GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
PROGRESS IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI disampaikan oleh:
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Jakarta, 21 April 2015
PROVINSI DKI JAKARTA
RENCANA AKSI PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT PENATAAN IZIN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT • 12 Data Tematik Perairan DKI Jakarta
Terestrial
Bathimetri
Geologi dan Geomorphologi
Oseanographi
Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan
Penggunaan Lahan dan Status Lahan
Pemanfaatan Laut Existing
Sumberdaya Air
Sosial Budaya
Ekonomi Wilayah
Resiko Bencana dan Pencemaran
Infrastruktur
1. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT • Rencana Tata Ruang Wilayah Laut Rencana Aksi WP3K Rencana Pengelolaan WP3K Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PPK
-
Pergub DKI Jakarta No.15 Tahun 2014
Dokumen Teknis Naskah Akademis Raperda
Rencana Aksi merupakan program kerja lanjutan tiaptiap instansi terkait
Setelah Perda Zonasi terbentuk maka disusun Pergub Rencana Pengelolaan WP3K
Tahun 2015 dalam proses penyusunan Perda
2. PENATAAN PERIZINAN A. KEWENANGAN PENERBITAN IZIN & NON IZIN USAHA PERIKANAN 1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP a. SIUP : 5 – 30 GT b. SIPI : 5 – 30 GT PERMEN KP NO.30 TAHUN 2012 Jo PERMEN KP c. SIKPI : 5 – 30 GT NO.26 Tahun 2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap d. TPKP : < 5 GT e. Andon Penangkapan Ikan (SIPI-Andon) PERMEN KP 36 Tahun 2014 tentang Andon Penanglapan Ikan 2.
PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA a. SIUP BUDIDAYA : > 0,75 Ha PERMEN KP No.49 Tahun 2014 tentang b. TDUP : 0,5 – 0,75 Ha Usaha Perikanan Budidaya c. SIKPI BUDIDAYA : 5 – 30 GT d. REKOMENDASI IMPOR IKAN HIDUP (IIH) (PERMEN KP No.9 Tahun 2007 & Peraturan Ditjen Budidaya No.185 Tahun 2014)
3.
PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN a. TDUP (PERDA No. 13 tahun 1997 tentang Usaha Perikanan) b. REKOMENDASI IPHP (PERMEN KP NO.46 Tahun 2014 ) c. REKOMENDASI SKP (UU No.45 Tahun 2009 Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan & PERMEN KP No.19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu) d. SERTIFIKAT MUTU EKSPORT (Keputusan Kepala Badan (BKIPM) No.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Inspeksi & Sertifikat dalam Penerbitan Setifikasi Kesehatan) 5
B.
REALISASI PERIZINAN & NON PERIZINAN USAHA PERIKANAN TAHUN 2014
1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jenis Izin
Jumlah
SIUP (5 – 30 GT)
191
SIPI (5 – 30 GT)
729
SIKPI (5 – 30 GT)
49
SIKPI (< 5)
1
TPKP (< 5 GT)
86
SIPI – Andon (ke daerah tujuan Andon)
168
SIPI – Andon (ke Provinsi DKI Jakarta)
2
2. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jenis Izin
Jumlah
SIUP BUDIDAYA (> 0,75 Ha)
6
TDUP (0,5 – 0,75 Ha)
6
SIKPI BUDIDAYA (5 – 30 GT)
-
REKOMENDASI IMPOR IKAN HIDUP (IIH)
8
3. PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Jenis Izin
Jumlah
TDUP
568
REKOMENDASI IPHP
180
REKOMENDASI SKP
68
SERTIFIKASI MUTU EKSPORT
10.639
6
3. KEWAJIBAN PARA PIHAK Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
DALAM PROSES REKONSILIASI
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak 7
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT
• Memberikan Pelayanan Perizinan Perikanan (SIUP,SIPI,SIKPI, Andon) secara Gratis • Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan • Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) • Sertifikat Hak AtasTanah (SeHAT) Nelayan • Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan bagi Masyarakat • Upaya-upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Melalui Konservasi dan Rehabilitasi
8
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Masalah
Solusi
Kewenangan Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan (Gross Akte, Surat Ukur, Pas Tahunan, dan Surat Laik Laut) berada di Kementarian Perhubungan Sementara Penerbitan Izin (SIUP, SIPI, SIKPI) berada di Kementerian Kalautan dan Perikanan sehingga berpotensi ketidakcocokan Data
Kewenangan Penerbitan Dokumen dan Izin Kapal Perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Masih Banyaknya Pelanggaran PERMEN KP No.41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah NRI
Pemerintah melakukan Sosialisasi dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Banyaknya pengajuan izin pemanfaatan perairan yang tidak dapat ditindak lanjuti karena belum tersedia peraturan yang mengatur
Membentuk Perda RZWP3K
9
10
