BAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2015

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2015

BALAI SIDANG JAKARTA, 24 FEBRUARI 2015

1

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. PENDAHULUAN 

Perekonomian Wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu:  pertambangan

dan penggalian;  pertanian terutama perkebunan; dan  industri pengolahan. 

Sektor penunjang perekonomian Pulau Kalimantan adalah:  perikanan;

dan

 kehutanan

2

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TEMA BESAR PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN 

 



Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paruparu dunia serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan. Lumbung energi nasional. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. Lumbung pangan nasional. 3

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

II. KONEKTIVITAS Salah satu sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan keterkaitan (konektivitas) desa-kota.  Sebagai upaya percepatan pembangunan sistem transportasi antar wilayah, telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Transdes) kepada daerah-daerah yang berkomitmen dalam pengembangan kawasan. 

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN (DAK TRANSDES) 



Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity), untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa serta untuk membuka keterisolasian wilayah tertinggal dan perbatasan antar negara. Pagu DAK Sub Bidang Transdes Tahun 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.594.311.000.000 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus sebelas juta rupiah), dengan total daerah penerima sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kabupaten/kota dimana 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota berada di Regional Kalimantan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

… LANJUTAN 

Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), salah satu arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya menciptakan konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Oleh karena itu, pada tahun 2016 masih akan dialokasikan DAK Sub Bidang Transdes bagi kabupaten/kota.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

III. KEDAULATAN PANGAN 



Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KETAHANAN PANGAN 



Pemerintah telah menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah melakukan pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan Pemerintah Daerah menjamin penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN UTAMA KEBIJAKAN PANGAN  



Melindungi masyarakat miskin dari kritis; Mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan Meningkatkan produksi pangan yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UPAYA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN   

  

Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; Mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan; Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan; Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan Membangun kawasan sentra produksi pangan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

IV. KEDAULATAN ENERGI 



Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh kondisi regional maupun internasional. Sedangkan kemandirian energi adalah kemampuan negara dan bangsa untuk memanfatkan keanekaragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

… LANJUTAN 



Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di Pulau Kalimantan, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 1,87 GW oleh PLN dan Independent Power Producer (IPP). Selain pembangunan pembangkit, dilakukan pula pengembangan biogas ramah lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

V. KEMARITIMAN 



Arahan Pembangunan Kemaritiman dalam RPJPN 2005-2025 adalah “mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional” Dalam konteks nasional, Wilayah Kalimantan memiliki banyak potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ISU DAN PERMASALAHAN KEMARITIMAN 



 



Perkembangan dinamika global, terkait tata kelautan internasional baru, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan dan regulasi, sekaligus menyongsong berlakunya Asean Economic Community (AEC) tahun 2015; Desentralisasi dan Otonomi Daerah, perlunya reorientasi perencanaan dalam mendayagunakan potensi laut dan pesisir; Pengembangan teknologi tinggi dan industri informasi; keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar (energi dan sumber daya air); dan Prioritas wilayah-wilayah pengembangan berbagai potensi kelautan, sehingga dapat dikembangkan sebagai pusat pengolahan industri perikanan, industri perkapalan, industri pariwisata bahari, dan lain-lain.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SARAN DAN REKOMENDASI 





Pentingnya program lintas kementerian/lembaga dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pembangunan maritim melalui pembangunan transportasi laut, industri perkapalan, industri perikanan, pariwisata bahari, riset, SDM, dan investasi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyusun penataan ruang laut dan pesisir, terutama terkait izin investasi. Peningkatan ekonomi wilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas iptek di Wilayah Kalimantan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

VI. KAWASAN PERBATASAN 



Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wilayah Pulau Kalimantan terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Sasaran tersebut dicapai dengan strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

… LANJUTAN 

Sesuai dengan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Pemerintah Pusat adalah membangun kawasan perbatasan negara.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ISU DAN PERMASALAHAN   







Keterisolasian kawasan perbatasan negara; Belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan; Masih terdapat segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga yang belum disepakati (overlapping claim areas); Pengamanan dan pengelolaan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara belum optimal, sehingga masih banyak terdapat aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia; Pengelolaan perbatasan negara belum terintegrasi antar sektor, sehingga pembangunan perbatasan masih dominan dengan pendekatan parsial/sektoral; Minimnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat perbatasan tergantung dengan fasilitas negara tetangga.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TERIMA KASIH