BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN GEDEBAGE

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG TAHUN 2014 - 2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN GEDEBAGE Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedebage adalah sebagai berikut : 1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja di Kecamatan Gedebage eksisting, diantaranya : 1). Kecamatan Gedebage sangat tergantung pada Peraturan Perundang-undangan,

seringkali

terjadi

perubahan/

pemutakhiran terhadap Peraturan Perundang-undangan baik yang berlaku secara lokal maupun nasional. Namun sampai saat ini belum terdapat fungsi khusus sehingga Kecamatan Gedebage menjadi kurang adaptif. Adanya kebutuhan maupun

dalam advokasi

hal

pengawasan

dari

aspek

dan

pengendalian

regulasi,

sehingga

memperlancar kegiatan pelayanan; 2). Dibutuhkan mekanisme teknis perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD lain perihal pemberian izin/ rekomendasi, khususnya fungsi kendali/ kontrol atas waktu pelayanan. Mengingat SLA (Service Level Agreement) Isu-isu Strategis

39


Kecamatan Gedebage salah satunya adalah aspek waktu. Saat

ini

waktu

proses

menjadi

lebih

lama

karena

Kecamatan Gedebage tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain. 2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan di Kecamatan Gedebage eksisting, diantaranya : 1). Cakupan layanan belum lengkap (pemberian pelayanan perizinan/ rekomendasi baru, perubahan, perpanjangan/ daftar ulang) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan/ legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu; 2). Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses pelayanan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

3.2.

TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah baru sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung pada Tahun 2013, maka Renstra Kecamatan Gedebage perlu

Isu-isu Strategis

40


menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, khususnya yang terkait dengan Pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1. VISI DAN MISI Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2013-2018 adalah “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” yaitu dengan menciptakan kenyamanan, unggul dari berbagai segi dan mensejahterakan masyarakat. Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2013-2018 yaitu : 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan

pemanfaatan

ruang

infrastruktur yang

serta

berkualitas

dan

pengendalian berwawasan

lingkungan; 2. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani; 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing; 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Terkait dengan Visi, Pelayanan sangat terkait dengan frasa “Unggul”. Pelayanan di Kota Bandung oleh Kecamatan Gedebage harus menjadi yang terdepan, minimal dalam skala nasional. Visi

Isu-isu Strategis

41


pelayanan harus diarahkan pada pelayanan prima yang unggul. Kemudian, terkait dengan misi, pelayanan tercakup ke dalam Misi ke-2 (dua), yaitu menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani. Pelayanan Kecamatan Gedebage Kota Bandung ke depan harus berorientasikan pada pelayanan yang transparan, bersih dan melayani, yang artinya : 1.

Pelayanan yang transparan berarti semua masyarakat dapat mengetahui waktu, prosedur dan biaya pelayanan secara transparan, baik dengan datang secara langsung atau melalui media elektronik;

2.

Pelayanan yang bersih berarti membangun sistem pelayanan yang akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta membangun budaya aparatur yang jujur dan professional;

3.

Pelayanan yang melayani adalah pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.2.2. PROGRAM Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2013-2018 dituangkan kedalam kelompokkelompok kerja antara lain : 1. Pokja Kemacetan Bandung; 2. Pokja PKL;

Isu-isu Strategis

42


3. Pokja Sampah Bandung; 4. Pokja Bandung Hijau; 5. Pokja Bandung Aman (Masalah Sosial); 6. Pokja Banjir Bandung; 7. Pokja Kota Kreatif Bandung; 8. Pokja Bandung Kota Budaya; 9. Pokja Bandung Smart City; 10. Pokja Kolaborasi Bandung; 11. Pokja Kampung Juara; 12. Pokja Revitalisasi Bandung; 13. Pokja Reformasi Pendidikan; 14. Pokja Pariwisata Bandung; 15. Pokja Reformasi Pasar Bandung; 16. Pokja Taman Tematik; 17. Pokja Bandung Kota Musik/ Film; 18. Pokja Bandung Kota Desain; 19. Pokja Indeks Kebahagiaan (Index Of Happiness) Bandung; 20. Pokja Public Relation Bandung; 21. Pokja Reformasi Dekranasda Bandung; 22. Pokja Reformasi PKK Bandung; 23. Pokja Kesehatan; 24. Pokja Bandung To WTP.

Isu-isu Strategis

43


Pelayanan Kecamatan Gedebage Kota Bandung terkait dengan pelaksanaan program pada pokja pelayanan publik dan dapat menjadi pendukung dalam hal penyelenggaraan program prioritas yang lain, khususnya dalam hal : 1.

Aspek kemudahan pelayanan (Pokja Sampah Bandung, Pokja Bandung Hijau, Pokja Bandung Aman, Pokja Kota Kreatif Bandung, Pokja Bandung Kota Budaya, Pokja Bandung Smart City, Pokja Kampung Juara, Pokja Indeks Kebahagiaan (Index Of Happiness) Bandung dan Pokja Reformasi PKK Bandung);

2.

Aspek pengendalian (Pokja Kemacetan Bandung, Pokja Banjir Bandung, Pokja Revitalisasi Bandung, Pokja Kesehatan dan Pokja Bandung To WTP)

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN RENTRA SKPD PROVINSI 3.3.1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, khususnya pada Matrix program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/ kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan di Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah terbitnya Peraturan

Isu-isu Strategis

44


Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan harus sudah dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN;

3.3.2. TELAAHAN RENSTRA SKPD PROVINSI Provinsi Jawa Barat memiliki visi “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” dengan Misi sebagai berikut : 1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing; 2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan; 3. Meningkatkan

Kinerja

Pemerintahan,

Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik; 4. Mewujudkan

Jawa

Barat

yang

Nyaman

dan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan; 5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Dari Misi ke-3 (tiga) dapat dilihat keterkaitan antara Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat dimana perlu didorong Sinergitas Pelayanan. Isu sinergitas ini baik di

tataran

strategis

khususnya

yang

terkait

dengan

isu

kelembagaan dan regulasi sampai pada teknis, khususnya dalam proses izin/ rekomendasi yang membutuhkan koordinasi antara kedua pihak. Isu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan juga Isu-isu Strategis

45


muncul berulang kali baik di tataran Kementerian/ Lembaga maupun SKPD Provinsi. Hal ini untuk mendukung dalam menciptakan sosok Provinsi Jawa Barat di Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/ Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/ Kota;

3.4. TELAAHAN

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.4.1. TELAAHAN RTRW KOTA 2011-2031 Isu Strategis Menurut RTRW 2011-2031 Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari : 1. Sudut Kepentingan Ekonomi Berdasarkan

pengelompokan

kegiatan

perekonomian

yang menjadi keunggulan Kota Bandung, dibentuklah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat di : Alun-alun,

Isu-isu Strategis

46


Gedebage dan sentra industri kecil : sentra sepatu & olahan kulit Cibaduyut, sentra boneka Sukamulya, sentra rajutan Binong Jati, sentra tekstil Cigondewah, sentra kaos Surapati, sentra jeans Cihampelas serta sentra tahu dan tempe Cibuntu. 2. Sudut Kepentingan Sosial Budaya Sebagai

kota

yang

berkembang

pesat,

Bandung

memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan

internasional.

pemenuhan representative

Selain

kebutuhan lengkap

itu

juga

sarana dengan

diperuntukkan

pusat

ruang

budaya

terbuka

bagi yang

hijau.

Di

Bandung, kawasan tersebut akan dibangun di Kawasan Puseur Budaya Pajajaran. 3. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Babakan Siliwangi, sungai Cikapundung dan Punclut merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber air baku dan kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan. Dengan demikian kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kota Bandung adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kota

Isu-isu Strategis

47


Bandung adalah Kawasan Bandung Utara dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan Gedung Sate. Disamping hal tersebut di atas, terdapat pula detail-detail peruntukan ruang pada RTRW Kota Bandung 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian Kecamatan Gedebage dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan yang selaras dengan dokumen perencanaan Kecamatan

kota.

Diperlukan

Gedebage

dalam

bantuan

dan

peran

serta

izin

yang

merekomendasikan

dikeluarkan SKPD terkait agar tidak bertentangan dengan rencana pada RT/RW ini. Selain itu terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau pada bab selanjutnya.

3.4.2. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Isu Strategis Menurut Rencana Induk RTH Kota Bandung 2012-2032 Dalam Rencana Lingkungan Hidup Strategis terdapat penjelasan

mengenai

isu-isu

strategis

mengenai

kebutuhan

pembangunan di Kota Bandung di bidang Lingkungan Hidup khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan

penjelasan

berikut :

Isu-isu Strategis

48


1. Rencana Kawasan Lindung 1). Kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan bawahannya Merupakan

kawasan

resapan

air

di

wilayah

Bandung Utara (dengan ketinggian di atas 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berguna

sebagai

sumber

air.

Perlindungan

terhadap

kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir. 2). Kawasan perlindungan setempat Meliputi daerah seperti : jalur sempadan sungai, jalur sempadan rel kereta api, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan dan jalan bebas hambatan, kawasan sekitar danau buatan dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dengan pembangunan, diperlukan penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan (Jl. Ir. H. Djuanda, Jl. L.L.R.E Martadinata dan jalur hijau Pasupati),

sempadan

Sungai

Cikapundung

serta

intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan Bandung

Isu-isu Strategis

49


Utara dan rencana kolam retensi di kawasan Pusat Gedebage. 3). Ruang Terbuka Hijau (RTH) Diperlukan

ruang

terbuka

hijau

dengan

luas

sedikitnya 30% dari luas wilayah Kota Bandung dengan rincian : 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk itu, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait. 4). Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Terdapat sejumlah titik yang

peruntukan

pembangunannya

spesifik

untuk

keperluan pelestarian ini. 5). Kawasan rawan bencana Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang

terdapat

di

sejumlah

titik,

dibuatlah

rencana

penanganan kawasan bencana kebakaran, garakan tanah dan longsor, serta genangan dan banjir yang meliputi kegiatan relokasi, pengendalian pembangunan, maupun rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan.

Isu-isu Strategis

50


Untuk

mendukung

rencana-rencana

ini,

dibutuhkan dukungan administratif perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis. 6). Kawasan lindung lainnya Kawasan

yang

dimaksud

adalah

kawasan

perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung.

Kawasan

pembangunan

ini

apapun,

tidak

sehingga

diperuntukkan tidak

ada

bagi

perizinan

pembangunan yang mungkin ada di daerah ini. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gedebage Kota Bandung, diperlukan rekomendasi

pengawasan perizinan

dan

pengendalian

pembangunan

di

terhadap

daerah-daerah

sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2. Rencana Kawasan Budidaya 1). Rencana pengembangan kawasan perumahan Dengan

kecenderungan

pembangunan

yang

intensitasnya meningkat di wilayah dalam Kota Bandung, muncul upaya revitalisasi kawasan pemukiman di wilayah

Isu-isu Strategis

51


pusat-pusat perkembangan kota, yaitu melalui program pengembangan pemukiman vertikal. Selain itu, pada kawasan pemukiman sangat padat dan kumuh akan dilakukan urban renewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik pada daerah seperti Kelurahan Tamansari, Braga, Cigondewah, Cicadas, Kecamatan Andir dan Kiaracondong. 2). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Terdapat perdagangan

rencana dan

pengembangan

jasa

ke

kawasan

wilayah

berikut

:

a). Pengembangan kegiatan jasa profesional, perdagangan, pariwisata, dan keuangan ke wilayah Bandung Timur; dan b).

Pembatasan

konsentrasi

perkantoran

di

wilayah

Bandung Barat. 3). Rencana pengembangan kawasan perkantoran Perkantoran yang dimaksud adalah perkantoran pemerintahan, yang terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala

nasional,

pengembangan dilaksanakan

regional,

kawasan dengan

dan

perkantoran

kota.

Rencana

Kota

Bandung

mempertahankan

perkantoran

pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

Isu-isu Strategis

52


4). Rencana

pengembangan

kawasan

industri

dan

perdagangan Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa sektor industri ringan, pergudangan dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Bandung. Untuk

itu

akan

dilakukan

relokasi

ataupun

pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan serta

pembatasan

kawasan

pergudangan

di

wilayah

Bandung Barat untuk diarahkan ke wilayah Bandung Timur. 5). Kawasan pengembangan wisata buatan Rencana pengembangan kawasan wisata buatan meliputi pengembangan dan

pelestarian objek wisata

bersejarah, objek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan. 6). Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non-hijau (RTNH). Rencana pengembangan terdiri dari RTNH publik : a). Lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas; dan b). RTNH privat : plaza milik

Isu-isu Strategis

53


pribadi

yang

dapat

diakses

oleh

masyarakat

sesuai

ketentuan yang ditetapkan. 7). Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal Meliputi pembatasan ruang publik untuk kegiatan sektor informal (PKL) pada lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan batas gangguan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8). Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana Terdapat rencana pengembangan ruang evakuasi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah titik, serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun, lapangan dan sebagainya. 9). Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya Rencana

pengembangan

kawasan

peruntukan

lainnya di Kota Bandung terdiri dari kawasan pertanahan dan

keamanan,

pertanian,

serta

pelayanan

umum,

pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dalam sisi rekomendasi perizinan yang akan

membantu

rencana

pembangunan

tersebut.

Pengendalian rekomendasi perizinan untuk keperluan jasa-

Isu-isu Strategis

54


jasa di atas diperlukan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah. Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bandung, Kecamatan Gedebage perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan SKPD terkait lainnya seperti Badan

Pengendalian

Lingkungan

Hidup

(BPLH),

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak)

Kota

Bandung

untuk

dapat

selektif

dalam

mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pembangunan agar tidak

bertentangan

dengan

isu-isu

atau

peruntukan

pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTH Kota Bandung 2011-2031.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Gedebage. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh

faktor

internal

dan

eksternal

akan

berdampak

pada

pelaksanaan peran Kecamatan Gedebage Tahun 2014-2018. Penentuan isu-isu strategis akan menggunakan metode analisis SWOT.

Isu-isu Strategis

55


SWOT

(Strengthts,

Weanesses,

Opportunity,

Threats)

analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktorfaktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misi guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT

juga

diperlukan

untuk

mengetahui

posisi

terhadap

lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir inovatif dan proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kecamatan Gedebage Kota Bandung :

3.5.1. KEUNGGULAN LINGKUNGAN INTERNAL 1. Kecamatan Gedebage merupakan SKPD yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya atau dengan kata lain tidak ada persaingan;

Isu-isu Strategis

56


2. Aparatur Kecamatan Gedebage memiliki pemahaman terkait karakteristik dan perilaku customer/ masyarakat; 3. Kepemimpinan dan kebijakan yang sudah mendorong inisiatif pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemberian pelayanan; 4. Berdasarkan

survey

yang

pernah

dilakukan,

kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Gedebage sudah cukup baik; 5. Kecamatan Gedebage menjadi koordinator untuk administrasi pelayanan sesuai pelimpahan kewenangan; 6. Kecamatan

Gedebage

sudah

memiliki

inisiatif

untuk

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam fitur pelayanan.

3.5.2. PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL 1. Belum seluruh produk pelayanan mampu bersaing baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya; 2. Mekanisme

koordinasi

lintas

sektor

antara

Kecamatan

Gedebage dengan SKPD teknis lain belum cukup terkoordinasi, terintegrasi, sederhana dan tersinkronisasi baik dalam hal pelayanan perizinan/ rekomendasi maupun pemenuhan aspek pendukung;

Isu-isu Strategis

57


3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Kecamatan

Gedebage

untuk

pelayanan

dan

aspek

pendukungnya belum optimal; 4. Masih ada prosedur pelayanan yang perlu diatur lebih teknis baik

dalam

hal

izin/

rekomendasi

maupun

proses

(pencabutan, penangguhan, dan sebagainya); 5. Belum adanya analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan; 6. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai.

3.5.3. POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL 1. Iklim kondusifitas masyarakat Kota Bandung yang sangat mendukung pelayanan prima; 2. Adanya unit kerja lain yang mendukung fungsi Kecamatan Gedebage dalam memberikan pelayanan; 3. Tersedianya standar-standar yang dapat dijadikan acuan dalam hal

peningkatan pelayanan yang berlaku secara

nasional/ internasional; 4. Banyaknya lembaga penyedia barang dan jasa untuk berbagai kebutuhan pendukung pelayanan Kecamatan Gedebage.

Isu-isu Strategis

58


3.5.4. TANTANGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL 1. Produk pelayanan di daerah lain semakin kompetitif baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya; 2. Persepsi publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan yang belum membaik; 3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus pelayanan yang masih rendah; 4. Waktu pengurusan beberapa jenis pelayanan masih tergantung pada SKPD teknis; 5. Pengawasan dan pengendalian tidak dibawah kewenangan Kecamatan Gedebage; 6. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan; 7. Terdapat kerangka kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih.

3.6. PENETAPAN POSISI DAN STRATEGI DASAR Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan

internal

dan

eksternal

yang

diperkirakan

akan

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya strategis sebagai tindak lanjutnya antara lain sebagai berikut : 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang

Isu-isu Strategis

59


berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan; 3. Peningkatan/ penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan; 4. Perbaikan

sistem

pengendalian

internal

di

lingkungan

Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya

penilaian

resiko,

aktifitas

pengendalian,

sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian; 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/ Instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi; 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi (meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset).

Isu-isu Strategis

60

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN GEDEBAGE

Recommend Documents