BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk
berdasarkan Nomor
08
Peraturan Tahun
2012
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 dimana berdasarkan PERDA tersebut DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan administrasi keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan
kebijakan
teknis
mengenai
urusan
administrasi keuangan daerah; b. Penyelenggaraan kegiatan penetapan anggaran daerah; c. Penyelenggaraan penetapan kebijakan pendapatan dan investasi daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, investasi dan aset daerah serta pinjaman daerah; d. Pembinaan
pelaksanaan
tugas
mengenai
urusan
administrasi keuangan daerah; e. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selama periode 2006-2010, pelaksanaan keenam peran
tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan,
78
antara
lain
belum
sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan
(RPJPN,
RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya. Dengan demikian,
permasalahan
inkonsistensi
antara
cenderung
aspek
terjadi
perencanaan
dalam
dengan
hal
aspek
pelaksanaaan, bukan dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara hirarki. Identifikasi
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
DPPKAD : 1.
Kompetensi pegawai masih relatif kurang;
2.
Sarana
dan
prasarana
untuk
memenuhi
standar
pelayanan minimal masih kurang memadai; 3.
Masih adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang sudah tidak sesuai dengan dinamika
perkembangan
sosial
ekonomi
dan
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disempurnakan; 4.
Lemahnya data base potensi pajak, retribusi dan aset daerah,
misalnya sampai dengan saat ini database
mengenai Pajak Penerangan Jalan masih belum ada; 5.
Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi
dengan
kecepatan
adaptasi
pada
tahap
implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/ tidak sinkron antara satu
peraturan
multitafsir
dengan
terhadap
undangan;
79
yang
satu
lain,
peraturan
dan
adanya
perundang-
6.
Masih banyaknya masyarakat wajib pajak dan retribusi yang
kurang
menyadari
kewajibannya
sehingga
menimbulkan perilaku tax avoidance dan tax evassion; 7.
Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia
pengelola
pendapatan,
keuangan
dan
aset
daerah pada tiap SKPD. Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di DPPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) tetapi juga
di
SKPD,
karena
itu
dipengaruhi oleh kinerja
kinerja
DPPKAD
sangat
aparat pengelola keuangan
yang ada di SKPD dari mulai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD)
bendahara
pengeluaran,
bendahara
penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lain-lain; 8.
Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemangkasan sebagian nomor kodering penerimaan dari sektor
retribusi
daerah,
sehingga
berkurangnya
penerimaan pendapatan daerah; 9.
Tersebarluasnya
obyek
dan
subyek
Pajak/Retribusi
Daerah. Luasnya Wilayah Kabupaten mencapai 2.563,35 Km2
terdiri
menyebabkan berpengaruh
dari
39
Kecamatan
lemahnya terhadap
rentang rasionalitas
dan
351
kendali antara
Desa serta biaya
pemungutan dengan pendapatan daerah yang diperoleh; 10.
Belum adanya penegakkan hukum (law enforcement) yang
tegas
berkaitan
daerah;
80
dengan
pajak
dan
retribusi
11.
Masih kecilnya potensi pendapatan daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan (grant) dari pemerintah pusat sangat tinggi;
12.
Adanya
kesenjangan
keterbatasan jumlah
yang
anggaran
sangat
(budget
program/kegiatan
tinggi
antara
constraint)
dengan
prioritas
dan
permintaan
masyarakat yang harus dibiayai; 13.
Sebagian
besar
wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
sebagian besar berkarakter pedesaan (rural) dengan mata pencaharian penduduk mayoritas pada sektor pertanian primer tradisional sementara perkembangan aktivitas
sektor-sektor
ekonomi
masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan potensi PAD seperti sektor jasa, perdagangan, wisata, hotel, restoran masih kurang dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Tasikmalaya dan Garut.
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan
wilayah
masih
Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang
dihadapi
kemiskinan,
Kabupaten keterbatasan
Tasikmalaya sarana
antara
dan
lain
prasarana
infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik, air dan irigasi), keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan,
penataan ruang dan lingkungan hidup,
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya
81
kesempatan
kerja,
mitigasi
bencana
serta
kesenjangan
sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,
peningkatan
ketersediaan
infrastruktur
perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan
aksesibilitas
dan
kualitas
pelayanan
pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perintisan wajar dikdas 12 tahun,
revitalisasi pertanian
dan kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis perdesaan, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat,
peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, penanganan aset Pemerintah Kabupaten yang berada wilayah
Pemerintah
Kota,
serta
peningkatan
di
kualitas
penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, Dengan
mempertimbangkan
potensi,
kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam
masyarakat,
maka
Visi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011–2015 adalah: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN”
82
Misi Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan
masyarakat
yang
beriman,
bertaqwa,
berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri; 2.
Mewujudkan
perekonomian
yang
tangguh
berbasis
perdesaan dengan keunggulan agribisnis; 3.
Mewujudkan
tata
kepemerintahan
yang
baik
(good
governance); 4.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi DPPKAD
yaitu
terdapat
pada
Misi
3
RPJMD
Kabupaten
Tasikmalaya Periode 2011 - 2015. Tugas pokok DPPKAD “Merealisasikan target pendapatan daerah secara rasional dan
optimal
ekstensifikasi dimiliki
serta
pendapatan
secara
Mengoptimalkan
melakukan daerah
berkala
dan
penganggaran
intensifikasi sesuai
potensi
dan yang
berkesinambungan, dalam
mendukung
terwujudnya Kabupaten Tasikmalaya yang unggul dan maju berbasis
pedesaan,
Meningkatkan
akuntabilitas
dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan tertib pengelolaan aset daerah sebagai sarana pelayanan publik, Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi. berkaitan dengan Misi
83
ke 3 adalah “Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik
(Good Governance). Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN ”Berdasarkan Misi ke-3 yakni Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
Visi : “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN” Permasalahan Pelayanan DPPKAD (3)
Faktor Penghambat Pendorong (4) (5)
Mewujudkan
Belum
Belum
Upaya untuk
tata
tersedianya SPM
lengkapnya
meningkatka
kepemerintah
dalam mendukung
SOP yang
n kualitas
an yang baik pelayanan
harus
pelayanan
(good
administrasi
dimiliki
governance)
keuangan
No.
Misi
(1)
(2)
3.
3.3
Telaahan
Renstra
DISPENDA
Propinsi
Jawa
Barat
Dan
Telaahan Renstra Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat 3.3.1
Telaahan Renstra DISPENDA Propinsi Jawa Barat Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi DISPENDA Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi DISPENDA Provinsi Jawa Barat, yaitu:
84
“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan
Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik” , dengan Misi sebagai berikut: a.
Meningkatkan Pendapatan Daerah;
b.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat;
c.
Memantapkan kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat;
d.
Menjalin jejaring kerja (networking) dan Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan Daerah Hasil analisis terhadap Renstra Dispenda Provinsi,
DPPKADKabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKAD Kabupaten Taskmalaya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.3.
85
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Taskmalaya berdasarkan Renstra DISPENDA Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Visi : “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik” No.
Misi
(1)
(2)
Permasalahan Pelayanan DPPKAD (3)
Penghambat (4)
Faktor Pendorong (5)
1.
Meningkatkan Pendapatan Daerah
Tersebarluasnya Obyek Pendapatan Daerah
Masih belum memadainya Sarana dan Prasarana
Pelimpahan sebagian kewenangan pemungunan Pendpatan Daerah kepada kecamatan
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
Pelayanan terhadap masyarakat belum optimal
Belum adanya SPM (Standar Pelayanan Minimal) SKPD
Motivasis yang tinggi untuk melayani masyarakat
3.
Memantapkan kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Kurangnya Koodinasi dan Evaluasi Kinerja SDM
Belum Optimalnya kesadaran dan pemahaman SDM terhadap Tupoksi
Tupoksi sudah memadai
4.
Menjalin jejaring kerja (networking) dan Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan Daerah
Belum bisa menyajikan Simtem Informasi Manajemen Online
Belum mempunyai SIMPEDA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)
Spesifikasi Hardware yang memadai
86
3.3.2
Telaahan Renstra Biro Keuangan SETDA Propinsi Jawa Barat Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Menjadikan Biro Keuangan
Sebagai Pusat Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Yang Profesional serta Sumber
Informasi Keuangan Daerah Yang
Handal Tahun 2013”, dengan Misi sebagai berikut: a.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan;
b.
Meningkatkan
Kualitas
Sistem
Pengendalian,
Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima; c.
Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja Hasil analisis terhadap Renstra Biro Keuangan SETDA
Provinsi, Bappeda Kabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Taskmalaya
yang
akan
mempengaruhi
penanganan
permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.4.
87
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Biro Keuangan SETDA Kabupaten Taskmalaya berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Visi : “Menjadikan Biro Keuangan Sebagai Pusat Pengendalian dan
Pengelolaan Keuangan Yang Profesional serta Sumber Informasi Keuangan Daerah Yang Handal Tahun 2013”” No.
Misi
(1)
(2)
Permasalahan Pelayanan DPPKAD (3)
Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
1.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan
Kualitas aparatur Kurang Memadai
Kurangnya kompetensi Aparatur dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Motivasi yang tinggi dari Aparatur dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
2.
Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
Belum maksimalnya SIM (Sistem Informasi Manajemen)
Terbatasnya format program yang sudah ada
Spesifikasi Hardware yang memadai
3.
Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja
Masih Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan peanggaran daerah
Kemampuan pendapatan Daerah belum bisa memenuhi semua rencana kebutuhan Belanja daerah
Penerapan Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja : 1. Analisis Standar Belanja (ASB) 2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) 3. Indikator Kinerja 4. Target Kinerja 5. Standar Satuan Harga
88
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Wilayah Hidup Strategis Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Tasikmalaya
adalah
arahan
pemanfaatan
ruang
wilayah
Sedangkan
Kajian
(RTRW)
kebijakan
dan
Kabupaten
Lingkungan
Hidup
Kabupaten strategi
Tasikmalaya.
Strategis
(KLHS)
merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif
pembangunan
untuk
memastikan
berkelanjutan
telah
bahwa
menjadi
prinsip
dasar
dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Setelah melakukan penelaahan dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak terkait erat dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Wilayah Hidup Strategis, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.
3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Lampiran
IV
tentang
Rencana “
Pembangunan
Penyusunan
Rencana
Daerah” Strategis
(RENSTRA) Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut
89
sejalan
dengan
amanat
RPJMD
Kabupaten
Tasikmalaya,
sehingga menuntut terjadinya perubahan peran DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dalam orientasi dan pendekatan yang
digunakan
dalam
Pengelolaan
keuangan
daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang “ Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah”. sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015. Perumusan
isu-isu
strategis
terkait
dengan
dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pengeloaan
Tasikmalaya” Keuangan
serta
Daerah
misi
sebagai
berdasarkan
lembaga
pendekatan
seperti diuraikan dalam misi UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara. Sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 peran DPPKAD yaitu untuk terwujudnya pengelolaan dengan
keuangan
azas-azas
yang
akuntabel
pengelolaan
keuangan
dan
transparan
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang Keuangan daerah dan Pengelolaan asset daerah antara lain : 1) Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
90
2) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi. 3) Masih adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan
provinsi
proporsional
yang dan
dalam
cenderung
pembagiannya disamaratakan
tidak dengan
pemerintah kabupaten/kota lainnya. 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penurunan Realisasi Anggaran menunjukkan belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta tingginya
ketergantungan
daerah
terhadap
kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Hal ini dapat dimengerti karena penerimaan dari PAD Daerah yang belum maksimal
karena
potensi
yang
dimiliki
relatif
kecil
sementara untuk meningkatkan potensi melalui berbagai cara telah dilaksanakan baik melalui kegiatan maupun secara tupoksi, dan sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat juga Pemerintah Propinsi yang masih tidak sebanding dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, kedepan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku. Perbandingan penerimaan
PAD
antara
selama
target
kurun
dengan
waktu
2006
realisasi -
2010,
menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 33,35%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD yaitu berkisar dari 100,42% sampai 125,20%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten
91
Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.
92
