ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

3.1.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Umum Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, BLH Provinsi Jawa Timur berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan. Selain dari pada permasalahan tersebut, BLH Provinsi Jawa Timur juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

3.1.2. Permasalahan Khusus Permasalahan khusus yang dihadapi oleh BLH Provinsi Jawa Timur yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup. Yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus terus didalami dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Tabel 3. 1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/Kondi si Saat Ini

Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD

Pelayanan informasi status mutu air (100%) Pelayanan informasi status mutu udara (100%)

Standar yang Digunakan SPM

SPM

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD) 1. Belum 1. Rendahnya lengkapnya kesadaran ketersediaan masyarakat data dalam inventarisasi perlindungan potensi dan Lingkungan pengelolaan

31

Permasalahan Pelayanan SKPD Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian


Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat (100%) Pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan Penegakan hukum

Hasil analisis Renstra K/L

32

Penurunan beban pencemar Pengendalian kerusakan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Standar yang Digunakan SPM

-

Permendagri 54/2010

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD) Hidup lingkungan 2. Masih hidup terbatasnya 2. Masih tenaga mahalnya teknis teknologi (jabatan pengolahan fungsional) limbah 3. Belum terimplementasi nya penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009 1. Tingginya potensi investasi di bidang sumber energi terbarukan 2. Tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Makin banyak masyarakat Indonesia ikut serta dalam gerakan dukungan penanganan perubahan iklim dan gaya hidup ramah lingkungan

Permasalahan Pelayanan SKPD

1. Kecenderungan saat ini masih mengkonversi lahan pertanian dan hutan untuk pengembangan sumber energi terbarukan 2. Otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang bersifat sektoral dan parsial mempersulit sinkronisasi kebijakan pengelolaan lingkungan 3. Penanganan isu sosial terkait: persoalan dan bencana lingkungan, masih superfisial akibat rendahnya, pengetahuan dan kapasitas masyarakat

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019


Aspek Kajian


Hasil telaahan RTRW

Hasil analisis KLHS

3

Permasalahan Pelayanan SKPD

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

2

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan Kewenangan SKPD) SKPD) 1. Pola 1. Peningkatan penggunaan kesadaran lahan masyarakat berkembang terhadap sampai ke lingkungan pedesaan 2. Perubahan 2. Tingginya iklim yang tingkat ekstrim pembangun 3. Semakin an meningkatnya perkotaan lahan kritis 3. Belum 4. Tingginya optimalnya tingkat pengelolaan pencemaran sumber daya industri alam dan 5. Tingginya lingkungan tingkat alih hidup fungsi lahan 4. Nilai ekonomi lahan yang cenderung meningkat Pengaruh perkembangan perkotaan yang pesat terhadap ketersediaan lahan pertanian, gangguan lingkungan hidup dan sejenisnya

Tabel 3. 2

1

Standar yang Digunakan

Isu Strategis Dinamika Internasional Transformatif perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup Mengintegrasikan keanekaragaman hayati di lingkungan dan agenda ekonomi Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Dinamika Nasional Penurunan beban pencemaran lingkungan

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dinamika Regional/Lokal Perubahan budaya tingkah laku masyarakat

Lain-lain

Pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan. Pencemaran lingkungan dari sektor industri, domestik dan


33


4

kegiatan lain baik ke media lingkungan air, tanah dan udara. Pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, ruang terbuka hijau dan penataan ruang

Kota yang berkelanjutan baik untuk lingkungan dan kehidupan masyarakat

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi BLH Provinsi Jawa Timur yang

terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telahaan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih adalah sebagai berikut: Tabel 3. 3

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Misi: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik 5 Misi Utama 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang 4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi BLH Provinsi Jawa Timur dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-3, yaitu “Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang”, yang bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya”. Adapun sasaran dari Misi Utama Ke-3 tersebut yang secara langsung diperankan BLH Provinsi Jawa Timur adalah: 1. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi. 2. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi. 3. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut. 4. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

34



Sedangkan pilihan strategi untuk mencapai Misi utama Ke-3 dapat di kelompokkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengendalian, perluasan dan rehabilitasi hutan. 2. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi. 3. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir dan laut. 4. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi maka arah kebijakan BLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. 2. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigrasi pertanian rakyat melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 3. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai dan memelihara lingkungan hidup melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4. Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah melalui Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Tabel 3. 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BLH Provinsi Jawa Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Misi: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik Misi Utama Ke-3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang Program Permasalahan Pelayanan Faktor SKPD Penghambat Pendorong Rehabilitasi dan Tingginya luasan lahan Sistem pengelolaan lahan - Dukungan dari Pemulihan kritis akibat perubahan masih sederhana dan instansi/SKPD terkait Cadangan - Peningkatan fungsi lahan kurangnya Sumber Daya memperhitungkan dampak pengetahuan dan Alam lingkungan kesadaran petani Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Banyaknya sumber-sumber mata air yang hilang atau mengecil

Pemanfaatan lahan kurang mempertimbangkan daerah tangkapan sumber air


- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan

35


sumber mata air - Pengawasan rekomendasi dan pelaksanaan pengawasan AMDAL Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

banyaknya - Semakin jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun. - Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Jawa Timur - Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional

- Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi - Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum adanya jabatan fungsional PPLH - Permasalahan sosial terkadang menjadi faktor utama pengaduan dibandingkan dengan permasalahan pencemaran

tingginya - Semakin pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara SKPD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tingginya intensitas penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya berpotensi terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Rendahnya pemahaman penggunaan BPO

Semakin masyarakat pengaruh GRK

3.3.

pahamnya terhadap

Telaahan Renstra K/L Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2014 masih dihadapkan pada

pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) adalah sebagai berikut: Tabel 3. 5

36

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KNLH Tahun 2010-2014 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019


Visi Terwujudnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau

Misi Mewujudkan penurunan beban pencemar, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau 2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan 3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi

Tujuan Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan

Sasaran Penurunan beban pencemaran lingkungan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup


Outcome Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

37


Sementara itu, hasil telaahan dan identifikasi permasalahan terkait Renstra K/L tersebut adalah pada Tabel 3.6 berikut: Tabel 3. 6

Permasalahan Pelayanan BLH Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Penurunan beban pencemaran lingkungan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3.4.

Permasalahan Pelayanan SKPD - Semakin banyaknya jumlah industri dan pemukiman yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun. - Perlu peningkatan pengawasan pada jenis usaha senyampang dengan cepatnya pertumbuhan industri di Jawa Timur - Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional

Faktor Penghambat Pendorong - Kebijakan lingkungan - Semakin tingginya terkadang terkalahkan pemahaman dan dengan kepentingan partisipasi masyarakat ekonomi dan pengusaha - Kurangnya jumlah terhadap pengawasan SDM yang dan pengelolaan berkompeten dalam lingkungan hidup pengawasan dan - Meningkatnya koordinasi antar sektor belum adanya jabatan fungsional PPLH baik antara SKPD, - Permasalahan sosial LSM dan pengusaha terkadang menjadi dalam pengelolaan faktor utama lingkungan hidup pengaduan dibandingkan dengan permasalahan pencemaran

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk “mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan”, dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Tabel 3. 7

Permasalahan Pelayanan BLH Provinsi Jawa Timur berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD 1. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan

38

Permasalahan Pelayanan SKPD 1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan

Faktor Penghambat 1. Belum adanya keterpaduan pengelolaan

Pendorong regulasi 1. Adanya tentang perlindungan dan pengelolaan



tata ruang wilayah 2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Penetapan daya dukung dan daya tampung 4. Meningkatkan peran serta masyarakat 5. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan

hidup 2. Belum adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan 4. Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternatif 5. Belum optimalnya pengawasan usaha 6. Masih meningkatnya pencemaran air tanah, air permukaan oleh aktivitas manusia 7. Kurangnya penegakan hukum lingkungan

lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial 2. Masih terbatasnya infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

lingkungan hidup 2. Adanya kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup

Pembangunan di provinsi Jawa Timur tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) BLH Provinsi Jawa Timur harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi BLH Provinsi Jawa Timur untuk: 1. Meningkatkan manfaat pembangunan; 2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan; 3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program; 4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam mebuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan; 5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.


39


3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014

(Renstra PLH 2010-2014) dan potensi maupun isu strategis yang ada di provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu: 1. Pengelolaan hutan, lahan dan sumber air Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.

2. Permasalahan pencemaran air, tanah dan udara Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

3. Permasalahan lingkungan perkotaan Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh permasalahan pada pengelolaan limbah padat, produksi sampah di Surabaya yang dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

40



4. Permasalahan sosial kemasyarakatan Pendekatan pada komponen utama PLH yaitu ekonomi, ekologi dan sosial perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh faktor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

5. Permasalahan efek GRK Meningkatnya laju perekonomian di Jawa Timur memicu peningkatan emisi GRK. Inventarisasi emisi GRK di Jawa Timur yang meliputi beberapa sektor sebagaimana yang ditentukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yaitu: a. pengadaan dan penggunaan energi; b. proses industri dan penggunaan produk (Industrial Process and Product Use/ IPPU); c. pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Agriculture, Forestry, and Other Land Uses (AFOLU)); dan d. pengelolaan limbah

Jumlah emisi GRK total di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 140.036.542,27 Gg CO2e. Dengan kondisi tersebut perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi emisi GRK.


41

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents