BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era Otonomi Daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua Daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun problem lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada periode terakhir
tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses
kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada berbagai tipe ekosistem. Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah selama tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai berikut : 1)
Sesuai data Tahun 2014, di wilayah Provinsi Jawa Tengah masih terdapat areal lahan kritis di luar kawasan hutan (kategori agak kritis, sangat kritis dan kritis) seluas 492.411 Ha (Sumber data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah) yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidroorologis disetiap Daerah Aliran Sungai.
2)
Jumlah usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkunganberdasarkan asil inventarisasi tahun 2012 ± 24.160 buah dengan prediksi total beban pencemar yang dibuang ke lingkungan untuk parameter BOD sebesar 132.150,28 kg/hr; COD = 386.269,27 kg/hari dan TSS = 125.524,29 kg/hari.
3)
Menurunnya kualitas udara di perkotaan. Dari data pemantauan kualitas udara ambien di 35 kab/Kota di Jawa Tengah pada kawasan perumahan,
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
35
padat lalu lintas dan industri untuk parameter Hidrokarbon dan Total Partikel Debu (TSP)di sebagian besar Kab/Kota berada di atas baku mutu yang ditetapkan. 4)
Volume timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat Tahun 2008 mencapai
48.874,81
m³/hr
dan
diperkirakan
meningkat
menjadi
49.082,82 m³/hr pada tahun 2012 (prediksi) dengan asumsi setiap penduduk mengeluarkan sampah ±0,5 kg/hr akibat jumlah penduduk Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus bertambah. 5)
Usaha/kegiatan yang potensi hasilkan limbah B3 Tahun 2008 sejumlah 1.160 dan Tahun 2012 menjadi 1.280 buah terjadi peningkatan sebesar 10,34% dengan potensi limbah padat B3 (sludge + limbah batu bara) mencapai 448.920,99 ton/tahun.
6)
Data inventarisasi Kab/Kota Tahun 2011 di bagian hilir kondisi tanaman mangrove sebagai pelindung pantai seluas 11.732,721 Ha dan yang rusak seluas 8.594,89 Ha sedangkan pantai yang mengalami abrasi seluas 4.888,865 Ha serta tanah timbul (akresi) seluas 2.392,48 Ha.
3.2
TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Berdasarkan pada
capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun ke
belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mentapkan visi misi pembangunan daerah 2013 -2018. Visi misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi misi Gubernur terpilih 2013 -2018 yang selain mengacu pada agenda prioritas nasional juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Adapun telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan/ Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
36
sustainable
development
didefenisikan
sebagai
pembangunan
yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya
alam
secara
bijaksana,
efesien
dan
memperhatikan
keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Terdapat tiga aspek
dalam pembangunan
berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang kesemuanya harus dipenuhi secara seimbang. Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berorientasi pada
lingkungan
dalam periode 2013 – 2018 Visi pembangunan Jawa Tengah
adalah ”Jawa Tengah Yang Sejahtera Dan Berdikari” yang didukung dengan
Misi
Pembangunan Lingkungan”
”Meningkatkan Jawa
Infrastruktur
Tengah
diharapkan
Yang
pembangunan
Untuk
Berkelanjutan infrstuktur
di
Mempercepat Dan
Ramah
Jawa
Tengah
menerapkan konsep ramah lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih di atas BLH Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program pembangunan daerah : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Indikator yang akan dicapai yaitu informasi status mutu air (SPM); dan jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindak-lanjuti (SPM), pengendalian pencemaran dari usaha/kegiatan UMKM dan/atau obyek domestik, industri menengah besar. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal. c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Indikator yang akan dicapai yaitu penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
37
penghijauan; informasi status mutu udara ambien (SPM); penanganan kerusakan/pencemaran lingkungan di kawasan datara tinggi. 3.3
TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 adalah terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksananaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Misi tahun 2010 -2014 sebagai berikut : 1.
Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
terintegrasi,
guna
mendukung
tercapainya
pembangunan
berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2.
Melakukan
koordinasi
dan
kemitraan
dalam
rantai
nilai
proses
pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan; 3.
Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4.
Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. Sasaran
Strategis
Kementerian
Lingkungan
Hidup
merupakan
gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup 2010–2014 dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup meliputi: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
38
a.
Penurunan beban pencemaran lingkungan;
b.
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
c.
Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam
rangka
mewujudkan
penurunan
beban
pencemaran,
pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui : a.
Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
b.
Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
c.
Melaksanakan
praktek
tatakelola
pemerintahan
yang
baik
serta
mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. d.
Terwujudnya
pembangunan
Indonesia
berdasarkan
pembangunan
berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan. Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Outcome/Hasil Keluaran Kementerian Lingkungan Hidup, yakni perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2018 juga melaksanakan program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu : 1).
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2).
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Sumberdaya Alam;
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
39
3).
Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
4).
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat diakses oleh
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2018 dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah, yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 3.4
TELAAHAN RTRW DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.4.1 TELAAHAN RTRW Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 pada pasal 3 huruf (h) bahwa RTRW Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman untuk rencana perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan
hdup.
Selain
itu
RTRW
Provinsi
Jawa Tengah tahun 2009-2029 juga mengatur tentang kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi : 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan dukung lingkungan hidup; 2) Pencegahan
dampak
negatif
kegiatan
manusia
yang
dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Sejalan dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2013-2018 melaksanakan program-program prioritas bidang lingkungan hidup, meliputi : 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
40
2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3.4.2 TELAAHAN KLHS Dalam kajian pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 terdapat 25 program prioritas
yang
perlu
dilkukan
mitigasi
karena
pelaksanaannya
berdampak pada lingkungan, yakni : 1)
Program pembangunan jalan dan jembatan;
2)
Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
3)
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatab;
4)
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya;
5)
Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
6)
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air;
7)
Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
8)
Program peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
9)
Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi;
10) Program pembangunan perumahan; 11) Program pengembangan perhubungan darat; 12) Program pengembangan perhubungan laut; 13) Program pengembanganperhubungan udara; 14) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi; 15) Program pengembangan agribisnis; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
41
16) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; 17) Program pengembangan pertambangan dan air tanah; 18) Program pengembangan ketenagalistrikan dan migas; 19) Program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi; 20) Program pengembangan perikanan tangkap; 21) Program pengembangan perikanan budidaya; 22) Program
optimalisasi
pengolahan
dan
pemasaran
produksi
perikanan; 23) Program pepengembangan industri logam, mesin dan tekstil; 24) Program pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan; 25) Pentgembangan industri alat transportasi, elektronika dan aneka Dengan demikian maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu program-program tersebut diharapkan melakukan tindakan tindakan mitigasi dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat implementasi program-program tersebut. Dari hasil kajian pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 tidak satupun program pada pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yang perlu perlu melaksanakan tindakan mitigasi untuk
mengurangi dampak
pada lingkungan
dan
melaksanakan
rekomendasi sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2013-2018 diharapkan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada kaidah lingkungan dan aspek-aspek pembangamgunan yang berkelanjutan (sustainable development). 3.5
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemba-ngunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
42
kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang
dan
tantangan
pada
lima
tahun
mendatang.
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta
hal-hal yang berkaitan
dengan perencanaan pembangunan Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1)
Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktik penebangan liar dan konversi lahan.
2)
Rusaknya habitat ekosistem kawasan pesisir dan laut, yang diakibatkan oleh deforestasi hutan mangrove, serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun, mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity).
3)
Banyaknya pertambangan liar, yang dapat mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
4)
Meningkatnya pencemaran air, baik itu dari Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga.
5)
Menurunnya kualitas udara perkotaan dengan semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor.
6)
Semakin tingginya pencemaran limbah pada (sampah dan limbah B3).
7)
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
43
