MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MUSRENBANG RKPD PROVINSI DKI JAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MUSRENBANG RKPD PROVINSI DKI JAKARTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENDAHULUAN • Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. • Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. • RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

FAKTOR PENTING DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KETERSEDIAAN DATA DUKUNGAN REGULASI

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

1

6

5

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

4 ISU GLOBAL (SDG’s)

2

3

ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH)

ISU STRATEGIS NASIONAL


FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH

1 KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RPJMD

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

DAERAH MEMBANGUN 4

PROGRAM

INPUT PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RKP

2

5

PERMASALAHAN

3 ISU STRATEGIS

TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMAKIN BAIK


SASARAN MAKRO dalam RANCANGAN RKP TAHUN 2018 Dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta perlu dipedomani beberapa Sasaran Makro dalam Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

NASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI 6,1%

NO

PROVINSI

PERTUMBUHAN EKONOMI

KEMISKINAN PENGANGGURAN 9,95%

5,3-5,5%

KEMISKINAN PENGANGGURAN

1. DKI Jakarta

5,80

3,23

8,5

2. Jawa Barat

6,06

8,32

7,7

3. Banten

6,29

5,11

8,4

4. Jawa Tengah

5,94

12,10

4,9

5. DI. Yogyakarta

5,78

13,63

3,4

6. Jawa Timur

5,99

11,06

3,6

7. Bali

6,33

4,14

1,7

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2018, Bappenas

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016

44.04% 49.19%

50.81% PAPUA BARAT

64.48%

55.96%

35.52%

55.29%

37.42%

62.58% 44.71%

45.55%

29.38% 54.45%

70.62%

44.93%

55.07%

PAPUA

MALUKU UTARA

MALUKU

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

BALI

SULAWESI TENGGARA

37.34%

51.18%

48.82% SULAWESI TENGAH

62.66%

52.45%

47.55% GORONTALO SULAWESI SELATAN

47.87%

52.13%

62.10%

37.90% SULAWESI BARAT SULAWESI UTARA

58.17%

47.64%

52.36%

KALIMANTAN TIMUR

41.83%

52.34%

47.66%

KALIMANTAN SELATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

KALIMANTAN UTARA

53.67%

46.33%

38.52%

61.48%

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH

33.21%

50.57%

28.48%

40.96%

23.94%

66.79%

49.43%

71.52%

59.04%

76.06%

57.36%

JAWA TIMUR

D.I.YOGYAKARTA

JAWA TENGAH

BANTEN

I JAKARTA D KJAKARTA DKI JAWA BARAT

42.64%

41.60%

58.40%

LAMPUNG

SUMATERA SELATAN

46.47%

56.02%

43.98%

BENGKULU

53.53%

53.54%

46.46%

JAMBI

BANGKA BELITUNG

52.98%

47.02%

KEPULAUAN RIAU

38.68%

50.89%

49.11%

RIAU

61.32%

44.26%

29.06%

53.05%

55.74%

70.94%

46.95%

SUMATERA BARAT

SUMATERA UTARA

ACEH


PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016 BELANJA LANGSUNG


35.00% 30.00% 25.00%

20.00% 15.00% 10.00% 5.00%

31.22% 22.04% 20.94% 20.45% 19.76% 19.42% 18.14% 18.01% 16.66% 16.52% 16.50% 16.24% 15.56% 15.54% 15.43% 15.20% 15.09% 14.53% 14.01% 13.79% 13.71% 13.09% 12.54% 11.96% 11.47% 10.96% 10.59% 9.49% 8.50% 7.80% 7.69% 7.39% 7.36% 4.91%

PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016

Rata-Rata = 14.94%

0.00%

Rasio Belanja Pegawai BTL thdp Total Belanja Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016


SOLUSI PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1

Penerapan sanksi bagi KDH dan DPRD => PP Sanksi

2

Asisten dan evaluasi dalam penetapan kebijakan anggaran => Pembatalan APBD

3

Keterlibatan lembaga terkait => Korsubgah, Keterbukaan Informasi Keuda/Publik

4

Mendorong sistem aplikasi dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran => eplanning dan e-budgeting

5

Koordinasi dengan Kemenkeu, keterlibatan dalam mekanisme perencanaan.


CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA


PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA DAN NASIONAL TAHUN 2013 – TAHUN 2016 Pertumbuhan Ekonomi 6.53

7

6.23 6

5

5.85

5.88

6.07

5.91

5.58 5.02

4.88

5.02

2014

2015

2016

4

3

2

1

0

2012

2013

Sumber: BPS, BPS Prov. DKI Jakarta, 2017

Nasional

DKI Jakarta


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2011-2015 (PERSEN)

12

INFLASI DKI JAKARTA TAHUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2011 - 2016 (PERSEN) LAJU INFLASI TAHUNAN

8

3.97 3.79

8.38

8.95

DKI Jakarta

8.36

Indonesia

4.52 4.3 3.3 3.35 2.37

2011

2012

Sumber: BPS Prov. DKI JAKARTA, 2017

2013

2014

2015

3.02

2016


ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2016 DKI Jakarta

USIA 7-12 TH SUMBER: BPS, 2017

USIA 13-15 TH

USIA 16-18 TH

23.06

23.93

70.83

70.83

97.47

94.88

99.61

99.09

Nasional

USIA 19-24 TH


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2011-2016 Tingkat Pengangguran Terbuka

11.69 9.67

8.63

7.48 6.13

2011

2012

Sumber: BPS Prov. DKI Jakarta, 2017

8.47 6.17

2013

DKI Jakarta

5.94

2014

Indonesia

7.23

6.18

2015

15

6.12 5.61

2016

PRESENTASE KEMISKINAN PROVINSI SE-INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2016 (PERSEN) BULAN MARET 2016 DAN SEPTEMBER

INDEKS GINI RATIO DKI JAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011- TAHUN 2016

Koefisien Gini 0.45 0.44

0.44

0.43

0.43

0.43

0.41

0.41

0.41

0.42

0.42 0.41

0.43 0.41

0.41

0.41 0.4

0.4 0.39

0.38 2011

2012

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

2013

2014

DKI Jakarta

Indonesia

2015

2016


ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA (Rancangan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Periodesasi RKPD 2018)

1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH 5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 7. Peningkatan Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat


PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; Kesehatan; Pendidikan; Infrastruktur; Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana; Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Pertanian dan Ketahanan Pangan; investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.


HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DI MASA TRANSISI • Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Prov. DKI Jakarta Tahun 2012-2017 dan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Prov. DKI Jakarta Tahun 2005-2025, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. • RKPD dimaksud menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN

RAKORTEK

RAKORTEK

PUSAT

PROVINSI

pembangunan daerah keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan

kewenangan pemerintah pusat

FORUM MUSRENBANGNAS RKP 2018

FORUM MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2018

PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI DKI JAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM RANCANGAN RKP 2018 1. Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman • • • • •

Jabodetabek Railway Capacity Enchancement; DDT Manggarai-Bekasi; Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project; Pembangunan MRT DKI Jakarta Utara Selatan Phase 1 Bundaran HI - Lebak Bulus; Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s.d. Jatinegara.

2. KESEHATAN • • •

Pembangunan bank sampah kapasitas 20 ton/hari; Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3; Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang tidak periodik.

3. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN • • •

Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III Penyediaan Sumur Resapan Air di 15 DAS Prioritas; Penambahan Sumur Pantau.

4. Ketahanan Energi Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan.

PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI DKI JAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM RANCANGAN RKP 2018 5. Ketahanan Pangan • •

Penyusunan Rencana Zonasi (RZ) Provinsi; Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Jawa Bali.

6. PEMBANGUNAN WILAYAH • •

Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan. Pemb. Sudetan Ciliwung-KBT, Normalisasi Ciliwung, Pemb. Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2

7. Penanggulangan Kemiskinan • • • • • • •

Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital; Penanganan Anak Tidak Sekolah; Penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu khusus; Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL); Fasilitasi inkubator bisnis dan teknologi; Pemberian Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

8. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • •

Apresiasi terhadap Galeri Nasional; Pameran Karya Seni Rupa.


REKAP HASIL RAKORTEK REGIONAL I DAN REGIONAL II (Per 8 Maret 2017) 1.

2. 3.

Total Usulan proyek K/L yang mendukung prioritas nasional sebanyak 8.925 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353 proyek. Usulan Proyek di Provinsi DKI Jakarta Prioritas Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan, antara lain: Pengawasan Izin Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Sanksi Administrasi; dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam; Sedangkan dari total usulan proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 1.982 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 968 Proyek. Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 602 Proyek.

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH 1.

2.

Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

ADMINDUKCAPIL Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

PEMERINTAHAN DESA 1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. 2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. 3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.

ISU KEMENTERIAN DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI NEGERI DITJEN BANGDA

1. Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD; 2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019; 4. Belum optimalnya pencapain target pembangunan nasional, Kemendagri telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-Regional II Makassar) 5. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.


PENUTUP PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas. 2. Kementerian Dalam Negeri melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan RKP). 3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi APBD dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DAERAH 1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta ; 2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018;


TERIMA KASIH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MUSRENBANG RKPD PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents