Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun

PEDOMAN MUSRENBANG 2017

MUSRENBANG PROVINSI

Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

0

Courtesy of: https://4.bp.blogspot.com/-9IJ0bQr5g_A/V57uxJgqkMI/AAAAAAAACuY/3-e1kOFAMN8hHKvNcGd4geKJ5AnLt-2UQCLcB/s1600/jakarta_city_by_labsdesign-d4czjgl.png

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknoratis, politis, bottom-up, top down dan pendekatan partisipatif. Kemajemukan pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel sesuai dengan asas demokratisasi dan desentralisasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan dan rencana kerja selama 1 (satu) tahun. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didahului oleh proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah. B. Dasar Hukum Dasar Hukum penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemrintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.


1

10. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. C. Definisi 1. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat Provinsi dalam rangka membahas rancangan RKPD; 2. Forum SKPD adalah wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah; 4. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun; 5. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta dan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang; 6. Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. 7. Peserta adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran/tanggapan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 8. Hasil Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat masukan penyempurnaan usulan Renja SKPD Tahun 2018, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018; 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah; D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Pembahasan Forum SKPD bermaksud untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja SKPD/UKPD dengan aspirasi masyarakat hasil Rembuk RW, Usulan Langsung Masyarakat dan Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan. b. Musrenbang Provinsi Maksud pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah untuk penajaman, penyelarasan, pengklarifikasian dan penyepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018. 2. Tujuan a. Tujuan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) adalah: 1) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota; 2) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 3) Menyelaraskan dan mengonfirmasikan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD serta usulan langsung masyarakat; 4) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

2

5) Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka

sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD; dan 6) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD. b. Adapun tujuan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah : 1) Membahas dan menetapkan usulan Renja SKPD/UKPD yang telah mengakomodir hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi; 2) Menetapkan usulan Prioritas Daerah yang diteruskan ke Pemerintah Pusat. E. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 mengangkat tema “Memantapkan Pembangunan SDM dan Infrastruktur Kota Dalam Rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”. F. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, antara lain: 1. Kesepakatan kegiatan SKPD/UKPD yang telah mengakomodir hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan Hasil Reses DPRD yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi. 2. Kesepakatan terhadap Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 beserta program, indikator, target dan prakiraan maju rencana tahun 2019. 3. Mendapatkan masukan dari para stakeholders terhadap penyempurnaan Renja SKPD/UKPD 4. Kesepakatan terhadap Kegiatan Prioritas dan unggulan SKPD/UKPD. 5. Kesepakatan Usulan Kegiatan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang Nasional Tahun 2017. 6. Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018 yang telah diselaraskan sebagaimana poin 1-5.


3

BAB II FORUM SKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 A. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi atau pada bulan Maret 2017, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Forum SKPD dikoordinasikan oleh Bappeda. B. Forum SKPD Provinsi Tahun 2017 Hari/Tanggal

: Kamis, Jumat dan Senin (23,24 & 27 Maret 2017)

Acara

: Forum SKPD

Tempat

: Ruang Pola Bappeda Lantai 2, Ruang Tempo Doeloe Lantai 2, Ruang Seribu Wajah Lantai 22, Ruang Serbaguna Lantai 22 Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

Susunan Acara Forum SKPD Dalam Rangka Pembahasan Renja SKPD/UKPD Kamis, Jumat & Senin (23,24 & 27 Maret 2017) No

Bidang

Pimpinan

Peserta

Pendamping

Tempat

1

Pemerintahan

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

 Unsur Inspektorat  Unsur BPKD  Unsur BPAD  Ka.Biro Tata Pemerintahan  Kabid. Pemerintahan Bappeda

Ruang Seribu Wajah Lantai 22 Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G

2

Perekonomian

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

 Unsur Inspektorat  Unsur BPKD  Unsur BPAD  Ka.Biro Perekonomian  Ka.Biro Administrasi  Kabid. Perekonomian Bappeda

Ruang Serbaguna Wajah Lantai 22 Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G

3

SPKLH

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

 Unsur Inspektorat  Unsur BPKD  Unsur BPAD  Ka.Biro PKLH  Kabid. SPLKH Bappeda

Ruang Tempo Doeloe Lantai 2 Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G

4

Kesra

Asisten Para Kesejahteraan SKPD/UKPD Rakyat Sekda dibawah

 Unsur Inspektorat  Unsur BPKD

Ruang Pola Lantai


2

4

No

Bidang

Pimpinan Provinsi Jakarta

Peserta DKI koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Pendamping

Tempat

 Unsur BPAD  Ka.Biro Kesos  Ka.Biro DIkmental  Kabid. Kesra Bappeda

Balaikota DKI Jakarta

C. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta adalah: 1. Pedoman Musrenbang Provinsi Tahun 2017 sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; 2. Program Prioritas SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018; 3. RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030; 4. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 5. Surat Edaran Gubernur tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang berisi : 1) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, 2) Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD, serta 3) Agenda penyusunan RKPD. 6. Surat Tugas Kepala Bappeda Nomor 281/-082.74 tanggal 27 Februari 2017 tentang Inventarisasi Hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Usulan Langsung Masyarakat; 7. Hasil input Rembuk RW dalam sistem e-Musrenbang; dan 8. Telaahan Hasil Reses DPRD dan Usulan Langsung Masyarakat sesuai dengan Surat Tugas Kepala Bappeda sesuai poin f. D. Tugas Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Forum SKPD 1. Penjelasan Umum a. Penyelenggara acara Forum SKPD adalah Kepala Bappeda; b. Pengambil keputusan Forum SKPD adalah Para Asisten Sekda sesuai dengan

ruang lingkup koordinasinya; dan c. Dalam pelaksanaan Forum SKPD, didampingi oleh Unsur BPKD, Unsur

Inspektorat, dan Unsur Biro sesuai dengan lingkup koordinasinya. 2. Pelaku Proses a. Kepala Bappeda

1) Menugaskan para Kepala Bidang Bappeda untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum SKPD; 2) Menjelaskan pedoman Forum SKPD kepada Para Kepala SKPD/UKPD; 3) Menelaah hasil input Rembuk RW dalam sistem e-Musrenbang untuk dituangkan ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD; 4) Menelaah hasil input Usulan Langsung Masyarakat dalam sistem eMusrenbang untuk dituangkan ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD; 5) Menelaah Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 6) Menelaah kegiatan prioritas dan unggulan dalam Rancangan Renja SKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD; 7) Menelaah usulan kegiatan lainnya yang mendukung kinerja SKPD/UKPD; 8) Meneliti kewajaran usulan anggaran indikatif tiap kegiatan; dan 9) Mendokumentasikan aktifitas (notulen rapat, rekaman dan foto) pada pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, sesuai Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

5

pembidangannya. b. Unsur BPKD, BPAD, Unsur Inspektorat, dan Unsur Biro 1) Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum SKPD; 2) Meneliti rancangan Renja SKPD/UKPD berikut usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD; 3) Meneliti hasil input Rembuk RW dalam e-Musrenbang untuk dituangkan ke dalam program dan kegiatan SKPD/UKPD bersama Para Kepala SKPD/UKPD, Kepala Bappeda dan Kepala Subanppeko/kab; 4) Meneliti Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 5) Meneliti usulan kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD dalam rancangan Renja SKPD/UKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD. 6) Meneliti kewajaran usulan anggaran indikatif tiap kegiatan; dan 7) Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan rancangan Renja SKPD/UKPD. c. Para Kepala SKPD/UKPD

1) Menyampaikan usulan rancangan Renja SKPD/UKPD yang telah disusun dengan mengakomodir usulan Rembuk RW dalam e-Musrenbang, Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, hasil Forum UKPD, dan lainnya; 2) Menyampaikan usulan kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD dalam rancangan Renja SKPD/UKPD; dan 3) Menyampaikan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan. d. Kepala Subanppeko/kab

1) Memberikan informasi mengenai hasil Forum SKPD yang telah dilaksanakan; 2) Memberikan informasi mengenai prioritas wilayah dan usulan kegiatan prioritas dan unggulan UKPD beserta anggaran indikatifnya; 3) Melaporkan usulan kegiatan yang diterima dan ditolak dari hasil Rembuk RW, Usulan Langsung Masyarakat dan hasil penelaahan Reses DPRD yang telah diparipurnakan, sesuai Berita Acara Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum SKPD) Tahun 2017. (Form 3, 4 dan 5) 4) Menyampaikan laporan sesuai poin c kepada Bidang Perencanaan dan Penanaan Pembangunan dalam bentuk Hard copy dan Soft Copy. E. Kerangka Pembahasan Forum SKPD 1. Ketentuan Umum Forum SKPD a. Pengambil Keputusan dalam Forum SKPD adalah Para Asisten Sekda; dan b. Peserta forum adalah Kepala Bappeda, Para Kepala SKPD/UKPD, Kepala

Subanppeko/kab, didampingi oleh Unsur BPKD, BPAD, Unsur Inspektorat, dan Unsur Biro. 2. Aspek Pembahasan a. Menelaah hasil input Rembuk RW dalam sistem e-Musrenbang untuk

dituangkan ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD; hasil input Usulan Langsung Masyarakat dalam sistem eMusrenbang untuk dituangkan ke dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD; Menelaah Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; Menelaah kegiatan prioritas dan unggulan dalam Rancangan Renja SKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD; Menelaah usulan kegiatan lainnya yang mendukung kinerja SKPD/UKPD; Meneliti kewajaran usulan anggaran indikatif tiap kegiatan; dan

b. Menelaah c. d. e. f.


6

g. Mendokumentasikan

aktifitas (notulen rapat, rekaman dan foto) pada pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, sesuai pembidangannya.

F. Mekanisme Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan a. Penyiapan tim penyelenggara Forum SKPD; b. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain: jadwal

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan, dan rencana pembagian kelompok Forum SKPD; c. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD/UKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD/UKPD yang akan dibahas; d. Penyiapan undangan peserta Forum SKPD; dan e. Melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD kepada Sekretaris Daerah. 2. Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Forum SKPD didahului dengan Arahan Sekretaris Daerah, kemudian dilanjutkan dengan sidang kelompok yang dipimpin oleh Asisten Sekda. Adapun agenda sidang kelompok yaitu sebagai berikut: a. Pemaparan rancangan Renja SKPD/UKPD; b. Pemaparan hasil input rembuk RW dalam e-Musrenbang; c. Pemaparan hasil reses DPRD kedua dan ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; d. Pemaparan usulan langsung masyarakat; e. Membahas program dan kegiatan hasil Forum UKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi dengan program dan kegiatan SKPD/UKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok; f. Tanggapan dan masukan dari peserta; g. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekda; dan h. Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD. 3. Tahap Pasca Pelaksanaan Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD disusun ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang terdiri dari lampiran – lampiran sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Forum SKPD Tahun 2017; b. Daftar Hadir Forum SKPD; c. Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018; dan d. Rumusan Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2018. 4. Kondisi Khusus Dalam hal pelaksanaan Forum SKPD, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan secara online maka pembahasan Forum SKPD dilaksanakan secara offline.


7

BAB III MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 A. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017. 1. Pembukaan dan Sidang Pleno Musrenbang Provinsi Tahun 2017 Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017 Acara

: Pembukaan

Tempat

: Balai Agung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

WAKTU 08.00 – 08.30 08.30 – 08.40 08.40 – 08.45 08.45 – 08.50 08.50 – 08.55 08.55 – 09.00 09.00 – 09.05 09.05 – 09.30 09.30 – 10.00

10.00 – 10.30 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.00

ACARA Pendaftaran peserta Tarian Daerah Jakarta Pembukaan MC Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan Lagu Mars Revolusi Mental Menyanyikan Lagu Mars DKI Jakarta Pembacaan Do’a Laporan Kepala Bappeda selaku Ketua Penyelenggara Sambutan Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Paparan Wakil Menteri Keuangan RI Paparan Menteri Dalam Negeri RI Ishoma

2. Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2017 Hari/Tanggal : Rabu, Kamis, Jumat, Senin & Selasa (29 Maret 2017 s.d 4 April 2017) Acara : Sidang Kelompok Tempat : Ruang Pola Bappeda Lantai 2, Ruang Tempo Doeloe Lantai 2, Ruang Serbaguna Lantai 22 dan Ruang Seribu Wajah Lantai 22 Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat KELOMPOK

TEMPAT

Pemerintahan

Ruang Seribu Wajah Lt. 22

Perekonomian

Ruang Serbaguna Lt. 22

Sarana Prasarana Lingkungan Hidup Kesejahteraan Rakyat

Kota

dan Ruang Tempo Doeloe Ruang Pola Bappeda


8

a. Bidang Pemerintahan WAKTU Rabu 29 Maret 2017 13.00 – 16.00

ACARA

NARASUMBER

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Sekretaris DPRD 2. Biro KDH dan KLN 3. Biro Hukum 4. Biro Umum

Narasumber : 1. Haliul 2. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah & DPRD, Ditjen Otda Kemendagri

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara Jumat 31 Maret 2017 08.30 – 11.30

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Inspektorat 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Diskusi dan Tanya Jawab

12.00 – 13.30 13.30 – 16.00 Senin 3 April 2017 07.30 – 12.00

Narasumber : 1. Haliul 2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional 3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan) SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Satpol PP 4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Narasumber : 1. Prof. Yulianto 2. Vicktor Rembeth TS 3. R. Hadianto Wardjaman., SH., MAP 4. Muhadam Labodo

b. Diskusi dan Tanya Jawab 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 Selasa 4 April 2017 07.30 – 12.00

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan) SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Kota Adm. Jakarta Pusat 2. Kota Adm. Jakarta Utara 3. Kota Adm. Jakarta Barat 4. Kota Adm. Jakarta Selatan 5. Kota Adm. Jakarta Timur 6. Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 7. Biro Tata Pemerintahan

Narasumber : 1. Haliul 2. Nugraha K. Yasin

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara


9

WAKTU 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

ACARA

NARASUMBER

ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan)

b. Bidang Perekonomian WAKTU

ACARA

NARASUMBER

Rabu SIDANG KELOMPOK 29 Maret 2017 13.00 – 16.00 a. Arahan Asisten Perekonomian dan Keuangan b. Paparan : 1. Biro Perekonomian 2. Biro Administrasi Sekda c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara Kamis SIDANG KELOMPOK 30 Maret 2017 09.00 – 12.00 a. Paparan : 1. Dinas Koperasi, UKM serta Perdagagan 2. Dinas Perindustrian dan Energi

Narasumber : 1. Ir. Jangkung Raharjo, MT 2. Prof. Dr, Muhamad Idrus

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 16.00 a. Paparan : 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Narasumber : 1. Prof. Dr. Bustanul Arifin 2. Dr. Taryono, S.Pi., M.Si 3. Drs. Muhammad Zuhri, M.Si

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara Jumat 31 Maret 2017 09.00 – 11.30

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Narasumber : Dr. Robert P Silalahi M.Si

b. Diskusi dan Tanya Jawab 12.00 – 13.30 13.30 – 16.30

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA a. Paparan Dinas Perhubungan b. Diskusi dan Tanya Jawab

Narasumber : 1. Suharto 2. Fransiscus Tribiantara

c. Penandatanganan Berita Acara Senin 3 April 2017 09.00 – 12.00

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Narasumber : 1. Yustinus Prastowo 2. Setya Budi

b. Diskusi dan Tanya Jawab 12.00 – 13.00

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA


10

WAKTU 13.00 – 16.00

ACARA a. Paparan 1. Badan Pembinaan BUMD 2. Badan Pengelola Aset Daerah

NARASUMBER Narasumber : 1. Moh. Umar F. Wijaya S.Sos, MUM 2. Yuliot

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara Selasa 4 April 2017 09.00 – 12.00

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Badan Pengelola Aset Daerah

Narasumber : 1. Ir. Okky Danuza., M.Sc 2. Drs. Syarifuddin, MM

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara

c. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup WAKTU

ACARA

Rabu 29 Maret 2017

SIDANG KELOMPOK

13.00 – 12.00

a. Paparan : 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman 3. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

NARASUMBER

Narasumber : 1. Ir. Hesty D. Nawangsidi, M.Sp 2. Dr. Yayat Supriatna, MSP 3. Ir. Ismet Belgawan Harun, Ph.D

b. Diskusi dan Tanya Jawab 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 Kamis 30 Maret 2017 08.00 – 12.00

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan) SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Dinas Bina Marga 2. Dinas Sumber Daya Air b. Diskusi dan Tanya Jawab

12.00 – 13.00

Narasumber : 1. Ir. Alivinsyah, M.Sc 2. Ir. Sawarendro, M.Sc 3. Prof.Dr.Ing.Ir. Prayatni Soewondo, MS

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA

13.00 – 16.00 Jumat 31 Maret 2017

Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan)

09.00 – 11.30

a. Paparan : 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas Lingkungan Hidup

SIDANG KELOMPOK

11.30 – 13.30

b. Diskusi dan Tanya Jawab c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA

13.30 – 16.30

Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan)


Narasumber : 1. Ir. Nirwono Yoga, MLA 2. Martin Manorek

11

d. Bidang Kesejahteraan Rakyat WAKTU Rabu 29 Maret 2017 13.00 – 16.00

ACARA

NARASUMBER

SIDANG KELOMPOK a. Arahan Asisten Kesejahteraan Rakyat b. Paparan : 1. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 2. Biro Kesejahteraan Sosial c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Penandatanganan Berita Acara

Kamis 30 Maret 2017 08.00 – 11.30

SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Dinas Olahraga dan Pemuda dan Jajaran 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Jajaran 3. Dinas Pendidikan dan Jajaran

Narasumber : 1. Drs. Mustafa Musa, M.Pd 2. Ir. H. Imam Parikesit 3. Darmaningtyas

b. Diskusi dan Tanya Jawab 11.30 – 13.30 13.30 – 16.30 Jumat 31 Maret 2017 08.00 – 12.00

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan) SIDANG KELOMPOK a. Paparan : 1. Dinas Sosial dan Jajaran 2. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Jajaran 3. Dinas Kesehatan dan Jajaran b. Diskusi dan Tanya Jawab

12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

c. Penandatanganan Berita Acara ISHOMA Diskusi dan Tanya Jawab (lanjutan)

Narasumber : 1. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., SH., M.Si., Sp.F (K) 2. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH 3. Dr. Ir. Lala Kolopaking 4. Vivi Alatas (World Bank) 5. Dra. Ida Ruwaida Noor, M.Si

3. Sidang Tematik  Arahan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  Pemaparan Tema Sidang  Diskusi dan tanya jawab  Penandatanganan Berita Acara 4. Sidang Pleno II Hari/Tanggal : Selasa, 4 April 2017 Acara : Sidang Pleno II Tempat : Ruang Pola Bappeda Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat WAKTU ACARA 13.30 – 14.15 Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekda Provinsi 14.15 – 14.20 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Provinsi Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

12

WAKTU

14.20 – 14.30

ACARA RKPD Tahun 2017 oleh Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Penutupan

14.30

Selesai

B. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta adalah: 1. Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59 Tahun 2016; 2. Program Prioritas SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 3. RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030; 4. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018; 5. Surat Edaran Gubernur tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang berisi : a. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD, serta c. Agenda penyusunan RKPD. 6. Surat Tugas Kepala Bappeda Nomor 281/-082.74 tanggal 27 Februari 2017 tentang Inventarisasi Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Usulan Langsung Masyarakat; 7. Telaahan Hasil Reses DPRD dan Usulan Langsung Masyarakat sesuai dengan Surat Tugas Kepala Bappeda sesuai poin f; 8. Surat Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Tahun 2017 Nomor. 159/-073.6 Tanggal 20 Maret 2017; 9. Instruksi Kepala Bappeda tentang Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama Tahun 2017 Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 24 Maret 2017; 10. Hasil input Rembuk RW dalam sistem e-Musrenbang; 11. Tema yang akan dibahas pada Sidang Tematik; dan 12. Berita Acara Hasil Forum SKPD. C. Mekanisme Musrenbang Provinsi 1. Persiapan Musrenbang Provinsi a. Bappeda Provinsi DKI Jakarta : 1) Menyusun Rancangan RKPD yang memuat : a) Rekapitulasi Hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang diakomodir dan menjadi kewenangan tingkat Provinsi; b) Arah kebijakan pembangunan daerah; c) Program dan kegiatan prioritas SKPD sesuai dengan kewenangan yang diberikan 2) Bersama BPKD memastikan kesiapan sistem e-Budgeting. 3) Menetapkan Tim Panitia Penyelenggara Musrenbang Provinsi. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Provinsi antara lain: a) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Provinsi; dan b) Membuat undangan peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; Daftar peserta pada acara Musrenbang Provinsi Tahun 2017, antara lain: Eksekutif (1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta; (2) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; (3) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

13

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta; Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta; Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta; Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Kependudukan Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Permukiman Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya Provinsi DKI Jakarta; Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta; Inspektur Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta; Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; Walikota Administrasi Jakarta Pusat; Walikota Administrasi Jakarta Selatan; Walikota Administrasi Jakarta Barat; Walikota Administrasi Jakarta Timur; Walikota Administrasi Jakarta Utara; Bupati Administrasi Kepulauan Seribu; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;


14

(45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85)

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Administrasi Sekretaris Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; Direktur RSUD Pasar Rebo; Direktur RSUD Koja; Direktur RSUD Cengkareng; Direktur RSUD Budhi Asih; Direktur RSUD Tarakan; Direktur RSUD Pasar Minggu; Direktur RSKD Duren Sawit; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan; Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Kepala Subanppeko Jakarta Pusat; Kepala Subanppeko Jakarta Selatan; Kepala Subanppeko Jakarta Utara; Kepala Subanppeko Jakarta Barat; Kepala Subanppeko Jakarta Timur; dan Kepala Subanppekab Kep. Seribu;

Legislatif (1) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; (2) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; (3) Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta; (4) Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta; (5) Ketua Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta; (6) Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta; (7) Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

15

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta; Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta; dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta.

Pemerintah Pusat (1) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya); (2) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya); (3) Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar); (4) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU); (5) Kepala Staf Garnisun I (Kasgar I); (6) Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta; (7) Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta (8) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (9) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; (10) Gubernur Bank Indonesia; (11) Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta; (12) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; (13) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (14) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan; (15) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; (16) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; (17) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (18) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM; (19) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan; (20) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan; (21) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian; (22) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (23) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial; (24) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; (25) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; (26) Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (27) Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Lingkungan Hidup; (28) Kepala Biro Perencanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; (29) Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan; (30) Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM; (31) Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

16

(32) Direktur Bina Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja ; (33) Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (34) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (35) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (36) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (37) BBWSCC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (38) Kementerian Lingkungan Hidup; (39) Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan (40) Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Pemerintah Daerah Perbatasan (1) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat; (2) Kepala Bappeda Provinsi Banten; (3) Kepala Bappeda Kota Tangerang; (4) Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang; (5) Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan; (6) Kepala Bappeda Kota Depok; (7) Kepala Bappeda Kota Bogor; (8) Kepala Bappeda Kabupaten Bogor; (9) Kepala Bappeda Kota Bekasi; (10) Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi; dan (11) Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur. BUMD Provinsi DKI Jakarta (1) PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP); (2) PT. Jakarta Propertindo; (3) PD. Pembangunan Sarana Jaya; (4) BP. Taman Hiburan Rakyat Lokasari; (5) PT. Jakarta Tourisindo; (6) PT. Pembangunan Jaya Ancol (tbk); (7) PT. Food Station Tjipinang Jaya; (8) PD. Pasar Jaya; (9) PD. Dharma Jaya; (10) PT. Bank DKI; (11) PT. Jamkrida Jakarta; (12) PD. Air Minum Jaya; (13) PD. PAL Jaya; (14) PT. Mass Rapid Transit Jakarta; (15) PT. Transportasi Jakarta; dan (16) PT. Rumah Sakit Haji Jakarta; Perguruan Tinggi (1) Rektor Universitas Indonesia; (2) Rektor Universitas Negeri Jakarta; (3) Rektor Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama); (4) Rektor Universitas Katolik Atmajaya; (5) Rektor Institut Kesenian Jakarta; (6) Rektor Universitas Tarumanegara; (7) Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; (8) Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan (9) Rektor Universitas Trisakti. Para Pakar (1) Priyadi Priya Utama; (2) Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., SH., M.Si.Sp.F (K); (3) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH; (4) Drs. Mustara Musa, M.Pd; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

17

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

Dr. Ir. Lala Kolopaking; Vivi Alatas (World Bank); Imam Parikesit; Dra. Ida Ruwaida Noor, M.Si; Dharmaningtyas; Ir. Jangkung Raharjo, MT.; Prof. Dr. Bustanul Arifin; Prof. Dr. Muhamad Idrus; Setya Budi; Ir. Okky Danuza, M.Sc. ; Yustinus Prastowo; Drs. Syarifuddin, MM Fransiscus Trisbiantara; Dr. Robert P. Silalahi, M.Si; Dr. Taryono, S.Pi., M.Si; R. Hadianto Wardjaman, S.H., MAP; Prof. Yulianto; Victor Rembert TS; Halilul (IPDN); Suhono; Nugraha K. Yasin; Muhadam Labolo (IPDN); Drs. Yayat Supriatna, MSP; Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS Ir. Alvinsyah, M.Sc.; Ir. Sawarendro, M.Sc.; Ir. Andi Oetomo, MPI; Martin Manorek; dan Ir. Hesti D. Nawangsidi, M.Sp.

Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat (1) Prakarsa; (2) Perwakilan World Bank Indonesia; (3) United Nation Development Programme (UNDP); (4) Kapal Perempuan; (5) Wahana Visi; (6) Forum Anak; (7) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); (8) Ikatan Dokter Indonesia; (9) Helen Keller Indonesia; (10) Smoke Free Jakarta; (11) Forum Perpustakaan Umum Indonesia; (12) Sekretariat SDGs; (13) Perwakilan UNICEF Indonesia; (14) Perwakilan WHO Indonesia; (15) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta; (16) Dewan Transportasi Kota Jakarta; (17) The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP); (18) Forum Kajian Budaya Betawi; (19) Badan Musyawarah Betawi; (20) Masyarakat Pariwisata Indonesia; (21) Dewan Ketahanan Pangan Nasional; (22) Kamar Dagang dan Industri (KADIN); (23) Koperasi Garda; (24) Pusat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PUSDAMASA); (25) Asian Development Bank (ADB); (26) Dewan Koperasi Wilayah; (27) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

18

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia; Dekranasda; INFRA; Humanika/Jakarta Public Service; WALHI Jakarta; Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Jakarta; Indonesia Solid Waste Association (InSWA); Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI); Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH); PT. TMMIN PT. Pembangunan Jaya PT. Gajah Tunggal PT. Astra Internasional, Tbk PT. Summarecon Agung PT. Metropolitan Kencana, Tbk PT. Intiland Development, Tbk PT. Ciputra Development, Tbk Yayasan Bakti Barito PT. Djarum (Bibli.Com) PT. Pendawa Properti Indonesia PT. Artisan Wahyu PT. Keppeland PT. Elite Prima Hutama PT. Agung Sedayu PT. Bintang Toedjoe PT. Mount Scopus Indonesia PT. Alfa Goldland Realty PT. Indoland Inti Perkasa PT. Indofood Cpb Sukses Makmur, Tbk PT. Indolakto PT. Grogol Indah PT. Agung Podomoro Land, Tbk PT. Harapan Global Niaga PT. Nestle indonesia PT. Jafpa Comfeed Indonesia, Tbk PT. Sinar Mas PT. Bakrieland Development Tbk PT. Garuda Food ; dan PT. Antilope Maju; PT. Nusa Keramba; PT. Sea Leader Marine; PT. Sepa Paradise; dan PT. Lucky Samudera.

c) Membuat undangan peserta dan pendamping Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2017; Peserta dan Pendamping sidang kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, antara lain: Kelompok Bidang Pemerintahan a. Peserta i. Unsur Eksekutif (1) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta; (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; (5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

19

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; Kepala Biro Tata Pemerintahan; Kepala Biro Hukum; Kepala Biro Umum; Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Pusat; Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Utara; Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Barat; Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan; Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Timur; Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan Seribu; Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur; Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; Kepala Subanppeko Jakarta Pusat; Kepala Subanppekab Kepulauan Seribu; Para Kepala Subbidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; Para Kepala Subbidang Pemerintahan Subanppeko/Subanppekab; dan Para Pejabat Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan.

ii. Unsur Legislatif Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi “A” DPRD Provinsi DKI Jakarta iii. Pemerintah Pusat (1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (2) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM; dan (3) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan iv. Perguruan Tinggi (1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); (2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia; dan (3) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). v. Para Pakar (1) R.Hadianto Wardjaman SH, MAP; (2) Nugraha K. Yasin; (3) Prof. Yulianto; (4) Muhadam Labolo; (5) Haliul; dan (6) Vicktor Rembeth TS Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

20

vi. Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & LSM (1) Indonesia For Tranparency and Accountability (INFRA); (2) Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika); b. Pendamping i. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; ii. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; iii. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; iv. Kepala Biro Tata Pemerintahan; v. Kepala Biro Hukum; dan vi. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Kelompok Bidang Perekonomian a. Peserta i. Unsur Eksekutif (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (3) Kepala Badan Pengelola Aset Daerah; (4) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (5) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; (6) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; (7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; (8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (9) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; (10) Kepala Dinas Perhubungan; (11) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (12) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi; (13) Kepala Biro Perekonomian; (14) Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah (15) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (16) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Pusat; (17) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Utara; (18) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Barat; (19) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Selatan; (20) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Timur; (21) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Umum Bupati Kepulauan Seribu; (22) Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (23) Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (24) Kepala Subanppeko Jakarta Timur; (25) Para Kepala Subbagian Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (26) Para Kepala Subbidang Perekonomian Subanppeko/Subanppekab; (27) Para Pejabat Fungsional Bidang Perekonomian. ii. Legislatif (1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “B” DPRD Provinsi DKI Jakarta;


21

(2)

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “C” DPRD Provinsi DKI Jakarta

iii. Pemerintah Pusat (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; (3) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; (4) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan; (5) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; (6) Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan; (7) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian; (8) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; (9) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; (10) Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI; (11) Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; dan (12) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; iv. Perguruan Tinggi (1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ); (2) Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti; dan (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya. v. Para Pakar (1) Ir. Jangkung Raharjo, MT (2) Prof. Dr, Muhamad Idrus (3) Prof. Dr. Bustanul Arifin (4) Dr. Luky Adrianto (5) Drs. Muhammad Zuhri, M.Si (6) Dr. Robert P Silalahi M.Si (7) Suharto (8) Fransiscus Tribiantara (9) Yustinus Prastowo (10) Setya Budi (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP) (11) Moh. Umar F. Wijaya S.Sos, MUM (12) Yuliot (13) Ir. Okky Danuza., M.Sc (14) Drs. Syarifuddin, MM vi. Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & LSM (1) Direktur PT. Bank DKI; (2) Direktur PT. MRT Jakarta; (3) Direktur PT. Jakarta Propertindo; (4) Direktur PD. Pasar Jaya; (5) Direktur PD. Dharma Jaya; dan (6) Diraktur PT. Food Station Tjipinang Jaya; (7) Direktur PT. Jakarta Tourisindo; (8) Direktur PT. Pembangunan Jaya Ancol; (9) Asian Development Bank (ADB) Jakarta (10) Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ); Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

22

(11) Ketua ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia; (12) Ketua Forum Kajian Budaya Betawi; (13) Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi; (14) DRD Provinsi DKI Jakarta; (15) Dewan Ketahanan Pangan Nasional; (16) Masyarakat Pariwisata Indonesia; (17) Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta; (18) Ketua Koperasi Garda; (19) Ketua PUSDAMASA (Pusat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia); (20) Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); (21) Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI); (22) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda); b. Pendamping i. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; ii. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; iii. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan iv. Kepala Biro Perekonomian. Kelompok Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup a. Peserta i. Unsur Eksekutif (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup; (2) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; (3) Kepala Dinas Kehutanan; (4) Kepala Dinas Bina Marga; (5) Kepala Dinas Sumber Daya Air; (6) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (7) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; (8) Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan; (9) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (10) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Pusat; (11) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Utara; (12) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Barat; (13) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Selatan; (14) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Timur; (15) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu; (16) Kepala Bidang SPKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (17) Kepala Subanppeko Jakarta Selatan; (18) Kepala Subanppeko Jakarta Barat; (19) Para Kepala Subbidang SPKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (20) Para Kepala Subbidang SPKLH Subanppeko/Subanppekab; dan (21) Para Pejabat Fungsional Bidang SPKLH. ii. Legislatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “D” DPRD Provinsi DKI Jakarta Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

23

iii. Pemerintah Pusat (1) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR; (2) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR; (3) Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR; (4) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR; (5) Kepala Badan Pengembangan Iinfrastruktur Wilayah Kementerian PUPR; (6) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR; (7) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (8) Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (9) Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (10) Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (11) Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (12) Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (13) Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang; iv. Perguruan Tinggi (1) Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti Jakarta; (2) Ketua Jurusan Arsitektur Lanskap Institut Pertanian Bandung. v. Para Pakar (1) Ir. Hesty D. Nawangsidi, M.Sp (2) Dr. Yayat Supriatna, MSP (3) Ir. Ismet Belgawan Harun, Ph.D (4) Ir. Alivinsyah, M.Sc (5) Ir. Sawarendro, M.Sc (6) Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS (7) Ir. Nirwono Yoga, MLA (8) Martin Manoek vi. Asosiasi Profesi (1) Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi DKI Jakarta; (2) Ketua Ahli Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi DKI Jakarta; (3) Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ); (4) Ketua Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) DKI Jakarta; (5) Ketua DPD REI DKI Jakarta; dan (6) Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta. vii. Lembaga Swadaya Masyarakat (1) Ketua WALHI Provinsi DKI Jakarta; (2) Ketua Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) (3) Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Jakarta (4) Ketua InSWA (Indonesia Solid Waste Association) (5) Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) (6) Ketua IUWASH (Indonesia Urban Water, Snitation Hygiene)


24

b. Pendamping i. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; ii. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; iii. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan iv. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Peserta i. Unsur Eksekutif (1) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; (3) Kepala Dinas Pendidikan; (4) Kepala Dinas Kesehatan; (5) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda; (6) Kepala Dinas Sosial; (7) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; (8) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; (9) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (10) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Walikota Jakarta Pusat; (11) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Walikota Jakarta Utara; (12) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Walikota Jakarta Barat; (13) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Walikota Jakarta Selatan; (14) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Walikota Jakarta Timur; (15) Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan Seribu; (16) Kepala Bidang Kesra Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (17) Kepala Subanppeko Jakarta Utara; (18) Para Kepala Subbagian Kesra Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (19) Para Kepala Subbidang Kesra Subanppeko/Subanppekab; dan (20) Para Pejabat Fungsional Bidang Kesra. ii. Legislatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “E” DPRD Provinsi DKI Jakarta iii. Pemerintah Pusat (1) Kepala BPPOM. (2) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial; (4) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; (5) Kepala Biro Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (6) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (7) Kepala Biro Perencanaan BKKBN. iv. Perguruan Tinggi Rektor Universitas Negeri Jakarta v. Para Pakar (1) Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., SH., M.Si., Sp.F (K) (2) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

25

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dr. Ir. Lala Kolopaking Vivi Alatas (World Bank) Dra. Ida Ruwaida Noor, M.Si Drs. Mustafa Musa, M.Pd Ir. H. Imam Parikesit Dharmaningtyas

vi. Asosiasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (1) Prakarsa; (2) World Bank; (3) United Nation Development Programme (UNDP); (4) Kapal Perempuan; (5) Wahana Visi; (6) Forum Anak; (7) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); (8) Ikatan Dokter Indonesia; (9) Helen Keller Indonesia; (10) Smoke Free Jakarta; (11) Forum Perpustakaan Umum Indonesia; (12) Sekretariat SDGs (13) Perwakilan UNICEF Indonesia; (14) Perwakilan WHO Indonesia; dan (15) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta. b. Pendamping i. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; ii. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; iii. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; iv. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; dan v. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. d) Membuat undangan Narasumber Musrenbang Provinsi; Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2017, antara lain: 1) Kementerian Koordinator Perekonomian RI; 2) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas RI; 3) Kementerian Dalam Negeri RI; 4) Kementerian Keuangan RI; 5) Pakar; 6) Perguruan tinggi; dan 7) Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta. b. Para Kepala Bidang Perencanaan Bappeda sesuai lingkup koordinasinya untuk menyiapkan, menginventarisasi dan menyusun output Sidang Kelompok dan Sidang Tematik Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yaitu : a) Berita Acara Hasil Sidang Kelompok dan Sidang Tematik Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; b) Daftar Hadir Sidang Kelompok; c) Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 beserta prakiraan maju rencana Tahun 2019; d) Rumusan Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2018; dan e) Rumusan rekomendasi hasil Sidang Tematik sesuai Tema yang dipilih c. Para Kepala SKPD: a) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya; b) Menyiapkan bahan paparan dan usulan SKPD Tahun 2018; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

26

2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki Tugas sebagai berikut: a. Memantau pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, b. Mendampingi Gubernur dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta; c. Memastikan pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dengan susunan acara sebagai berikut : 1) Pembukaan a) Laporan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Tahun 2017, hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota/Kabupaten yang harus diakomodir oleh SKPD; b) Sambutan dan arahan Gubernur sekaligus membuka acara; c) Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas; d) Arahan Menteri Dalam Negeri; e) Arahan Menteri Keuangan; f) Arahan Menteri Koordinator perekonomian; g) Paparan Walikota/Bupati hasil Musrenbang Kota/Kabupaten dan kegiatan Prioritas Wilayah (Outline paparan dikoordinasikan oleh Bappeda); dan h) Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman 2) Sidang Kelompok a) Para Asisten Sekda memimpin diskusi kelompok sesuai dengan lingkup koordinasinya didampingi oleh Kepala Bidang Bappeda; b) Paparan dan pembahasan penajaman kegiatan prioritas pembangunan (tematik) berdasarkan usulan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD; (Outline paparan dikoordinasikan oleh Bappeda); c) Menyelaraskan hasil Reses DPRD dengan program unggulan serta kegiatan prioritas provinsi dan SKPD; d) Pembahasan usulan program/kegiatan prioritas yang harus disampaikan ke tingkat Nasional; e) Para Narasumber dan peserta Musrenbang Provinsi Tahun 2018 memberikan masukan, tanggapan dan klarifikasi sesuai dengan pembidangan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD; f) Perwakilan instansi vertikal agar menyampaikan Rencana Program dan diselaraskan dengan Nawacita; g) Menetapkan urutan kegiatan prioritas untuk mendukung program Unggulan beserta anggaran dan SKPD pelaksananya; h) Menetapkan kegiatan untuk mendukung Nawacita yang menjadi kewenangan Provinsi; i) Penandatanganan Berita Acara sidang kelompok oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bidang Bappeda sesuai lingkup koordinasinya. j) Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman 3) Sidang Kelompok Tematik a) Sidang Kelompok Tematik dilaksanakan dalam rangka mempertajam peran wilayah dalam kaitannya dengan Tema RKPD tahun 2018 “Memantapkan Pembangunan SDM dan Infrastruktur Kota Dalam Rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”. b) Sidang dipimpin oleh Asisten Sekda dan didampingi oleh Kepala Bidang Bappeda. c) Sidang dimaksudkan untuk menjaring masukan dari seluruh undangan/Stakeholder terhadap tema yang dipilih. d) Tema yang dapat dipilih antara lain :  Pendidikan;  Kesehatan;  Pengembangan Infrastruktur Kota;  Pengembangan destinasi wisata;  Penataan kawasan unggulan; Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

27

 Pengembangan kompetensi aparatur;  Pengelolaan sampah secara partisipatif; atau  Tema lainnya yang sesuai dengan lingkup koordinasi bidangnya; e) Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang Provinsi berupa foto, video dan rekaman. 4) Sidang Pleno a) Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekretaris Daerah; b) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2018 oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bidang Perencanaan Bappeda sesuai lingkup koordinasinya; c) Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman; d) Penutupan. 3. Pasca Musrenbang Provinsi a. Menyiapkan Pelaporan : 1) Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Provinsi, sesuai Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi; 2) Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi, sesuai Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi; 3) Format Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Provinsi, sesuai Form 3: Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi Menurut SKPD; 4) Format Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui Musrenbang Provinsi, sesuai Form 4: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi; 5) Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD, sesuai Form 5: Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD; 6) Format Daftar Usulan yang diteruskan ke Tingkat Nasional, sesuai Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Nasional; b. Mekanisme Pelaporan : a) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2017 agar diinput kedalam sistem eBudgeting sesuai dengan template yang telah disediakan; b) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2017 disampaikan oleh Bappeda kepada Gubernur.

4. Kondisi Khusus Dalam hal pelaksanaan Musrenbang Provinsi, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan secara online maka pembahasan Musrenbang Provinsi dilaksanakan secara offline.


28

BAB IV PENUTUP Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan RKPD pada pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya maka disusunlah buku pedoman ini. Buku Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 diharapkan memberi manfaat kepada para peserta pada umumnya dan kepada panita pada khususnya dalam memberikan petunjuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan dapat dijadikan sebaga pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga acara Musrenbang dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan.


29

LAMPIRAN


30

Lampiran I: Pedoman Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2017 BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG ……. PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 Pada hari ... tanggal … sampai dengan hari … tanggal … bulan … tahun 2017 telah diselenggarakan Forum SKPD Bidang ... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Pemaparan materi menyampaikan)

(disesuaikan

dengan

materi

dan

nama

pejabat

yang

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal Jam Tempat

: .................................................................... : .................................................................... : ....................................................................

Forum SKPD Bidang ….. Tahun 2018 MENYEPAKATI KESATU

: Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kota/Kabupaten; KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD Bidang ….. Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas SKPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD Bidang ..… Tahun 2018 ini. KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, ...............2017 Kepala Bidang .... ( nama

Kepala SKPD ....

)

( nama

)

Mengetahui, Pimpinan Sidang ( Nama Jabatan ) (

nama


)

31

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DAFTAR HADIR FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 Bidang Tanggal Tempat No.

: ……………… : ……………… : ……………… Nama

L/P

Jabatan/Instansi


Tanda Tangan

32

Lampiran II :

Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 SKPD : .... NO

URUSAN

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

VOLUME

SATUAN

ANGGARAN

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

1

TAGGING 2 3 4

(i)

(j)

(k)

(l)

5 (m)

KET (n)

Disetujui di Jakarta, tanggal .... .2017 Kepala Bidang ... Kepala SKPD .... ( nama

)

( nama

)

Mengetahui, Pimpinan Rapat ( Nama Jabatan ) (

nama

)

Catatan : Kolom (a) diisi Nomor urut Kolom (b) diisi nama Urusan sesuai KepGub yang mengatur tentang Program Prioritas SKPD/UKPD tahun 2018 Kolom (c) diisi nama Program sesuai KepGub yang mengatur tentang Program Prioritas SKPD/UKPD tahun 2018 Kolom (d) diisi nama Indikator Program sesuai KepGub yang mengatur tentang Program Prioritas SKPD/UKPD tahun 2018 Kolom (e) diisi nama Kegiatan pada Rancangan Renja SKPD/UKPD tahun 2018 Kolom (f) diisi Volume kegiatan Kolom (g) diisi Satuan kegiatan Kolom (h) diisi nilai Anggaran kegiatan Kolom (i) angka 1 ditagging dengan tanda (√) jika kegiatan diambil dari lampiran KepGub tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan SKPD/UKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2018 Kolom (i) angka 2 ditagging dengan tanda (√) jika kegiatan diambil dari usulan Renja SKPD Kolom (i) angka 3 ditagging dengan tanda (√) jika kegiatan diambil dari hasil Rembuk RW/Musrenbang Kolom (i) angka 4 ditagging dengan tanda (√) jika kegiatan diambil dari usulan langsung masyarakat Kolom (i) angka 5 ditagging dengan tanda (√) jika kegiatan diambil dari hasil reses DPRD Kolom (j) diisi Keterangan


33

Lampiran III : Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

KEGIATAN UNGGULAN DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 SKPD

: ....

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018 Program/ Indikator Kebutuhan Dana/ Volume Kinerja Kegiatan Lokasi Anggaran Indikatif (4)

(5)

Catatan Penting**

(6)

(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Volume Pagu Indikatif (8)

(9)

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN* Program Wajib Belajar Dua Mengakomodir hasil reses 1 01 01 .... .... .... Rp.... 100% Rp.... Belas Tahun* DPRD II & III Tahun 2016 1 01 01 01 Kegiatan …. .... .... .... .... .... .... .... Dst. *data ilustrasi **Kolom Catatan Penting diisi dengan (Mengakomodir hasil Rembuk RW/ Mengakomodir Hasil Reses DPRD II & III Tahun 2016/ Mengakomodir Hasil Usulan Langsung Masyarakat/Hasil Perencanaan Teknokratis)

Disetujui di Jakarta, tanggal .... .2017 Kepala Bidang ( nama

Kepala SKPD ....

)

( nama

)

Mengetahui, Pimpinan Rapat ( Nama Jabatan ) (


nama

)

34

Form 3: Program dan Kegiatan UKPD Kota/Kabupaten Administrasi ………….. Tahun 2018 LAMPIRAN II

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR : TANGGAL :

UKPD Kota/Kab : …………..

Kode

Lokasi

Volume/target kinerja

(2)

(4)

(5)

(1) 1

WAJIB

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN

1 01 01

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

1 1

Rencana Tahun 2018


01 01 01 Kegiatan …..

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kebutuhan Dana/ Catatan Penting anggaran indikatif

volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

Rp.....

.....

.....

.....

.....

Rp......

Mengakomodir hasil reses DPRD II dan III Tahun 2016

.....

.....

.....

.....

WAJIB *data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2017 Kepala Subanppeko/Kab..... Kepala UKPD Kota/Kab ( nama UKPD ) ( nama

)

( nama

)

Mengetahui, Pimpinan Rapat

Asisten Sekko/Kab ( nama )


35

Form 4: Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi ………… Tahun 2018 LAMPIRAN III

Kode


(1)

(2)

1

WAJIB

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN

1 01 01

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

1

01 01 01 Kegiatan …..

Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Volume/target Dana/ Lokasi kinerja anggaran indikatif (4) (5) (6)

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR

:

TANGGAL

:

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(7)

(8)

(9)

100%

Rp.....

.....

.....

.....

......

Rp......

Mengakomodir hasil reses DPRD II dan III Tahun 2016

.....

.....

.....

.....

SKPD Penanggung jawab

*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2017

Kepala Subanppeko/Kab.....

( nama

Kepala UKPD Kota/Kab ( nama UKPD )

)

( nama

)


Asisten Sekko/Kab ( nama )


36

Form 5: Daftar Usulan Kegiatan Hasil Rembuk RW, Usulan Langsung Masyarakat dan Hasil Reses Yang Belum Disetujui LAMPIRAN IV

Kota/Kabupaten :…………..... Tahun :…………..... No Usulan Kegiatan (1)

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR : TANGGAL :

Lokasi

Volume

Alasan

(3)

(4)

(5)

(2)

Ditetapkan di Jakarta, ........................... Ka. Subanppeko/Kab

Kepala UKPD …….

(.........................................)

(..............................................)

NIP

NIP


Asisten Sekko/Kab (.........................................) ( nama )


37

Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 Nomor : ..................................................... Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun …………bertempat di ..............telah diselenggarakan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta terhadap materi yang dipaparkan dalam diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, maka pada: Hari dan Tanggal

:

....................................................................

Jam

:

....................................................................

Tempat

:

....................................................................

Musrenbang Provinsi

:

....................................................................

MENYEPAKATI KESATU

: Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 yang dilengkapi dengan program, indikator, target dan kebutuhan pendanaannya serta prakiraan maju rencana tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA

: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA

: Daftar Usulan Kegiatan yang diteruskan ke Tingkat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT

: Daftar Rekomendasi Sidang Tematik Musrenbang Provinsi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V berita acara ini

KELIMA

: Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Nasional

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


38

Ditetapkan di Jakarta, ......... Maret 2017 Kepala Bidang…..

( nama

Kepala SKPD

)

( nama

)

BPKD

Inspektorat

BPAD

( nama )

( nama )

( nama )

Mengetahui, Pimpinan Sidang Asisten* .................... Sekda Provinsi DKI Jakarta (

nama

)

Mewakili peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 NO 1. 2. 3. 4.

Nama

Lembaga/instansi

Alamat

Tanda Tangan

Unsur Eksekutif (SKPD/UKPD) Unsur Legislatif (DPRD) Unsur Pemerintah Pusat Unsur Perguruan Tinggi

5.

Pakar

6.

Asosiasi Profesi

7.

LSM

Dst.. Catatan: Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi

*Coret yang tidak perlu *Sesuai dengan Pembidangannya


39

Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi LAMPIRAN I

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 Bidang Tanggal Tempat No

: ……………… : ……………… : ……………… Nama

L/P

Lembaga/Instansi


Alamat & no telp.

Tanda tangan

40

Form 3 : Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi LAMPIRAN II

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : TANGGAL

:

KEGIATAN UNGGULAN DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 SKPD : ....

NO

(a)

URUSAN

(b)

PROGRAM

(c)

TAGGING

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

(d)

(e)

VOLUME

(f)

SATUAN

ANGGARAN

(g)

(h)

1

2

3

4

5

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 KEBUTUHAN DANA/ VOLUME PAGU INDIKATIF (n)

(o)

KET

(p)

Disetujui di ..........., tanggal ..........2017

Kepala Bidang............. ( nama

Kepala SKPD ( nama

)

)

BPKD

Inspektorat

BPAD

( nama )

( nama )

( nama )

Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten* .................... Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )


41

Form 4: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui Hasil penajaman Musrenbang Provinsi LAMPIRAN III

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : TANGGAL :

HASIL

MUSRENBANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM DISETUJUI HASIL PENAJAMAN MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2017 Tahun No (1)

:…………..... Usulan Kegiatan

Lokasi

Volume

Alasan

(2)

(3)

(4)

(5)

Ditetapkan di Jakarta, ...........................

Kepala Bidang............. ( nama

Kepala SKPD

)

( nama

)

BPKD

Inspektorat

BPAD

( nama )

( nama )

( nama )

Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten* .................... Sekda Provinsi DKI Jakarta (


nama

)

42

Form 5: Daftar Usulan Kegiatan Yang Diteruskan Ke Tingkat Nasional LAMPIRAN IV

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : TANGGAL :

URUSAN : No (1)

Program (2)

Rencana Kegiatan (3)

Volume (4)

Satuan (5)

Lokasi (6)

Anggaran (Rp) (7)

Sumber Usulan (8)

Keterangan (9)

Ditetapkan di Jakarta, tanggal ..........2017

Kepala Bidang........ ( nama

Kepala SKPD.......

)

( nama

)

BPKD

Inspektorat

BPAD

( nama )

( nama )

( nama )



nama

)

43

Form 6: Daftar Hasil Rekomendasi Sidang Tematik LAMPIRAN V

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2017 NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR HASIL REKOMENDASI SIDANG TEMATIK

1. Tema

:

2. Leading Sektor

:

3. Instansi/Lembaga Terkait

: 1. 2. 3.

4. Tujuan

:

5. Permasalahan

:

6. Rekomendasi

: 1. 2. 3.

Ditetapkan di ..........., tanggal ..........2017 Kepala Bidang........ ( nama

Kepala SKPD.....

)

( nama

)

BPKD

Inspektorat

BPAD

( nama )

( nama )

( nama )


nama


)

44

Pedoman Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun

Recommend Documents