PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh: STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN

Dr. SUHAJAR DIANTORO, M.Si KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tarakan, 5April 2017



PENDAHULUAN 1

2

3

PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. PASAL 263 UU 23/2014 Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2018 RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.


PELAKU PEMBANGUNAN 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA

4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA;

MASYARAKAT SEJAHTERA

3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA

2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA

FAKTOR PENTING DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KETERSEDIAAN DATA

DUKUNGAN REGULASI

1 6

2

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN 5 DAERAH 3 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

4 ISU GLOBAL (SDG’s)

ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH)

ISU STRATEGIS NASIONAL


FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH

1 KEGIATAN PRIORITAS 5

2

DAERAH MEMBANGUN

PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RPJMD

4 PROGRAM

INPUT PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RKP

PERMASALAHAN

3 ISU STRATEGIS

TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMAKIN BAIK


UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA

koordinasikan, sinergikan program & kegiatan RKPD berdasarkan RPJMD & RPJMN

Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 (Dalam RPJMN 2015-2019)

Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2015-2019 “Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah


ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

ASPASIAL

RTRWN RTR Pulau

PUSAT

SPASIAL

RTR KSN

RTRW PROVINSI

RTRW

KABUPATEN/KOTA RTR KSK RDTR TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN  HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

DAERAH

RTR KSP


PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

K/L

PROVINSI

Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan

TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

PROV

Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah.

KAB/KOTA


SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019

Dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara perlu dipedomani beberapa Sasaran Makro dalam RPJMN, antara lain :

NASIONAL

PERTUMBUHAN KEMISKINAN PENGANGGURAN EKONOMI 6,1%

9-10%

5,3-5,5%

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas

NO

PROVINSI

PERTUMBUHAN KEMISKINAN PENGANGGURAN EKONOMI

1.

Kalimantan Barat

7,2 %

6,8 %

2,3 %

2.

Kalimantan Tengah

8,2 %

4,8 %

2,3 %

3.

Kalimantan Selatan

7,6 %

3,5 %

3,6 %

4.

Kalimantan Timur

6,4 %

3,9 %

7,2 %

5.

Kalimantan Utara

6,4 %

5,1 %

6,6 %

Sumber : Buku III RPJMN Tahun 2015-2019


KALIMANTAN UTARA

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016


PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI SE-INDONESIA TA 2016

KALIMANTAN UTARA

Rata-Rata = 11.47%

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016


SOLUSI PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

Penerapan sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD → PP SANKSI

2

Asistensi dan Evaluasi dalam Penetapan Kebijakan Anggaran → PEMBATALAN APBD

3

Keterlibatan Lembaga Terkait → Korsupgah, Keterbukaan Informasi Keuda/Publik

4

Mendorong Sistem Aplikasi dalam Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran → E-PLANNING dan E-BUDGETING

5

Koordinasi dengan Kemenkeu, keterlibatan dalam mekanisme perencanaan.


CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN DENGAN MIGAS TAHUN 2013-2015 (Persen)

PROVINSI

2013

2014*

2015**

INDONESIA

5.56

5.02

4.79

1.

Kalimantan Barat

6.05

5.03

4.81

2.

Kalimantan Tengah

7.37

6.21

7.01

3.

Kalimantan Selatan

5.33

4.85

3.84

4.

Kalimantan Timur

2.25

1.57

-1.28

5.

Kalimantan Utara

7.89

8.81

3.13

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara Sumber : Statistik Kalimantan 2015


DISAGREGASI PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI (SKENARIO PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH) No.

Provinsi

Target Pertumbuhan Ekonomi

1.

Aceh

6.98

2.

Sumatera Utara

6.45

3.

Sumatera Barat

6.06

4.

Riau

5.03

5.

Jambi

6.66

6.

Sumatera Selatan

6.72

7.

Bengkulu

6.38

8.

Lampung

6.55

9.

Kep. Bangka Belitung

6.26

10.

Kep. Riau

6.80

11.

DKI Jakarta

5.80

12.

Jawa Barat

13.

No.

Provinsi

Target Pertumbuhan Ekonomi

18

Nusa Tenggara Barat

6.73

19.

Nusa Tenggara Timur

5.86

20.

Kalimantan Barat

6.00

21.

Kalimantan Tengah

7.51

22.

Kalimantan Selatan

7.19

23.

Kalimantan Timur

6.01

24.

Kalimantan Utara

7.57

25.

Sulawesi Utara

7.08

26.

Sulawesi Tengah

7.17

27. Sulawesi Selatan

6.43

28.

Sulawesi Tenggara

6.70

6.06

29.

Gorontalo

7.80

Jawa Tengah

5.94

30.

Sulawesi Barat

6.81

14.

DI Yogyakarta

5.78

31.

Maluku

7.57

15.

Jawa Timur

5.99

32.

Maluku Utara

6.22

16.

Banten

6.29

33.

Papua Barat

7.30

17.

Bali

6.33

34.

Papua

7.16

Sumber: Perhitungan Sementara Bappenas


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2011-2013 (PERSEN) KABUPATEN

(METODE BARU) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2011

2012

2013

KALIMANTAN UTARA

0

0

74,72

MALINAU

73.26

73.63

74.33

BULUNGAN

75.54

76.03

76.31

NUNUKAN

74.38

74.84

75.13

TANA TIDUNG

71.87

72.66

73.20

TARAKAN

77.19

77.76

78.07

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2015-2016)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (PERSEN)

PROVINSI

KALIMANTAN UTARA


2015

2016

Februari

Agustus

Februari

Agustus

5.79

5.68

3.92

5.32


JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2015-2016) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 48000 46000 44000 42000 40000 38000 36000 2015 Semester 1 (Maret)

2016 Semester 2 (September)

2015

2016

Semester 1 (Maret)

Semester 2 (September)

Semester 1 (Maret)

Semester 2 (September)

39.690

40.930

41.120

47.030



PRESENTASE KEMISKINAN PROVINSI SE-INDONESIA BULAN MARET 2016 DAN SEPTEMBER 2016 (PERSEN)

6.23 BULAN MARET 2016

6.99 BULAN SEPTEMBER 2016


SASARAN PENURUNAN TARGET TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015-2018 No

Provinsi

Tingkat Kemiskinan Realisasi*) Proyeksi Target 2015 2016 2017 2018 17,08 16,73 16,38 15,86 10,53 10,35 9,62 9,18 7,31 7,09 6,39 6,03 8,42 7,98 7,73 7,40 8,86 8,41 7,97 7,57 14,25 13,54 13,16 12,81 17,88 17,32 16,99 16,75 14,35 14,29 13,27 12,84

Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015 22 23 2 4 4 16 9 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

9

Kep. Bangka Belitung 5,4

5,22

4,80

4,42

10 11 12 13 14 15 16 17

Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali

5,98 3,75 8,95 13,27 14,05 12,05 5,42 4,25

5,72 3,50 8,68 12,52 13,80 11,49 5,42 4,21

5,26 3,23 8,32 12,10 13,63 11,06 5,11 4,14



Dari total 511 kab/kota di Indonesia, saat ini terdapat 298 kab/kota yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen. Berdasarkan hasil exercise proyeksi kemiskinan per provinsi untuk tahun 2017 dan 2018, tingkat kemiskinan secara nasional dapat mencapai target di tahun 2017 (10,5 persen) dan tahun 2018 (9,0-10,0 persen) dengan pertumbuhan ekonomi merata ke seluruh wilayah dan inflasi dapat ditekan sehingga seluruh provinsi dapat mencapai target yang diproyeksikan.



6,24 3,93 9,53 13,58 14,91 12,34 5,9 4,74

1 1 14 26 3 25 1 -

No

Provinsi

2015 2016 2017 18 19 20

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 2018 10% tahun 2015

Tingkat Kemiskinan Proyeksi Realisasi*) Target

17,1 16,48 15,85 15,34 22,61 22,19 21,13 20,36

9 21

8,03

7,87

7,18

6,86

5,94

5,66

5,32

5,14

4,99

4,85

4,43

4,22

6,23

6,11

5,22

5,02

1

24 Kalimantan Utara

6,24

6,23

4,96

4,81

-

25 Sulawesi Utara

8,64

8,34

7,70

7,35

6

26 Sulawesi Tengah

14,66 14,45 13,34 12,87

11

27 Sulawesi Selatan Sulawesi 28 Tenggara 29 Gorontalo

9,38

10

12,89 12,88 11,90 11,69 18,32 17,72 17,00 16,50

5

30 Sulawesi Barat

12,39 11,74 10,98 10,60

3

31 Maluku

19,51 19,18 17,99 17,34

10

32 Maluku Utara

6,83

5,59

2

33 Papua Barat

25,83 25,43 23,56 22,44

12

34 Papua

28,16 28,54 27,10 26,82

30

11,22 10,86 10,33

298

21 22 23

Indonesia

9,4

6,33

8,54

5,70

8,24

9,95

3 -

11


INDEKS GINI RATIO PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2011-2013) GINI RATIO KABUPATEN/KOTA

2011

2012

2013

KALIMANTAN UTARA

0,3303

0,3529

0,3257

MALINAU

0,3409 0,3137 0,3356 0,2679

0,4032 0,2955 0,3496 0,3080

0,2965 0,2419 0,2478 0,3349

NUNUKAN

BULUNGAN TANAH TIDUNG



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, Periodesasi RKPD 2018)

Kualitas

Sumber Daya

Manusia

Kesenjangan ekonomi dan perdagangan ilegal lintas batas

Pertumbuhan Ekonomi

ISU

STRATEGIS

Aksesbilitas, konektivitas antar wilayah

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam


PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018

1. Meningkatkan infrastruktur publik; 2. Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk andalan daerah, baik pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dll. 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur; 4. Meningkatkan pelestarian dan pemahaman nilai budaya; 5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.


SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN

RAKORTEK PUSAT

RAKORTEK PROVINSI

pembangunan daerah keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan

kewenangan pemerintah pusat

FORUM MUSRENBANGNAS RKP 2018

FORUM MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2018

PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018 KESEHATAN •Pembangunan RS Pratama, di Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau. •Penyediaan Alkes, jaringan RS Pratama Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau, RSUD Tarakan. •Pembangunan RS Tipe D. •Pembangunan baru RS Provinsi tipe A, di Tanjung Selor. KETAHANAN PANGAN • Irigasi Pada Sentra Produksi Padi :

• Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka • Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu

• Pembangunan Waduk PLTA Besahan dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (1000 MW)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya

PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018 INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

• Pembangunan Bandara Tanjung Harapan, Juawata, Maratua, Sebatik, dan Bandar Perintis Binuang • Pembangunan jalan perbatasan ; long nawang-long bujungan-long kemuatlangap-malinau • Pembangunan Dermaga penyebrangan Nunukan, Sebatik, dan Tarakan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANAN Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal (Kab Nunukan)


REKAP HASIL RAKORTEK REGIONAL I DAN REGIONAL II (Per 8 Maret 2017) 1.

2.

3.

Total Usulan proyek K/L yang mendukung prioritas nasional sebanyak 8.925 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353 proyek. Usulan Proyek di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sedangkan dari total usulan proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 1.982 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 968 Proyek. Usulan Proyek Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 602 Proyek. Usulan Proyek Prioritas Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: Pembangunan Bandara Tarakan, Bandara Perintis Long Alango Malinau, dan pengadaan Area Traffis Control System (ATCS).

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH 1.

2.

Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

ADMINDUKCAPIL Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

PEMERINTAHAN DESA 1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. 2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. 3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BANGDA 1. Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD; 2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019; 4. Belum optimalnya pencapain target pembangunan nasional, Kemendagri telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I BatamRegional II Makassar) 5. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.


PENUTUP PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas. 2. Kementerian Dalam Negeri melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan RKP). 3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi APBD dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DAERAH 1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara; 2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018;


UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA

koordinasikan, sinergikan program & kegiatan RKPD berdasarkan RPJMD & RPJMN

Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 (Dalam RPJMN 2015-2019)

Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2015-2019 “Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah


TERIMA KASIH

PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents