BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan

dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi

permasalahan pelayanan Kecamatan Buahbatu, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Buahbatu sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2015 = 82.30. 2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2015 sebesar 64. 3.

Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /

Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Buahbatu, sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan 2. Belum

optimalnya

ketepatan

waktu

pelayanan

sesuai

dengan

maklumat pelayanan 3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan

28


4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar (data tahun 2015 = Rp. 102.335.000.00.-) 6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD 7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008 8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah 9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan 10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah 11. Masing

kurangnya

pemahaman

aparatur

terhadap

PBJ

(metode

swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut 1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan; 2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung 3. Belum

dioptimalkannya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelayanan

Kecamatan

Buahbatu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah

adalah

faktor

internal

dan

eksternal

Kecamatan

Buahbatu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

29


3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan

masalah

eksternal

yang

mempengaruhi

kinerja

Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah : 1.pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D). 2.Kurang SDM di tingkat kewilayahan Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

30


2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan

warga

kota

terhadap

kebutuhan

pelayanan

prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi

yang

baik

dalam

bidang

profesionalisme

aparatur,

penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan

kepada

semangat

kerja

dan

menghidupkan

kembali

paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Buahbatu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap

dan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan

kinerja

seluruh

aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas

31


dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure

pemerintahan

Kecamatan

dan

kelurahan,

sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui

penataan

system

dan

prosedur

kerja,

meninjau

kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecammatan,

oleh

karena

itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman

32


akuntansi

serta

sistem

pengawasan

internal

pemerintah

atau

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen

barang

daerah

meliputi beberapa

tahap yaitu

:

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset

daerah

harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan

33


batas-batas

tertentu

yang

berkembang

sejak

tahun

1811

hingga

sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas

lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat.Masyarakat

sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari

34


sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam

rangka

mengimplementasikan

Iangkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,

serta

kokohnya

interaksi

sosial,

budaya

dan

kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,

pembangunan

infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20142018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

35


Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

2

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

3

BANDUNG SEHAT

1. 2. 3. 4.

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

36


Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2015

2014

2016

2017

2018

Bandung Sehat  Asuransi Kesehatan  Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Buahbatu

bersama

stakeholder

untuk

turut

mewujudkannya,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Buahbatu untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota

37


Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Buahbatu dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No.

KELOMPOK KERJA

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG

24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7

20 21 22 23

5 8 9 6

38


24

KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

15

Jumlah

335

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya Desentralistik,

sistem

politik

pembangunan

yang

demokratis,

daerah

yang

Pemerintahan berkelanjutan,

keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

yang serta

sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu

Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar

kawasan,

serta

kemandirian

daerah

dalam

pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

39


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b.acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan

menyusun

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan

40


Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

sarana

dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b.membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; d.menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b.mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d.memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

41


e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusatpusat kegiatan; f. mengembangkan

sistem

terminal

dalam

kota

serta

membangun

terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi

untuk

perwujudan

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b.mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d.mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

42


Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor :

Gubernur

dengan

912/05/Bapp/2010,

bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

43


pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3)Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4)Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5)Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu

strategis

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien,

dan transparan. 2) Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai

dengan

potensi

dan

kondisi

sebagai

bahan

masukan

kepada

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD

44


dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dapat

diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut : Tabel 3.1 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No. 1.

2.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Buahbatu dalam

45

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu 2014-2018 makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

46

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents