Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013

Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penanaman modal dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih bergam; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda; 7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

III- 1


8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. 9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain; 10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur. 13. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Bandung belum akurat dan tersedia secara optimal 14. Iklim investasi di Kota Bandung yang masih belum kondusif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu : Visi :

Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status.

Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa. Kota

Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi: 1.

Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau dan berbunga;

2.

Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;

3.

Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya;

III- 2


4.

Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk ;

5.

Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ;

Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing;

2.

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota;

3.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota

yang Tertib,

Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat; 4.

Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan;

5.

Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Kota

yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan

Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan; 6.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD 2009-2013, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

III- 3


A.

Misi Ke 1, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing, dengan indikator kinerja : Perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pencapaian indikator Makro dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013.

B.

Misi Ke 2, Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota, dengan Indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang

Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta

Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 1) Indikator Kinerja Penanaman Modal



Intensitas Pelaksanaan Promosi Investasi, dengan target kinerja setahun diselenggarakan satu kali Promosi investasi.



Iklim Investasi –

Realisasi investasi, dengan target kinerja tersusunnya dokumen potensi dan peluang investasi, Grand design penanaman modal dan Data base potensi dan peluang invenstasi di Kota Bandung.

–

Terbentuknya Forum Investasi.

2) Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiaayaan

C.



Evaluasi dan Kompilasi data base bidang ekonomi dan pembiayaan.



Arah Kebijakan Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

Misi Ke 3, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat, dengan indikator kinerja : tersusunnya dokumen perencanaan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. Target yang akan dicapai adalah : 1) Indikator Kinerja Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

III- 4


D.



Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Budaya Masyarakat di Kota Bandung



Penyusunan Rencana pembangunan Bidang Sosial Budaya



Evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

Misi Ke 4, Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja : Terwujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang. Target yang akan dicapai adalah : 1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan; 2) Mewujudkan Penataan di Kawasan DAS Cikapundung, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Strategis DAS Cikapundung dan Sosialisasinya. 3) Mewujudkan Penataan di Kawasan Braga, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Rencana Kawasan Braga. 4) Mewujudkan perencanaan prasarana transportasi, dengan target kinerja Tersosilaisasikannya Masterplan Transportasi Kota Bandung 2010-2030 5) Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan target kinerja tersusunya Peraturan

Walikota

Strategi

Sanitasi

Kota

beserta

sosialisasi

dan

Pengendaliannnya. 6) Mewujudkan perencanaan drainase banjir, dengan target kinerja tersusunnya Peraturan Walikota Masterplan Drainase Kota Bandung 7) Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan target kinerja Penyusunan Perwal Strategi Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung beserta sosialisasi dan pengendaliannnya.

E.

Misi Ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan, dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

III- 5


a. Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah adanya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dengan target persentase kehadiran dan keterwakilan masyarakat (stakeholders) Kota Bandung sebesar 80 % dengan mengusung usulan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ; b. Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat statis). Indikatornya adalah Dokumen Perencanaan dapat memproyeksikan permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan solusi terhadap permasalahan di masa depan; c. Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikatornya adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda. d. Akuntabel

: hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai berikut : 

Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi hasilhasil perencanaan diunggah/upload dalam Website Bappeda Kota Bandung



Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilainilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP Pertahun



Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja)

III- 6


dengan dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda Pertahun. 

Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali



Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun



Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target kinerja Diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang.



Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan target kinerja Penyusunan Bandung Integrated Resources Management System dan Aplikasinya

e. Indikator Kinerja Pengembangan Statistik adalah Penyusunan Data Bahan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari : 

Penyusunan Buku Bandung dalam Angka, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun



Penyusunan Buku Profil Kota, dengan target kinerja 1Dokumen/tahun



Penyusunan PDRB, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen Pertahun



Penyusunan Suseda, dengan target kinerja 1(satu) Dokumen setiap 3 (tiga) tahun



Penyusunan IPM, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen Pertahun

f. Indikator Kinerja Pemanfaatan Teknologi Informasi  Penyusunan Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)  Implementasi Bandung Integrated Management Resources System (BIRMS)

III- 7


F.

Dan Misi Ke 6, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan. Indikator kinerjanya adalah : Terimplementasikannya instrumen pembiayaan pembangunan

Non konvesional

dengan target : Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Dalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat,

yaitu: “Tercapainya Kualitas dan

Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”.

Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas;

2.

Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi;

3.

Mewujudkan siklus dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip shewhart cycle dan SMART Planning;

4.

Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan yang ingin dicapai adalah : Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;

2.

Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah;

III- 8


3.

Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan;

4.

Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut: 1.

Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda

2.

Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda

3.

Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan

4.

Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat

Dengan melihat Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat,

adanya penekanan

terhadap ketersediaan data Jawa Barat menempatakan penyediaan data di Bappeda Kota Bandung pun menjadi prioritas, penyediaan data sebagai basis pegambilan kebijakan dan dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi issu strategis

di

Bappeda Kota Bandung, beragamnya sumber menyebabkan akurasi dan validitas data menjadi permasalahan krusial yang dihadapi Bappeda Kota Bandung. Kebijakan Bappeda Propinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap Bappeda Kota Bandung adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten/Kota lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kota Bandung. Penyelesaian masalah penanggulangan sampah menjadi contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kab/Kota yang berbatasan menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Jawa Barat menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

III- 9


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai: a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e.

penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.

kebijakan dan strategi struktur ruang;

c.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d.

kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

III- 10


b.

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a.

mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b.

membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d.

menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

d.

memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g.

mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

III- 11


a.

perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b.

optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: a.

menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

b.

mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d.

mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

III- 12


3. 5. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

Tupoksi Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah

1.

2. 3. 4.

Isu Strategis Aplikasi dokumen perencanan pembangunan dan penanaman modal daerah Peningkatan peran jabatan fungsional dalam perumusan kebijakan teknis Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta think tank perencanaan dan

III- 13


No.

Tupoksi

Isu Strategis pelaksanaan pembangunan 5.

3.

4.

5.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan

6.

7. 8.

Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan. Ketersediaan dan validasi data/ informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penenaman modal Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan

9.

Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, serta Learning Organization 10. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya

III- 14

Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents