BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Didalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bogor, tentu tidak terlepas dari permasalahanpermasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun

kinerja

pelayanan.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi : 1. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, sebagai koordinator unit pemungut dalam menghimpun Pendapatan Daerah 2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah. 3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dispenda Kota Bogor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif. Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut,

masih terdapat

sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, yaitu :

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

Bab III - 1


1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah. 2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumbersumber pendapatan daerah. 3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman (threats) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor, antara lain : 1. Sebagai

Kota

yang

dekat

dengan

ibukota

Jakarta,

potensii

bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka 2. Berkembangnya investasi dan kunjungan wisata ke Kota Bogor memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah. 3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor, adalah: 1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuanpembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur; 2. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga. 3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor.


Bab III - 2


Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor, tugas tugas dan fungsinya meliputi :

TUGAS POKOK

FUNGSI A. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH;

MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH

TEKNIS

DI

BIDANG

B. PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PENDAAPTAN DAERAH; C. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH; D. PENYELENGGARAAN TUGAS LAINYANG DIBERIKAN WALIKOTA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

di

atas,

terdapat

sejumlah

permasalahan

yang

dapat

dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor STANDAR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHA INTERNAL YANG N PELAYANAN EKSTERNAL DIGUNAKAN (KEWENANGAN SKPD SKPD)

ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDIS I SAAT INI

Perumusan dan penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan

1. Telah ditetapkannya Perda yg mengatur Pajak & Retribusi Daerah.

Jumlah Regulasi

Pemahaman & kemampuan SDM thd peraturan perUU (aturan formal)

2. Penetapan Juklak Perda : Perwali KUPD, Pola penyebaran reklame, pemeriksaan pajak daerah, tarif sewa parkir 3. Penetapan SOP & SP

Jumlah Regulasi

-

Manual Penugasan

-


Pemaha man aturan formal; Komitme n & motivasi

Pemaha man aturan formal; Komitme n & motivasi

Penetapan Regulasi nasional yg mengatur pedoman pengelolaan pajak & retribusi serta patda lainnya Tuntutan konsumen thd kepastian hukum

Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai

-

Idem Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

Tuntutan konsumen thd kepastian hukum

-

Idem Belum ada sertifikasi kompetensi untuk

Bab III - 3


ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/KONDIS I SAAT INI

STANDAR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHA INTERNAL YANG N PELAYANAN EKSTERNAL DIGUNAKAN (KEWENANGAN SKPD SKPD) pegawaidispen da

Penyeleng garaan Pendapat an & pelayanan Umum

Pembinaan Pelaksana an Tugas Tugas Pendapat an secara Internal

1. Rerata pencapaian target Pendapatan Daerah (Patda) melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM 2009-14 2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepusaan masy terus meningkat

Tingkat Capaian Patda per tahun anggaran

Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi

1. Kondisi makro ekonomi 2. Daya Beli & Preferensi konsumsi masy

Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

Kuisoner

1.

Kecukup an sarana kerja 2. Komitme n&motivasi

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian

1. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya 2. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

3. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya

Standarisasi Sapras

Belum dibuat mapping kondisi kerja yg akurat

Kebutuhan sapras belum sepenuhnya diakomodir pada RKBMD Kota Bogor

Perencanaan sapras agar lebih akurat dan terencana

1. Rerata capaian penilai LAKIP berada pada kisaran 75-85 selama 5 tahun

Penilaian LAKIP per tahun anggaran

1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra masih belum optimal 2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

1. Kecepatan proses pengadaan barjas di ULP ; 2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyedian barjas sesuai kontrak

Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

2. Rerata tindak lanjut temuan aparat pengawas mencapai 100 %

Proporsi Tinjut Temuan Auditor

1. Penegakan disiplin kinerja 2. Komitmen & motivasi mengurangi kelalaian kerja

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian

1. Tingkat efektivitas Rakor 2. Tingkat akurasi perhitunga n target patda pusat & realisasi pada APBD

1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra 2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

1. Kecepatan proses pengadaan barjas di ULP ; 2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyedian barjas sesuai kontrak

Metode penerapan sistem pengendalian interin (SPI) perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat Model smart Planning belum konsisten diterapkan

Fasilitasi 1. Pelaks. rakor Pelaksanaan dalam Tugas perhitungan Pendapatan target & monev Daerah & capaian target Pelayanan berjalan secara Umum rutin & cukup efektif; 2. Kordinasi & konsultasi data perhitungan alokasi dana bagi hasil& lainnya terus dilaksanakan


Bab III - 4


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dokumen resmi dalam Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2014-2019, visi Pemerintah Kota Bogoryaitu "Kota Bogor yang nyaman, beriman, transparan".Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) misi berikut : 1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi 2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur 3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industri pariwisata dan industri kreatif 5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifkasikan beberapa isu stretagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu-isu strategis demikian meliputi : 1. Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Iklim Mikro Kota Bogor. 2. Ketidaksesuaian Antara Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana 3. Ancaman Dan Penanggulangan Bencana. 4. Mobilitas Penduduk Yang Aman, Efektif, Efisien, Dan Ramah Lingkungan. 5. Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Sosial 6. Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi. 7. Warisan Budaya Yang Belum Mengakar Sebagai Bagian Dari Karakter Kota 8. Pengembangan Kepariwisataan Yang Berkarakter Dan Penguatan Citra Kota Bogor (City Branding)


Bab III - 5


9. Pengembangan Sektor Unggulan Dan Ekonomi Kreatif 10. Penataan, Penertiban Dan Pemberdayaan Pkl 11. Pengelolaan Kota Berbasis Smart City. Selain itu terdapat enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor dalam periode 2015 – 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah : 1. Penataan transportasi dan angkutan umum 2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota 3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi 6. Penanggulangan Kemiskinan Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program prioritas kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut : 1. Secara

umum,

keberhasilan

Dinas

Pendapatan

Daerahdalam

menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda agenda kepemimpinan daerah; 2. Secara teknis, peran Dinas Pendapatan Daerahharus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi pertama

:

“Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi’ dan misi kelima “Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan” Dalam menjalankan relevansi hubungan antara Dinas Pendapatan Daerahdan visi, misi, program unggulan kepala daerah hingga programprogram operasional dalam RPJMD yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, pelaksanaan tugas tugas pengelolaan pendapatan, akan ditopang oleh 2 kutub yang saling menekan antara faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Pendapatan. Sebagaimana kedua faktor tersebut digambarkan pada tabelberikut :


Bab III - 6


Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : KOTA BOGOR YANG NYAMAN, BERIMAN, TRANSPARAN

NO

1.

2.

1

2.

4.

MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH Misi : 1 Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Misi : 5 Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

FAKTOR PENGHAMBAT

PENDORONG

Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIP deh) belum dimanfaatkan secara optimal

Sumber daya manusia baik aparat maupun wajib pajak yang belum “melek teknologi”

Berkembangnya Teknologi Informasi & semakin luasnya kepemilikan smart tools milik publik, seperti smartphone

Web site Dispenda belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana komunikasi

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya web site

Adanya komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK

Dalam rangka mencapai opini WTP dari BPK, penyerahan Piutang PBB dari Ditjen Pajak RI yang besar menjadikan hutang pada neraca menjadi besar Kompetensi penyelenggara layanan pendapatan belum terstandarisasi

Banyaknya objek PBB yang double, tidak ada serta subjek pajaknya di luar kota

Kerjasama yang baik dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor

Belum dibuat Standar baku kompetensi SDM Dispenda

Adanya Penilaian IKM & Pemeringkatan kualitas yanblik secara nasional Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah

Belum adanya SAB dalam mendukung yanblik, telah menjadikan kebijakan alokasi berdasarkan pagu yang tersedia


Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Bab III - 7


NO

MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH

5.

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Belum ditetapkannya standar baku pemeliharaan Gedung Perkantoran Dispenda menyebabkan pemeliharaan sarana kerja kurang optimal dan kurang terjadwal baik siklus pemeliharaannya Penyusunan LAKIP kurang ditunjang oleh ketegasan rencana kinerja, yang masih memuat kekaburan indikator kinerja dan duplikasi program kegiatan penunjangnya sehingga berdampak pada penilaian LAKIP oleh Instansi Pembina

FAKTOR PENGHAMBAT

PENDORONG

Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah

Penyusunan Rentra dan Renja belum sejalan dengan Pedoman SAKIP & Renstra baku

Telah diterbitkannya Permendagri 54 Th 2010 ttg Pelaks PP 8 Th 2008 sbg acuan sun & dal.lak renstra dan Renja SKPD

Selanjutnya, dikaitkan dengan dokumen renstra Kementrian/ Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan renstra Dinas Pendapatan, dapat digambarkan pada tabelberikut :

Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor berdasarkan Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya SASARAN JANGKA NO MENENGAH RENSTRA KEMDAGRI (K/L) 1.

Terwujudnya tertib administrasiPengelola an Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN 1. Belum tersedianya panduan nasional yang mengatur ketentuan umum perpajakan daerah, sebagai kelengkapan UU 28 Tahun 2009, sehingga prosedur pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, hanya bersandarkan pada regulasi tidak bestandar nasional;


SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT 

Hingga tahun 2013, pemerintah pusat belum menerbitkan KUP sebagaimana pengelolaan perpajakan nasional ;  Belum ditetapkanya SOP koordinasi kelembagaan daerah dalam proses

PENDORONG 

Telah terbitnya PP 71 th 20110 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  Telah terbitnya PP 74 th 2011 ttg Tatacara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;  Telah terbitnya PP

Bab III - 8


SASARAN JANGKA NO MENENGAH RENSTRA KEMDAGRI (K/L)

2.

Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

3.

Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN 2. Belum adanya ketegasan peran dan fungsi Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam penyusunan formulasi perhitungan dana perimbangan pusat ke daerah dan input data perhitungannya; 3. Perlu dirumuskannya keterlibatan Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam setiap penyusunan regulasi investasi, guna perluasan kapasitas pendapatan daerah yang dapat tercipta dari setiap investasi yang ada di daerah maupun dilakukan pemerintah daerah.


SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT pengelolaan pendapatan daerah dari dana perimbangan dengan instansi pusat;

Belum terumuskannya secara integral terhadap masukan Unit Pengelola Pendapatan daerah terhadap rencana Revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Belum ditetapkannya SOP yang menunjukkan ketegasan peran Dispenda dalam proses investasi daerah;

PENDORONG 96/2012 ttg Pelaksanaan UU 25/2009 tentang pelayanan Pablik;  Telah terbitnya PP 46 Th 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS Dengan adanya kebijakan tersebut diberlukan standarisasi manajemen pendapatan daerah untuk memudahkan pengendaliannya; Terdapatnya forum forum perumusan kebijakan untuk antar kepala Daerah (APPSI) yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk penyampaian masukan.

Adanya ketentuanPerMenp an RB nomor 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP, dapat dijadikan landasan untuk menyusun SOP investasi yang mempertegas kedudukan Dispenda dalam proses pengelolaan investasi daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Bab III - 9


3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor tidak dapat dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bogor semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Bogor, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BogorTahun 2015-2019. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD di Kota Bogor berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

pengawasan

pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2019. Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor yang merupakan bagian dari Pemerintah

Kota

Bogor,

didalam

membuat

Rencana

Strategis

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2015-2019, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor. Untuk

mampu

menyelaraskan

rencana

strategik

Dinas

PendapatanKota Bogor dengan RPJMD, perlu dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan permasalahan dalam penyelenggaraan layanannya yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada dalam RPJMD pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Bab III - 10


Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan DaerahKota BogorBerdasarkan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 20142019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

SASARAN RPJMD

1.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

2.

Meningkatkanimplementasi e goverment

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN  Belum terstandarisasin ya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan  Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ restribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeirntahan; Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang terintegrasi dan singkronisasi dengan belanja


SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT

PENDORONG



Rekrutmen awal aparatur Dinas Pendapatan Daerahbelum berdasarkan kompetensi khusus yg sesuai tupoksi;  Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU 28/2009 Tentang PDRD



Masih terbatasnya aparatur yang berkopetensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan belanja

Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjadi stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan yang terintegrasikan dengan belanja.

Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;;  Adanya UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta terbitnya PP 71/2010 ttg SAP, dapat manjadi stimulus penyusunan KUP PDRD;

Bab III - 11


NO

SASARAN RPJMD

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN

SEBAGAI FAKTOR PENGHAMBAT

PENDORONG Sistem Online Pajak Daerah (SIP deh) sebagai salah satu bentuk transparansi pengelolaan pajak sehingga kepercayaan masyarakat/wajib pajak terhadap pengelolaan pajak meningkat

3.4.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata ruang Kota Bogor merupakan wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Bogor, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kotakota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan

koordinasi

dalam

konteks

pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Perwujudan struktur tata ruang Kota

Bogorditandai

pelayanan,pengembangan

dengan sistem

pengembangan

sistem

transportasi,

pengembangan

dan

pusat

uitilitas kota.Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor adalah terkait dengan kebutuhan akan air bersih. Cakupan PDAM sebagai penyedia air bersih di Kota Bogor baru 74,6%. Hal ini berarti kebutuhan air akan dicukupi dengan melaukan penggalian melalui sumur bor terhadap air tanah.Apalagi dengan tumbuhnya perumahan, hotel, restoran, dan sarana publik lainnya yang membutuhkan air bersih.


Bab III - 12


Dinas Pendapatan DaerahKota Bogor tidak mempunyai wewenang untuk membatasi pertumbuhan tersebut, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan pajak air tanah yang sejak tahun 2011 menjadi pajak daerah. Cara ini diharapkan dapat menekan penggalian air tanah khususnya di industri dan perhotelan sehingga debit air tanah untuk masyarakat tidak berkurang dan pendapatan daerah dari pajak air tanah menjadi meningkat. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota BogorBerdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

1.

2.

RT/RW KOTA BOGOR2011-2029 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSIDISPENDA Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis

Pengembangan kegiatan baru skala kota dan regional diarahkan pada lokasi sesuai peruntukan dengan perencanaan kawasan yang terintegrasi secara blok atau superblock

SEBAGAI FAKTOR PERMASALAHAN PELAYANAN

PENGHAMBAT

Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertimbangka n potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di Kota Bogor

Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah

Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat pusat aktivitas komunitas

Masih belum optimalnya pemahaman perencana pendapatan terhadap konsep RTRW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah


PENDORONG 

Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik ;  Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dna regional, akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah. Dengan terbentuknya kesepakatan masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 dan pernyatuan kawasan pasar bersama di Asia Fasifik tahun 2020 serta perdagangan bebas lainnya dapat menjadi stimulus pengembangan potensi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Bab III - 13


3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Dalam menentukan isu isu strategis yang terkait tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kota Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan ekternal, isu isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan ekternal, antara lain meliputi : 1. Pengelolaan pajak hotel, hiburan dan restoran berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang melarang PNS untuk rapat di hotel akan berpengaruh pada pendapatan hotel dan pajak hotel, mengingat hotel-hotel di Kota Bogor yang sebagian besar pendapatannya dari pertemuan atau rapat yang diadakan instansi. Ini ditandai dengan tingkat occupancy hotel yang lebih tinggi pada saat weekday dibandingkan weekend. 2. Pengelolaan pajak Bea Pengelolaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkaitan dengan investasi di Kota Bogor, khususnya investasi di bidang properti; 3. Pengelolaan pajak reklamedipengaruhi oleh dilarangnya reklame rokok sejalan dengan pemberlakuan perda nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Bogor; 4. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi potensi non pajak dari pendayagunaan asset asset produktif serta perluasan basis usaha badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan daerah di era otonomi dewasa ini.


Bab III - 14


Berangkat dari kondisi lingkungan strategis demikian, maka isu-isu strategis pada lingkungan ekternal Dinas Pendapatan Daerahdapat digambarkan pada table berikut ini : Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah (Lingkungan Eksternal)

NO 1.

2.

DINAMIKA INTERNASIONAL Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat

3.

Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek

4.

Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi

Selanjutnya

ISU STRATEGIS DINAMIKA REGIONAL/ DINAMIKA NASIONAL LAIN-LAIN LOKAL Adanya perluasan Penetapan core kebijakan insentif bussines/ unggulan/ untuk industri ramah tematik pemb antar lingkungan & muatan kawasan berbasis lokal dominan potensi lokal Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan

Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya

untuk

menggambarkan

Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat Pengelolaan Kota berbasis smart city, telah mendorong komputerasi dlm manajemen perkantoran, layanan publik dan pengadaan barang jasa, Terdapat komitmen untuk menerapkan IKM, IPK dan Indeks Demokrasi dlm mengukur efektivitas manajemen pemda

isu

isu

strategis

yang

bersumber dari lingkungan internal Dispenda, dapat diungkapkan kondisi seperti tabelberikut :


Bab III - 15


Tabel 3.7 Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah (Lingkungan Internal) NO

ISU STRATEGIS

1. 2. 3.

Kuantitas dan kualifikasi SDM perpajakanbelum memadai Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN Belum ada standarisasi sarana prasarana

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP Metode penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan; Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Guna menentukan pemeringkatan atau prioritas penanganannya, maka akan dilakukan analisisnya dengan menyusunan kriteria pemilahan sebagai berikut : Tabel 3.8 Skor kriteria penentuan isu-isu strategis NO KRITERIA 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau RPJMD Kota Bogor 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani TOTAL

BOBOT 30 30 15 25 100

Untuk menentukan penilaian atas prioritas yang akan diambil dalam melakukan penangannya,telah ditentukan parameter penilaian sebagai sebagai berikut: •

Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas.

•

Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas.

•

Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas.

•

Nilai 4 untuk parameter prioritas

•

Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas


Bab III - 16


Dengan

memanfaatkan

kriteria

serta

parameter

penilaian,

keseluruhan isu-isu strategis yang berada dalam lingkungan kerja Dispenda, diperoleh hasil penilaiannya sebagai berikut : Tabel 3.9 Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal) NILAI SKALA KRITERIA KE NO 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

ISU STRATEGIS Kuantitas dan kualifikasi SDM perpajakan belum memadai Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya Belum tersedianya instrumen persepsi mal administrasi/ KKN Belum ada standarisasi sarana prasarana Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

RATA TOTAL RATA RANK SKOR SKOR

1

2

3

4

5

-

-

7 (21)

23 (92)

10 (50)

163

32,6

II

-

-

15 (45)

25 (100)

-

145

29

V

-

-

10 (30)

20 (80)

10 (50)

160

32

III

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

VII

10 (10)

20 (40)

10 (30)

-

-

80

16

IX

-

15 (45) 15 (45)

15 (60) 10 (40)

-

125

25

VIII

-

10 (20) -

15 (75)

160

32

IV

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

VI

-

-

5 (15)

20 (80)

15 (75)

170

34

I

Berdasarkan hasil penilaian di atas maka urutan prioritas isu-isu strategis pada aspek internal (paling tinggi rerata skornya) adalah : 1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat 2. Kuantitas dan kualifikasi SDM perpajakan belum memadai 3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan


Bab III - 17


4. Model

Smart

Planning

belum

konsisten

diterapkan

sehingga

berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP 5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda 6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan 7. Belum ada standarisasi sarana prasarana 8. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; 9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal administrasi/ KKN;

Selanjutnya untuk penilaian isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, gambarannya sebagaimana tabelberikut :

Tabel 3.10 PenilaianIsu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISU STRATEGIS

NILAI SKALA KRITERIA KE- TOTAL RATA RATA RANK SKOR 1 2 3 4 5 SKOR

Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco 23 industry) sebagai (23) manifestasisustainability development Demokratisasi & desentralisasi 10 pemerintahan yg makin (10) menguat Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi

10 (20)

5 (15

2 (8)

-

66

13,2

X

10 (20

10 (30)

10 (40)

-

100

25

VI

-

-

15 (45)

10 (40)

15 (75)

160

32

I

-

-

15 (45)

15 (60)

10 (50)

155

31

II

20 (20)

13 (26)

4 (12)

3 (12)

-

70

14

IX

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

V


Bab III - 18


NO

ISU STRATEGIS

7.

Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat

8.

9.

10 .

NILAI SKALA KRITERIA KE- TOTAL RATA RATA RANK SKOR 1 2 3 4 5 SKOR

-

10 (20)

25 (75)

5 (20)

-

115

23

VIII

-

-

15 (45)

23 (92)

2 (10)

147

29,4

IV

5 (5)

6 (12)

17 (51

12 (48)

-

116

23,2

VII

-

-

15 (45)

20 (80)

5 (25)

150

30

III

Dari perhitungan isu isu lingkungan strategis pada aspek eksternal sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka

urutan isu strategis

prioritasadalah sebagai berikut: 1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Tehnologi Informasi di berbagai aspek 2. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi; 3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat; 4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dalam pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya; 5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi; 6. Demokratisasi dan Desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ; 7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal; 8. Telah ditetapkannya Master Plan Tehnologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan;


Bab III - 19


9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan; 10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development; Sedangkan urutan prioritas untuk isu-isu strategis yang datang dari lingkungan internal Dinas Pendapatan DaerahKota Bogormeliputi: 1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat 2. Kuantitas dan kualifikasi SDM perpajakan belum memadai 3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan 4. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP 5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda 6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan 7. Belum ada standarisasi sarana prasarana 8. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; 9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal administrasi/ KKN;;


Bab III - 20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents