PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI


ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2018 Partisipasi seluruh pemangku kepentingan

Kesejahteraan Masyarakat

Kesepakatan

penajaman, penyelarasan, & klarifikasi

Rancangan RKPD Tahun 2018 (Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2018)

landasan PEMDA melaksanakan pembangunan daerah


KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD Substansial

Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah Formal • • Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”

•

menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017 DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya Operasional

memuat

rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”

• •

memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masingmasing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah Faktual

instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH


ISU DAN PERMASALAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, batubara, perikanan, pertanian pangan, karet, kelapa sawit, dan rotan 2. Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 3 KI, 2 KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga 3. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri 4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pengolahan pertambangan mineral, batubara, karet, kelapa sawit, dan rotan 5. Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha


STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI Untuk itu Pemerintah telah menetapkan Dalam RPJMN 2015-2019 arah kebijakan dan strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebagai berikut: 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri/ hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru; 2. Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan; 3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautan dan logistik; 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif.


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN RPJMN 2015-2019


SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015-2019 No.

Wilayah

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013

Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019

1

Sumatera

23,8

24.6

2

Jawa

58,0

55,1

3

Kalimantan

8,7

9,6

4

Sulawesi

4,8

5,2

5

Bali Nustra

2,5

2,6

6

Maluku Papua

2,2

2,9

100,0

100,0

Nasional

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 3 Kawasan Industri, 2 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasan potensial lainnya. 2. Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal dengan sasaran outcome : a. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal sebesar 7,17 persen; b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 9,65 persen; dan c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,26. 3. Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, membangun 3 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. 4. Pengurangan jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa.


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN 5. Perkuatan 7 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 6. Pengembangan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya; 7. Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Kalimantan adalah: a. Peningkatan : • Proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35 persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; • Proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; • Jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Kalimantan; • Kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen: • Implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN b.Pembentukan kerjasama daerah diantara 5 daerah Kalimantan dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; c.Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Kalimantan.


STRATEGI PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA Untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, pembangunan wilayah perbatasan antar Negara sangatlah penting, untuk itu strategi pembangunan yang ditetapkan antara lain : 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Aruk-Paloh, Nanga Badau, Nunukan, dan PKSN lainnya; 2. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa dalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; 3. Membangun kedaulatan energi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan Kalimantan; 4. Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah serta pengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dan sekolah berasrama; 5. Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas (Kalimantan); 6. Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN


PENYELARASAN RKPD TAHUN 2018 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018 Pimpinan dan Anggota DPRD & seluruh pemangku kepentingan

Memberi saran dan masukan yang konstruktif

PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN

RPJMD

RKPD TAHUN 2018

Mengawal konsistensi Penganggaran APBD TA 2018

Pelaksanaan APBD TA 2018

ARAH KEBIJAKAN


UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019 SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA

koordinasikan, sinergikan program & kegiatan RKPD berdasarkan RPJMD & RPJMN

Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 (Dalam RPJMN 2015-2019)

Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2015-2019 “Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, 101101 Telp/Fax: (021) 3459339

LAMPIRAN DATA MUSRENBANG SE-KALIMANTAN

RENCANA PEMBANGUNAN PERBATASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI NEGARA DI KALIMANTAN

1. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; 2. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 3. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri di wilayah perbatasan Papua; 4. Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatAsan; 5. Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Pulau Kecil Terluar; 6. Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar; 7. Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi khususnya di desa-desa kecamatan perbatasan; 8. Pembangunan pasar perbatasan; 9. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong (CIQS Terpadu) | 18

RENCANA PEMBANGUNAN PERBATASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI NEGARA DI KALIMANTAN 10. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga-Badau (CIQS Terpadu) 11. Pembangunan Jalan strategis perbatasan, jalan paralel perbatasan, jalan poros perbatasan (Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung), (Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang), (Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim), (Bts Kalbar Tiong Ohang - Long Pahangai), (Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang), (Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim) dan ruas strategis lainnya 12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan dan Dermaga Penyeberangan Sebatik 13. Pembangunan bandara Maratua, Sintang Baru 14. Pembangunan Dry port untuk mendukung pintu gerbang aktivitas ekspor impor di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia

| 19

KEMENTERIAN DALAM NEGERI ISU-ISU STRATEGIS

Provinsi Kalimantan Barat a. Peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan. c. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. d. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. e. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai. | 20


f.

Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku. g. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. h. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya. i. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi. j. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

| 21


Provinsi Kalimantan Tengah a. b. c. d. e. f. g. h.

Pemantapan Tata Ruang Wilayah Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ. b. Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. c. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan d. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. e. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama. | 22


Provinsi Kalimantan Timur a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi, b. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi , c. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik e. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Provinsi Kalimantan Utara a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas. b. Menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; d. mewujudkan pelayanan publik yang prima. | 23

PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018

Recommend Documents