RENCANA STRATEGIS PROVINSI DKI JAKARTA 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

1

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013 ‐ 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017 2013

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Bappeda dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan. Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda hingga tahun 2017 yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh staf Bappeda dan Kanppeko yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik. Jakarta,

2013

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sarwo Handhayani NIP : 19541001 198001 2 001 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... 2 DAFTAR ISI ............................................................................................... 3 BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................ 4 I.1 I.2 I.3 I.4

Latar Belakang ...................................................................................... 4 Landasan Hukum .................................................................................. 7 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 8 Sistematika Penulisan ............................................................................ 9

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA ......................................... 10 II.1 II.2 II.3

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda ..................................... 10 Sumber Daya Bappeda dan Kinerja Pelayanan Bappeda ........................... 15 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda .................... 18

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....... 20 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda ............................................................................................. 20 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................................ 24 Telaahan Renstra K/L ............................................................................ 26 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ................................................. 27 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................... 28

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 29 IV.1 IV.2 IV.3

Visi dan Misi Bappeda ............................................................................ 29 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda...................................... 31 Strategi dan Kebijakan Bappeda ............................................................. 38

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .............. 44

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................ 78 BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................... 82

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud tersebut terdiri dari pembangunan

jangka

rencana pembangunan jangka panjang; rencana menengah;

dan

rencana

pembangunan

tahunan.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,

Pelaksanaan

Tata

Rencana

Cara

Penyusunan,

Pembangunan

Daerah

Pengendalian, yang


dan

mengatur

Evaluasi

tata

cara

5

Pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD merupakan prioritas dari Gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari SKPD (Renstra SKPD). Kepala Bappeda bertanggung jawab atas penyusunan Rancangan RPJMD, sedangkan pimpinan SKPD bertanggung jawab atas penyusunan rancangan Renstra SKPD masingmasing. Selanjutnya rancangan Renstra SKPD ditelaah oleh Kepala Bappeda agar konsisten dengan sasaran program prioritas Gubernur. Gambar 1.1 menunjukkan bagan alir proses penyusunan Renstra SKPD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Rencana Strategis SKPD yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program SKPD tersebut dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD. Oleh karena itu, Rencana Strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DKI Jakarta yang terdapat di dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017.


6

Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

PENETAPAN

PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra‐SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD

Tidak sesuai

Verifikasi sesuai Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD

Penyesuaian Rancangan Renstra‐SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra‐KL Renstra‐KL dan Renstra Renstra‐KL dan Renstra SKPD Kab/ dan Renstra Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Kota

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

PERDA ttg RPJMD

sesuai

Penetapan Renstra‐ SKPD

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD

Tidak sesuai

Rancangan Renstra‐SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Persiapan Penyusunan Renstra‐SKPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Perumusan Tujuan Perumusan Isu‐isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

SPM

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra‐SKPD kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renstra‐SKPD

RENSTRA‐ SKPD

Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra‐SKPD ν Pendahuluan ν Gambaran pelayanan SKPD ν isu‐isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi ν visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan ν rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ν indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

Sumber: Lampiran IV Permendagri nomor 54 tahun 2010 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

7

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

8

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu 17. Perda 1/2012 : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 18. Perda 6/2012 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 20. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 dimaksudkan sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Bappeda) Sedangkan tujuan dari Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 20132017 ini adalah untuk : 1. Memudahkan

seluruh

unit

Bappeda

dalam

menyusun

perencanaan

pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda secara terpadu, terarah dan terukur.


9

2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan mencakup:

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD,

Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,

Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Bappeda DKI Jakarta a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta Kedudukan Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas Bappeda sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 pasal 3 adalah menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan

daerah,

penyelenggaraan

penelitian

dan

pembangunan, serta pengelolaan statistik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Perumusan

kebijakan

perencanaan

pembangunan,

penelitian

dan

pengembangan kebijakan serta statistik daerah 3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah


11

5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah 6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) 7. Pengoordinasian

kebijakan

perencanaan

di

bidang

pembangunan

perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan 8. Pengoordinasian

perencanaan

pembangunan

secara

terpadu

lintas

negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antara lintas pelaku lainnya 9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 10. Penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah 11. Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah 12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda 13. Pemberian

dukungan

teknis

perencanaan

pembangunan

kepada

perangkat daerah 14. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Bappeda 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi b. Struktur Organisasi Bappeda DKI Jakarta Struktur Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembagunan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Wakil Kepala Badan 3. Sekretariat, terdiri dari : RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

12

• Subbagian Umum • Subbagian Kepegawaian • Subbagian Program dan Anggaran • Subbagian Keuangan 4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari : • Subbidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Pemberdayaan • Subbidang Kesehatan, Keluarga Berencana, Sosial, dan Mental Spiritual 5. Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari : • Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam • Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pertanahan 6. Bidang Perekonomian, terdiri dari : • Subbidang Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, dan Komunikasi dan Informatika • Subbidang Ketahanan Pangan dan Perdagangan 7. Bidang Pemerintahan, terdiri dari : • Subbidang Tata Praja • Subbidang Aparatur 8. Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan, terdiri dari : • Subbidang Program • Subbidang Pembiayaan 9. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri dari : • Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan • Subbidang Statistik Daerah


13

10. Bidang Pembinaan Perencanaan, terdiri dari : • Subbidang Standar dan Pembinaan Perencanaan • Subbidang Pengetahuan dan Keahlian 11. Kanppeko 12. Kanppekab 13. Unit Pelaksana Teknis, dan 14. Kelompok Jabatan Fungsional


14

Gambar II.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta


15

2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan data tahun 2012, jumlah sumber daya manusia Bappeda Pemprov DKI Jakarta termasuk yang terdapat di UPT PIPP, Kanppeko dan Kappekab adalah sebanyak 255 orang. Dari jumlah tersebut, apabila dikelompokkan berdasarkan rentang usia, sebagian besar SDM Bappeda berusia 41-58 tahun yang berjumlah 142 orang. Sedangkan selebihnya merupakan SDM berusia kurang dari 26 tahun hingga usia 40 tahun yang berjumlah 113 orang. Apabila dilihat berdasarkan golongan pegawai negeri sipil, SDM Bappeda di dominasi aparatur golongan III yaitu berjumlah 215 orang. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, SDM Bappeda didominasi SDM dengan tingkat pendidikan S1 yaitu berjumlah 143 orang, sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 64 orang. Tabel II.1. Kondisi existing pegawai berdasarkan Struktur Umur UNIT WILAYAH

< 26

26-30

31-35

UMUR 36-40 41-45

Bappeda

10

29

21

18

Kanppeko JakPus

-

4

1

Kanppeko Jakbar

-

4

Kanppeko Jaktim

1

Kanppeko Jaksel

46-50

51-56

5758

TOTAL

24

25

19

1

147

3

3

5

4

-

20

-

2

2

4

4

-

16

4

-

1

3

6

8

-

23

-

-

3

2

4

4

2

-

15

Kanppeko Jakut

2

2

1

1

2

5

6

-

19

Kanppekab Kep. Seribu

-

2

2

-

4

5

2

-

15

Total

13

45

28

27

42

54

45

1

255


16

Gambar II.2. Rasio Sebaran Sumber Daya Aparatur Bappeda

Tabel II.2. Kondisi existing pegawai berdasarkan Golongan PENUGASAN I

GOLONGAN II III

IV

Bappeda

-

12

121

14

Kanppeko JakPus

-

1

16

3

Kanppeko Jakbar

-

-

14

2

Kanppeko Jaktim

-

1

21

1

Kanppeko Jaksel

-

-

14

1

Kanppeko Jakut

1

1

16

1

Kanppekab Kep. Seribu

-

1

13

1

Total

1

16

215

23

Gambar II.3. Rasio Sumber Daya Aparatur Bappeda Berdasarkan Golongan Kepegawaian


17

SDM (Golongan) 9.02%

0.39%

6.27%

I II III IV 84.31%

Gambar II.4. Rasio Sumber Daya Aparatur Bappeda Berdasarkan Golongan Usia

Tabel II.3. Kondisi existing pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan TINGKAT PENDIDIK AN

BAPPE DA

KANPPE KO JAKPUS

KANPPE KO JAKBAR

KANPPE KO JAKTIM

KANPPE KO JAKSEL

KANPPE KO JAKUT

KANPPEK AB KEP. SERIBU

SD

2

-

-

1

-

1

-

SLTP

-

-

-

-

-

-

-

SMA/

17

3

2

5

3

4

2

D3

5

1

-

-

-

1

-

S1

86

10

9

11

8

9

10

S2

36

6

5

6

4

4

3

Lain-lain (S3)

1

-

-

-

-

-

-

Total

147

20

16

23

15

19

15

sederajat

Gambar II.5. Rasio Sumber Daya Aparatur Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan


18

Tabel II.4. Proyeksi Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang (asumsi: tidak ada penambahan pegawai) JUMLAH PEGAWAI 2013

2014

2015

2016

2017

249

241

229

217

211

Apabila dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan terhadap kebutuhan SDM di Bappeda DKI Jakarta, maka kondisi SDM sebagaimana yang ada sekarang masih belum memenuhi jumlah SDM yang dibutuhkan. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja Bappeda DKI, seharusnya terdapat 317 orang di dalam organisasi Bappeda DKI Jakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya penyesuaian kondisi yang ada saat ini dan diarahkan menuju kondisi yang menjadi arahan dari hasil analisis jabatan dan beban kerja yang telah dilakukan. 2.3 Kinerja Pelayanan Capaian sasaran strategis tahun 2012 akan dijadikan sebagai kondisi awal pada uraian indikator yang akan dicapai pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Berikut adalah capaian kinerja sasaran strategis Bappeda tahun 2007-2012. Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya kinerja keuangan Bappeda DKI pada tahun 2012 adalah akibat tidak terserapnya anggaran pada kegiatan MCS (Management Consulting Services) yang merupakan kegiatan hibah dari Pemerintah Pusat dengan total anggaran sebesar Rp 66,9 Milyar yang akan dicairkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2012 sebesar Rp 45,9 Milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 19 Milyar dimana anggaran yang seharusnya dicairkan pada tahun 2012 sebesar Rp 45,9 Milyar tidak terserap


19

oleh karena belum adanya penagihan dari konsultan MCS yaitu Padeco Co. Ltd dan proses penarikan dengan menggunakan rekening khusus akan diubah menjadi direct payment yang masih dalam proses perubahan Peraturan Gubernur penataan pencairan LNPPH dan Peraturan Gubernur Rekening Khusus menjadi direct payment dan dianggarkan kembali pada tahun 2013. Gambar II.6. Kinerja Keuangan Bappeda Tahun 2008-2012

Gambar II.7. Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2007-2012


Uraian

Tabel II.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

20

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke‐

5

Anggaran pada Tahun ke‐

4

ke‐ (%)

3

(milyar)

2

(16)

(milyar) 1

(15)

44,82

(14)

39.10

92,00

(13)

64,01

91,78

(12)

66,84

93,58

58,71

(11)

74,05

83,18

53,050

(10)

30,876

94,75

72,23

(9)

29,560

26,405

73,42

(8)

16,561 23,678

23,489

82,93

(7) 16,403

13,913 13,330

57,281

(6) 68,888

15,763

53,050

(5) 75,606 28,686

30,475 37,008

(4) 36,990 25,592

32,166

(3)

22,151 24,778 14,245 97,575

(2)

Belanja langsung 16,637 16,727 51,235 101,198

(1)

Belanja tidak langsung 38,789 41,506

70%

100%

100%

2007

55%

70%

100%

100%

2008

55%

75%

100%

100%

2009

55%

75%

100%

100%

2010

60%

80%

100%

100%

2011

60%

80%

100%

100%

2012

50%

70%

100%

100%

2007

55%

70%

100%

100%

2008

55%

75%

100%

100%

2009

55%

75%

100%

100%

2010

60%

80%

100%

100%

2011

60%

80%

100%

100%

2012

Realisasi

50%

Target

Tabel II.6. Capaian kinerja Pelayanan Bappeda

Tersusunnya dokumen kebijakan, pedoman dan mekanisme perencanaan daerah Tersusunnya RPJP, RPJM, RKPD, KUA‐PPA, EKPD dan LKPJ‐ AMJ Meningkatnya efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Tersedianya Data Statistik yang Relevan dengan Kebutuhan Manajemen Kebijakan

Indikator kinerja

Total

No

1 2 3 4


21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1 Tantangan 1. Perubahan lingkungan strategis; 2. Tuntunan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan; 3. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi; 4. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar SKPD serta komitmen masing-masing SKPD lingkup Provinsi DKI Jakarta maupun instansi vertikal serta kabupaten/kota administratif; 5. Belum optimalnya dukungan dari SKPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan; 6. Adanya Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar unit kerja internal; 7. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat. 8. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 9. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan 10. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan. 2.4.2 Peluang 1. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; 2. Memiliki kuantitas SDM aparatur daerah cukup memadai: Dari sisi kuantitas, SDM aparatur daerah yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan; 3. Terjalinnya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Bappeda dengan leading sector; 4. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda; 5. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;


22

6. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda; 7. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan; 8. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana; 9. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan; 10. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda

selaku

penyusun,

pengendali,

dan

pelaksana

rencana

pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan dapat dilaksanakan. Beberapa permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda antara lain adalah upaya membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan selama ini terutama dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti SKPD teknis sebagai ujung tombak pelaksana hasil perencanaan, perguruan tinggi dan organisasi profesi sebagai entitas profesional yang dapat banyak memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan masyarakat luas sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Di samping itu, permasalahan strategis lainnya adalah upaya perbaikan dalam

mencapai

keselarasan

antara

sistem

perencanaan

dan

sistem

penganggaran pembangunan, yang ditunjukkan dengan semakin sesuainya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran yang selama ini masih belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya instrumen


24

pengendalian

dan

pengawasan

pembangunan,

serta

belum

optimalnya

mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran pembangunan dan pelaksanaan yang berpotensi

menghambat

pencapaian

tujuan

pembangunan

daerah.

Permasalahan diatas menjadi permasalahan strategis mengingat pada lima tahun kebelakang, capaian sasaran kinerja Bappeda terkait pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum mencapai angka 90%, sedangkan dalam hal ketersediaan data sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan belum mencapai angka 70%. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan daerah yang solid. Bappeda harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan

proses

pembangunan

secara

efektif

dan

efisien

dengan

mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, serta kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan

komitmen

para

pemangku

kepentingan

akan

semakin

meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational

learning). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan keterkaitan (interrelasi) antarbudaya dan daerah,

menuntut

Bappeda

untuk

dapat

melakukan

evaluasi

dan

mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, yang diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perkembangan teknologi informasi (TI) selain menimbulkan efek positif juga menimbulkan efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan data kerahasiaan informasi bidang-bidang lainnya. Nilai informasi yang begitu penting


25

dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin teknologi informasi dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu daerah. Di samping beberapa permasalahan diatas, permasalahan lain yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah pengelolaan sumber daya Bappeda yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Bappeda dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Bappeda diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Bappeda dalam periode 2013-2017. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan isu strategis yang harus di atasi Bappeda. Untuk itu, Bappeda menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2017, yang berisi visi, tujuan dan sasaran Bappeda pada periode 2013-2017 dan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja utama (key

performance indicators). Salah satu solusi atau tindak lanjut strategis di Bappeda untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan manajemen kinerja, yang menghubungkan antara kinerja lembaga, unit kerja SKPD hingga kinerja individu secara terpadu dalam suatu sistem manajemen kinerja.


26

Secara sistematik yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain : 1. Belum optimalnya kinerja SDM yang ada. 2. Belum optimalnya manajemen SDM berbasis teknologi informasi. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga. 5. Belum optimalnya koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar SKPD. 6. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(2)

(4)

(5)

Peningkatan kinerja pegawai yang membutuhkan manajemen SDM yang lebih modern

80,62% SDM Bappeda yang berpendidikan S1 dan S2

Pola manajerial yang kurang memperhatikan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi yang terjadi

Cepatnya perkembangan arus informasi berpengaruh kepada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan yang berkualitas tinggi

Efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja SKPD

Realisasi anggaran yang masih dibawah 85% selama 5 tahun ke belakang

Kinerja aparatur perencanaan yang perlu ditingkatkan


‐

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6)

Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu ditingkatkan

Rendahnya capaian kinerja Bappeda

27

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

Faktor yang Mempengaruhi


INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(2)

(4)

(5)

(6)

Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar SKPD

Penerapan award and punishment terhadap SKPD yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan

SKPD yang cenderung tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan

Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan

Optimalisasi koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 disebutkan bahwa Visi Pembangunan 2013-2017 adalah: VISI Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik MISI 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.


28

4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 5. Membangun pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, Bappeda akan mendukung pelaksanaan koordinasi semua misi diatas sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih (berasal dari Rancangan RPJMD) maka SKPD menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dalam tabel 3.2.


29

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik” Faktor

Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

a. Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan

Koordinasi antar instansi yang perlu diperkuat dan pemahaman masyarakat akan rencana pembangunan yang perlu ditingkatkan

Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah pusat terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kemerataan Kapasitas SDM perencana di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Tingkat pendidikan SDM perencana yang cukup baik

Luasnya cakupan permasalahan lingkungan hidup, serta sarana dan prasarana perkotaan

Alokasi anggaran yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup serta sarana dan prasarana perkotaan

Arus urbanisasi yang tinggi dan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di dalam data kependudukan

Mudahnya akses informasi dan pelayanan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta

Kapasitas SDM perencana di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di DKI Jakarta dengan ditopang oleh pihak swasta dan sektor informal

• Luasnya wilayah pelanggaran

• Kuatnya aturan hokum terhadap pelanggaran ketertiban

No

b. lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketertiban umum.

• Sedikitnya aparatur penegak hukum


30

3.3 Telaahan Renstra K/L Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: •

mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;

•

mewujudkan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; •

mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

•

menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya

dan

atau

untuk

perumusan

kebijakan

pembangunan di berbagai bidang. 3.

Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, Bappeda Provinsi DKI Jakarta turut mendukung pencapaian visi tersebut dengan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menyusun rencana, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, maka arah pelayanan Bappeda di dalam Renstra 2013-2017 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW 2030 tersebut. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013‐2017

31

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang 1. Memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional 2. Memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke arah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem 3. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 4. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fugsi Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD Bab II dan permasalahan pada bag 3.1 maka isu strategis Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1.

Optimalisasi manajemen dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;

2.

Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen;

3.

Optimalisasi koordinasi dan perencanaan kesejahteraan rakyat;

4.

Optimalisasi koordinasi dan perencanaan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup;

5.

Optimalisasi koordinasi dan perencanaan perekonomian;

6.

Optimalisasi koordinasi dan perencanaan pemerintahan;

7.

Optimalisasi program, pembiayaan dan pembangunan;

8.

Optimalisasi informasi;

9.

Optimalisasi sistem manajemen data informasi yang akurat dan akuntabel;

pendistribusian

data

dengan

menggunakan

teknologi

10. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan SKPD atau organisasi lain; 11. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan yang berkualitas dan inovatif; 12. Optimalisasi inisiasi pembangunan Sistem Inovasi Daerah.


32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi DKI Jakarta Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2017 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.


33

Oleh karena itu, dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta yaitu :

“Menjadi Lembaga Perencanaan yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme Untuk Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Jakarta Baru” Penjelasan Visi: Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Integritas, Profesional dan Berkelanjutan adalah: 1. Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik 2. Profesional menggambarkan sebuah kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern. 3. Sinergis merupakan suatu proses pembangunan yang saling mendukung dan saling bahu membahu satu sama lain untuk mewujudkan tujuan organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata, melalui 4 (empat) misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Perencana yang handal dan berwawasan global; 2. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas; 3. Memantapkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Mengembangkan fungsi statistik dan penelitian daerah.


34

Penjelasan Misi: Misi pertama adalah bentuk perwujudan dari nilai Profesionalitas dalam Visi Bappeda. Misi ini menggambarkan peran sumber daya internal Bappeda sebagai modal utama bagi Bappeda dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya selaku bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misi kedua adalah wujud dari pelaksanaan nilai Integritas dari Visi Bappeda. Sebagai

badan

perencana,

Bappeda

memiliki

tanggungjawab

untuk

menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Kualitas hasil perencanaan dapat dinilai dari berbagai aspek antara lain sasaran pembangunan yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timely) dan sesuai kebutuhan, serta dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Nilai Sinergi diwujudkan dalam Misi ketiga dan keempat, dimana fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Pemantauan dan Evaluasi merupakan aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan yang hasilnya menjadi tanggung jawab bagi seluruh stakeholders pembangunan di DKI Jakarta. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta 4.2.2 Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 8 (delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1.

Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal.

2.

Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif.

3.

Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis Teknologi Informasi.

4.

Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif.


35

Tujuan rencana strategis di atas merupakan penerjemahan dari rangkaian misi strategis yang menjadi jalan dalam mencapai visi dari Bappeda DKI Jakarta. Tujuan-tujuan diatas perlu dipertajam dalam bentuk sasaran strategis dari rencana strategis Bappeda DKI ini. 4.2.3 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut: 1.

Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal” adalah: a. Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang baik dapat diukur melalui: •

kecukupan kebutuhan jumlah SDM berdasarkan analisis beban kerja.

•

Persentase pemerataan sebaran SDM berdasarkan analisis beban kerja.

•

Persentase kesesuaian penempatan SDM berdasarkan analisis jabatan.

b. Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global yang handal, yang dapat diukur: •

Persentase SDM yang memiliki sertifikat perencana.

•

Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.

• c.

2.

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di luar negeri setiap tahun.

Meningkatnya kinerja Bappeda, yang dapat diukur dari: •

Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan.

•

Prosentase rata-rata tingkat kehadiran SDM Bappeda

Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif” adalah: a.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, yang dapat diukur dari: •

Peningkatan prosentase usulan masyarakat yang berkualtas untuk diakomodasi di dalam APBD.


36

•

Tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD.

3.

Sasaran

dari

tujuan

ketiga:

“Terwujudnya

program

dan

kegiatan

pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis Teknologi Informasi” adalah: a.

Meningkatnya

kesesuaian

program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah, yang dapat diukur dari: •

Kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan.

•

Kesesuaian target indikator kinerja antara RPJMD dengan RKPD dan APBD.

b.

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah, yang dapat diukur dari: •

Kesesuaian hasil evaluasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

4.

Sasaran dari tujuan keempat: “Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif” adalah: a.

Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sesuai dengan kebutuhan daerah, yang dapat diukur dari: •

b.

persentase ketersediaan data statistik daerah sesuai kebutuhan.

Terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah, yang dapat diukur dari: •

Ketersediaan basis data pelaku inovasi daerah.


Tabel 4.1. Rangkaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

37

Sasaran

Indikator Sasaran

VISI: Menjadi Lembaga Perencanaan yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme Untuk Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Jakarta Baru Tujuan

Kecukupan kebutuhan jumlah SDM berdasarkan analisis beban kerja.

Misi

1.

Persentase pemerataan sebaran SDM berdasarkan analisis beban kerja.

No.

2.

Persentase kesesuaian penempatan SDM berdasarkan analisis jabatan.

(5)

3.

Persentase SDM yang memiliki sertifikat perencana.

(4)

1.

Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.

(3)

2.

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di luar negeri setiap tahun.

(2)

3.

(1)

1. Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

2. Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global

3. Meningkatnya kinerja Bappeda

1.

1

Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Perencana yang handal dan berwawasan global

2.

Prosentase rata‐rata tingkat kehadiran SDM Bappeda.

Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal


38

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

VISI: Menjadi Lembaga Perencanaan yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme Untuk Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Jakarta Baru No.

(5)

1.

Peningkatan prosentase usulan masyarakat yang berkualitas untuk diakomodasi di dalam APBD.

(4)

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD.

(3)

Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif

2.

Kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan.

Pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan pembangunan

1.

2. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah

persentase ketersediaan data statistik daerah sesuai kebutuhan

1. Meningkatnya kesesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketersediaan basis data pelaku inovasi daerah.

2.

(2)

2

Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas

Memantapkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis Teknologi Informasi

1. Terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah.

Kesesuaian target indikator kinerja antara RPJMD dengan RKPD dan APBD.

(1)

3

4

Mengembangkan fungsi statistik dan Terlaksananya penelitian daerah. pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif


39

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta i. Strategi Strategi yang ditempuh oleh Bappeda dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumberdaya adalah: 1. Melakukan perbaikan formasi SDM Bappeda berdasarkan kompetensi SDM. 2. Penambahan jumlah SDM berdasarkan kebutuhan organisasi. 3. Mengintensifkan

pelaksanaan

pelatihan,

seminar,

dan

kegiatan

peningkatan kapasitas lainnya secara berkesinambungan dan terarah. 4. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana di lingkungan Bappeda. 5. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 6. Meningkatkan

koordinasi

penyusunan

kebijakan,

pembiayaan,

kelembagaan dan regulasi perencanaan internal. 7. Meningkatkan kapabilita SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan. 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses Musrenbang. 9. Sinkronisasi sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. 10. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan. 11. Melakukan evaluasi ex-ante dalam setiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan. 12. Menjadikan hasil pemantauan dan

evaluasi sebagai masukan dalam

proses perencanaan. 13. Menguatkan sistem informasi data dan statistik daerah. 14. Menguatkan kualitas data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. 15. Membangun basis data pelaku inovasi daerah. ii. Kebijakan Kebijakan Bappeda adalah: 1. Penilaian kesesuaian jumlah dan sebaran SDM berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja


40

2. Optimalisasi pemberdayaan SDM Bappeda. 3. Rekruitmen SDM. 4. Penugasan belajar SDM Bappeda. 5. Penugasan SDM untuk mengikuti pelatihan dan kursus perencanaan di dalam dan luar negeri. 6. Penerapan prinsip-prinsip perencananaan keuangan yang akuntabel dan transparan. 7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. 8. Penilaian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran. 9. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang didukung oleh fasilitas sistem informasi. 10. Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja. 11. Pelaksanaan koordinasi berkala dan komunikasi intensif antar bidang di dalam Bappeda maupun antara Bappeda dan SKPD teknis. 12. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan. 13. Pengembangan sistem informasi manajemen data dan statistik daerah berbasis teknologi informasi. 14. Kerja sama dengan instansi terkait (BPS, dll). 15. Penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku inovasi daerah.


Sasaran

Tabel 4.2

1. Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

1. Melakukan perbaikan formasi SDM Bappeda berdasarkan kompetensi SDM.

Strategi

Kebijakan

2. Penambahan jumlah SDM berdasarkan kebutuhan organisasi.

1. Mengintensifkan pelaksanaan pelatihan, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya secara berkesinambungan dan terarah 2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana di lingkungan Bappeda

2. Penugasan SDM untuk mengikuti pelatihan dan kursus perencanaan di dalam dan luar negeri.

41

3. Rekruitmen SDM. 1. Penugasan belajar SDM Bappeda.

2. Optimalisasi pemberdayaan SDM Bappeda.

1. penilaian kesesuaian jumlah dan sebaran SDM berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Rangkaian Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal

2. Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global


Tujuan


Sasaran 3. Meningkatnya kinerja Bappeda



Strategi 1. Melanjutkan penerapan prinsip‐prinsip Good Governance di Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2. Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan, pembiayaan, kelembagaan dan regulasi perencanaan internal

1. Meningkatkan kapabilita SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses Musrenbang

3. Sinkronisasi sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran

Kebijakan

1. Penerapan prinsip‐ prinsip perencananaan keuangan yang akuntabel dan transparan

42

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

3. Penilaian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang didukung oleh fasilitas sistem informasi

2. Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja

Tujuan Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis Teknologi Informasi

Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif

Sasaran 1. Meningkatnya kesesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah 2. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah


2. Terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah.


Strategi

Kebijakan

43

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

2. Kerja sama dengan instansi terkait (BPS, dll)

1. Pengembangan sistem informasi manajemen data dan statistik daerah berbasis teknologi informasi

2. pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan

1. Pelaksanaan koordinasi berkala dan komunikasi intensif antar bidang di dalam Bappeda maupun antara Bappeda dan SKPD teknis

2. Melakukan evaluasi ex‐ante dalam setiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan

3. Menjadikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai masukan dalam proses perencanaan 1. Menguatkan sistem informasi data dan statistik daerah

2. Menguatkan kualitas data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah

1. Membangun basis data pelaku inovasi daerah

1. Penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku inovasi daerah

44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 20132017). Adapun komponen program dalam kerangka pelaksanaan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta periode 2013-2017 adalah: 1. Misi 1: • Program

Peningkatan

Kapasitas

Perencana

dan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan Daerah • Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur 2. Misi 2: • Program pengelolaan dan pengembangan perencanaan pembangunan • Program perencanaan pembangunan daerah tingkat SKPD • Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 3. Misi 3: • Program perencanaan pembangunan perekonomian • Program perencanaan pembangunan kesejahteraan


45

• Program perencanaan pembangunan tata praja dan aparatur • Program perencanaan pembangunan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup • Program Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 4.

Misi 4: • Program peningkatan kemampuan IPTEK dan inovasi • Program statistik daerah • Program pengembangan data/informasi SKPD

Selain program-program dalam rangka mendukung pencapaian misi, Bappeda DKI Jakarta juga melaksanakan program-program rutin dalam rangka melaksanakan operasionalisasi kantor. Program-program tersebut adalah: •

Program program pelayanan administrasi perkantoran

•

Program pengelolaan kendaraan dinas (sarana mobilitas)

Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda, Kanppeko, Kanppekab dan UPT-PIPP mengacu pada program tersebut diatas sesuai dengan misi yang menjadi tanggung jawabnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing program tersebut dalam tabel 5.1. Adapun uraian program beserta kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target anggaran termuat didalam tabel 5.2 , berikut ini.


2

1

No

3

Tabel 5.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta

46

80%

100%

85%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

Indikator

75%

100%

Sasaran Program

70%

100%

Progam

Sertifikasi kompetensi dasar Bappeda & kesesuaian latar belakang pendidikan dan tupoksi

100%

Kondisi Target Capaian Hasil Setiap Tahun Kinerja Kondisi pada Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 periode Renstra

Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencana

Tingkat ketepatan waktu kehadiran dan penyelesaian pekerjaan

Pertengahan Bulan Mei

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai Bappeda

Misi 1:

Pertengahan Bulan Juni

Program peningkatan kapasitas perencana dan kualitas perencana pembangunan daerah Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur Misi 2: Program Persentase pengelolaan ketepatan waktu dan penyelesaian pengembanga RKPD n perencanaan Persentase pembangunan ketepatan waktu penyelesaian


No

4

5

Progam

Program perencanaan pembangunan daerah tingkat SKPD Program peningkatan dan pengem‐ bangan

Sasaran Program

KUA‐PPAS Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan Persentase implementasi rencana pembangunan Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD Tersusunnya perencanaan pembangunan Bappeda Tersedianya data pengelolaan keuangan Bappeda

47

Persentase alokasi pagu Musrenbang thdp belanja langsung

Berdasarkan Pergub Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Minggu Pertama Bulan Oktober

100%

17,91%

80%

100%

100%

100%

100%

18%

85%

100%

100%

100%

100%

26%

90%

100%

100%

100%

100%

34%

90%

100%

100%

100%

100%

42%

90%

100%

100%

100%

100%

50%

95%

100%

100%

100%

100%

50%

95%

100%

100%

Indikator

Tersusun Renstra dan Renja secara tepat waktu sesuai kaidah perencanaan

100%


Data penataausahaan dan penyerapan keuangan


Progam

7

Program perencanaan pembangunan kesejahteraan

6

No

8

Program perencanaan pembangunan tata praja dan aparatur

pengelolaan keuangan SKPD Misi 3: Program perencanaan pembangunan perekonomian

9

Program perencanaan pembangunan prasarana sarana kota dan

Sasaran Program

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan masyarakat Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan bidang pemerintahan Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan prasarana sarana kota dan

Indikator

85%

48

85%

85%


85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

85%

85%

85%

80%

85%

85%

80%

80%

80%

85%

80%

80%

80%

80%

Pemanfaatan hasil supervisi bidang kesejahteraan masyarakat

80%

80%

Pemanfaatan hasil supervisi bidang pemerintahan

80%

Pemanfaatan hasil supervisi bidang perekonomian

Pemanfaatan hasil supervisi bidang PSKLH


No

Progam

Sasaran Program

Evaluasi Pencapaian 9 Program Unggulan (on‐ going dan ex‐ post)

lingkungan lingkungan hidup hidup 10 Program Persentase Pemantauan, ketepatan waktu Pengendalian penyampaian dan Evaluasi LKPJ dan LKPJ Pembangunan AMJ Review RPJPD, RTRW, RPJMD

Misi 4: 11 Program Peningkatan kemampuan IPTEK dan inovasi

1. Jumlah penelitian dan kajian IPTEK serta Inovasi Daerah 2. Pemanfaatan hasil penelitian daerah

Indikator

49


LKPJ

LKPJ dan AMJ

LKPJ

LKPJ dan AMJ

LKPJ

RPJPD, RTRW

100%

LKPJ

100%

70%

LKPJ

100%

70%

1. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (LKPJ) 2. 30 hari setelah pemberitahuan DPRD (LKPJ AMJ)

100% 100%

60%

RPJMD

55%

NA

50%

NA

45%

9 Program/tahun

40%

Pelaksanaan review RPJPD, RTRW dan RPJMD

1. Jumlah penelitian dan kajian IPTEK serta Inovasi Daerah 2. Implementasi hasil kajian litbang


50

75%

80%

80%

85%

85%

70%

75%

Indikator

Sasaran Program

65%

70%

Progam

No

60%

65%

Kondisi Target Capaian Hasil Setiap Tahun Kinerja Kondisi pada Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 periode Renstra 85%

Publikasi data statistik daerah

60%

% kendaraan yang beroperasinal

Waktu pelaksanaan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

100%

12 bulan

85%

Jumlah temuan dalam audit keuangan

Tingkat kemudahan akses data statistik Daerah

Ketersediaan data Tingkat kemudahan akses data dan informasi Bappeda dan informasi Bappeda

Terlaksanakanya pengelolaan keuangan SKPD

Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan kantor Bappeda Beroperasinya kendaraan dinas

12 Program statistik daerah 13 Program pengembanga n data/ informasi SKPD Program Penunjang 14 Program peningkatan dan pengelolaan kantor 15 Program pengelolaan kendaraan dinas 16 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD


Tujuan 2 1. Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Sasaran

1 Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal 2. Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global 3. Meningkatnya kinerja Bappeda

4

Tabel 5.2

Kode

Indikator Kinerja

51

5 6 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kompetensi SDM Perencana dan Kualitas Perencanaan perencana dan organisasi Pembangunan Daerah perencanaan Peningkatan dan pengembangan SDM Persentase pegawai Bappeda yang Perencana memiliki kompetensi perencana Pengembangan Wawasan Staf Meningkatnya kemampuan koordinasi SDM perencana Pengembangan kompetensi perencana Bappeda

Program/Kegiatan

Rangkaian Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Indikator Sasaran 3 1. Kecukupan kebutuhan jumlah SDM berdasarkan analisis beban kerja. 2. Persentase pemerataan sebaran SDM berdasarkan analisis beban

kerja. 3. Persentase kesesuaian penempatan SDM berdasarkan analisis jabatan. 4. Persentase SDM yang memiliki sertifikat perencana. 5. Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan


Tujuan 2

Sasaran


1


Indikator Kinerja

3 S3 di dalam dan luar negeri. 6. Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di luar negeri setiap tahun. 7. Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan.

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Sasaran

6

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

5

Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan

4

8. Prosentase rata‐ rata tingkat kehadiran SDM Bappeda.

1. Peningkatan prosentase usulan masyarakat yang berkualtas untuk diakomodasi di dalam APBD.


52

1

Tujuan 2

Sasaran 3 2. Tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD.

Indikator Sasaran

Kode 4

Program/Kegiatan

Koordinasi Penyusunan Kegiatan Tahun Jamak

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA‐P)

Indikator Kinerja

Persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD (bulan oktober)

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD (bulan September)

5 6 Penyusunan RAPBD Penetapan Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD Penetapan (bulan Oktober). Penyusunan Kebijakan Umum APBD Persentase ketepatan waktu (KUA) penyampaian RAPBD (bulan Oktober). Penyusunan Prioritas dan Plafon Persentase ketepatan waktu Anggaran (PPA) penyampaian RAPBD (bulan Oktober). Penyusunan Dokumen Lampiran APBD Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD (bulan November) Rencana Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

Penyusunan Dokumen Lampiran APBD‐P


53

Tujuan 2

Sasaran 3

Indikator Sasaran 4

Kode

Program/Kegiatan 5 Koordinasi peningkatan sumber‐ sumber pembiayaan pembangunan Penyusunan RKPD Penetapan Provinsi DKI Jakarta

1

Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja

Penyusunan RPJMD Pemprov DKI Ketepatan waktu penyelesain Jakarta 2013‐2017 dokumen RPJMD Pemprov DKI

Penyusunan RPJMD 2018‐2023

54

6 Persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan yang tersusun Ketepatan waktu penyelesain dokumen RKPD DKI Jakarta (bulan Juni) Ketepatan waktu penyelesain dokumen RKPD Perubahan DKI Jakarta (bulan Juni)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Bappeda

Persentase Frekwensi gangguan sistem

Persentase pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan Jumlah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan

( ) Ketepatan waktu penyelesain dokumen RPJMD Pemprov DKI Jakarta (6 bulan setelah pelantikan)

Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pengelolaaan Sistem Informasi Bappeda


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

55

6 Jumlah event yang dilaksanakan/ diikuti

Tujuan

5 Publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan

Jumlah jenis media publikasi yang digunakan/ diterbitkan

4

Publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan

Persentase implementasi rencana pembangunan

3

2

Penyusunan rencana pembangunan

1

Persentase hasil Rapim Gubernur yang ditindaklanjuti sesuai Tupoksi Bappeda

pembiayaan Jumlah dokumen rencana pembiayaan pembanguanan yang tersusun

Penyusunan Bahan dan Tindak Lanjut Hasil Rapim Gubernur

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Terselenggaranya Musrenbang dan tingkat kota/kab Provinsi dan tingkat kota/kab

Pelatihan Rembuk RW bagi RW & LMK Terselenggaranya pelatihan

Persentase meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD

Penyusunan Panduan Rembuk RW dan Tersusunnya Panduan Rembuk RW Musrenbang Kelurahan dan dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

56

Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ Provinsi DKI Jakarta

5

Penyusunan LKPJ Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Dokumen

4

Penyusunan LKPJ AMJ Provinsi DKI Jakarta

Terwujudnya implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah.

3

Tersusunnya perda pemanfaatan ruang

2

Penyusunan Kebijakan tentang Ruang Bawah Tanah & Ruang Atas Tanah


1

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis

6 Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ);

Peninjauan Kembali Rencana Tata Persentase tindak lanjut terhadap Ruang Wilayah RTRW DKI Jakarta 2030 Dokumen RTRW 2030

Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPJ (bulan Maret) dan LKPJ AMJ ( 3 bulan sebelum AMJ) Jumlah Dokumen


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran 4

Kode 5

Program/Kegiatan

6

Indikator Kinerja

57

3

Dukungan Koordinasi dan Kebijakan Tersusunnya kebijakan mengenai Pengembangan Ekonomi DKI Jakarta pengembangan ekonomi DKI Jakarta

Dukungan Koordinasi Pendampingan Tercapainya perencanaan Perencanaan Angkutan Berbasis Rel angkutan berbasis rel yang (MRT, Monorail, LRT) komprehensif

2

1. Kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan. 2. Kesesuaian target indikator kinerja antara RPJMD dengan RKPD dan APBD.

Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya pemanfaatan hasil Perekonomian koordinasi rencana pembangunan perekonomian. Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase kesesuaian renja SKPD Perekonomian dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Perekonomian

1

Terwujudnya 3. Meningkatnya program dan kesesuaian kegiatan program dan pembangunan kegiatan yang tepat pembangunan sasaran dan daerah melibatkan 4. Meningkatnya seluruh pemangku kualitas kepentingan pelaporan berbasis Teknologi pelaksanaan Informasi pembangunan tahunan daerah

3. Kesesuaian hasil evaluasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan

Tersusunnya perencanaan ekonomi kawasan dalam pembangunan Giant Sea Wall

Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi kawasan melalui TOD

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kawasan Melalui Transit Oriented Development (TOD) Pendampingan dan Perencanaan Ekonomi Kawasan Dalam Pembangunan Jakarta Coastal Defense System (Giant Sea Wall)


1

Tujuan 2

Sasaran 3

Indikator Sasaran 4

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

58

5 6 Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Pemanfaatan hasil Kesejahteraan Rakyat koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat

Persentase kesesuaian renja SKPD dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Kesmas

Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Pemanfaatan hasil Tatapraja dan Aparatur koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Koordinasi penyusunan perencanaan Persentase SKPD/UKPD yang dan penganggaran responsif gender menyusun kegiatan dalam konsep PPRG Koordinasi perencanaan Jumlah dokumen laporan program penanggualngan kemiskinan TKPK penanggulangan kemiskinan yang provinsi DKI Jakarta disusun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan hasil monev RAD RAD MDGs dan UKP4 tentang MDGs pembangunan berkeadilan Koordinasi pengembangan kota layak Jumlah dokumen hasil koordinasi anak pengembangan kota layak anak yang disusun Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jumlah laporan hasil monev kota program kota sehat sehat yang disusun

Persentase kesesuaian renja SKPD dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen

Dukungan Koordinasi dan Kebijakan Bidang Pemerintahan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran 4

Kode

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

59

Capacity Building Agen Inovasi

Kajian dan penelitian daerah

Program peningkatan kemampuan IPTEK dan inovasi

Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang PSKLH

Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Jumlah dokumen

Terwujudnya system inovasi daerah dan Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian.

5 6 Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Jumlah Dokumen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Pemanfaatan hasil Prasarana Sarana Kota dan koordinasi rencana pembangunan Lingkungan Hidup Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase kesesuaian renja SKPD Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan dengan RKPD dan Renstra SKPD Hidup bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Persentase Penyelenggaraan RTRW 2030

Tersedianya SDM yang Inovatif

3

2. Ketersediaan basis data pelaku inovasi daerah.

1. persentase ketersediaan data statistik daerah sesuai kebutuhan

2


1

Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif 3. Terbangunnya jejaring kerja‐ sama pelaku inovasi daerah.

Rintisan Pembangunan Pusat dan dan Informasi Inovasi Program statistik daerah

Terbangunnya Data Basis Inovasi pada masing2 SKPD/UKPD Meningkatnya ketersediaan data statistik daerah


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

6 Jumlah dokumen

Kode

5 Penyusunan statistik daerah

Jumlah dokumen

Indikator Sasaran

Up Dating RW Kumuh

Sasaran

Tujuan

4

3

2

1

Program Penunjang

60

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD

Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Jumlah dokumen renstra Bappeda

Tersusunnya LAKIP Bappeda

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda

Penyusunan renstra Bappeda Provinsi DKI Jakarta


No.

Indikator Capaian

Meningkatnya kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan.

Kondisi Awal Tahun Peren canaan 2013

Tabel 5.3

2015

2017

61

KondisiK inerja Akhir Tahun Peren canaan

Lokasi

2017

‐

Target

71 %

200 orang

Target

2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2014

Target

167 orang

950

Target

68 %

200 orang

Target

160 orang

950

2012

64 %

200 orang

150 orang

950

Rp (juta)

60 %

200 orang

Rp (juta)

140 orang

950

Rp (juta)

42.5%

200 orang

100 orang

500

Rp (juta)

100 orang

200 orang

200 orang

Rp (juta)

Rangkaian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD

Program/Kegiatan

Program Utama Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan dan pengembangan SDM Perencana

Pengembangan Wawasan Staf

Persentase pegawai Bappeda yang memiliki kompetensi perencana Meningkatnya kemampuan koordinasi SDM perencana


No.

I

1

Program/Kegiatan

Pengembangan kompetensi perencana Bappeda Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RAPBD Penetapan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Indikator Capaian

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD Penetapan (bulan Oktober).

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD (bulan Oktober).

Kondisi Awal Tahun Peren canaan 2013 Target

Target

2015

Target

2016


2014 Target

2017

Target

15 orang

Rp (juta) 500

62


2017

90%

Rp (juta) 500

‐

15 orang

100%

Rp (juta) 500

‐

2012

15 orang

100%

Rp (juta) 500

‐

20 orang

100%

Rp (juta) 500

‐

20 orang

100%

20 orang

‐

100%

100%

1.660

300

100%

100%

1.560

300

100%

100%

1.460

300

100%

100%

1.370

250

100%

100%

1.300

250

100%

100%

100%

100%


Lokasi

No.

2

3

4

1

Program/Kegiatan

Indikator Capaian

2015

2016


2014

2017

63


Rp (juta) 250

100%

100%

200

700

Rp (juta) 300

100%

100%

100%

100%

350

2.280

200

750

Rp (juta) 300

100%

100%

100%

100%

100%

250

2.460

200

750

Rp (juta) 300

Lokasi

100%

650

100%

2.100

100%

2013 Target

Rp (juta) 250

100%

200

100%

300

Kondisi Awal Tahun Peren canaan

2012 100%

600

100%

1.950

100%

100%

100%

200

100%

300

2017

100%

100%

1.800

100%

Target

100%

100%

250

Target

100%

100%

Target

Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD Perubahan (bulan September)

100%

Target

Persentase ketepatan waktu penyampaian

Penyusunan Prioritas Persentase dan Plafon Anggaran ketepatan waktu (PPA) penyampaian RAPBD (bulan Oktober). Penyusunan Persentase Dokumen Lampiran ketepatan waktu APBD penyampaian RAPBD (bulan November) Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun Jamak Penyusunan RAPBD Perubahan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan


No.

2

3

Program/Kegiatan

(KUA‐P)

Indikator Capaian

RAPBD (bulan September)

Penyusunan Prioritas Persentase dan Plafon Anggaran ketepatan waktu Perubahan (PPA‐P) penyampaian RAPBD (bulan September) Penyusunan Persentase Dokumen Lampiran ketepatan waktu APBD‐P penyampaian RAPBD (bulan oktober)

1

Koordinasi peningkatan sumber‐ sumber pembiayaan pembangunan

Persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan Persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan yang tersusun (bulan Juni)


64

Target

350

Rp (juta)

100%

100%

Target

750

250

Rp (juta)

2017

Lokasi

Rp (juta)

100%

750


Target

300

100%

2017 Rp (juta)

100%

700

2016

Target

300

100%

2015

Rp (juta)

100%

650

2014

Target

250

100%

2013 2012

100%

600


‐

100%

‐

1435

100%

350

720

100%

100%

350

660

100%

100%

350

635

100%

100%

300

600

100%

100%

400

100%

100%


2016


2015

2017

65


Rp (juta) 500.

Lokasi

100%

Indikator Capaian 2014

Rp (juta) 450

Program/Kegiatan 2013

100%

No.


Rp (juta) 450

100%

2017

Rp (juta) 450

Target

100%

Target

Rp (juta) 400

Target

100%

Target

‐

Target

Ketepatan waktu penyelesain dokumen RKPD DKI Jakarta (bulan Juni)

2012 2

Penyusunan RKPD Penetapan Provinsi DKI Jakarta

300

100%

250

‐

‐

100%

‐

1.000

250

‐

1 Dok

100%

‐

‐

250

‐

‐

100%

‐

‐

200

‐

‐

100%

‐

‐

‐

950

‐

100%

‐

3

‐

Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

‐

Ketepatan waktu penyelesain dokumen RKPD Perubahan DKI Jakarta (bulan Juni)

1

2

Penyusunan RPJMD Ketepatan waktu Pemprov DKI Jakarta penyelesain 2013‐2017 dokumen RPJMD Pemprov DKI Jakarta (6 bulan setelah pelantikan) Penyusunan RPJMD Ketepatan waktu 2018‐2023 penyelesain dokumen RPJMD Pemprov DKI Jakarta (6 bulan setelah pelantikan)


No.

Program/Kegiatan

2016


2015

2017

66


Rp (juta) ‐

‐

‐

Lokasi

‐

3000

Indikator Capaian 2014

Rp (juta) ‐

100%

2013

‐

3000


Rp (juta) 500

100%

Dok 1

3000

2017

Rp (juta) ‐

100%

Target ‐

3000

Target

Target

Rp (juta) ‐

100%

Target

2012 ‐

3000

Target

‐

100%

2 sistem

3

100%

500

Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

2 sistem

Persentase pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan

500

2 sistem

5%

500

1.250

2 sistem

5%

500

1.250

2 sistem

6%

500

1.250

2 sistem

7%

2 sistem

1.250

1

8%

Jumlah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan

1.250

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Bappeda

9%

Pengelolaaan Sistem Informasi Bappeda

10%

2

Persentase Frekwensi gangguan sistem


No.

3

4

1

2

Program/Kegiatan

Publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan Publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan

2016


2015

2017

67


Rp (juta) 700

4 jenis

5 event

600

550

Rp (juta) 700

1 dok

80%

4 jenis

5 event

200

400

600

550

Rp (juta) 700

100%

‐

‐

4 jenis

5 event

Lokasi

5 event

550

‐

400

100%

Indikator Capaian 2014 Rp (juta) 700

4 jenis

600

1 dok

200

2013

5 event

550

80%

400

95%


Target

Rp (juta) 700

4 jenis

550

1 dok

200

2012 5 event

550

‐

350

90%

2017

5 event

4 jenis

550

1 dok

200

Target

4 jenis

‐

350

85%

Target

Jumlah event yang dilaksanakan/ diikuti

80%

1 dok

200

Target

Jumlah jenis media publikasi yang digunakan/ diterbitkan

‐

80%

Target

Persentase implementasi rencana pembangunan

80%

Penyusunan rencana Jumlah dokumen pembiayaan rencana pembangunan pembiayaan pembanguanan yang tersusun Penyusunan Bahan Persentase hasil dan Tindak Lanjut Rapim Gubernur Hasil Rapim yang Gubernur ditindaklanjutis esuai Tupoksi Bappeda


No.

Program/Kegiatan

Indikator Capaian

Penyelenggaraan Terselenggaranya Musrenbang Provinsi Musrenbang dan tingkat kota/kab Provinsi dan tingkat kota/kab

1

Pelatihan Rembuk RW bagi RW & LMK

2

Persentase meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD

3

Terselenggaranya pelatihan Tersusunnya Panduan Rembuk RW dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Penyusunan Panduan Rembuk RW dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan


2015

2016


2014

2017

68


Lokasi

Target

2017

Target

Target

Target

Rp (juta)

‐

Target

1.580

2012

Rp (juta)

50%

‐

Rp (juta)

1.780

980

‐

42%

1 kegiatan

‐

‐

Rp (juta)

1.180

980

‐

200

Rp (juta)

34%

1 kegiatan

600

7000 eks

1.630

980

5.412 Org

200

26%

1 kegiatan

‐

7000 eks

950

980

‐

200

18%

500

7000 eks

17,91%

5.412 Org

150

700

‐

7000 eks

1 kegiatan

‐

250

1 kegiata n ‐

5000 eks

1 kegiata n

5000 eks


1

Penyusunan LKPJ Provinsi DKI Jakarta

Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ Provinsi DKI Jakarta

Program/Kegiatan

2

No.

3

Penyusunan LKPJ AMJ Provinsi DKI Jakarta

Indikator Capaian

Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawab an (LKPJ) dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ); Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPJ (bulan Maret) dan LKPJ AMJ ( 3 bulan sebelum AMJ) Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen


2012

2013

2015

2016


2014

2017

69


Lokasi

2017

Target

Target

100%

Target

1.600

Target

100%

Target

700

Rp (juta)

100%

100%

Rp (juta)

600

700

Rp (juta)

100%

1 Dok

500

700

Rp (juta)

100%

1 Dok

Rp (juta)

400

600

100%

1 Dok

500

100%

1 Dok

900

400

1 Dok

1 Dok


No.

1

2

3

Program/Kegiatan

Penyusunan Kebijakan tentang Ruang Bawah Tanah & Ruang Atas Tanah Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW DKI Jakarta 2030 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Indikator Capaian


2015 Target

2016

2017

70


Lokasi

100%

400

‐

2017

1 dok

700

Rp (juta)

300

1 Dok

900

Target

1 dok

600

1 dok

2800

Rp (juta)

200

1 Dok

500

‐

Target

400

1 dok

2800

2500

‐

Rp (juta)


2014 Rp (juta)

1 dok

Target

‐

Rp (juta)

‐

Target

150

1 dok

2012

1 dok

300

1 dok

1 dok

Terwujudnya implementasi RPJPD,RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah. Tersusunnya perda pemanfaatan ruang

‐

‐

‐

25.40 0

‐

‐


42.450

Perda No. 1/2012 ‐

Persentase tindak lanjut terhadap Dokumen RTRW 2030 meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian.


Program/Kegiatan

Indikator Capaian

1

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

No.

2

Dukungan Koordinasi Pendampingan Perencanaan Angkutan Berbasis Rel (MRT, Monorail, LRT)

Persentase kesesuaian renja SKPD dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Perekonomian Tercapainya perencanaan angkutan berbasis rel yang komprehensif

3

4

Dukungan Koordinasi Tersusunnya dan Kebijakan kebijakan Pengembangan mengenai Ekonomi DKI Jakarta pengembangan ekonomi DKI Jakarta Tersusunnya perencanaan pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan


71

Rp (juta)

9 SKPD

Target

400

Rp (juta)

2017

Lokasi

Target

400


Rp (juta)

9 SKPD

2017 Target

400

2016 Rp (juta)

9 SKPD.

2015

Target

400

2014 Rp (juta)

9 SKPD

2013 Target

400


2012

9 SKPD

1 dok

Provinsi

100%

100%

Provinsi

400

1000

100%

100%

100%

400

400

1000

100%

100%

100%

400

400

1000

100%

100%

100%

200

23700

700

100%

100%

100%

200

41.600

500

100%

100%

100%

0

650

0%

Provinsi dan Wilayah

800

0


No.

5

Program/Kegiatan

Ekonomi Kawasan Melalui Transit Oriented Development (TOD) Pendampingan dan Perencanaan Ekonomi Kawasan Dalam Pembangunan Jakarta Coastal Defense System (Giant Sea Wall) Program Perencanaan Pembangunan Kesejaahteraan Rakyat

Indikator Capaian

ekonomi kawasan melalui TOD

Tersusunnya perencanaan ekonomi kawasan dalam pembangunan Giant Sea Wall

meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Kesejaahteraan Rakyat


72

Target

Rp (juta)

Target

Rp (juta)

2017


Rp (juta)

2017 Target

2016 Rp (juta)

2015

Target

2014 Rp (juta)

2013 Target

100%


2012

200

Lokasi

Provinsi dan Wilayah

100%

200

100%

200

100%

100

100%

0

0%

0


Program/Kegiatan

1.

Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

No.

2.

5.

4.

3.

Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender Koordinasi perencanaan penanggualngan kemiskinan TKPK provinsi DKI Jakarta Monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD MDGs dan UKP4 tentang pemba‐ ngunan berkeadilan Koordinasi pengembangan kota layak anak


73

Target

1350

Rp (juta)

90%

90%

Target

1150

800

1350

Rp (juta)

11 dok

40 dok

90%

90%

2017

Prov + Wil

Prov + Wil

Prov + Wil

Prov + Wil

Lokasi

Rp (juta)

90%

800

8 dok

150

35 dok


Target

1350

60%

1150

1 dok

750

Indikator Capaian

Rp (juta)

90%

800

8 dok

150

7 dok

2017

Target

1350

40%

1150

1 dok

750

2016

Rp (juta)

90%

800%

8 dok

150

7 dok

2015

Target

1350

20%

1150

1 dok

750

2014

2012

90%

300

8 dok

150

7 dok

2013

‐

10%

1875

1 dok

750


5%

8 dok

925

7 dok

Persentase kesesuaian renja SKPD dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Kesmas

8 dok

7 dok

1050

Prov + Wil

Persentase SKPD/UKPD yang menyusun kegiatan dalam konsep PPRG

7 dok

7 dok

Jumlah dokumen laporan program penanggulangan kemiskinan yang disusun Jumlah laporan hasil monev RAD MDGs

‐

Jumlah dokumen hasil koordinasi pengembangan kota layak anak


No.

Program/Kegiatan

Indikator Capaian

6.

Monitoring dan Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan hasil monev kota program kota sehat sehat yang disusun

yang disusun

3.

2.

1.

Program Meningkatnya Perencanaan pemanfaatan hasil Pembangunan Tata koordinasi Praja dan Aparatur rencana pembangunan Tata Praja dan Aparatur Koordinasi Persentase Perencanaan Bidang kesesuaian renja Pemerintahan SKPD dengan RKPD dan Renstra SKPD bidang Pemerintahan Dukungan Koordinasi Jumlah Dokumen dan Kebijakan Bidang Pemerintahan Koordinasi Jumlah Dokumen Penyusunan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


74

Target

Rp (juta)

2017


Rp (juta)

2017 Target

2016 Rp (juta)

2015 Target

2014 Rp (juta)

2013 Target


Rp (juta)

Lokasi

Wilayah

Target

2012

29 dok

1100

1 dok

600

500

1 dok

6 dok

23 SKPD

300

1 dok

600

450

1 dok

300

6 dok

950

23 SKPD

300

1 dok

600

450

1 dok

300

6 dok

900

23 SKPD

250

1 dok

600

400

1 dok

250

6 dok

23 SKPD

250

1 dok

525

400

1 dok

250

5 dok

23 SKPD

‐

1 dok

5 dok

1 Dok

‐

‐

1050

‐

‐

400

‐


No.

1.

2

3

Program/Kegiatan

Indikator Capaian


Program Meningkatnya Perencanaan pemanfaatan hasil Pembangunan koordinasi Prasarana Sarana rencana Kota dan Lingkungan pembangunan Hidup Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Koordinasi Persentase Perencanaan Bidang kesesuaian renja Prasarana Sarana SKPD dengan RKPD Kota dan Lingkungan dan Renstra SKPD Hidup bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Tersusunnya perda pemanfaatan ruang Penyusunan Kebijakan tentang Ruang Bawah Tanah & Ruang Atas Tanah Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis


2015

2016


2014

2017

75


Lokasi

7 SKPD 2 UKPD

2017

500

100%

Target

7 SKPD 2 UKPD

400

‐

Target

500

1 dok

700

Target

7 SKPD 2 UKPD

300

1 Dok

Target

500

1 dok

600

Target

7 SKPD 2 UKPD

200

1 Dok

2012

500

1 dok

400

Rp (juta)

7 SKPD 2 UKPD

‐

1 dok

Rp (juta)

400.

‐

300

Rp (juta)

7 SKPD 2 UKPD

150

1 dok

7 SKPD 2 UKPD

1 dok

‐

Rp (juta)

1 dok

‐

Rp (juta)

‐


No.

3

4

5

Program/Kegiatan

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW DKI Jakarta 2030 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang PSKLH

Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi

Indikator Capaian

Persentase tindak lanjut terhadap Dokumen RTRW 2030 Persentase Penyelenggaraan RTRW 2030

Terwujudnya system inovasi daerah dan Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian.


2016


2015

2017

76


Lokasi

Rp (juta) 900

2014

1 dok

500

2013

Rp (juta) 500

100%

1 dok

500

2017

100%

‐

Target

500

350

Target

Target

Rp (juta)

100%

1 dok

Target

Target

500

350

2012

Rp (juta)

100%

1 dok

Rp (juta)

800

350

100%

1 dok

Perda No. 1/2012 100%

300

1 dok

300

‐

1 dok

1 dok


Kajian dan penelitian Jumlah dokumen daerah

Indikator Capaian

1

Capacity Building Agen Inovasi

Program/Kegiatan

2

No.

3

Penyusunan statistik daerah

Program Statistik Daerah

Jumlah dokumen

Meningkatnya ketersediaan data statistik daerah. Jumlah dokumen

Tersedianya SDM yang Inovatif Terbangunnya Data Basis Inovasi pada masing2 SKPD/UKPD

Rintisan Pembangunan Pusat dan dan Informasi Inovasi

1

Up Dating RW Kumuh

2

2017

300

Target

Rp (juta) 850

30 0rang

300

Rp (juta) 850 3 Dok

300

85%

77


2017

3 Dok

30 orang

Lokasi

2.400

1 Dok

7 dok

500

2.900

‐

‐

‐

‐

7 dok

‐

2.500

‐

‐

7 dok

500

3 Dok

30 0rang

300

Target

2016


Rp (juta) 700

300

2015 Target 3 Dok

30 0rang

75%

2.000

1 Dok

300

7 dok

‐

65%

2.150

‐

300

300

Rp (juta) 800

2014

Target

Rp (juta) 500

30 0rang

2013 2012 3 Dok

‐

50%


‐

‐

‐

Target

‐

‐

7 dok

500

3 Dok

‐

‐

1 Dok


Program Penunjang

Program/Kegiatan

No.

1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda

2

3

Indikator Capaian

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya LAKIP Bappeda

Penyusunan Persentase Perencanaan ketepatan waktu Pembangunan penyusunan Daerah Tingkat SKPD dokumen perencanaan Bappeda Penyusunan renstra Jumlah dokumen Bappeda Provinsi DKI renstra Bappeda Jakarta


2012

‐

2013

Target

2015

Target

2016


2014 Target

2017

Target

78


2017

Lokasi

Target

Rp (juta)

Rp (juta)

Rp (juta)

Rp (juta)

Rp (juta)

150

‐

1 dok

1 dok

250

75

150

1 dok

1 dok

1 dok

‐

75

150

‐

1 dok

1 dok

‐

75

150

‐

75

1 dok

‐

1 dok

100

‐

50

1 dok

200

1 dok

1 dok


79

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1.


No

1 1

2

3

4

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

80

4

2012

78

5

2013

50

76

6

2014

75

55

72

7

2015

90

75

55

68

8

2016

84

90

80

60

66

9

2017

25

84

90

80

60

66

10

2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode

78

40

70

85

82

25

60

Target Capaian Setiap Tahun

40

70

80

82

20

60

Indikator

70

75

81

20

55

Sasaran

70

81

15

50

99

Kondisi Kinerja pada awal periode

81

15

50

99

3

15

60

99

2

Persentase pemerataan sebaran SDM berdasarkan analisis beban kerja. Persentase kesesuaian penempatan SDM berdasarkan analisis jabatan. Persentase SDM yang memiliki sertifikat perencana Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di luar negeri setiap tahun.

60

99

kecukupan kebutuhan jumlah SDM berdasarkan analisis beban kerja.

Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global

Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan

99

Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Meningkatnya kinerja Bappeda

99

100

18

100

18

100

26

100

34

100

42

100

50

100

50

99

Prosentase rata‐rata tingkat kehadiran SDM Bappeda Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Peningkatan prosentase usulan masyarakat yang berkualtas untuk diakomodasi di dalam APBD. Tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD.


81

2014

7

2015

95

8

2016

93

95

9

2017

95

93

95

10

2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode 2013

6

90

93

95

85

Target Capaian Setiap Tahun

2012

5

90

90

95

85

80

Indikator

4

90

90

90

80

80

Sasaran

90

90

85

75

35

No

Kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan

90

80

70

25

Kondisi Kinerja pada awal periode

Kesesuaian target indikator kinerja antara RPJMD dengan RKPD dan APBD

80

65

‐

3

Pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan pembangunan

60

‐

2

6

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah

persentase ketersediaan data statistik daerah sesuai kebutuhan

‐

1 5

7

Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketersediaan basis data pelaku inovasi daerah

Meningkatnya kesesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah

8

Terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah


82

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda, ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar

bagi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Bappeda selama periode 2013-2017 mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Renstra Bappeda ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renstra Bappeda merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selama periode lima tahun (2013-2017) untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Bappeda diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda yang dalam pelaksanaannya

senantiasa

perlu

untuk

diawasi

dan

dievaluasi

sebagai

wujud

penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Bappeda merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.


RENCANA STRATEGIS PROVINSI DKI JAKARTA 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents