BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1.
Kapasitas Kelembagaan SKPD (SDM, Fasilitas Penunjang dan Aset) Permasalahan kapasitas kelembagaan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut : a.
Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknis perhubungan (penguji kendaraan, tenaga PPNS, ahli ukur kapal, tatalaksana kepelabuhanan, SAR, dll).
b.
Belum ada lembaga pendidikan di bidang Perhubungan yang terakreditasi untuk mendukung wilayah kepulauan dan perbatasan antar daerah dan antar negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c.
Masih rendahnya realisasi pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan baik gedung kantor, rumah dinas, mobil operasional maupun alat komunikasi.
d.
Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Jalan Palapa 17 sudah tidak layak digunakan karena umur ekonomis bangunan sudah di atas 30 tahun, dan tidak nyaman untuk digunakan. Sudah dilakukan SID tahun 2010 melalui dana APBD Provinsi NTT, namun sampai dengan saat ini belum dibangun.
e.
Pengelolaan aset (tanah dan rumah dinas) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT belum optimal.
f.
Masih terbatasnya ketersediaan data untuk perencanaan sektor perhubungan, seperti data kunjungan kapal/pesawat/angkutan darat, arus penumpang, barang dan peti kemas pada setiap bandar udara, pelabuhan laut dan penyeberangan serta terminal penumpang.
g.
Keterbatasan pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan (darat, laut dan udara).
h.
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, UPT Kementerian (laut dan udara) di daerah, dan antar mitra kerja perhubungan serta swasta dalam penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
40
2.
Permasalahan Transportasi Darat-Lalu Lintas Angkutan Jalan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan transportasi darat lalu lintas angkutan jalan di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut : a. Masih tingginya angka kejadian, jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan, yang diakibatkan oleh kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; masih terbatasnya fasilitas keselamatan dan keamanan di jalan. Sesuai data BPS dan POLDA NTT rata-rata pertumbuhan kejadian kecelakaan periode 2009 -2012 adalah sebesar 26,52% dan tahun 2012 sendiri mencapai 30% dari total kejadian (2008 – 2012). Dan angka korban yang meninggal meningkat dari 272 orang tahun 2008 menjadi 401 orang tahun 2012. b. Berkurangnya minat investasi swasta untuk sarana angkutan umum (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi /bus), sementara permintaan ijin trayek angkutan sewa, angkutan khusus antar jemput semakin tinggi, jumlah trayek/lintasan AKDP 46 trayek. Hal ini seiring dengan semakin tingginya tuntutan
permintaan masyarakat akan
perbaikan kualitas pelayanan jasa angkutan umum yang teratur, lancar, nyaman dan tepat waktu. c. Belum optimalnya pengoperasian dan pengawasan jembatan timbang sebagai pengawasan pelanggaran muatan lebih. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kapasitas, letak lokasi, peralatan/perlengkapan dan SDM. d. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan, terminal dan pola distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. Sesuai dengan Tatralok, Tatrawil dan Tatranas. e. Masih rendahnya kondisi jalan Provinsi yang kondisi mantap/baik yaitu 40% dari total panjang jalan 1.314 Km, sehingga pelayanan angkutan umum kurang optimal. f.
Tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil masih terbatas, dilihat dari terbatasnya pembangunan prasarana jalan dan penyediaan angkutan umum perintis.
g. Belum adanya angkutan pemadu antar moda (antar simpul-simpul transportasi) seperti dibandara, terminal bus dan pelabuhan (laut dan penyebrangan) serta angkutan lintas batas negara, khsusnya dengan Negara Demokratik Timor Leste. Selama ini untuk angkutan lintasan batas negara hanya dilayani oleh angkutan travel yang tidak dalam pengawasan dan pantauan petugas Dinas Perhubungan Provinsi NTT. h. Besarnya
tingkat
penggunaan
kendaraan
pribadi
di
perkotaan,
yang
dapat
menimbulkan kemacetan dan berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran udara (polusi udara). Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
41
3.
Permasalahan Transportasi Darat - Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan Angkutan penyebrangan merupakan sarana angkutan yang paling dominan digunakan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah di Nusa tenggara Timur, karena masyarakat
dapat
membawa
hasil-hasil
pertanian
mereka
untuk
dipasarkan
dan
diantarpulaukan ke berbagai daerah/kota di NTT. Disamping itu, tarif tiketnya terjangkau oleh masyarakat dan terjadwal. Sarana angkutan penyebrangan sangat cocok sekali untuk wilayah NTT sebagai Provinsi Kepulauan) untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas antar pulau dan daerah kabupaten/kota di NTT. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi darat – lalu lintas angkutan penyebrangan di Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut : a.
Masih rendahnya kapasitas sarana angkutan penyebrangan yang beroperasi di NTT baik yang dikelola oleh PT. Ferry Indonesia maupun oleh PT. Flobamor Kupang, kapasitasnya masih berkisar antara 500 – 750 GT, sehingga tidak bisa beroperasi pada cuaca ekstrim di NTT.
b.
Jumlah armada yang ada tidak sebanding dengan jumlah lintasan pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu 27 Lintasan Penyeberangan (11 lintasan komersil dan 16 lintasan perintis penyebrangan), yang sudah beroperasi ± 10 - 15 lintasan pelayanan. Masih banyak lintasan penyeberangan yang belum dilayani oleh angkutan penyebrangan, bahkan ada lintasan yg sudah ditetapkan tapi belum ada dermaganya,sampai saat ini.
c.
Masih terbatasnya prasarana dan fasilitas pelabuhan penyebrangan untuk mendukung kelancaran distribusi kendaraan, barang dan orang, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan membuka isolasi pada daerah-daerah terpencil dan terisolirserta untuk menghubungakan lintasan penyeberangan antar negara, yaitu Kupang – Darwin, Maritaing – Dili dan Kalabahi – Dili. Termasuk peninjauan kembali kapasitas dermaga untuk memungkinkan sandarnya kapal penyebrangan bertonage 1000 GT ke atas.
d. Kondisi armada angkutan penyeberangan yang beroperasi sebagian besar perlu diremajakan baik armada yang dikelola oleh PT. Ferry Indonesia maupun PT. Flobamor Kupang. e.
Dalam rangka peningkatan kinerja layanan angkutan penyebrangan khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT (PT. Flobamor Kupang), management PT. Flobamor perlu didorong untuk membenahi kapasitas SDM, pengelolaan keuangannya serta jenis usahanya yang dijalankannya, terutama untuk fokus pada pengelolaan kapal motor penyebrangan yang ada.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
42
f.
Keengganan kabupaten/kota untuk mengelola prasarana pelabuhan yang sudah dibangun, sehingga belum beroperasi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat dan bagi daerah dimana dermaga itu dibangun.
g. Terbatasnya biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana penyebrangan (APBD dan APBN) serta masih rendahnya peran swasta dan BUMN dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat lalulintas angkutan penyebrangan. 4.
Permasalahan Transportasi Laut Prasarana transportasi laut di NTT sesuai Kemenhub Nomor: KP. 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional ada 74 Pelabuhan Laut, sesuai hirarki dan fungsinya 1 (satu) pelabuhan utama, 9 (sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 pelabuhan pengumpan (regional dan lokal).
Ada 6 armada angkutan laut perintis, masing-masing
pangkalan kupang 4 trayek (4 armada), dan pangkalan Maumere 2 trayek/lintasan (2 armada). Disamping itu, juga dilayani kapal-kapal PT. PELNI ± 6 kapal (seperti, KM.AWU, Bukit Siguntang, KM. Willis). Sedangkan angkutan yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri (Pelra) belum terdata termasuk angkutan laut lintas kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Kewenangan Pemerintah Provinsi NTT (pemberian ijin pembangunan kapal GT 7 ke bawah dan angkutan laut lintas kabupaten/kota). Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi laut di Provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut : a. Masih tingginya kecelakaan pelayaran di laut, tahun 2012 ada 23 kejadian dan 2013 ada 23 kejadian, lebih banyak kejadian terutama oleh kapal-kapal pelayaran rakyat, karena beroperasi melebihi daya muat/angkut kapal dan kebanyakan tidak memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. b. Terbatasnya kapasitas pelabuhan, terutama pelabuhan-pelabuhan strategis dan potensial di NTT, sehingga terjadi penumpukan barang dan penumpang. Diantaranya pelabuhan laut Lorens Say – Maumere, Waingapu – Sumba Timur, Labuan Bajo-Manggarai Barat, Reo – Manggarai, Marapokot- Nagekeo, Atapupu-Belu dan Alor (Kalabahi). c.
Terbatasnya Sarana Bantu Navigasi Pelabuhan pada beberapa pelabuhan perintis, sehingga kapal tidak bisa bersandar pada malam hari.
d.
Rendahnya kualitas sarana angkutan laut perintis di NTT, karena usianya sudah tua (KM. Nembrala, KM. Nangalala) dan jumlahnya sangat terbatas belum menjangkau seluruh pelabuhan-pelabuhan yang belum dilayani secara komersil di NTT.
e. Masih banyak pelabuhan yang belum memiliki dokumen Master Plane, dokumen AMDAL, DLKR-DLKP. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
43
f.
Masih banyak pelabuhan yang belum dibangun tapi sudah ada dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional, hal ini dikarenakan ada pelabuhan yang belum dilakukan Studi Kelayakan, SID dan DED.
g. Tingginya aktivitas di pelabuhan berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air akibat buangan limbah cair dan limbah padat. h. Banyaknya jenis pungutan/tarif di pelabuhan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan bebannya dirasakan oleh masyarakat. 5.
Permasalahan Transportasi Udara Transportasi udara merupakan salah satu sarana angkutan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta di Nusa Tenggara Timur dan menunjang pengembangan aktivitas kepariwisataan. Disamping itu, juga berfungsi untuk membangun konektivitas lokal dalam wilayah kabupaten, regional (antar kota dalam wilayah provinsi), nasional (antar provinsi) dan internasional (antar negara). Bandar Udara El Tari Kupang sebagai Bandar Udara Internasional Regional (Kelas I) dengan tingkat pelayanan pengumpul skala sekunder, perlu dibenahi dan dikembangkan baik prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya. Mengingat rata-rata pertumbuhan penumpang selama periode 2009 – 2013 mengalami peningkatan mencapai 28 %. Sedangkan pertumbuhan penumpang dari tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2012 tumbuh sebesar 10% lebih. Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan transportasi udara di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut : a. Adanya pembangunan tower peralatan komunikasi serta bangunan-bangunan gedung disekitar lokasi bandar udara yang dapat mengganggu ruang udara untuk penerbangan ;. b. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap keamanan kawasan bandar udara (masih banyak ternak masyarakat yang secara bebas keluar/masuk kawasan bandar udara);
c. Masih terbatasnya sarana dan fasilitas navigasi penerbangan pada beberapa bandar udara di Nusa Tenggara Timur; d. Terbatasnya Prasarana dan fasilitas umum Bandar Udara El tari Kupang sebagai Bandar Udara Internasional Regional (Kelas I) dengan tingkat pelayanan pengumpul skala sekunder e. Terbatasnya kemampuan/kapasitas prasarana dan fasilitas bandar udara untuk didarati pesawat yang berbadan lebar pada bandar udara yang strategis dan potensial; f.
Masih terbatasnya jumlah maspakai penerbangan yang melayanai wilayah NTT dan terbatasnya frekuensi penerbangan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
44
g. Belum adanya maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan internasional Kupang – Dili – Darwin. h. Belum terpadunya jaringan prasarana dan sarana angkutan antar moda ke simpul-simpul transportasi. i.
Adanya keluhan masyarakat terhadap tingginya harga/tarif tiket pada hari-hari besar keagamaan dan masa liburan sekolah.
j.
Pengembangan Bandar Udara belum terpadu dengan kebutuhan fasilitas penunjang lainnya bagi pengguna jasa, serta pengelolaan bandar udara belum mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat disekitar kawasan bandara.
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pembangunan sektor perhubungan (darat, laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, diarahkan untuk mendukung pencapaian 6 (enam) tekad Pemerintah Provinsi, Visi, dan 8 (delapan) Misi dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 - 2018. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, yaitu Misi Kelima : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan tujuan yaitu peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang dan sasaran utama ada 2 (dua), yaitu : 1.
Terwujudnya kesinambungan pergerakan barang dan jasa antar desa dan antar pusat koleksi dan distribusi;
2.
Tersedianya transportasi publik yang memadai. Mencermati Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan tujuan dan
sasaran utama tersebut, ada beberapa faktor penghambat dan peluang untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Faktor-faktor penghambatnya adalah : 1.
Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem transportasi jalan, penataan kelas jalan, terminal dan pola distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan serta pola permukiman masyarakat yang tidak terpusat.
2.
Belum adanya sarana angkutan antar moda transportasi yang menghubungkan antar simpul-simpul
transportasi
terminal, bandar
udara
dan
pelabuhan
laut
dan
penyebrangan. 3.
Masih rendahnya kualitas layanan sarana angkutan publik yang ada, yang disebabkan oleh banyaknya sarana angkutan yang sudah tidak laik operasi, jumlahnya terbatas.
4.
Kecendrungan masyarakat untuk menggunakan angkutan sewa/taksi, angkutan antar jemput dan kepemilikan mobil pribadi. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
45
5.
Terbatasnya anggaran untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) khususnya sumber dana APBD Provinsi NTT.
Faktor-faktor pendorong/peluang bagi terwujudnya pencapaian misi , tujuan dan sasaran tersebut : 1.
Adanya sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT pada Urusan Perhubungan (sub sektor darat, laut dan udara) ;
2.
Provinsi NTT sebagai Provinsi kepulauan, untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya menggunakan sarana transportasi laut dan penyebrangan, yang didukung oleh keberadaan sarana angkutan jalan dan udara.
3.
Nusa Tenggara Timur berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan pintu gerbang selatan indonesia;
4.
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5.
Kebijakan Pemerintah terkait Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana Provinsi NTT berada dalam Koridor V bersama NTB dan Bali ;
6.
Dukungan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Nusa Tenggara Timur, melalui berbagai program / kegiatan pembangunan / pengembangan / peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di NTT dengan alokasi pembiayaan (APBN) yang cenderung meningkat setiap tahunnya ;
7.
Kebijakan Pemerintah terkait pemberian subsidi angkutan perintis darat, laut dan udara untuk membuka akses dan isolasi pada daerah/wilayah terpencil dan tertinggal dan perbatasan antar negara.
III.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Ada beberapa program dalam Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2010 – 2014 yang memberikan dorongan dan dukungan bagi Pemerintah Provinsi NTT adalah: 1.
Penurunan kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan Transportasi. Hal ini sejalan dengan program/kegiatan dalam uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
46
2.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah terutama di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal dan daerah perbatasan.
3.
Pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
4.
Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan negara (Terdamu-Sabu, D.C Saudale-Rote, A.A. Bere Talo-Atambua).
Faktor – faktor penghambatnya adalah masih terbatasnya dukungan Pemerintah Provinsi dalam menyediakan dukungan dana pendamping untuk perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (darat, laut dan darat).
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi NTT 1.
Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT, sebagai faktor pendorong SKPD, yaitu adanya sejumlah arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT pada sektor transportasi yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan dalam Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT, yaitu : a.
Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi dan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
b.
Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Soe (Kabupaten TTS), Kefamenanu
(Kabupaten
TTU),
Ende
(Kabupaten
Ende),
Ruteng
(Kabupaten Manggarai) dan Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. c.
Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kalabahi (Kabupaten
Alor),
Atambua
(Kabupaten
Belu)
dan
Kefamenanu
(Kabupaten TTU), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
47
pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga (Timor
Leste
dan
Australia);
sebagai
simpul
utama
transportasi
yang
menghubungkan wilayah sekitarnya dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya. d.
Mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia;
e.
Menata pergerakan transportasi antar pusat kegiatan di dalam pulau melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalulintas, serta pembangunan jaringan jalan baru untuk tingkat Provinsi;
f.
Mendorong keterjangkauan transportasi darat sampai ke daerah pedalaman dan perdesaan. Arah kebijakan ini sejalan dengan pengembangan sarana angkutan keperintisan (darat, laut dan udara) ;
g.
Mengembangkan
PelabuhanTenau
sebagai
pelabuhan
utama
bertaraf
internasional untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekspor-impor barang.
Kebijakan
ini
sejalan
dengan
kebijakan
dalam
Master
Plan
pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang sebagai pelabuhan ekspor/impor di wilayah Indonesia timur. h.
Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf nasional di pulau-pulau utama
guna
meningkatkan
keterkaitan
eksternal
dengan
wilayah
lain
disekitarnya; i.
Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan regional dan lokal guna meningkatkan keterkaitan di dalam wilayah provinsi.
j.
Meningkatkan pelayanan bandar udara yang telah ada, terutama pada wilayahwilayah pusat pertumbuhan; dan
k.
Membuka
pelayanan
bandar
udara
baru
bagi
wilayah
yang
berpotensi
berkembang dan untuk kepentingan tertentu. Kebijakan ini mendukung rencana pemerintah Provinsi NTT untuk membangun bandar udara Kabir di Alor-Pantar, Adonara-Flores Timur dan Tanjung Bendera di Manggarai Timur. 2.
Tinjauan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Provinsi NTT tahun 2013 – 2018, pada sektor transportasi, yaitu: a.
Aktivitas/kegiatan disektor transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan air;
b.
Meningkatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta menimbulkan kebisingan dan getaran. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
48
c.
Menimbulkan
konflik
sosial
terkait
penggunaan
lahan
untuk
pembangunan/pengembangan prasarana dan fasilitas transportasi (terminal, bandar udara dan pelabuhan). d.
Menimbulkan alih fungsi lahan (lahan konservasi menjadi pelabuhan) dan mengganggu ekosistem laut (rusaknya ekosistem laut).
e.
Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di perkotaan, yang dapat menimbulkan kemacetan dan berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran udara (polusi udara).
III.5. Isu-Isu Strategis Pembangunan Sektor Transportasi Ke Depan Setelah dilakukan berbagai analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, review kinerja
pelayanan
selama
5
tahun
terakhir
dan
permasalahan
–
permasalahan
pembangunan sektor transportasi (darat, laut dan udara), maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan transportasi (darat, laut dan udara), adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas angkutan.
2.
Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi pada daerah-daerah tertinggal/terpencil, perdesaan dan wilayah perbatasan (antar daerah & antar negara) dan pengembangan kepariwisataan serta 6 (enam) tekad Pemerintah Provinsi ;
3.
Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, hal ini terjadinya karena kurang optimalnya pengoperasian & pengelolaan jembatan timbang yang ada.
4.
Belum adanya sarana angkutan antar moda transportasi yang menghubungkan antar simpul-simpul transportasi terminal, bandar udara, pelabuhan laut & penyeberangan.
5.
Masih rendahnya kualitas layanan sarana dan prasarana angkutan umum/publik yang adaserta tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput dan angkutan sewa dan taksi di berbagai kabupaten/kota di NTT;
6.
Aktivitas transportasi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air dan udara) dan terjadinya konflik sosial (masalah tanah).
7.
Masih adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang pada pelayanan angkutan jalan, penyeberangan, laut dan udara.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
49
