SAMBUTAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 Jambi, 6 April 2011
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Yang terhormat Gubernur Jambi, Yang terhormat para Pejabat Eselon I yang mewakil Menteri terkait, Yang terhormat Saudara Ketua DPR Jambi, Yang terhormat para Anggota Muspida se-Provinsi Jambi, Yang terhormat para Bupati dan Walikota seProvinsi Jambi, Yang terhormat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Jambi, 1
Yang terhormat para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta Hadirin peserta Musrenbang Provinsi Jambi yang saya muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jambi Tahun 2011. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas undangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk menghadiri dan memberikan beberapa pokok arahan, kebijakan, dan strategi pembangunan dalam acara yang sangat penting ini. Pertemuan pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama melihat kembali kinerja pembangunan selama ini dan kemudian menyiapkan langkah-langkah ke depan pembangunan Provinsi Jambi khususnya di tahun 2012 mendatang yang dituangkan ke dalam RKPD, serta dalam rangka memperoleh masukan bagi penyusunan RKP 2012 di tingkat nasional.
2
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati, Saat ini, berbagai isu dan tantangan pembangunan yang berkembang tentu akan menjadi bahan pertimbangan di dalam proses penyusunan RKP Tahun 2012. Berbagai isu utama yang berkembang di antaranya: (1) Perlunya upaya penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi; (2) Percepatan pengurangan kemiskinan; (3) Perlunya upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di dalam pembangunan; (4) Perlunya meningkatkan value added pemanfaatan potensi dan peluang dari sumber daya alam, bonus demografi, potensi industri dan pasar domestik yang besar; serta (5) Upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, dengan memperhatikan Direktif Presiden RI pada Rapat Kerja III antara Presiden dan para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Bogor bulan Januari tahun 2011, yang masih relevan dan menjadi bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan RKP Tahun 2012, di antaranya: (1) Upaya untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi; (2) Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik (3) Penciptaan iklim investasi yang baik; (4) Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat; serta (5) Kesiagaan dan kesigapan 3
bencana di pusat dan daerah. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat, Apabila kita melihat dari perspektif percepatan pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang relatif baik, tetapi perlu tumbuh lebih tinggi. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Di sisi lain, ditinjau dari kualitas pertumbuhan, tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi). Sementara itu, persentase penduduk miskin terus menurun. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 13,3 persen pada tahun 2010. Namun, angka ini masih jauh dari target 8-10 persen pada tahun 2014. Demikian pula dengan tingkat pengangguran yang dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah diturunkan dari 11,24 persen pada tahun 2005 menjadi 7,14 persen pada posisi bulan Agustus 2010. Untuk menghadapi ketidakpastian global tahun 2012, tantangan pembangunan yang utama adalah membangun kemampuan nasional untuk menahan gejolak. Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2011 perlu 4
dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah dengan memperluas sumber-sumber pertumbuhan, baik dilihat dalam dimensi regional, maupun sektoral. Kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan pertumbuhan. Dengan memperhatikan berbagai isu dan tantangan yang berkembang tersebut serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Tema RKP Tahun 2012 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati, Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Selain kesebelas 5
prioritas tersebut, tiga prioritas lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, juga tetap akan dijadikan tumpuan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2010-2014. Khususnya pada tahun 2012 mendatang, upaya pencapaian prioritas nasional tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Induk (Master Plan) Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pengembangan 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, selain tetap konsisten melanjutkan pelaksanaan four-track strategy yaitu pro-growth, projob, pro-poor, dan pro-environment. Selain itu, diperhatikan pula adanya inisiatif-inisiatif baru sebagai daya ungkit percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut dibagi dalam dua kelompok upaya yakni: (1) perluasan pertumbuhan ekonomi, dan (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang mencakup: (a) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; (b) Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (c) Program Klaster Keempat; serta (d) Peningkatan Kesempatan Kerja. 6
Khusus untuk penurunan kemiskinan, dua jalur yang harus dilalui adalah: (1) Melalui mekanisme ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan, karena dengan bekerja, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya untuk keluar dari kemiskinan; dan (2) Melalui fasilitasi dan bantuan Pemerintah yang saat ini sudah berjalan dengan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan beserta peningkatan dan perluasannya. Ketiga klaster program pengurangan kemiskinan tersebut adalah: Klaster Pertama, Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Klaster Kedua, Program Pemberdayaan Masyarakat; Klaster Ketiga, Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; serta Klaster Keempat, Program-Program Pro-Rakyat yang sedang diupayakan melalui enam program baru, yaitu program-program: Rumah Murah dan Sangat Murah; Kendaraan Angkutan Umum Murah; Air Bersih Untuk Rakyat; Listrik Murah dan Hemat; Peningkatan Kehidupan Nelayan; serta Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat, Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi adalah pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Beberapa sasaran 7
pembangunan yang harus kita perhatikan bersama yaitu pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 – 6,8 persen per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 persen per tahun; kedua, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4 – 6 persen per tahun; ketiga, tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014; serta keempat, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014. Berbagai sasaran pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran pembangunan per wilayah provinsi. Sasaran pembangunan per wilayah provinsi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati, Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengemukakan beberapa informasi hasil kajian Bappenas, yang dapat menjadi pertimbangan dalam 8
penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2012. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan memperhitungkan sektor migas atas dasar harga berlaku tahun 2009, Provinsi Jambi berada di peringkat 19 dari seluruh provinsi dengan nilai PDRB sekitar Rp. 42,8 triliun. Sedangkan tanpa memperhitungkan sektor migas, berada pada peringkat 22 dari seluruh provinsi dengan nilai PDRB sekitar Rp 35,8 triliun. Nilai PDRB tersebut memiliki kontribusi sekitar 0,94 persen dari total PDRB seluruh provinsi dengan memperhitungkan sektor migas, dan sekitar 0,86 persen tanpa migas. Sementara itu, berdasarkan penyerapan tenaga kerja, sektor utama di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, dan bangunan. Sektor-sektor ini sekaligus juga adalah sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing cukup tinggi. Apabila dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku, Provinsi Jambi berada di peringkat 16 dari total seluruh provinsi di Indonesia termasuk sektor migas dan peringkat 20 tanpa migas, dengan jumlah PDRB perkapita sekitar Rp15,107 juta dengan memperhitungkan sektor migas dan sekitar Rp12,614 juta tanpa migas. 9
Melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009, Provinsi Jambi berada pada peringkat 15 dari seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun relatif baik, namun pembangunan manusia di Provinsi Jambi harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi modal dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Kinerja Provinsi Jambi dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Jumlah pengangguran terbuka di bulan Agustus tahun 2010 tercatat sekitar 83,3 ribu jiwa atau 5,39 persen dari total angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2010 sekitar 241,6 ribu jiwa atau sebesar 8,34 persen dari total penduduk Provinsi Jambi yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang sejalan dengan kebijakan nasional, pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan dan desa-desa miskin, serta dilakukan dengan pola padat karya. Dengan demikian, 10
pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan dan perbaikan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan berbagai sarana pelayanan dasar, serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati, Dengan memperhatikan prioritas pembangunan di Provinsi Jambi pada tahun 2012, saya merasa perlu mengingatkan kepada Saudara Gubernur dan para Bupati dan Walikota se-Jambi, bahwa terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian kita bersama untuk dapat mengupayakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi di dalam konstelasi nasional. Dalam mengupayakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, saya melihat terdapat beberapa program strategis yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti dalam konteks Koridor Ekonomi Timur Sumatera - Barat Laut Jawa, yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu dari tujuh hub dalam koridor ini. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam hub Jambi antara lain Kab Tanjungjabung Barat, Kab Muarojambi, Kota Jambi, Kab Batang Hari, Kab Tanjungjabung 11
Timur. Dalam rencana koridor tersebut, Jambi diutamakan dalam dua pembangunan infrastruktur yaitu perbaikan pelabuhan dan pembangunan jalur kereta api seperti jalur Kereta Api Pekanbaru-Jambi-PalembangLampung untuk mendukung pengembangan minyak kelapa sawit dan karet. Konsep rencana Koridor Ekonomi tersebut juga perlu diperhatikan tentu harus disinkronkan dengan rencana pembangunan yang sudah dilakukan Provinsi Jambi seperti pengembangan Jambi Agro-Industrial Park (JAIP) yang tentunya juga telah menyusun berbagai rencana mengenai sarana prasarana pendukung. Sudah barang tentu, pelaksanaan rencana Koridor Ekonomi Nasional tersebut dilakukan terutama oleh swasta dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi, fasilitasi dan katalisasi. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya dibarengi dengan pengintergrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka kesinambungan pembangunan. Namun demikian, saya perlu mengingatkan perlunya melakukan diversifikasi dan derivasi produk dari potensi komoditas unggulan di 12
Jambi, seperti dalam pengembangan potensi minyak bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari, potensi gas bumi di Kabupaten Muara Jambi, potensi batubara di Kabupaten Muara Bungo, serta komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet di Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan nilai tambah investasi dan penyediaan lapangan kerja di Jambi. Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang terhormat, Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan tantangan pembangunan nasional kita, arah kebijakan, rancangan prioritas dan fokus-fokus pembangunan untuk tahun 2012 di tingkat nasional serta beberapa pandangan kami, khususnya mengenai pembangunan Provinsi Jambi melalui perspektif nasional. Kiranya hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi untuk tahun 2012 mendatang, sekaligus dalam mempersiapkan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadualkan pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang. Sebagai penutup, saya mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 13
untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini, dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jambi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian, selamat melaksanakan Musrenbang. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jambi, 6 April 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas
Armida S. Alisjahbana
14
