BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi pelayanan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan KabupatenBlitar yang telah dianalisa berdasarkan faktor internal dan Faktor Eksternal yang disajikan di Bab II. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan

dan

permasalahan

Kehutanan yang

Kabupaten

dihadapi

oleh

Blitar

memperoleh

lembaga

serta

permasalahan-

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, berikut adalah tabel permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dilingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar Tabel .3.1. Tabel Permasalahan dan Faktor yang Mempengaruhi NO PERMASALAHAN 1.

FAKTOR YANG MEMPEGARUHI

Keterbatasan

1.

Keterbatasan anggaran

sarana dan

2.

Keterbatasan SDM aparatur penyuluhan yang tiap

prasarana

tahun mengalami pengurangan akibat berakhirnya

operasional

masa kerja penyuluh

perkantoran serta peningkatan SDM aparatur 2.

Keterbatasan

1. Keterbatasan anggaran

sarana dan prasarana penyuluhan untuk Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 28

NO PERMASALAHAN

FAKTOR YANG MEMPEGARUHI

mengembangkan metode dan media penyuluhan 3.

Ketersediaan

1. Keterbatasan anggaran

sarana produksi

2.

pertanian untuk menunjang intensifikasi masih belum tercukupi 4.

Belum semua

1. Masih rendahnya kemauan petani dalam bermitra

petani melakukan kemitraan dan standart mutu hasil pertanian masih rendah 5.

Masih belum

1. Masih

rendahnya

kemauan

petani

untuk

terjadinya

memberlakuaan inovasi teknologi di bidang

perubahan

pertanian

perilaku petani

2.

terhadap inovasi teknologi pertanian

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar periode 2016 - 2021

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi 2. Ketersediaan Insfrstrutur yang memadai 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan 4. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, Kesehatan, ekonomi) 5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih 6. Pengembangan potensi pariwisata 7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah 8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.

Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 menetukan VISI “ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” dalam visi tersebut terkandung maksud : Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 30

suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 6 (enam) misi antara lain : 1. Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan,

optimalisasi

dan

pengembangan

program

pembangunan

dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran. 2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan muti dibidang pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. 4. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi 5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi

kerakyatan

berbasis

Koperasi

dan

UMKM,

Ekonomi

Kreatif,

Jiwa

Kewirausahaan, Potensi local daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan meperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 31

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari 6 (enam) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar adalah misi yang ke 5 (lima) yaitu : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing dan juga misi ke 6 (enam), yaitu : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan, hal tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sinergi seluruh pelaku ekonomi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan melalui cara meningkatkan keberdayaan dan produktifitas usaha masyarakat, koperasi dan badan usaha lainya berbasis pertanian dan pariwisata.

Dalam melaksanakan

sasaran tersebut Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan perlu melakukan pengindetifikasian permasalahan berserta faktor –faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dikatakan bahwa Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka dibentuklah Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sesuai dengan pasal 8 Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 32

ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2006 dikatakan bahwa Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan ; pada tingkat propinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan ; pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan ; dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar merupakan intitusi yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan amanat dari UndangUndang 16 tahun 2006 diatas.

Pada tingkat Kabupaten merupakan Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) sedangkan pada tingkat kecamatan telah berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan sub dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tingkat kabupaten. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) diharapkan nantinya program pembangunan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan bisa sinkron, selaras dan serasi dengan program penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan pusat.

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 33

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP4K Tehadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : No (1)

Menuju Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera, Maju dan Berdaya Saing Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2) Misi 5 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing

Permasalahan Pelayanan BP4K Kab. Blitar (3) 1.Wilayah binaan setiap penyuluh terlalu banyak

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) a. Setiap desa a. Fluktuasi telah harga memiliki komoditas kelompok pertanian, tani perikanan dan b. Terdapat kehutanan penyuluh menyebabkan swadaya tidak adanya yang siap jaminan membantu kepastian tugas usahatani penyuluhan usahatani c. Penerimaan yang harus masyarakat dilakukan terhadap

penyuluh cukup baik d. Program intervensi kepada petani cukup banyak

Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan

b. Semakin cepatnya penyebaran informasi yang diterima petani, sehingga penyuluh sering ketinggalan

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 34

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 menyebutkan bahwa Visi Kabupaten Blitar adalah MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING. Salah satu misi yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.Untuk melaksanakan misi tersebut tentunya dibutuhkan Faktor Pendorong yang sesuai, antara lain Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan Sarana dan Prasarana yang memadahi

3.4.Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi,

kegiatan

ekonomi

yang

semakin

meningkat,

perkembangan/perluasan infrastruktur dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Perubahan

tersebut

apabila

tidak

ditata

dengan

sebaik-baiknya

akan

mengakibatkan perkembangan yang ada menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga semakin menurun. Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali, maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat membuat perencanaan terhadap ruang wilayah serta perencanaan sektoral. Perencanaan terhadap satu wilayah dimaksudkan untuk menghasilkan tatanan ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 35

Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang

berbasis

kerharmonisan

lingkungan

serta

mampu

memantapkan

keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor pertanian, merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan, mengingat peran sektor pertanian yang sampai dengan saat ini masih merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lainnya, pertanian diarahkan

untuk

kawasan agroindustri

Kebijakan penataan ruang wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar, meliputi: a.

pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;

b.

pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

c.

pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;

d.

pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;

e.

pengembangan

prasarana

jalan

guna

menunjang

pertumbuhan

dan

pemerataan pembangunan wilayah; f.

pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;

g.

pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;

h.

peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 36

i.

pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;

j.

pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;

k.

peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;

l.

pengembangankawasanpesisir dan pulau-pulaukecil;

m.

pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan

n.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Langkah langkah strategis yang disusun dalam kerangka pencapaian tujuan penataan ruang, antara lain : (1)

Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudaan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial, meliputi: a. mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ; b. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan pengembangan perikanan ; c. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil; d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten; e. membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan – kecamatan potensial ;

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 37

f. mengembangkan

saluran

pasar

produk

agribis

yang

bermutu

untuk

meningkatkan penjualan; dan g. membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan an h. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen. (2)

Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meliputi: a.

memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi: 1.

melarang dan mengendalikan perubahan terhadap kawasan hutan lindung;

2.

memulihkan

kawasan

lindung

yang

mengalami

kerusakan,

melalui

penanganan secara teknis dan vegetatif; 3.

meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan

4.

meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

b.

memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi: 1.

membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

2.

mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan

3.

melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.

c.

memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi: 1.

membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;

2.

membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;

3.

mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;

4.

memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 38

5.

membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan

6.

menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Blitar.

d.

memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi: 1.

menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;

2.

memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan

3.

meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan

(3)

Pengembangan kawasan pariwisata sebagi penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan memperhatikan linkage yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing ; b. mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial ; c. menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata ; d. menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata ; dan e. mengembangkan

obyek

wisata

unggulan

di

Kabupaten

Blitar

dengan

bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial. f. Mengembang potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dan g. Menetapkan kawasan wisata. Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 39

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan BP4K Kabupaten Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD

Faktor Permasalahan Pelayanan BP4K Penghambat

Pendorong

a. Pengembangan PKL, PPK Alih Fungsi Lahan

a. Belum

a. Dijadikannya

dan PPL yang memiliki fungsi Pertanian ke non pelayanan pertanian dan pertanian perikanan

adanya perda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

RTRW Kab. Blitar sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan

b. Pengembangan Kawasan Budidaya peruntukkan Pertanian dan Perikanan

b. Pertumbuhan penduduk Kab. Blitar yang setiap tahun meningkat

b. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk

1.

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 40

daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BP4K adalah sebagai berikut : 1. Sumberdaya Manusia Penyuluh. 2. Sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 4. Kualitas dan kuantitas metode dan materi penyuluhan. 5. Kualitas dan kuantitas sarana penyuluhan.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BP4K Kabupaten Blitar dari analisa Rencana Tata Ruang Wilayah maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh BP4K Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pelayanan penyuluh terhadap pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Peningkatan kompetensi penyuluh dengan cara meningkatkan jumlah penyuluh yang tersertifikasi.

3. Berkurangnya jumlah penyuluh PNS.

4. Fasilitasi perubahan status Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara dalam rangka menutupi kekurangan tenaga penyuluh PNS. Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 41

5. Melengkapi sarana dan prasarana penyuluhan. 6. Peningkatan kelas kelompok tani dalam rangka mempercepat kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani. 8. Pemantapan metode sekolah lapang agribisnis. 9. Peningkatan skala usaha Gapoktan PUAP agar memiliki Badan Hukum.

Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No 1. 2. 3. 4. 5.

Kriteria Memiliki pengaruh yg besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi Merupakan tupoksi OPD Memiliki dampak dan daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemudahan untuk dilaksanakan Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan Total

Bobot 10 20 30 20 20 100

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 42

Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria No

Isu Strategis

1 1.

2 Peningkatan kualitas pelayanan penyuluh terhadap pelaku utama dan pelaku usaha.

2.

Peningkatan kompetensi penyuluh dengan cara meningkatkan jumlah penyuluh yang tersertifikasi. Makin berkurangnya jumlah penyuluh PNS. Memfasilitasi perubahan status Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara dalam rangka menutupi kekurangan tenaga penyuluh PNS. Melengkapi sarana dan prasarana penyuluhan. Peningkatan kelas kelompok tani dalam rangka mempercepat kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani. Pemantapan metode sekolah lapang agribisnis. Peningkatan skala usaha Gapoktan PUAP agar memiliki Badan Hukum.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Nilai Skala Kriteria ke... 1 2 3 4 3 4 5 6 X X X

5 7

Total skor 8 60

X

X

X

60

X X

X X

X X

60 60

X X

X X

X

X X

50 80

X X X

X X X

X X X

X X X

80 100 100

X X

Rencana Strategis BP4K Tahun 2016 – 2021 …………….. 43