LOGO
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, 2010
www.djpk.depkeu.go.id
1
TUGAS PEMBANTUAN
DEKONSENTRASI
•
•
• •
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian.
•
Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.
•
Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya - Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
Sebagian kecil Dana Dekon/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.
2
Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan.
Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa.
3
Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan antar Instansi Terkait DJPK
Siklus Pendanaan
Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan Rekomendasi Pendanaan (PP 7/2008, PMK 156/2008)
BAPPENAS (UU 25/2004) Penetapan & Sinkronisasi Program
DJA
Pengesahan DIPA dan Penerbitan SRAA, Pencairan, Sanksi, SAI dan Pelaporan (PP 24/2005, PP 8/2006, PMK 171/2007)
DJKN
Pelaporan BMN/D (PP 6/2006)
Penataan Urusan Pemerintahan
Koordinasi Kebijakan, Perencanaan dan Evaluasi
Penelaahan RKA-K/L, Penerbitan RABPP, dan SAPSK (PP 21/2004, PMK Standar Biaya)
DJPB
KEMDAGRI (UU 32/2004)
Penetapan Kegiatan, Lokasi, dan Alokasi
Pendanaan KEMKEU (UU 17/2003, UU 1/2004 UU 33/2004) Penyaluran dan Monev
KEM.TEKNIS (UU Sektoral)
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelimpahan (Dekon) / Penugasan (TP)
Pemerintah Daerah
(Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan TP)
4
Alur Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI Bahan Evaluasi dan Perencanaan
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Koordinasi
GUBERNUR
Perkembangan realisasi penyerapan dana Pencapaian target keluaran Kendala yang dihadapi Saran tindak lanjut
Bahan LKPP
(Koordinator wilayah) Penggabungan laporan
Penggabungan laporan
LAP. ASPEK MANAJERIAL (PP 39/2006)
(MELALUI MENKEU)
BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH
BAPPEDA (Koordinator)
PRESIDEN
Bahan Laporan kepada DPRD
SKPD (DINAS)
LAP. ASPEK AKUNTABILITAS (PP 8/2006 dan PP 6/2006) Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Barang (BMN)
Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP
5
Status Barang Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan DANA DEKON Æ Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananya dapat digunakan untuk mengadakan aset tetap sebagai penunjang kegiatan DANA TP Æ Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan
Dapat menghasilkan output berupa barang BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PEMDA Apabila dihibahkan
Syarat-syarat Penghibahan: • Bukan barang rahasia Negara • Tidak menguasai hajat hidup orang banyak • Tidak digunakan lagi oleh K/L
Ditatausahakan K/L Sistem Informasi dan akuntansi BMN
Neraca Pemerintah Pusat
Berita Acara Serah terima Barang Hapus BMN
Ditatausahakan Pemda BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Pengelolaan Kekayaan Negara oleh Menkeu
Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP
Sistem akuntansi BMD
Neraca Pemerintah Daerah
6
