BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan daerah di atas, maka
perlu
dilakukan
identifikasi
permasalahan
berdasarkan
evaluasi
pembangunan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung periode Tahun 2011 - 2015 sebagai gambaran permasalahan yang akan diselesaikan pada periode berikutnya. Berkaitan dengan belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pada periode 2011-2015 pada RPJMD. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, adalah 1 : 0,87. Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 1.516.650 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,873 serta rasio ketergantungan sebesar 54,10. Permasalahan
:
Sebagian
besar
permasalahan
dalam
urusan
ketenagakerjaan, berkaitan dengan jenjang pendidikan serta miss match
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
37
antara
lulusan
dan
permintaan
tenaga
kerja.
Secara
umum,
dapat
tergambarkan permasalahannya sebagai berikut: • Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan • Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri • Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja • Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah
3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.2.1
Visi Visi
Kabupaten
Bandung
yang
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri
dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Makna dari Visi tesebut adalah : Maju
: Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
Mandiri
: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Berdaya Saing
: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional, yang mencakup berbagai
aspek
yaitu
:
aspek
kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
38
Tata Kelola
: Kondisi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Bandung
yang
yang Baik
bertanggung
Pemerintahan
dilakukan
jawab,
secara
dengan
Kabupaten
terpadu
menjaga
dan
sinergitas
interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel. Pemantapan
: Kondisi
pelaksanaan
pembangunan
memberikan
perhatian
di
Kabupaten
Pembangunan
Bandung
yang
besar
dan
Perdesaan
sungguh–sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan
ketersediaan
penyediaan
sistem
infrastruktur
transportasi
perdesaan,
perdesaan
yang
memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. Religius
: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai,
norma,
semangat
dan
kaidah
agama,
khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelengaraan pembangunan,
pemerintahan dengan
dan
tetap
pelaksanaan
menjunjung
tinggi
toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kultural
: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat
bagi
Pengembangan dengan
tetap
keselarasan budaya
dan
sunda
menghargai
kestabilan tersebut
pluralitas
sosial
dilakukan kehidupan
masyarakat secara proporsional.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
39
Berwawasan
: Kondisi
Lingkungan
masyarakat
pengertian
dan
Kabupaten
kepedulian
Bandung
yang
tinggi
memiliki terhadap
keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari
oleh
kesadaran
akan
fungsi
strategis
lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
3.2.2
Misi Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010-2015 diatas,
maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear
Governance) 2.
Meningkatkan
kualitas
SDM
(Pendidikan
dan
Kesehatan)
yang
berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda 3.
Memantapkan pembangunan perdesaan
4.
Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
5.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang Wilayah
6.
Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
7.
Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang melaksanakan
salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dengan kewenangannya yang telah diatur dalam PP 25/2000 dan Perda 20 Tahun 2008, Tentang kewenangan Kabupaten Bandung, yang lingkup pelayanannya berada pada lingkup pre dan during
employment, yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sampai dengan penempatan pada lowongan kerja yang tersedia.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
40
Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Tenaga Kerja
sesuai
dengan
misi
keenam
Kabupaten
Bandung
yaitu
:
“Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin
kecil
tingkat
kemiskinan
pada
suatu
daerah.
Kemiskinan
menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing melalui Dinas Tenaga Kerja adalah : • peningkatan keterampilan kewirausahaan; • peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; • peningkatan kualitas SDM pencari kerja; • peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja.
3.2.3
Program Bupati dan Wakil Bupati
Program pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung di bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1.
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja :
2.
Program peningkatan kesempatan kerja
3.
Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4.
Program
Transmigrasi
Regional
dengan
Kegiatan
Monitoring
dan
penempatan Transmigrasi
3.3 Telaahan Renstra Yang menjadi faktor kekuatan yang akan mendorong terhadap kondisi yang direncanakan diantaranya : a.
Banyaknya serikat pekerja buruh
b.
LKS Bipartid dan Tripartid
c.
Dewan Pengupahan
d.
Tersedianya peraturan Perundang –undangan tentang Ketenagakerjaan
e.
Tersedianya pegawai
f.
Adanya organisasi pelaksana
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
41
g.
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.
h.
Adanya Anggaran atau Dana
Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan yang akan menghambat terhadap kondisi yang direncanakan diantaranya : a.
Masih kurangnya komunikasi antar Pusat dan Daerah Khususnya mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
b.
Tidak memiliki Tenaga Fungsional Instruktur.
c.
Kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitas informasi pasar kerja.
d.
Kualitas Angkatan kerja masih rendah (Pendidikan, Keterampilan dan Kemandirian)
e.
Belum memadainya jumlah pegawai pengawas Ketenagakerjaan bila dibandingkan dengan objek pengawasan yang cenderung meningkat.
f.
Masih adanya kekosongan hukum pada beberapa aspek pengaturan Ketenagakerjaan.
g.
Kebijakan makro yang belum diarahkan secara langsung kepada penciptaan kerja sebanyak – banyaknya, seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis Kabupaten Bandung dari sisi ketenagakerjaan memiliki beberapa peluang seperti : a.
Dengan adanya sistem pasar bebas memberikan kemungkinan adanya peningkatan investasi dan tentunya penyerapan tenaga kerja pun memiliki peluang.
b.
Terbukanya kesempatan kerja dengan melalui sektor Informal.
c.
Banyaknya jabatan – jabatan kompetensi tertentu.
d.
Adanya peluang pasar di dalam dan luar negeri. Sedangkan yang peluang yang dapat mempengaruhi terhadap
permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut : a.
Adanya ancaman Rasionalisasi/Efisiensi jumlah tenaga kerja dan PHK karena dampak persaingan dalam Ekonomi Global (APTA, CAPTA, WTO).
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
42
b.
Pengusaha belum menempatkan pekerjanya sebagai mitra dalam dunia usaha dan dunia kerja.
c.
Adanya budaya kerja global dalam hubungan industrial yang tidak sesuai dengan kondisi kita
d.
Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi nasional dan asean.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2005-2010, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 20112015, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan : • Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan • Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri • Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja • Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga dayasaing tenaga kerja rendah Strategi Pencapain tujuan dan sasaran Startegis dapat ditempuh melalui : 1.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wira usaha.
2.
Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing.
3.
Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja
4.
Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas
5.
Mengembangkan
pasar
kerja
melalui
peningkatan
kegiatan
dan
pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah. 6.
Meningkatkan
Perlindungan
tenaga
kerja
melalui
peningkatan
kepesertaan jamsostek. Perlindungan tenaga kerja Wanita dan anak. Meningkatkan
pengawasan
upah,
mendorong
Peningkatan
penyelenggaraan K3 dan Peningkatan Kelembagaan K3.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
43
7.
Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan Bintek Perundang–undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit,
Peningkatan
sarana
hubungan
industrial,
mendorong
peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan Kelembagaan Bipartid dan penetapan upah minimum. 8.
Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan, dan pencegahan kasus
ketenagakerjaan
penyelesaian
melalui
perselisihan
peningkatan
hubungan
industrial
Pembinaan dan
teknis
peningkatan
harmonisasi hubungan kerja. 9.
Peningkatan Pelayanan Ketransmigrasian melalui peningkatan MOU, Pembekalan, Penyiapan dan meningkatkan Penempatan kerja.
Berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan strategi : 1. Meningkatkan keterampilan dan produktifitas Pencari kerja Merupakan strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Bandung ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali yang terserap oleh karena demikian dalam hal penempatan tersebut tidak hanya di sektor formal saja tapi harus diimbangi melalui penempatan sektor informal dan pembentukan Usaha Mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasaan salah satu penerapan teknologi. 2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyegaran Tenaga Kerja Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang produktif baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi penumpukan tenaga kerja di satu tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
44
3. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja Salah satu masalah yang di hadapi terjadinya penganggur dikarenakan kurang baik dan sempurnanya sistem informasi pasar kerja terutama informasi mengenai lowongan kerja, untuk mengatasi hal seperti demikian maka strategi yang harus ditempuh adalah menyempurnakan sistem informasi pasar kerja dengan pengembangan luas cakupan sebarannya
dengan
memanfaatkan
media
yang
paling
banyak
dimanfaatkan oleh pencari kerja melalui media Bursa Kerja Online. 4. Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki konstribusi yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha adalah ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapai itu, semua yang harus di tempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
melalui
sosialisasi
bimbingan teknis. 5. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dengan Meningkatkan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Disamping itu sebagaimana disebutkan pada poin 4, perlu diupayakan secara terus–menerus
perbaikan perlindungan, pengupahan dan
kesejahteraan pada pekerja melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan, serta
mengupayakan
peningkatan
perlindungan
keselamatan
dan
kesehatan bagi para pekerja agar “Zero Accident “ di perusahaan dapat terwujud.
Renstra Disnaker 2010 2010-2015
45
