DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) BIDANG KEHUTANAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG BERSIFAT NON KOMERSIAL SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) HEKTAR
JL.MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131
1
Nomor SOP TglPembuatan TglRevisi
6 Maret 2017 Maret 2017
TglEfektif
Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO,M.Si
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pembina Utama Muda NIP.19651204 199203 1 012
Nama SOP
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial Sampai Dengan 5 (Lima) Hektar
KualifikasiPelaksana
DasarHukum 1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5.
Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
6.
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7.
Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
10.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal;
11.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
12.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
13.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Front office: Minimal berpendidikanS1 (harus menguasai persyaratan Izin) - Back office : 1. Minimal berpendidikanS1 (harus menguasai persyaratan Izin); 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK; - Verifikatoradalah pejabat struktural yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin; - Penandatangan SK : Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah
2
Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir / blanko permohonan 2. Peraturan Perundangan 3. ATK 4. Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan Izin, 5. Komputer 6. Jaringan Internet
14.
Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur
15.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
7.
Mobil / Kendaraan roda dua
Keterkaitan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, BKPM RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan;Gubernur Provinsi Jawa Tengah;Bupati/Walikota dan SKPD Teknis dibawah Kementerian tersebut diatas; Tim TeknisPerizinanTerpadu BPMDProvinsiJawaTengah Peringatan 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya / cek lokasi 2. Jika cek lokasi tidak di lakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal
3
Pencatatan dan Pendataan
PELAKSANA NO
AKTIVITAS
1
2
MUTU BAKU
Pemohon
Front Office
Back Office
Tim Teknis
Tata Usaha
KasiYa nZin
Ka UPT
Ka BPMD
Persyarat an
Waktu
output
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Keterangan
14
Mulai a. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar, dalam format fard coy dan soft copy (*.shp). b. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan. c. Rekomendasi Bupati/Walikota untuk permohonan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, dan d
1.
Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan
d. Dokumen kelayakan lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan.
Berkas permohonan
e. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan: 1. sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dantidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan. .
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 f. Pertimbangan teknis Perum Perhutani.
dari
Kepala
g. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil.XI Jawa Madura Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris 15 menit
Berkas Permohonan, ceklist
3.
Menyerahkan tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas permohonan
10 menit
Tanda terima berkas permohonan, buku register izin, lembar ceklist, kartu kendali
4.
Menyerahkan berkas ke KaUPT
5 menit
Berkas Permohonan
5.
Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas melalui rapat komite
5 hari
Berkas Permohonan dan Ceklist persyaratan
2.
Penelitian berkas
6.
kelengkapan
Penelaahan Permohonan
30 hari
Surat Penelaahan
a. Permohonan ditolak
Surat Penelaahan
b. Permohon dapat dipertimbangkan
Surat Penelaahan
5
Rapat Pembahasan
Penelaahan Permohonan dilakukan oleh Dinas Teknis terkait dan rapat bila dperlukan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 jam
Konsep Surat
1 hari
Surat Pemberitahuan
7.
Pengetikan dan pencetakan Konsep Surat Pemberitahuan, Penolakan / Ijin IPPKH
8.
Koreksi /paraf tandatangan surat
9.
Penomoran Surat
15 menit
Surat Pemberitahuan
10.
Penggandaan dan pengiriman Surat
2 jam
Surat Pemberitahuan
11.
Penyerahan Surat Asli ke Front Office
5 menit
Surat Pemberitahuan
/
Ada koreksi
14
Berkas Tidak lengkap
Paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung dari diterimanya surat permohonan.
12.
Pemberitahuan dan penyerahan surat / SK Izin kepemohon
1 hari
6
Surat dilampiri ceklist persyaratan permohonan
Sesuai Pasal 7 Pergub 1. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk : a) Menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan. b) Menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai. c) Menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya inventasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berada dalam areal
kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan. 2. Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Start / Akhir Proses Proses
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
PengambilanKeputusan Dokumentasi / Arsip Alur Proses ------
Dr. PRASETYO ARIWIBOWO, SH.M.Soc.Sc Pembina Utama Madya NIP. 19611115 198603 1 010
Penolakan/Koreksi
7
