‘NEGERI
SAMBUTAN/PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
Jakarta, Selasa 25 Maret 2014 Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; Yth. Sdr. Gubernur DKI Jakarta; Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal; Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; Yth. Sdr. Bupati/Walikota Se-Provinsi DKI Jakarta; Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; Para undangan serta Hadirin yang berbahagia, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, dalam keadaan sehat wal-afiat. Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi, sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 yang telah disusun pemerintah daerah. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2
Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1. Secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pemerintahan daerah wajib melaksanakan program/kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam RKPD; 2. Secara formal menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2015; 3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD masing-masing; dan 4. Secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2015. 3
Kedudukan, peran dan fungsi strategis RKPD penting untuk dipahami mengingat berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di 32 (tiga puluh dua) provinsi, diperoleh gambaran tentang komitmen pemerintahan daerah dalam merealisasikan RPJMD kedalam RKPD, PPAS dan APBD dalam tahun 2013, sebagai berikut: 1. 17,07 persen program yang disusun dalam RKPD tidak berdasarkan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sementara itu 85,84 persen pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD melampaui yang ditetapkan dalam RPJMD. 2. 25,03 persen program dan 97,49 persen pagu anggaran yang disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam PPAS, tidak sesuai dengan program dan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. 3. 14,70 persen program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak direalisasikan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan 103,04 persen pagu program yang dianggarkan dalam APBD tidak direncanakan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi antara RPJMD dengan rencana dan anggaran tahunan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, dengan memprioritaskan perhatian untuk menempatkan 4
perencanaan sebagai fungsi utama dalam manajemen pemerintahan daerah. Penyusunan program dan kegiatan yang tidak terencana dengan baik menimbulkan pemborosan pemanfaatan sumberdaya, bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mengindikasikan belum optimalnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Mencermati RPJMD provinsi seluruh Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, terdapat berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang akan dicapai dalam Tahun 2015 sesuai dengan potensi, kondisi, dan permasalahan di masingmasing daerah. Namun semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, mencapai keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu, untuk mendukung pencapaian prioritas dan target pembangunan nasional yang direncanakan dalam RKP Tahun 2015, pembahasan RKPD provinsi Tahun 2015 perlu memperhatikan kebijakan dan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
5
1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik dilingkungan pemerintah daerah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal, maupun dibidang ketenagakerjaan yang didukung dengan perbaikan berbagai sarana serta prasarana pendidikan. Oleh karena itu, pengerahan potensi sumberdaya untuk menciptakan lapangan kerja serta kemudahan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan, dan memecahkan permasalahan dampak dari bonus demografi akibat tingginya angka penduduk usia produktif yang saat ini diperkirakan hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun). Puncak bonus demografi diperkirakan mencapai 70% atau 180 juta jiwa pada tahun 20202030. Apabila kita tidak mempersiapkan langkahlangkah memanfaatkan bonus demografi mulai tahun 2015, maka 15 (lima belas) tahun kedepan justru akan menimbulkan permasalahan sosial karena tingginya angka pengangguran. 2. Mengoptimalkan pencapaian target tahun terakhir pelaksanaan Millenium Development Goals/MDG’s tahun 2015, diantaranya: (1) menurunkan persentase jumlah penduduk yang tingkat pendapatannya tergolong rendah, (2) menurunkan proporsi penduduk 6
yang menderita kelaparan, (3) mengupayakan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar, (4) mengurangi ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan, (5) menurunkan angka kematian balita, (6) menurunkan angka kematian ibu, (7) mengendalikan penyebaran HIV/AIDs, malaria dan penyakit menular lainnya, (8) penataan lingkungan kumuh dan peningkatan akses air bersih bagi penduduk miskin, (9) membangun kemitraan dengan daerah lainnya dalam pencapaian target MDG’s. 3. Memastikan program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan kemandirian dan ketahanan pangan seperti diversifikasi pangan, distribusi dan ketersediaan kebutuhan pangan, mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, membuka atau mengembangkan lahan baru yang didukung dengan peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan serta membangun infrastruktur pertanian yang memadai. 4. Menjamin telah dirumuskannya program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dibidang urusan administrasi kependudukan. Selain daripada itu kegiatan yang perlu dilakukan yakni penyebarluasan informasi tentang 7
perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) yang semula hanya untuk penerbitan eKTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, akta kelahiran, akta pengangkatan anak), dan hal-hal lain yang ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan administrasi kependudukan bagi setiap warga masyarakat. Program dan kegiatan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian untuk dirumuskan dalam RKPD Tahun 2015 adalah dukungan pembangunan data kependudukan yang akurat berskala provinsi. Hal ini penting untuk kebutuhan pengalokasian anggaran termasuk penghitungan DAU, dan dana bagi hasil serta dana APBN lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Dengan demikian dapat diwujudkan data kependudukan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri sebagai data 8
yang digunakan untuk semua keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta. 5. Melanjutkan program dan kegiatan pelaksanaan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Dengan demikian, kita akan dapat mencapai peningkatan nilai indeks persepsi korupsi pada Tahun 2015. Selain daripada itu, program dan kegiatan peningkatan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, murah dan cepat oleh unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tetap dilanjutkan. Demikian juga dengan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mendukung iklim berinvestasi yang kondusif. Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, akan mendorong peningkatan investasi di segala bidang, membuka kesempatan kerja serta mendorong keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2015. 6. Memastikan telah dirumuskannya program dan kegiatan antisipasi pra bencana, penanggulangan 9
bencana dan pasca bencana dalam RKPD. Hal ini bertujuan agar pemerintah provinsi senantiasa siap dan mampu menanggulangi masyarakat yang terkena dampak bencana dan segera dapat membangun kembali fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini sering terjadi bencana banjir dan kebakaran di wilayah DKI Jakarta yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia. 7. Penerapan SPM dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah daerah mengingat pelayanan dasar yang berkualitas merupakan hak setiap warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan RKPD tahun 2015 perlu dipastikan adanya program dan kegiatan optimasi pencapaian target kinerja penerapan 9 (sembilan) SPM oleh provinsi. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang petunjuk pelaksanaannya telah disampaikan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Daerah. 8. Kebijakan pengelolaan lingkungan supaya ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan untuk 10
mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan, pengamanan konservasi dan daerah aliran sungai, serta waduk dan situ yang cukup banyak tersebar di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dengan jumlah kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) waduk. Melalui pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif akan dapat mencegah kerusakan lahan, kerusakan keanekaragaman hayati akibat pengelolaan lahan yang tidak terkendali. 9. Program dan kegiatan dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup agar difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, kenyamanan, peningkatan kualitas lingkungan sebagai paru-paru kota. 10. Program dan kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tetap dilanjutkan dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu bagi pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP supaya tetap dipertahankan. Sedangkan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 11
(WTP-DPP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) supaya ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tanpa Memberikan Pendapat (TMP) perlu upaya khusus yang bersifat mendasar antara lain melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Selain daripada itu, dalam rangka penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual, yang secara efektif berlaku dalam Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, agar diprogramkan kegiatan untuk mnendukung penataan kelembagaan, standar prosedur operasional, penyesuaian dan penerbitan regulasi termasuk kebijakan dan sistem akutansi, serta peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur. Melalui kegiatan tersebut diharapkan penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah memberi manfaat bagi pemerintah daerah antara lain: (1) Diperoleh gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, (2) Tersedianya informasi yang akurat mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, (3) Terkendalinya defisit anggaran dan akumulasi biaya 12
pemerintahan yang lebih baik, dan (4) Tersedianya laporan keuangan daerah terhadap anggaran yang mencerminkan keseimbangan antar periode dan antar entitas akuntansi. Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia, Dalam forum musrenbang ini, akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang direncanakan diselenggarakan pada minggu ke-IV bulan April 2014 mendatang. Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD Tahun 2015 selaras dengan RPJMD dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD Tahun 2015 mendatang.
13
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2015 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan Terima kasih, Wabillahittaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
MENTERI DALAM NEGERI
GAMAWAN FAUZI
14
