ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyusunan Rencana Strategis

( Renstra )

Dinas Koperasi

UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Tahun 20132018 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas

Koperasi

UKM

dan

perindustrian

Perdagangan Kota Bandung Berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan

Renstra 2013 – 2018 Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung

III - 40

bidang

Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

perdagangan

teridentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut : 1. Kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap koperasi; 2. Kurangnya

partisipasi

anggota

terhadap

pengembangan

koperasi; 3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi; 4. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha Koperasi, UKM, Perindustrian

dan

Perdagangan

dalam

mengakses

permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM; 5. Terbatasnya daya saing produk KUMKM dan Perindag; 6. Belum adanya sistem informasi dan data base Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang akurat; 7. Terbatasnya

kewenangan

dalam

upaya

menanggulangi

terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok. Adapun identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas sangat dipengaruhi serta memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal sebagaimana tabel dibawah ini :


III - 41

Tabel 3.1 Identifikasi Isu - isu Strategis ( Lingkungan Eksternal ) Isu Strategis No. 1 1.

2.

Dinamika Internasional 2 Komitmen bersama tentang pengembangan koperasi tingkat dunia yang di canangkan oleh ICA ( International Cooperative Aliance ) meliputi :  Kemandirian  Kemitraan  Keanggotaan  Permodalan

Pemberlakuan AFTA, NAFTA, AEC

Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal

3 Lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

4 Maraknya rentenir

UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Adanya keinginan untuk membubarkan koperasi

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Lain – lain 5

Maraknya toko modern

Lembaga keuangan yang berkedok koperasi Menurunnya daya saing produk Menurunnya daya beli masyarakat Menurunnya ekspor

Pengaturan tentang Waralaba Kenaikan BBM dan LPG (Liquid Petrolum Gas) Tingginya harga beberapa bahan pokok Merosotnya nilai tukar rupiah


III - 42

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera “ No. 1 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih 2 Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Permasalahan Pelayanan

Faktor Penghambat

Pendorong

3  Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

4  Lemahnya sosialisasi

 Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah

 Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha

 Peningkatan kesadaran hukum

 Menurunnya daya beli masyarakat

 Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha

 Peningkatan kemitraan usaha

 Belum optimalnya daya dukung anggaran

 Terbatasnya anggaran

 Peningkatan alokasi anggaran

 Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUMKM

 Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran yang relatif kecil  Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date  Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain

 adanya komitmen pengembangan KUMKM  banyaknya jumlah BUMN, perbankan dan pengusaha besar yang terdapat di Kota Bandung  tingginya jumlah dan aktifitas komunitas kreatif di Kota Bandung

 Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar


5  Adanya peraturan yang mendukung

 Terbatasnya SDM

III - 43

B.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Visi

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

adalah

:

“ Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera “. Dalam mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat

pada

misi

ke

empat

yaitu

“

Membangun

perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan “. Adapun Tujuan yang ingin dicapai yaitu : 1. Membangun perekonomian Kota yang kokoh. 2. Membangun perekonomian kota yang maju. 3. Membangun perekonomian Kota yang berkeadilan.


III - 44

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas KUKM & Perindag adalah sebagai berikut : TUJUAN

VISI

1. Membangun Perekonomian kota yang kokoh.

Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera

2. Membangun perekonomian kota yang maju. 3. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan.

MISI Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

SASARAN 1. Terjaganya Stabilitas harga. 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri. 4. Berkembangnya sentra industri potensial,industri kreatif,industri kecil menengah dan KUKM. 5. Meningkatkan kesempatan kerja.

KEBIJAKAN 1. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. 2. Peningkatan penataan usaha dibidang perdagangan dan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa,kepastian usaha dan daya saing produk, 3. Pembinaan dan fasilitasi untuk mendorong potensi ekspor dan optimalisasi pangsa pasar lokal sentra-sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. 4. Meningkatkan pendapatan sektor perdagangan. 5. Mengoptimalkan kolaborasi peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha UMKM di Kota Bandung.


III - 45

C.

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas yang Membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kota dan telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun renstra dinas yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian

Koperasi

dan

UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan adalah sebagai berikut :


III - 46

Visi Kementrian Koperasi dan UMKM : “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional “ Misi 1. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; 2. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 1 1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional 2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 3) daya saing produk Koperasi dan UMKM 4) Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM 5) Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM 6) Perbaikan ikLim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM 7) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru

Permasalahan Pelayanan 2 Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUMKM


Faktor Penghambat 3 1. Keterbatasan anggaran 2. Belum diketahuinya data seluruh potensi KUMKM 3. Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain

Pendorong 4 1) adanya komitmen pengembangan KUMKM 2) adanya kesesuaian program dengan Kementrian

III - 47

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat : “ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing “ Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM aparatur dan KUMKM; 2. Meningkatkan Tatakelola Kelembaagn Koperasi dan UMKM; 3. Meningkatkan Akses Pemasaran, Jaringan Usaha dan Pengembangan KUMKM; 4. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM; 5. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing KUMKM. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jabar 1 1. Kelembagaan koperasi

2. SDM KUMKM

3. Pembiayaan KUMKM

4. Pemasaran produk KUMKM

5. Pemberdayaan KUMKM

6. Aspek legalitas usaha KUMKM

Permasalahan Pelayanan 2 Terbatasnya kewenangan dan sistem pembelanjaan APBD Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dibidang perkoperasian Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dibidang perbankan Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses pasar Alokasi anggaran belanja bidang ekonomi masih relatif kecil Terbatasnya alokasi anggaran untuk fasilitasi legalitas produk KUMKM


Faktor Penghambat 3 Terbatasnya kewenangan provinsi dengan Kabupaten/Kota Tingginya rotasi dan mutasi SDM yang berkompeten dalam bidang koperasi di Kab/Kota Terbatasnya kemampuan SDM aparatur dibidang perbankan Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses pasar Kepedulian pada sektor KUMKM masih rendah Kewenangan dalam mengeluarkan legalitas usaha

Pendorong 4 Sinergitas program pemberdayaan KUMKM tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemberdayaan koperasi merupakan urusan wajib

Mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan Mengembangkan hubungan interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha KUMKM Terjalinnya hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM Terjalinnya hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM

III - 48

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) : “ Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia “ yang bercirikan : 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian 1. Perkembangan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatnya sentra unggulan Kota Bandung; 3. Meningkatnya daya saing industri Kecil dan Menengah yang berorientasi ekspor;

Permasalahan Pelayanan - Keterbatasan promosi dan daya saing produk - Belum terbentuknya Sinergi antar stake holder (Akademisi, Pelaku Usaha, Pemerintah dan Komunitas)untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri

Faktor Penghambat - Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sumber daya manusia

Pendorong - SDM yang Kreatif - Potensi Produk unggulan Kota Bandung - Potensi Industri Kreatif Kota Bandung

4. Tumbuhnya sentra – sentra industri potensial yang memiliki daya saing; 5. Tumbuh berkembangnya IKM di Kota Bandung 6. Berkembangnya sektor industri kreatif Kota Bandung 7. Peningkatan pemasaran produk IKM pada Sentra Industri dan Industri Kreatif


III - 49

Visi Kementerian Perdagangan : ” Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” MISI 1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. 2. Menguatkan pasar dalam negeri. 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan 1. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produkproduk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global; dan 2. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global,yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional; 4. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik,sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor ada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik; dan 5. Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang.

Permasalahan Pelayanan - Keterbatasan promosi diversifikasi dan daya saing produk - Banyaknya jenis barang/jasa yang harus diawasi - Banyaknya pertumbuhan usaha sektor perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada


Faktor Penghambat

Pendorong

- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan Sumber Daya manusia - Keterbatasan fasilitasi untuk melaksanakan pelayanan

- Potensi produk unggulan Kota Bandung - Fasilitasi promosi dari Kementrian - Potensi usaha perdagangan

III - 50

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan 6. Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya. 7. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi,sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimalisasi. 8. Meingkatnya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. 9. Meingkatnya upayaupaya menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok serta upaya menanggulangi gejolak harga dan kelangkaan pasokan.



Faktor Penghambat

Pendorong

III - 51

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat : “ Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi “ Misi 1. Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat; 2. Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri; 3. Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran kemetrologian; 4. Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindag Prov. Jabar 1

Faktor


Penghambat

Pendorong

2

3

4

Bidang Industri 1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis; 2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar; 3. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan; 4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor; 5. Tumbuhnya industriindustri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan 6. Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar duakali lebih cepat dari pada industri kecil.

1. Kebijakan teknis 1. Keterbatasan jumlah bidang dan kompetensi SDM perindustrian dan dalam mendukung kerjasama pelaksanaan program/ industri belum kegiatan belum sesuai optimal; dengan yang 2. Penyelenggaraan dibutuhkan, utamanya dan fasilitasi jumlah pejabat pengendalian dan fungsional Penyuluh pengawasan Perindustrian dan perindustrian dan Perdagangan yang kerjasama semakin menurun. industri belum 2. Anggaran Provinsi optimal; relatif terbatas 3. Daya saing jumlahnya sehingga produk rendah; harus bisa 4. Ketersediaan mengefisienkan bahan baku penggunaan anggaran produk yang pada kegiatan-kegiatan relatif terbatas; tertentu. 5. Kompetensi 3. Penggunaan sarana sumber daya dan prasarana masih manusia pengolah belum secara optimal industri yang dapat dimanfaatkan rendah. secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian


1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi 4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/ informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan

III - 52

1

2

3

4

4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat. 5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. 6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumsesuai keTematik Kewilayahan. 7. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian didaerah Kabupaten/Kota; 8. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;


III - 53

1

2

3

4

9. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis. Bidang Perdagangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pertumbuhan ekspor non migas; Diversifikasi pasar ekspor; Diversifikasi produk ekspor; Penyederhanaan perizinan perdagangan luar negeri; Pencitraan Indonesia (Anholt-Eksport); Peran Indonesia di Forum Internasional Keunggulan Komparatif produk ekspor; Penederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri; Pertumbuhan PDB sektor perdagangan; Kontribusi ekonomi kreatif; Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk; Disparitas harga antar pasar; Gejolak harga bahan pokok dalam negeri; Logistics Performance Index; Kinerja keuangan; Performasi organisasi; Tingkat kepuasan SDM.

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; 2. Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representatif; 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan; 4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; 5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; 6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.


1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera yang semakin menurun; 2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/ laboratorium Kemetrologian yang belum memadai. 4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat. 5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak; 2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur; 3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi; 4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi; 5. Tersedianya data/ informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan.

III - 54

1

2

3

4

6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk; 7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/ bisnis; 8. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.


III - 55

D.

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang

yang

berkelanjutan,

aman,

nyaman,

dan

produktif,

berwawasan

efektif,

lingkungan,

efisien, berbasis

perdagangan, jasa dan industri kreatif. Adapun peran yang

berkenaan dengan pengaturan

ruang bagi kepentingan pengembangan Koperasi UKM dan Perindustrian

perdagangan

yang

harus

selaras

dengan

pengembangan pembangunan di masa mendatang, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. RTRWK berfungsi sebagai a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. Acuan

bagi

Pemerintah

Pemerintah, Daerah

dan

Pemerintah masyarakat

Provinsi, untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan

yang

berkaitan

dengan

pemanfaatan

ruang kota. 2. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan


III - 56

ruang kota; c.

Perwujudan

keterpaduan,

keterkaitan,

dan

keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e.

Penataan ruang kawasan strategis kota.

3. Kebijakan

dan

strategi

perencanaan

tata

ruang

sebagaimana dimaksud terdiri atas : a. Kebijakan dan strategi struktur ruang; c.

Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. 4. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas : a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c.

Peningkatan

kualitas,

kuantitas,

keefektifan

dan

efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.


III - 57

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi : a. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) untuk wilayah Bandung Barat (Alun-alun) dan wilayah Bandung Timur (Gedebage); b. Membagi kota menjadi 8 (delapan) Sub Wilayah Kota (SWK), masing-masing dilayani oleh 1 (satu) Sub Pelayanan Kota (SPK); c.

Mengembangkan

pusat-pusat

pelayanan

lingkungan

secara

merata; d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e.

Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi pelayanan

untuk

pengembangan

sarana

dan

dan

prasarana

peningkatan

kualitas

transportasi

berbasis

transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi : a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;


III - 58

c.

Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d. Memprioritaskan

pengembangkan

sistem

angkutan

umum

massal yang terpadu; e.

Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal

di

batas

kota

dengan

menetapkan

lokasi

yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. Mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem

transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas : a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi : a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c.

Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan


III - 59

air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang

telah

ditetapkan,

terhadap

perubahan

dan

kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g.

Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam

kebijakan

Kebijakan

struktur

ruang

kota

untuk

mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.


III - 60

E. Penentuan Isu-isu Strategis Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Koperasi, UKM, Prindustrian dan perdagangan Kota Bandung dapat dirumuskan beberapa kebijakan

serta

Perindustrian

isu

trategis

Perdagangan

Dinas

Kota

Koperasi,UKM

Bandung.Penentuan

dan isu

strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Berdasarkan

hasil

analisis

tersebut

dengan

mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebagai berikut : 1.

Terbatasnya daya saing produk KUMKM dan Perindag;

2.

Maraknya rentenir;

3.

Kurang optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dan One Vilage One Product ( OVOP );

4.

Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, terjadinya gejolak harga dan kelangkaan barang konsumsi serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal; 5.

Belum tertibnya usaha PKL.


III - 61

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents