BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Bandung Kidul,

yaitu

permasalahan

pada

tataran

kebijakan,

Program

Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul sebagai berikut : 1.

Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada SKPD

2.

Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 61,65

3.

Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Pada

lingkungan diidentifikasi

tingkat

implementasi

Pemerintah

program

Kecamatan

permasalahan

pelayanan

dan

Bandung

kegiatan Kidul

Pemerintah

di

dapat

Kecamatan

Bandung Kidul, sebagai berikut: 1.

Kelurahan

yang

telah

melaksanakan

tertib

adminsitrasi

Kelurahan sebesar 75% 2.

Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 37


3.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

4.

Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

5.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

6.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

7.

Tingkat koordinasi antar

lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah 8.

Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi

dari pelayanan, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3.

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan

Bandung Kidul terdiri dari faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung antara lain : 1.

Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2.

Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3.

Pola

pembinaan

aparat

yang

belum

terorientasikan

pada

peningkatan kinerja. 4.

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

38


Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah : 1.

Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.

Kurangnya sosialisasi dari Dinas/Instansi Tingkat Kota Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara

umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

tuntutan

masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di

tingkat

Kecamatan

sebagaimana

sasaran

yang

telah

dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 39


2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,

penguasaan

komunikasi

dan

presentasi

serta

pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kemasyarakatan,

pemerintahan, yang

pembangunan

menekankan

pada

dan

transparansi,

manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM)

pembinaan, pengendalian

yang

pada

hakekatnya

penyempurnaan,

penertiban,

manajemen

secara

merupakan pengawasan

terencana,

bertahap

upaya dan dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 40


3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)

diperlukan

penyempurnaan penataan

tata

organisasi

penyelenggaraan

kerja

upaya-upaya organisasi.

tidak

manajemen

terlepas publik

penataan

dan

Keberhasilan

tujuan

dari yang

daya

dukung

baik.

Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan

Kecamatan

dan

kelurahan,

sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai

sebagai

shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan

birokrasinya,

langkah-langkah

melalui

penataan

efisiensi

sistem

dan

dan

efektifitas

prosedur

kerja,

meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment

system,

perbaikan

kesejahteraan

pegawai,

serta

mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal 41


yang

strategis

dalam

menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal

pemerintah

atau

pemeriksaan

internal.

Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan

kebutuhan,

penganggaran,

pengadaan,

(termasuk

penyimpanan),

penggunaan,

pendistribusian pemeliharaan,

dan

penghapusan.

Setiap

tahap,

mulai

dari

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut

barang

inventarisasi

tanah

dan

bangunan,

penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; 42


(4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG

YANG

UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. 43


Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan

Iingkungan

sebagai

dasar

pengokohan

sosial

masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan

dalam

artinya

yang

sejati

adalah

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

merupakan

penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 20052025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap

III

tersebut.

mengimplementasikan

Misi

disusun

Iangkah-langkah

yang

dalam akan

rangka dilakukan

dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini 44


merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,

dan

fasilitas

publik

yang

berkelanjutan

(sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya saing. 4. Membangun

perekonomian

yang

kokoh,

maju,

dan

berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

yaitu

sebagai

berikut Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

2

BANDUNG NYAMAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

3

BANDUNG SEHAT

1. Asuransi Kesehatan

45


No.

Aspek

Indikator 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

46


Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2015

2014

2016

2017

2018

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru





Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan 47


Bandung

Kidul

untuk

mengawal

janji-janji

politik

Walikota

Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002

Tahun

2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana

Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI 24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6

48


JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

No.

KELOMPOK KERJA

16 17 18 19

KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

21 12 15 7

Jumlah

335

20 21 22 23 24

5 8 9 6 15

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013

Program dan kegiatan kewilayahan yang harus dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan janji-janji walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih tahun 2013-2018 didasari landasan hukum yang telah ada yaitu : 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat



Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor: 77 / huk / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandung serta berpedoman

pada

RPJMD,

maka

Kecamatan

Bandung

Kidul

didalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada dalam misi ke-2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani, dengan bidang urusan Umum,

Administrasi

Keuangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah,

Perangkat

daerah,

Kepegawaian dan Persandian. Adapun Program Pembangunan yang 49


dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan. 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung

sumber daya aparatur yang profesional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

umum; c. Memantapkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik,

bersih,

dan

berwibawa. 50


3.3.1. Telaahan Renstra SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, maka terdapat kegiatan - kegiatan yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu : 

Fasilitasi untuk kegiatan RT dan RW berupa bantuan Honorarium, merupakan kegiatan yang dilimpahkan dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;



Kegiatan kebinamargaan, merupakan kegiatan untuk penataan infrastruktur dan lingkungan yang dilimpahkan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;



Fasilitasi penunjang kegiatan TP. PKK, Kader Posyandu, LPM serta Karang Taruna Kecamatan maupun Kelurahan, merupakan

kegiatan

yang

Kesatuan

Bangsa

dan

dilimpahkan Pemberdayaan

dari

Badan

Masyarakat

(BKBPM) Kota Bandung. 

Fasilitasi

penunjang

Pedagang

Kaki

Lima,

kegiatan

penataan/penertiban

merupakan

kegiatan

yang

dilimpahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang 51


Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan

bagi

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi : a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e.

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan c.

kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; 52


b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

berbasis

transportasi

publik

yang

terpadu dan terkendali; dan c.

peningkatan

kualitas,

kuantitas,

keefektifan

dan

efisiensi

pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur b. membagi

kota

menjadi 8

(delapan) SWK, masing-masing

dilayani oleh 1 (satu) SPK; c.

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e.

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas

pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c.

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta 53


menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan

pengembangkan

sistem

angkutan

umum

massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di

batas kota

dengan

menetapkan

lokasi yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g.

mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai 54


penyediaan ruang terbuka hijau; f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya

yang

telah

ditetapkan,

terhadap

perubahan

dan

kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan

rencana

pembangunan

harus

disesuaikan

dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan

pengembangan

Bandung

sebagai

kota

jasa

menjadi

perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota

di

912/05/Bapp/2010,

Provinsi bahwa

Jawa dalam

Barat

Nomor

Pendekatan

:

Tematik

Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik 55


ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin

dihadapi

kedepan

oleh

masyarakat

sehingga

arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi

dengan

perencanaan

yang

matang

dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung pada tahun 2013 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 3) Perkembangan

Iptek

yang

pesat

tidak

dibarengi

dengan

semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber 56


pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dapat

diidentifikasi

beberapa hal sebagai berikut :

57


Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No. 1.

2.

3.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota

58


No.

Tupoksi

Isu Strategis Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

59

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents