BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan

umum

kondisi

layanan

kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan

gambaran

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga berencana Provinsi Jawa Timur pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirangkum dalam tabel matrik sebagai berikut :

Tabel. T-IV.C.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

(1)

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(2)

(KEWENANGAN SKPD) (4)

(5)

 Sarana Prasarana

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

MDGs

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

INTERNAL

 SDM  Anggaran  Nomenklatur  Tupoksi Kebijakan

(6)

 Dukungan Anggaran dari provinsi

 Terbatasnya

 Kemitraan dengan Kemenneg PP dan PA RI

 Nomenklatur

 Kemitraan dengan Kab/Kota di Prov. Jatim. Harmonisasi

Rencana Strategik BPPKB 2014-2019

Permasalahan Pelayanan SKPD

anggaran

 Kompetensi SDM

yang berbeda menyebabkan tupoksi berbeda  Koordinasi

dengan kab/kota belum optimal

43

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

(1)


(2)


INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

(3)

(4)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)


(5)

(6)

Hukum Adanya komitmen pemerintah (Gubernur) untuk mendukung pelaksanaan program

 Belum tersedianya data terpilah

Terjalinnya kerjasama dengan SKPD terkait

 Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan  Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender  Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangka n keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

 Dukungan Anggaran dari provinsi Persentase Pengaduan korban kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT)

 Sarana Prasarana  Standar Pelayanan Minimal (SPM)


 Dukungan dari gubernur terhadap Penanganan Korban langsung di PPT Provinsi Jawa Timur  Adanya Kerjasama dengan POLDA dalam penanganan korban  Adanya Kerjasama dengan LSM dalam


 Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak  Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan

44

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

(1)




(2)

(3)

(4)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) penanganan korban  Kerjasama dengan SKPD terkait dalam penanganan korban


(6) orang  Belum semua Kab/Kota berkomitmen terhadap Kab/Kota Layak Anak  Belum semua Kab/Kota Membentuk Forum Anak  Terbatasnya anggaran  Kualitas SDM rendah

 Dukungan Anggaran KB/KS baik dari provinsi maupun kabupaten/kota

 Sarana Prasarana  Indikator Kinerja Kunci Provinsi Jawa Timur  MDGs Persentase pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB yang responsive Gender


 Terbentuknya Badan KB provinsi, kab/kota yang berdiri sendiri sebagaimana amanat UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  Penyerahan urusan KB ke daerah sebagaimana amanah UU no. 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah sehingga tidak ada lagi perwakilan BKKBN di daerah  Semua Tenaga PLKB mendapatkan pengetahuan konseling ABPK KB  Adanya partisipasi masyarakat dalam menunjang program KB


 Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki  Sarana dan Prasarana terbatas.  Terbatasnya anggaran  Kompetensi SDM terbatas  Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).  Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.  Pendewasaan usia pernikahan belum menyentuh kalangan pondok pesantren, Tokoh agama, lembaga pendidikan

45

Faktor yang Mempengaruhi Standar yang Digunakan


Aspek Kajian

(1)

EKSTERNAL


(2)

(3)


(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

(6)

 Manajemen KB di daerah yang mumpuni  Adanya regulasi KB di provinsi Jawa Timur.  Jumlah kebijakan bidang social dan budaya yang responsive gender  Jumlah kebijakan bidang ekonomi yang responsive gender

Hasil analisis Renstra K/L dan RenstraSKPD provinsi

 Jumlah kebijakan bidang politik,hukum dan keamanan yang responsive gender

 Indikator Kinerja Kunci  Komitmen internasional yang sejalan dengan upaya Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan target Milienium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai tahun 2015.

 komitmen dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program  Terjalinnya jejaring antara Pemerintahan pusat dan Provinsi dan kab/kota  SDM

a. Berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

 Anggaran  Nomenklatur

 Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

 Belum optimalnya peanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi.

 Jumlah kebijakan untuk peningkatan kualitas tumbuh kembang dan perlindungan anak

Selanjutnya,

dianalisis

 Belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum digunakannya instrument analisis responsive gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berbagai institusi yang menangani pemberdayaan perempuan.

isu-isu

strategis

yang

berhubungan

atau

mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut :


46

Tabel.T-IV.C.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1)

Isu Strategis Dinamika Internasional (2)

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(3)

(4)

(5)

 Mengurangi tingkat kemiskinan,  Masih rendahnya Kualitas yang diukur terhadap garis Hidup dan Peran Perempuan kemiskinan nasional, dari 13.33 % untuk mewujudkan serta pada tahun 2010, menjadi 8-10 % mengembangkan keluarga pada tahun 2014 sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

1

MDGs Goal 1a,1b,1c: Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan

2

MDGs Goal 3,3.1, 3.2 :  Pengembangan berbagai peraturan Mendorong Kesetaraan Gender perundang-undangan, kebijakan, dan Pemberdayaan Perempuan program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaanya.  Menciptakan kesempatan kerja Human Traffiking penuh dan produktif dan pekerja yang layak untuk semua, termasuk Gender Empowerment perempuan dan kaum muda Measurement (GEM)  Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar Gender related Development dan lanjutan pada tahun 2005 dan Index (GDI) disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015  Meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dibidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

3 4

5

 Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender  Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sector pembangunan  Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD  Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)  Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender

 Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

 Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak  Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 



6

MDGs Goal 5b : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Total Fertility Rate (TFR) meningkat dari 2,3 (SDKI 2007) menjadi 2,6 (SDKI 2012) Promosi dan pergerakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu

 Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki  Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).

 Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

 Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana


47

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih Visi

Pembangunan Provinsi Jawa

Timur

yang

ingin diwujudkan Pada

periode 2014 -2019 adalah “ Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,

Berdaya

Saing,

dan

berakhlak

“.

Sedangkan

untuk

mewujudkan Visi tersebut, dijabarkan melalui Misi yaitu “ Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Pada bagian ini dikemukakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Menelaah visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isuisu strategis pelayanan BPPKB Provinsi Jawa Timur.


48

Tabel.T-IV.C.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan berdaaya Saing. No (1)

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Misi 1 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

1. Program: Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pengembangan ekonomi kaum perempuan


Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

 Belum optimalnya penerapan

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

  Penyusunan data terpilah di piranti hukum, piranti analisis dan masing-masing SKPD belum dukungan politik terhadap optimal kesetaraan gender sebagai  Terbatasnya SDM yang memiliki prioritas pembangunan  Kompetensi masalah Gender  Masih lemahnya kelembagaan dan Anak dan jaringan PUG dan banyaknya  Koordinasi dengan kab/kota yang peraturan perundang undangan belum optimal yang bias gender  Masih adanya diskriminasi dalam  Belum adanya ketersediaan dan  memperoleh akses terhadap penggunaan data terpilah menurut perempuan dalam pembangunan jenis kelamin dalam siklus  Keterbatasan anggaran pembangunan  Masih rendahnya pemahaman  Lemahnya koordinasi antara mengenai konsep dan isu gender SKPD terkait serta manfaat Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan terutama di Kab/Kota  Lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dan menjangkau semua wilayah serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan  Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kab/Kota dalam implementasi  Belum terpenuhinya presentase jumlah perempuan yang duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik

Sudah adanya Capacity Building bagi Focal Point Gender SKPD Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan Focal Point Gender sudah berjalan Adanya UU No. 13 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30 % perempuan di Lembaga Legeslatif

49

Program : Pengembangan PAUD secara holistic dan terpadu

 Belum Optimalnya SDM Kader

 Kurangnya informasi pendukung  Sudah tersedianya

Taman Posyandu  Kurangnya Pemahaman tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

untuk memberikan pemahaman tenaga kader ditingkat akan Pengembangan Model desa / kelurahan Operasi BKB - Posyandu - Padu. melalui TP- PKK.  Rendahnya pemahaman SDM  Sudah tersedianya Kader taman posyandu Kader yang ada di  Keterbatasan anggaran desa tempat  Rendahnya Kesadaran pelayanan posyandu Masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Anak Dalam Taman Posyandu  Kurangnya informasi pendukung untuk memberikan pemahaman akan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak  Kurangnya informasi untuk pemahaman akan pentingnya Perlindungan Anak dalam Taman Posyandu

2. Program : Peningkatan kualitas dan  Masih rendahnya Kualitas  Koordinasi dengan kab/kota peran perempuan dalam Hidup dan Peran Perempuan yang belum optimal pembangunan, serta untuk mewujudkan serta  Masih adanya diskriminasi perlindungan perempuan dan mengembangkan keluarga dalam memperoleh akses anak dari berbagai tindak sehat, sejahtera dan bahagia terhadap pendidikan dan kekerasanmelalui upayadalam pembangunan pelatihan bagi kaum upaya pencegahan,  Masih belum terpenuhinya perempuan pelayanan dan jaminan penghormatan,  Dalam penangannan kasuspemberdayaan. perlindungan dan pemenuhan kasus anak dan perempuan hak-hak dasar perempuan dan masih dilakukan berbasis isu, anak tanpa ada koordinasi antar  Rendahnya komitmen dan SKPD maupun organisasi non pemahaman dari lintas sector pemerintahan dan masyarakat umumtentang  Belum semua aparat memiliki tindak kekerasan dan pemahaman terhadap perdagangan orang konsekwensi ratifikasi KHA  Rendahnya Keikutsertaan dan konvensi internasional perempuan terkait Perlidungan Anak Dalam pengembangan usaha  Kurangnya pemahaman ekonomi produktif, melalui aparat terhadap konteks berbagai pelatihan ketrampilan, perlindungan anak, mandat dan pendampingan untuk yang diemban sehingga meningkatkan kapasitas usaha kurang memberikan respon ekonomi perempuan dan tindakan yang tepat  Implementasi Peraturan dalam pelayanan anak Perundang-undangan belum  Belum tersedia data untuk optimal kelompok anak beresiko,  Belum memiliki shelter yang korban. memadai  Keengganan korban  Kurangnya perlindungan bagi kekerasan terhadap pasca TKW Perempuan dan Anak melapor ke PPT.  Pengambil kebijakan kurang mendukung  Belum adanya shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak


 Koordinasi

dan kerjasama dengan SKPD terkait .  Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi dunia ( Uniceff, IOM)  Kerjasama dengan lembaga /LSM yang menangani akan perlindungan anak dan perempuan. Koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kab/Kota di Jawa Timur

50

 Terbatasnya anggaran  Kualitas SDM masih rendah

3. Program : Melanjutkan dan memperkuat revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga

 Masih rendahnya tingkat

kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki  Kurangnya alat kontrasepsi KB  Kurang signifikannya kenaikan contraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif  Belum terpenuhinya pelayanan unmet need  Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan  Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki  Sarana dan Prasarana terbatas.  Terbatasnya anggaran  Kompetensi SDM terbatas  Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).  Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

 Kurangnya tenaga penyuluh KB  Tersedianya tenaga  Belum adanya pergub yang medis/ Bidan di

mengatur pelayanan KB

 Kurangnya fasilitas sarana

seluruh wilayah

 Fasilitas kesehatan

pelayanan KB ( ABPK,IUD Kit, didesa yang sudah Implant Kit) memadai  Kurangnya media tentang  Fasilitas kesehatan pentingnya Kesehatan didesa yang memadai Reproduksi Remaja (KRR) untuk PIK KRR (  Belum semua tenaga PKB/PLKB Pusat Informasi mampu melaksanakan konseling Konseling Kesehatan KB dengan menggunakan ABPK Reproduksi Remaja)  Anggaran terbatas  Sudah tersedianya tenaga Konselor di desa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPPKB ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BPPKB Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:


51

Tabel T-IV.C.8 Permasalahan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundangundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

2

Meningkatkan pendataan, pemantauan dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditingkat nasional, provinsi dan kab/kota

Masih rendahnya Kualitas Hidup dan  Rendahnya kualitas  Adanya organisasi Peran Perempuan untuk mewujudkan SDM kemasyarakatan/agama yang serta mengembangkan keluarga menjadi mitra kerja  Keterbatasan sehat, sejahtera dan bahagia dalam anggaran pembangunan  Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi

 - Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap  kesetaraan gender di semua sektor pembangunan  - Belum tersedianya data terpilah

 Adanya komitmen pemerintah Sarana dan Prasarana terbatas. (Gubernur) untuk mendukung

Terbatasnya anggaran Kompetensi SDM terbatas

pelaksanaan program

 Terjalinnya kerjasama dengan SKPD terkait

 Penyusunan data terpilah di masingmasing SKPD belum optimal 3

Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Masih lemahnya kelembagaan dan  Kurangnya sinergitas  jaringan pengarusutamaan gender dan sinkronisasi dan banyaknya peraturan program untuk  perundangan yang bias gender mendukung kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Adanya kemitraan dengan SKPD terkait Adanya Kerjasama dengan pemerintah Pusat dalam mewujudkan kesetaraan gender

 Lemahnya koordinasi antara pemerintah Pusat dan Provinsi  Terbatasnya anggaran  Terbatasnya SDM yang berkompeten 4

Menyusun , mengembangkan berbagai perundangundangan,kebijakan,program, kegiatan , pendataan, anggaran serta meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksanaan pembangunan yang mendukung pemenuhan hak anak


 Implementasi  Koordinasi dan kerjasama Peraturan Perundang- dengan organisasi dunia ( undangan belum Uniceff, IOM) optimal  Kerjasama dengan lembaga  Rendahnya kualitas /LSM yang menangani akan perlindungan anak dan SDM - Rendahnya komitmen dan perempuan pemahaman dari lintas sektor dan  Keterbatasan masyarakat umum tentang tindak anggaran kekerasan dan perdagangan  Lemahnya koordinasi orang antara pemerintah pusat dan provinsi - Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

52

5

1. Meningkatnya usia pendewasaan pernikahan menjadi > 20 tahun

1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki. 2. Kurangnya alat kontrasepsi KB 3. Kurang signifikannya kenaikan contraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif 4. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need 5. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan 6. Sarana dan Prasarana terbatas. 7. Terbatasnya anggaran 8. Kompetensi SDM terbatas 9. Rendahnya kesadaran masyarakat



  



Belum terpenuhinya amanat UU no. 52 tahun 2009 tentang pembentukan BKKBD Provinsi Rendahnya kualitas SDM Keterbatasan anggaran Belum adanya peraturan gubernur Adanya organisasi kemasyarakatan /agama yang yang mengatur menjadi mitra kerja pelayanan KB Koordinasi dengan kab/kota yang belum optimal

tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).

10. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPPKB yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPPKB ditinjau dari: 1.

gambaran pelayanan SKPD;

2.

sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu startegis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPPKB tahun rencana. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan BPPKB dilakukan dengan cara : 1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FDG) dengan melibatkan

para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. 2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut : a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan,

dengan mengisi table dengan contoh sebagai berikut :


53

Tabel.T-IV.C.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No

Kriteria *)

Bobot **)

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

20

2

Merupakan Tugas dan Tagungjawab SKPD

10

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap public

20

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Total

100

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan

berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi table sebagai berikut : Tabel.T-IV.C.8 Nilai Skala Kriteria No

Nilai Skala Kriteria ke Isu Strategis

1

2

3

4

5

6

Total Skor

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(12)

1 Masih lemahnya kelembagaan 0.2 dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender

0.1

0.2

0.1

0.15

0.25

1

2 Belum adanya ketersediaan dan 0.15 penggunaan data terpilah dalam siklus pembangunan

0.1

0.2

0.1

0.15

0.25

0.95

3 Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

0.2

0.1

0.2

0.1

0.12

0.22

0.94

4 Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan

0.15

0.1

0.15

0.1

0.18

0.25

0.93

(1)


54

5 Rendahnya keikutsertaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan 6 Masih rendahnya Kualitas Hidup

0.2

0.1

0.15 0.07

0.15

0.25

0.92

0.2

0.1

0.15 0.05

0.16

0.22

0.88

7 Tingginya berbagai Tindak 0.15 Kekerasan dan perdagangan orang terhadap Perempuan Dan Anak

0.1

0.2

0.09

0.10

0.23

0.87

8 Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

0.15

0.1

0.2

0.09

0.10

0.23

0.87

9 Kurangnya pemahaman tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

0.2

0.1

0.2

0.05

0.10

0.20

0.85

10 Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang 11 Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB

0.2

0.1

0.2

0.05

0.10

0.20

0.85

0.2

0.07

0.2

0.05

0.10

0.20

0.82

12 Belum terpenuhinya pelayanan unmet need

0.15

0.1

0.17 0.05

0.07

0.20

0.74

13 Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

0.15

0.1

0.17 0.05

0.07

0.19

0.73

dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

c. Menghitung

rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strsregis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel.T-IV.C.9 Rata-Rata Skor Isu-isu strategis

No

Isu-Isu Strategis

Total Skor

Rata-Rata Skor

peringkat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


55

1

Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender belum optimal

2

1

0.17

1

Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point

0.95

0.158

2

3

Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD

0.94

0.157

3

4

Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

0.93

0.155

4

0.92

0.153

5

0.88

0.146

6

0.87

0.145

7

0.87

0.145

8

0.85

0.142

9

0.85

0.142

10

0.82

0.137

11

12 Belum terpenuhinya pelayanan unmet need

0.74

0.123

12

13 Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

0.73

0.122

13

5

Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender

6

Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

7

Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan

8

Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tingginya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan 10 Dan Anak Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi 11 akseptor KB 9

Dari hasil rata-rata skor

tersebut diatas dapat dilakukan pemeringkatan

terhadap isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender; 2. Belum adanya ketersediaan dan penggunaan data terpilah dalam siklus pembangunan;


56

3. Belum

optimalnya

penyusunan

Anggaran

Responsif

Gender

kedalam

Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 4. Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan 5. Rendahnya keikutsertaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan; 6. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan; 7. Tingginya berbagai Tindak Kekerasan dan perdagangan orang terhadap Perempuan Dan Anak; 8. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; 9. Kurangnya pemahaman tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 10. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; 11. Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB 12. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need 13. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.


57

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Recommend Documents