BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Analisis Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan diidentifikasi dari berbagai permasalahan yang menyangkut aspek-aspek Kelembagaan Desa, Perangkat Desa dan Administrasi Desa, serta Keuangan dan Asset Desa. Analisis Isu-isu Strategis diidentifikasikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan Daerah. Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa akan mengelola dana yang besar di tengah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. Sehubungan dengan persiapan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah 462 desa pada tahun 2018, maka diperlukan penyiapan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2018 dan bantuan pembiayaan pembentukan BPD; 3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) desa, dimana terdapat beberapa Kepala Desa yang baru berakhir masa jabatannya pada tahun 2019 sehingga dibutuhkan kejelasan dan ketegasan regulasi yang mengatur tentang kebijakan hal tersebut; 4. Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2018 sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) desa dan tahun 2020 sebanyak 24 (dua puluh enam) desa, maka diperlukan koordinasi dan persiapan yang matang serta regulasi yang tepat dalam rangka pelaksanaannya. Selain itu juga perlu adanya regulasi tentang pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dan proporsional berdasarkan kondisi real yang ada di masyarakat.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

13

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 20162021, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan visi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sebagai berikut : 1)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;

2)

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah; ;

3)

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;

4)

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;

5)

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan beberapa tujuan pembangunan Kabupaten Lamongan ke depan, salah satunya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik yang merupakan tujuan dari misi yang keempat. Sementara berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan salah satu sasaran yakni Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Tujuan dan Sasaran Tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa memiliki tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi desa, kelembagaan desa, keuangan dan asset desa. Sementara Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Desa yang terkait dengan Perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah: a. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang kelembagaan desa, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan asset desa; b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang kelembagaan desa, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan asset desa;


14

c. pengoordinasian kebijakan dalam peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan desa, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan asset desa; d. pengoordinasian kebijakan dalam pengembangan kapasitas dibidang kelembagaan desa, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan asset desa; e. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pengoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan desa dibidang kelembagaan desa, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan asset desa;dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong bagi Bagian Administrasi Pemerintahan DesaSetda Kabupaten Lamongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Faktor penghambat pencapaian visi dan misi tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang disampaikan sebelumnya, yakni: 1. Belum optimalnya dukungan anggaran ; 2. Kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang belum mencukupi ; 3. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang sudah dibuat berbasis elektronik (internet) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh aparatur pemerintah desa ; 4. Penyampaian laporan baik yang terkait pengelolaan keuangan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa mayoritas masih banyak yang tidak tepat waktu ;

Adapun faktor pendorong pencapaian visi dan misi tersebut diantaranya : a. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup, peralatan dan sarana transportasi serta peralatan teknologi informasi ( komputer dan jaringan internet ) yang dimiliki, merupakan faktor pendukung yang dominan ; b. Sumber Daya Manusia yang Berpendidikan Tinggi Bagian Administrasi Pemerintahan DesaSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan memiliki Sumber Daya Manusia (Pegawai) berpendidikan Pasca Sarjana sebanyak 3 (tiga) pegawai dari total 15 pegawai, Sarjana 10 sebanyak pegawai dan SMA 2 (dua) pegawai. Adalah salah satu faktor pendorong bagi unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal ; c. Lokasi yang strategis dan berada di jantung kota Lamongan dan mudah untuk di jangkau juga merupakan salah satu faktor pendukung.


15

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan penjelasan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 bahwa salah satu isu strategis diantaranya adalah “ Kepemerintahan yang baik “. Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari Rule Government menjadi Good Governance. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah yang berperan dominan, tetapi masyarakat terutama sektor usaha / swasta yang lebih berperan. Isu tersebut telah dijabarkan dan dilaksanakan dalam program dan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut : 

Monitoring Pengisian Monografi dan Profil Desa



Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)



Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa



Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)



Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)



Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa



Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa



Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)



Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)



Fasilitasi dan Tata Kelola Tanah Kas Desa



Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asset Desa



Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)



Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa



Penyusunan Peraturan Bupati tentang Administrasi Pemerintahan Desa



Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam bentuk :  Kompensasi Sekretaris Desa


16

Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan, oleh karena itu maka visi juga merupakan suatu masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi dan dijelaskan pada saat sekarang seperti gambaran yang terwujud pada saat ini, sehingga visi dapat memberikan petunjuk kearah mana kita akan menuju dan seperti apa keadaan yang kita jumpai ketika suatu saat kita tiba disana. Sebagai pendalaman dan penjabaran terhadap misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang meliputi misi 1, 2, 3,4 dan 5 yaitu : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ; 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ; 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ; 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ; 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. maka dirumuskan dan ditetapkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “Terselenggaranya Manajemen Pemerintah Daerah Secara Berdayaguna dan Berhasilguna dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik/Good Governance “. Dari visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar Sekretariat Daerah mempunyai komitmen bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan terfokus agar penyelenggaraan pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan komitmen seluruh komponen unit kerja Sekretariat Daerah, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan Sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus pemerintah daerah dan menjalankan kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Di dalam Good Governance terkandung beberapa azas yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.


17

Sedangkan Prinsip-prinsip “ Good Governance “ sebagai berikut :

1. Partisipasi, mendorong setiap warga untuk menggunakan hak berbicara baik tenaga maupun saran dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, langsung atau tidak langsung ;.

2. Penegakan hukum, menegakkan HAM, hukum dan keamanan secara adil dan

sesuai

dengan nilai yang berlaku dalamm masyarakat ;

3. Transparansi, membangun saling percaya antara pemerintah dan rakyat dengan cara pemerintah menyediakan informasi kepada rakyat dan mempermudah akses informasi yang dibutuhkan rakyat ;

4. Responsif, meningkatkan gerakan pegawai pemerintah dalam melayani keluhan, persoalan, dan aspirasi rakyat, tanpa kecuali ;

5. Kesamaan, menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk untuk memperbaiki kesejahteraan hidup ;

6. Visi strategis, menerapkan strategi yang didukung dengan anggaran yang tepat agar rakyat merasa memiliki dan beratnggungjawab terhadap masa depan ;

7. Efisien dan efektif, memamfaatkan semua sumberdaya pembangunan untuk melayani kebutuhan public ;

8. Profesionalisme, meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah agar memiliki empati dan komitmen dalam melayani rakyat dengan murah, cepat, dan bermutu ;

9. Akuntabilitas, menerapkan akuntabilitas publik terhadap setiap keputusan pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani terutama dalam kebijakan politik, keuangan dan anggaran ;

10. Supervisi, menerapkan control dan pengawasan yang lebih ketat kepada seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi masyarakat.

- MISI Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh lembaga / instansi agar tujuan organisasi berjalan sesuai dengan visi yang ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Mewujudkan manajemen Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung kepemerintahan yang baik (Good Governance) ;


18

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan ; 3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah.

3.4 ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 1. Analisis Lingkungan Internal a. Kekuatan 1) Jumlah Aparatur Sekretariat Daerah relatif mencukupi, sehingga merupakan potensi yang dapat digerakkan apabila dikelola dengan baik ; 2) Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah cukup besar ; 3) Pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa dampak meningkatnya komitmen Kepala Daerah untuk membangun Daerah sesuai janji-janji yang telah dilontarkan kepada konstituennya pada saat berlangsungnya Pilkada ; 4) Prasarana dan sarana penyelenggaraan pemerintahan relatif mencukupi ; 5) Tersedianya SDM Aparatur yang profesional dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam usaha mengembangkan perekonomian masyarakat. b. Kelemahan 1) Jumlah SDM Aparatur Sekretariat Daerah yang besar namun masih perlu adanya pembinaan disiplin, serta profesionalisme pegawai yang belum optimal ; 2) Kapasitas keuangan Daerah masih terbatas, dimana potensi Daerah belum bisa sepenuhnya mendukung kebijakan pembangunan. Alokasi dana dari Pemerintah Pusat masih mendominasi kebutuhan pembiayaan pembangunan ; 3) Fungsi-fungsi kelembagaan dalam lingkup Sekretariat Daerah belum mampu bekerja secara optimal sehingga tugas pokok dan fungsi belum dijalankan secara optimal ; 4) Belum adanya sistem penjenjangan karier, penghargaan dan sanksi yang tegas sehingga mampu mendorong kinerja aparatur ; 5) Proses penempatan pegawai di Sekretariat Daerah belum sepenuhnya menganut “ The Right Man in The Right Place “, sehingga aparatur belum sepenuhnya memahami ruang lingkup kerja yang menjadi tanggungjawabnya.


19

2.Analisis Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Semakin membaiknya dunia usaha yang memberi dampak terciptanya peluang-peluang usaha sehingga mempermudah SDM Aparatur dalam merumuskan ide-ide yang inovatif ; 2) Kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ; 3) Meningkatnya minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ; 4) Dukungan pemerintah Pusat yang besar terhadap isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan ; 5) Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel. b. Tantangan 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima ; 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat ; 3) Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat ; 4) Budaya KKN yang masih berkembang di masyarakat ; 5) Kesenjangan sosial masyarakat masih tinggi.

3. Faktor Kunci Keberhasilan Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan analisis internal maupun analisis eksternal rumusan faktor penentu keberhasilan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : a.

Menciptakan aparatur pemerintah yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur, peningkatan sistem penjenjangan dan karier, serta sistem penempatan pegawai sesuai dengan bakat dan latar belakang pendidikan ;

b.

Peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan dengan menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan secara konsekuen

c.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan ;

d.

Membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan ;


20

e. Memberikan dukungan dalam melaksanakan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan struktur pemerintah di atasnya maupun Pemerintah Kabupaten / Kota di sekitarnya ; f. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta memberikan layanan prima.

3.5 TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor dan kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dan memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi tersebut. Tujuan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah : 1. Melaksanakan perwujudan manajemen Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung kepemerintahan yang baik (Good Governance), untuk melaksanakan tujuan pada misi pertama dijabarkan sebagai berikut : a. Mempermantap koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan ; b. Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan ; c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. 2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan, untuk melaksanakan tujuan pada misi kedua dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian, meliputi usaha pertanian, pertambangan dan energi, usaha ekonomi daerah serta sarana prasarana promosi dan investasi ; b. Meningkatkan kinerja aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ; c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.


21

3. Mewujudkan peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan tujuan pada misi ketiga dijabarkan sebagai berikut : a. Mewujudkan penyelenggaraan rumah tangga pemerintah daerah dan pelayanan administrasi umum ; b. Mewujudkan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, demokratif dan partisipatif ; c. Mengoptimalkan fungsi kehumasan, dan keprotokolan dalam mewujudkan citra positif Pemerintah Daerah.

Sedangkan sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Sasaran dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatnya perwujudan manajemen Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung kepemerintahan yang baik (Good Governance), untuk melaksanakan sasaran pada misi pertama dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatnya

pemantapan

koordinasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan ; b. Meningkatnya perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan ; c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan, untuk melaksanakan sasaran pada misi kedua dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perekonomian, promosi potensi ekonomi daerah, distribusi kelistrikan dan Raskin, serta meningkatnya investasi dan pengguna ABT berijin ; 2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ; 3. Meningkatnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.


22

3. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan tujuan pada misi ketiga dijabarkan sebagai berikut : a. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan rumah tangga pemerintah daerah dan pelayanan administrasi umum ; b. Meningkatnya sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, demokratif dan partisipatif ; c. Meningkatnya fungsi kehumasan, dan keprotokolan dalam mewujudkan citra positif Pemerintah Daerah.

3.6 STRATEGI Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran sesuai misi Sekretariat Daerah, diperlukan suatu Kebijakan sebagai penjabaran kebijakan program RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Perwujudan manajemen Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung kepemerintahan yang baik (Good Governance), untuk melaksanakan strategi / kebijaksanaan program yang dilakukan adalah : a. Pemantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan ; b. Perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan ; c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. 2. Perwujudan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan, untuk melaksanakan strategi / kebijakan program yang dilakukan adalah : a. Peningkatan fungsi fasilitasi dalam rangka pengembangan penyelenggaraan kegiatan perekonomian di Kabupaten Lamongan ; b. Peningkatan kinerja aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ; c. Peningkatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan strategi / kebijaksanaan program yang dilakukan adalah : a. Pelaksanaan penyelenggaraan rumah tangga Pemerintah Daerah dan pelayanan administrasi umum ; RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

23

b. Peningkatan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, demokratif dan partisipatif ; c. Peningkatan fungsi kehumasan, dan keprotokolan dalam mewujudkan citra positif Pemerintah Daerah. Sedangkan program RPJMD Kabupaten Lamongan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan keagrariaan 2. Program Peningkatan kepastian dan kesadaran hukum masyarakat ; 3. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan Fasilitasi pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan ;

4. Program Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian ;

5. Program Peningkatan tertib administrasi Pembangunan ; 6. Program Peningkatan kelestarian lingkungan hidup ; 7. Program Peningkatan Penyelenggaraan tata usaha, keuangan dan kerumahtanggaan ; 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur; 9. Program Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan kehumasan.


24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents