampu memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih

Mandiri

maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju,

dengan

mengandalkan

kemampuan

dan

ketekatan. Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki kemampuan untuk bersaing dengan baik dalam Berdaya Saing

lingkup

regional

maupun

Nasional.

Kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek dya saing daerah, sehingga

pada

akhirnya

dapat

meningkatkan

pembangunan Kabupaten Bandung.

Kondisi

dimana

penyelenggaraan

pemerintah

Kabupaten Bandung dilakukan secara solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergian Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta

dan

masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.



VISI

POKOK VISI

41

PENJELASAN VISI

Kondisi

dimana

pelaksanaan

pembangunan

di

Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan Pemantapan

perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan

Pembangunan

perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur

Perdesaan

perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdayasaing, masyarakat

pemenuhan serta

kebutuhan

pemberdayaan

pangan

masyarakat

perdesaan.

Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai Religius

dan mwenjadi ruh/pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan

pembangunan

dengan

tetap

menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.



VISI

POKOK VISI

42

PENJELASAN VISI Kondisi dimana masyarakat kabupaten Bandung memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan

Kultural

berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial.

Pengembangan

dilakukan

dengan

budaya

tetap

sunda

menghargai

tersebut pluralitas

kehidupan masyarakat secara proporsional. Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap Berwawasan Lingkungan

keseimbangan

alam

dan

kelestarian

lingkungan yang didasari oleh kesdaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

3.2.2

MISI Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri,dan mampu bersaing, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2015. Ketujuh Misi tersebut adalah : Misi kesatu : “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”.



Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bandung yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusuhan, serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila : terdapat peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; adanya peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog; serta adanya peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat. Misi kedua : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”. Peningkatan profesionalime birokrasi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata disandarkan kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Bertanggung

jawab

mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara

objektif berdasarkan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik.


43


Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya; penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan; peningkatan kesejahteraan aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima; peningkatan disiplin kerja aparatur; peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi; serta peningkatan pengawasan internal. Misi

ketiga

:

“Memulihkan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan berkelanjutan”. Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindari. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum. Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana/mudah diterapkan sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Pemulihan keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang ”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Bandung 2011-2015

44


Misi keempat : “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. SDM berkualitas yang berlandaskan Iman dan takwa merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung yang ”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang ”Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” diperlukan upaya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman dan taqwa. Selain itu SDM yang berkualitas harus mampu melestarikan budaya sunda. Dalam budaya sunda dikenal istilah “Sabililungan”, yang artinya silih asih, silih asah dan silih asuh. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” dengan identitas nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyaloka dan sikap yang luhur, luhung, perigel, gesit binangkit. Misi kelima : “Memantapkan pembangunan perdesaan”. Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karenanya tumpuan pembangunan salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap menuju Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa; peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat; perkuatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta kelembagaan


45


masyarakat dalam kelancaran distribusi, kesetabilan harga dan akses pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras. Misi keenam : “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”. Ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Bandung yang “Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya

saing,

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

harus

bertumpu

pada

pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah; pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat; peningkatkan efektivitas tata ruang wilayah; pengaturan zonasi rencana pola ruang; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten; penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif; penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk medukung perwujudan tata ruang sesuai rencana; penataan Perumahan sesuai dengan tata ruang wilayah; penataan areal pemakaman; peningkatan kualitas SDM perhubungan; peningakatan sarana dan prasarana perhubungan; peningkatan pelayanan jasa angkutan serta peningkatan kelaikan operasional kendaraan. Misi ketujuh : “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.


46


Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar.

3.3 Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi Misi kesatu : “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”.

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Tersedianya produk hukum yang implementatif. 2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Meningkatnya profesionalisme aparat


47


Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi

Tujuan

Sasaran penegak hukum. 4. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.

Misi kedua : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan.

Misi ketiga : “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”.

1. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan.

2. Melaksanakan mitigasi bencana.

Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana.

2. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau. 4. Berkurangnya luas lahan kritis.


48


Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi Misi keempat : “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”.

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Meningkatkanya angka rata-rata lama sekolah (RLS). 3. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat. 4. Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan. 5. Meningkatnya jumlah PAUD. 6. Meningkatknya kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan. 7. Meningkatknya kualitas manajemen pendidikan. 8. Meningkatknya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan. 9. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. 10. Menurunnya AKI dan AKB. 11. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial. 12. Meningkatnya kesalehan social. 13. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda.

Misi kelima : “Memantapkan Pembangunan Perdesaan”.

Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

1. Meningkatnya peranan kelembagaan perdesaan. 2. Meningkatnya peran serta masyarakat perdesaan. 3. Meningkatnya kapasitas fiskal


49


Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi

Tujuan

Sasaran perdesaan. 4. Meningkatnya desa mandiri pangan.

Misi keenam : “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”.

Mewujudkan keserasian 1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pembangunan dasar wilayah. infrastruktur dan tata 2. Terwujudnya pola dan struktur ruang ruang wilayah. yang sesuai dengan tata ruang wilayah.

Misi ketujuh : “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.

Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

3. Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu. 1. Meningkatnya pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing. 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 3. Meningkatnya nilai tambah petani. 4. Meningkatnya potensi-potensi unggulan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, disebutkan bahwa maksud penyusunan RTRW adalah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan yang mampu memadukan kepentingan sektor-sektor dan keseimbangan perkembangan

antar

wilayah

berdasarkan

daya

dukung

lingkungannya

secara

berkelanjutan melalui proses yang partisipatif. Sedangkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan


50


lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota meliputi pembangunan/ pengembangan infrastruktur sistem kota-kota dan pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya.

Kebijakan

Pengembangan

Kawasan

Strategis

diantaranya

adalah

pengembangan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung yang dilaksanakan melalui keterpaduan pengembangan wilayah

secara

regional. Kebijakan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah diantaranya adalah kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang meliputi : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan, Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, dan Pengembangan Sarana Transportasi. Kebijakan lainnya adalah Pengembangan Sistem Drainase dan Kebijakan Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi. Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah diantaranya dengan peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan karena. Secara geografis Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3.5 Penentuan Isu Strategis Dari permasalahan yang dihadapi BPBD, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kabupaten Bandung maka dari tujuh misi Kabupaten Bandung BPBD Kabupaten Bandung memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi ke 3, yaitu:


51


1. Belum optimalnya pengurangan resiko dan dampak bencana 2. Belum sinerginya lintas sektor dalam penanggulangan bencana 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 4. Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana 5. Belum terpadunya upaya penanggulangan bencana


52

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Recommend Documents